Jakarta, FNN – Ketua BEM UI (Universitas Indonesia), Melki Sedek Huang, menyatakan bahwa dirinya tengah mengalami intimidasi dari berbagai pihak, setelah mengkritisi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Upaya tersebut dilakukan tidak hanya kepada diri pribadinya, tapi juga pada keluarganya di Pontianak, Kalimantan Barat. Melki mengaku bahwa ibunya didatangi oleh beberapa aparat keamanan, baik oknum TNI maupun Polri. 

Aparat keamanan tersebut menanyakan beberapa hal terkait keseharian dirinya, dari jadwal pulang ke rumah, aktivitas saat di rumah, hingga komunikasinya dengan sang ibu. Meski Melki mengaku sudah mengalami intimidasi sejak awal menjadi Ketua BEM UI, tetapi intensitas intimidasi kian tinggi sejak hiruk pikuk putusan MK yang dipimpin ipar Jokowi, Anwar Usman.

 “Teman-teman yang hari ini berusaha untuk melawan, jaga diri masing-masing, kondisi kekuasaan makin mengkhawatirkan,” demikian Melki mengingatkan teman-teman mahasiswa.

Tetapi, Melki tidak gentar menghadapi intimidasi tersebut. Melki bahkan mengatakan bahwa tidak satu pun dari ancaman-ancaman itu membuat dirinya gentar. Melki meyakini bahwa semakin banyak diancam artinya dia sudah di jalan yang benar.

Sementara itu, berkaitan dengan intimidasi ini, ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, juga merasa mulai diintimidasi, karena ada polisi yang mendatangi kantor DPC PDIP Solo. Tetapi, polisi tersebut menganggap bahwa yang dilakukan hanya merupakan bagian dari pengamanan dan sekadar menjalankan tugas.

“Jadi kita lihat satu pola baru karena Jokowi merasa mungkin kecolongan di Mahkamah Konstitusi, jadi akan all out lagi,” ujar Rocky Gerung menanggapi intimidasi terhadap Ketua BEM UI dan Ketua DPC PDIP Solo, dalam diskusi di kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Kamis (9/11/23).

Walaupun mau diselamatkan dengan cara mengerahkan aparat, lanjut Rocky, tapi di bawah sebetulnya aparat mendua. Sebetulnya aparat tidak murni hendak menghalangi suara masyarakat sipil dan suara mahasiswa.

Selain diintimidasi aparat, Ketua BEM UI, Melki, juga dipanggil oleh Rektor untuk membatalkan diskusi Rocky Gerung dengan para mahasiswa. Selain Rocky, dalam  diskusi tersebut juga hadir Bivitri Susanti, Haris Azhar, dan Faisal Basri.

Tetapi, kata Rocky, para mahasiswa menganggap bahwa ini adalah hak untuk mendengarkan. Bahkan, di akhir pembicaraan ada anak SMA yang ikut dalam diskusi dan merasa berhak untuk menentukan isi demokrasi 2024. Bukan sekadar Gibran yang harus diloloskan, semua orang yang punya kapasitas, termasuk Ketua BEM UI, bolehlah menjadi presiden bahkan.

Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa saat ini terjadi semacam kesepakatan publik bahwa Indonesia harus dituntun dengan akal pikiran. Nah, mahasiswa UI, Banyuwangi, Malang, bahkan Magelang, terhubung dengan ide yang sama.

“Jadi, apa yang diucapkan oleh ketua BEM UI kemudian berkembang menjadi pikiran baru para mahasiswa yang menganggap semakin diintimidasi artinya mereka semakin ada di jalan yang benar. Dan itu tidak mungkin dicegah oleh aparat, karena aparat ini, mau ASN atau polisi, juga mempunyai anak-anak yang sedang sekolah. Di situ sebetulnya keunikan dari problem kita,” ungkap Rocky.

“Jadi, upaya rezim untuk mem-bail out aparat ini tidak akan berhasil, karena sudah terjadi kesepakatan diam-diam bahwa Jokowi terlalu arogan, dan arogansi itu ditunjukkan terang-terangan lewat Keputusan Mahkamah Konstitusi,” tambah Rocky.

Meski demikian, dalam batas tertentu kita harus berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh pamannya Gibran, Anwar Usman, karena keputusannya telah memunculkan pemahaman masyarakat tentang  apa yang dimaksud dengan politik dinasti.

“Iya, sekarang orang enggak perlu belajar filsafat politik atau teori politik atau macam-macam ilmu pengetahuan untuk langsung paham bahwa itu yang dimaksud dengan politik dinasti. Jadi, betul bahwa satu peristiwa di Makamah Konstitusi membangunkan kita bahwa ada bahaya sistem kerajaan akan dipakai lagi oleh Jokowi,” ujar Rocky.

Rocky juga mengatakan bahwa semua hal yang tidak mengikuti prosedur demokrasi adalah sistem kerajaan. Jadi, semua semua lapisan Masyarakat sekarang mengerti bahwa politik dinasti adalah upaya untuk melanggengkan kekuasaan tanpa kompetisi. Jadi, terbaca betul bagaimana publik akhirnya belajar dan pelajaran itu adalah teguran bagi Presiden Jokowi.

Tetapi, Rocky menduga bahwa teguran itu akan diabaikan oleh Jokowi karena sekali Jokowi menginginkan untuk meneruskan kekuasaannya, dia akan pakai segala macam cara. Cara-cara yang dilakukan di awal, termasuk perpanjangan tiga periode gagal. Sekarang dia mau pakai cara apa lagi selain mengerahkan sisa-sisa kekuatan dia, yang kita sebut aparat.

“Tetapi, aparat juga mengerti bahwa ini tidak mungkin berlangsung terus-menerus dan tidak bisa seluruh orang ditipu oleh seorang raja,” ujar Rocky. (ida)