Jakarta, FNN – Tampaknya, mantan presiden RI ke-6 Susilo Bambang  Yudhoyono (SBY) benar-benar turun gunung. Hal itu ditandai dengan cuitannya dalam akun Twitternya baru-baru ini, yang turut menanggapi informasi tentang bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diklaim didapatkan Denny Indrayana. Dalam cuitannya tersebut, SBY mempertanyakan putusan MK untuk mengganti sistem pemilu proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup, jika informasi yang didapatkan Denny Indrayana benar.

Jika disimak secara lebih detail beberapa pernyataan SBY dalam akun medsos tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dipermasalahkan SBY bukan soal sistem proporsional terbuka  atau proporsional tertutupnya, tetapi lebih pada keputusan-keputusan MK yang dalam beberapa waktu belakangan ini mulai mencurigakan.

"Pertanyaan pertama kepada MK, apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," ujar SBY dalam cuitannya. 

"Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dengan konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya," lanjut SBY.

Menanggapi perihal cuitan SBY tersebut, Rocky Gerung mengatakan, “Saya kira betul. Kecurigaan SBY itu berdasar, karena dia adalah bagian dari target istana melalui politik Muldoko. Jadi, ini satu paket untuk melemahkan mereka yang ada di luar circle koalisi istana,” kata Rocky Gerung di Kanal You Tube Rocky Gerung Official edisi Senin (29/5/23).  

Dalam diskusi bersama Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, itu Rocky juga mengatakan bahwa kalau sistem politik kita betul-betul fair, menggunakan sistem tertutup atau terbuka hal biasa. Sementera itu, argumen yang mengatakan karena peserta pemilu adalah partai maka partailah yang harusnya dicoblos bisa dimengerti, tetapi itu masalah teknis. Di atas partai ada kedaulatan rakyat. Publik juga bisa mempertanyakan apa tafsir MK terhadap konstitusi, sedangkan negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai.   

Menurut Rocky, bagi SBY yang lebih penting adalah teknikalitas atau usaha-usaha teknis untuk membatalkan Pemilu, misalnya, untuk membuat keonaran di dalam sistem elektoral supaya ada pengendalian. Jadi, SBY paham soal itu. Jadi, meskipun  SBY mengatakan menggunakan informasi dari Deni Indrayana, pasti SBY juga sudah mengecek sana sini. Bahkan, mungkin sebelum Deni Indrayana mendapat info, SBY sudah lebih dulu mendapat info.

“Ya, itu pentingnya kita paham bahwa mantan-mantan presiden ini tetap dia punya kuping, hidung, dan akal di istana. Kan mereka tinggalkan istana juga dengan maksud supaya orang-orang dari dalam masih bisa diakses. Jadi, etika ini yang hendak ditegakkan oleh SBY sebetulnya, menegur dengan cara yang ya berlapis-lapis,” ungkap Rocky.

Prinsip pertama negeri ini, kata Rocky, adalah kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan partai. Kalau sistem tertutup memang mengalihkan Pemilu pada prinsip bahwa yang ikut pemilu adalah partai. Hal itu benar, tetapi yang memilih partai adalah rakyat. Di dalam kedaulatan rakyat, hak pertama adalah memilih dan dipilih.

“Jadi, itu mesti terbuka supaya orang tahu siapa yang memilih dan siapa yang dipilih. Kan dasarnya begitu. Jadi, MK ini seringkali enggak bisa masuk secara mendalam pada tafsir-tafsir yang lebih filosofis,” ujar Rocky. (ida)