Oleh Natalius Pigai, Kritikus dan Aktivis Kemanusiaan

MINGGU lalu saya kritik Luhut Binsar Panjaitan, menteri tidak berprestasi tapi penuh kontroversi. Pernyataan ini viral dan mengundang banyak reaksi, para pengkrtik menanggapi postif namun pendukung pemerintah tidak mempercayai pernyataan tersebut. Saya menganggap pro dan kontra wajar karena narasi yang belum ditunjukkan dengan bukti-bukti otentik.  

Sebagai aktivis yang berpengalaman di bidang pemerintahan selama 18 tahun sebagai PNS/ASN, Staf Khusus Menteri, Pejabat Fungsional dan Struktural, kita tidak sekadar memahami substansi dan narasi humanisme, narasi politik dan pemerintahan. Kita memahami Rancangan dan Kebijakan pembangunan teknokratik. 

Semua terpotret secara gamblang. Seberapa jauh daya jelajah kemampuan dan kapasitas dalam pengelolahaan negara.  Ternyata punggawa politik di negeri ini hanya mampu melahirkan pemimpin below stand, pemimpin yang disuruh lari 10 km namun kemampuannya hanya bisa menempu 5 Km. Berikut sederet bukti kegagalan pembangunan Joko Widodo di bawah koordinasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan:  

1. Luhut Gagal di Tata Niaga Sektor Maritim

Tahun 2019, untuk sektor perikanan terbukukan Rp 600 miliar dan tahun 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam (PNBP SDA) dari sektor perikanan mencapai Rp. 600,4 miliar atau 66,69 persen dari target tahunan Rp900,3 miliar. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan jaman Susi pendapatan sektor kelautan membukukan 900 miliar. Padahal sumber resources laut kita bisa mencapai Rp 38 triliun.  Sedangkan uang negara yang di pakai di sektor ini rata-rata 6 trilyun rupiah per tahun. Artinya Luhut gagal menjalankan tata niaga di sektor maritim. 

2. Luhut Berkawan ke MNC Tapi Gagal Tata 1000 PETI Bumi Putera

Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor bahan-bahan tambang seperti Batubara, Timah, Bauksit, Nikel, Tembaga, maupun Emas, terdapat fakta bahwa Indonesia juga tempat yang ramai dengan kegiatan pertambangan rakyat skala kecil yang masih dikenal sebagai PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Namun Luhut gagal merevitalisasi kegiatan pertambangan rakyat yang sebagian telah berusia ratusan tahun tersebut dianggap merugikan negara karena statusnya yang tanpa izin, tidak membayar royalti, menyebabkan keresahan sosial dan merusak lingkungan. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 lokasi di berbagai daerah di Indonesia, dan kegiatan mereka menjadi gantungan hidup bagi sekitar 2 juta warga Indonesia. 

Hasil-hasil pertambangan di Indonesia yang sebagian (besar) kemudian diekspor tersebut diproduksi di pertambangan-pertambangan modern berskala besar seperti Freeport Indonesia (tembaga) di Papua, Vale (nikel) di Sulawesi Selatan, PT Aneka Tambang (bauksit; dulu di pulau Bintan-Kepulauan Riau, dan sekarang di Kalimantan Barat), PT Timah (timah) di Bangka Belitung, PT Kaltim Prima Coal atau Adaro (batubara) di Kalimantan Timur, dst. Sebagian dari mereka adalah perusahaan multinasional yang menanamkan modalnya tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan lain dunia. (Sumber: Hanan Nugroho, Bappenas 2020).

Keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko  Maritim dan Investasi yang membawahi Kementerian Pertambangan dan Energi dimana Perusahan miliknya PT Toba Sejahtera ikut berinvestasi dalam pengelolaan Blok Wabu Papua cenderung subjektif dan menyalahi aturan hukum dan moral. (Sumber: Walhi dan Kontras 2021)

3. Pariwisata Jeblok 

Pada Tahun 2019 tercatat sebanyak 16,11 juta wisman memasuki Indonesia, naik 1,88 persen dari 2018. Dari belasan juta tersebut, sebanyak 6,2 juta mendatangi Bali. Namun karena Covid-19 kunjungan wisman ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk tahun 2020 berjumlah 4.052.923 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar 74,84% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 16.108.600 kunjungan. 

Sementara kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2020 tercatat turun 83,26 persen dibandingkan tahun lalu (year on year/YoY). Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali selama 2020 menjadi yang paling rendah selama 10 tahun terakhir dengan jumlah mencapai 1.050.505 kunjungan. (Sumber: BPS Bali 2021).

Kesalahan paling besar Joko Widodo dan Menko Luhut adalah sedari awal seharusnya lokalisir wilayah destinasi wisata seperti Bali, NTB, NTT dan DIY untuk meningkatkan herd imunity hingga 70% ke atas sehingga lalu lintas wisata terkontrol. Kebijakan penangan Covid yang tidak cakap dan berkualitas menyebabkan iklim usaha di sektor pariwisata terbengkalai. Empat sub sektor di bidang industri pariwisata seperti perhotelan, food & Beverage serta wisata alam dan taman hiburan (rekreasi) terimbas karena salah penanganan.  

4. Garuda Nyaris Bangkrut

Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia diambang kebangkrutan. Kondisi flag carrier Garuda Indonesia saat ini berada di ambang kebangkrutan, di mana kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan operasional. Salah satu faktornya adalah adanya beban masa lalu terkait pengadaan pesawat dan mesin yang dilakukan oleh direksi di masa lalu dalam pemerintahan Joko Widodo. Bahkan dampak dari tidak terkelola maksimal beberapa potensi lini bisnis di antaranya, captive market corporate account atau semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter. Akibatnya  Garuda Indonesia telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dari total karyawan pada 2019 sejumlah 7.900 telah berkurang 2.000 karyawan pada 2020 dan saat ini di tahun 2021 sedang dalam proses PHK yang direncanakan berkurang lebih dari 1.000 karyawan.

Seharusnya Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan secara maksimal menyelamatkan dengan tata kelola semua perjalanan dinas instansi pengguna APBN dan Non APBN, lini bisnis kargo, dan lini bisnis charter. 

5. Investasi Menurun Sejak 2018 

Berdasarkan Data BPS 2021, Investasi di Indonesia sejak tahun 2018 tidak mengalami peningkatan, jika dilihat dari data BPS menunjukkan Investasi di Indonesia tiap tahun mengalami penurunan. Penurunan Investasi tersebut dapat dilihat berikut: 1). Tahun 2018 sebanyak 29 307,91 juta USD. 2). Kemudian tahun 2019 sebanyak 28 208,76 juta USD. 3). Pada tahun 2020 sebesar 28 666,30 juta USD. Jumlah investasi tersebut dilihat dari Penanaman Modal Asing baik dari USA, Kawasan Asia, Kawasan Afrika, Eropah dan Kawasan Amerika lainnya. Investasi asing juga hanya didominasi oleh Tiongkok dan Hongkong. 

Jumlah tersebut di atas adalah investasi murni tidak termasuk Sektor Minyak & Bumi, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis atau sektor, Investasi Porto Folio (Pasar Modal) dan Rumah Tangga 2) Proyek dalam unit yang sudah berlangsung lama.  (Badan Koordinasi Penanaman Modal, 2021). 

Dengan demikian Menko Marves gagal dalam usaha meningkatkan investasi, iklim investasi dan juga menjalin kemitraaan internasional serta market intelijen dan lain sebagainya.

6. Sederet Kegagalan Di Bidang PUPR

a. Pembangunan Infrastruktur Yang Jawa Sentris

Cara-cara munafik yang dilakukan Joko Widodo dan Luhut adalah membentuk opini yang masif tentang pembangunan infrastruktur hanya mengelabui rakyat Indoneia atas ketidakadilan distribusi Pembangunan Infrastruktur. Konsentrasi infrastruktur di pulau Jawa terlihat secara gambling dari 7 Ruas Jalan Toll di Pulau Jawa, 3 di Sumatera, 1 di Sulawesi, 1 di Kalimantan. Sedangkan Papua, Maluku, Nusatengara, Bali dan luar pulau Jawa pada umumnya masih belum diberi perhatian. Dapat diduga cara pandang partikelir mempengaruhi kebijakan Pembangunan Infrastruktur Nasional tidak berguna (useless) Pembangunan Bandar Udara Internasional Jawa Barat & DIY. 

Pembangunan ruas jalan baru di Papua hanya 1 yakni  Wamena ke Nduga. Sedangkan Pembangunan stadiun sepak Bola dan jembatan teluk Yotefa disinyalir dibangun dengan uang rakyat Papua melalui kredit lunak Pemda.

Semua grand design infrastruktur di Indonesia telah dilakukan oleh Suharto melalui; Pembangunan Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Trans Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Bahkan khusus Papua  Jaman SBY mengeluarkan Perpres sendiri  dengan lebih jelas membangun 9 ruas jalan Perioritas dan 4 Ruas Jalan Strategis. 

Tiga tahun terakhir sejak 2019 Jokowi dan Luhut Hanya Bangun Jalan Toll di Sumatera dan di Cisumdawu di Jawa Barat. 

Contoh nyata diskriminatif dan tidak adil, pada tahun 2019, Joko Widodo sebagai Kepala Negara memimpin rapat terbatas (Ratas) di Istana yang membahas dua proyek jalan tol, yakni Tol Trans Sumatera serta Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Dalam arahannya Presiden Jokowi meminta para menteri mencari untuk membiayai proyek tol Trans Sumatera menambah beban ekuitas dari PMN (Penyertaan Modal Negara) dan juga tidak tergantung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tol Trans-Sumatera membentang sejauh 2.878 kilometer. Jalan Tol Mendominasi untuk ruas jalan tol utama ini, dibutuhkan anggaran Rp 500 triliun. 

Sejak 2019 negara kesulitan dana sehingga masalah pendanaan dicari jalan keluarnya oleh Menteri Koordinator bidang Maritim melalui beberapa opsi termasuk dikeluarkan bond jangka panjang dengan jaminan pemerintah. Bagaimana dengan Pulau Lain?, sepertinya Luhut hanya mengedepankan pembangunan Tol di Sumatera dan Jawa.

b. Bendungan Tertinggal dari  Jaman SBY

Jaman Jokowi: Sejak tahun 2015 sampai dengan 2024 target pembanguann bendungan sebanyak 75 unit. Sampai dengan tahun 2021 total bendungan baru mencapai sekitar 18 unit. (Dirjen Jarot Widyoko bisnis.com, 21 Mei 2021)

Jaman SBY: Tapi jika dibandingkan, capaian Jokowi ini lebih rendah dibandingkan jumlah embung yang dibangun di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Dikutip dari laman resmi Partai Demokrat, Sekretaris menyampaikan sejumlah capaian infrastruktur era SBY. SBY telah berhasil membangun sebanyak 293 waduk atau bendungan, 1.221 Embung, dan 7,29 juta hektar irigasi. Dengan jumlah ini, SBY juga mengalahkan Jokowi dalam hal pembangunan waduk. 

c. Jalan Tertinggal dari Prestasi SBY

Total pembangunan jalan nasional dari tahun 2015 sampai 2018, sepanjang 3.387 Kilometer (Km). Pembangunan jalan nasional pun masih berlanjut hingga tahun 2019, dengan penambahan 732 Km lagi, jadi total jalan nasional yang telah terbangun nantinya, mencapai 4.119 Km.

Jaman SBY: Dari data Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum yang didapat detikFinance, pembangunan prasarana jalan rentang 2004 sampai 2014 telah dilakukan pembangunan jalan sepanjang 5.190 km, di antaranya adalah 4.770 km jalan non tol (jalan nasional) dan 420 km jalan tol.

d. Kawasan Kumuh RPJMN Target 0, Bertambah dari 35.291 menjadi 87.000.

Sejak tahun 2015 sampai 2018, pemerintah telah berhasil menangani 23.407 Ha kawasan kumuh di perkotaan. Pemerintah masih punya PR di tahun 2019 untuk menangani 888 Ha kawasan kumuh. Jika berhasil terpenuhi, maka total penanganan kawasan kumuh nantinya mencapai 24.295 Ha. 

Laporan Dirjen Cipta Karya pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha. Pada tahun 2020 jumlah Pemukiman Kumuh di Indonesia berdasarkan data kementerian PUPR mencapai 87.000 . 

Pemerintah Jokowi melalui RPJMN 2015-2019 menargetkan Kawasan Permukiman Kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia  menjadi 0. Namun  jumlah pemukiman kumuh tahun 2020 yang mencapai 87.000 menunjukkan bahwa Jokowi gagal karena memiliki karena tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran. Jumlah Pemukiman Kumuh justru bertambah dari 35.291 menjadi 87.000. (*)