Surakarta, FNN – Bahwa Indonesia sudah salah kelola sejak awal rejim Joko Widodo berkuasa, memanjakan para pengusaha besar dan investor asing, terutama memberikan privilege melalui UU Minerba, Tax Holiday, Pembebasan pajak, perpanjangan  masa HGU membuat investor semakin kaya dan berkuasa, namun rakyat semakin susah.

Hal itu disampaikan oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Lintas Provinsi di Surakarta, Ahad (4/12/2022).

Bahwa menentukan harga hasil tambang jauh lebih rendah dari harga pasar dunia seperti harga Nikel termasuk membebaskan tenaga asing China dalam semua level, sehingga Indonesia sama sekali tidak mendapatkan keuntungan dari kekayaan SDA yang berlimbah.

Di satu sisi menutup kesempatan kerja bagi anak negeri sendiri meningkatkan pengangguran. Di sisi lain, “TKA terutama dari China membanjir,” kata Sutoyo Abadi, Sekretaris KAMI Lintas Provinsi, kepada FNN.

Dengan berbagai kemudahan tersebut, perusahaan asing terutama China bisa seenaknya menguras kekayaan bangsa Indonesia tanpa dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat seperti amanah UUD 1945 pasal 33.

“Dalam jangka panjang generasi lanjut hanya akan apes, kekayaan sudah dikuras habis oleh perusahaan dan TKA China,” lanjutnya.

Menurut KAMI Lintas Provinsi, keberpihakan Presiden Jokowi kepada China dari awal berkuasa sangat kasat mata dengan berbagai kemudahan dan keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah China dan pengusahanya.

Begitu juga dalam bersikap di sidang PBB menentukan pernyataan tentang perdamaian di dunia. Keberpihakan kepada China menempatkan Indonesia sulit dalam percaturan dunia untuk turut serta mendamaikan perang Rusia-Ukraina sesuai dengan pembukaan UUD 45.

Kondisi ekonomi global akibat pandemi, perang berkepanjangan Rusia versus Ukraina, kegagalan pangan dunia karena musim, telah membuat krisis multi dimensi. Kondisi Indonesia ke depan benar-benar terjerembap ke titik nadir.

“Pemerintah Jokowi, sama sekali tidak peka. Malah yang dilakukan bukan antisipasi terhadap krisis ekonomi. Tapi membuat rakyat tercekik,” tegas Sutoyo Abadi.

Pemiskinan rakyat dilakukan secara sistematis oleh rejim, melalui kenaikan BBM, mencabut subsidi, menaikkan pajak sehingga naiknya semua biaya hidup. Terjadi PHK di industri padat karya secara besar-besaran.

Tidak peka terhadap kondisi, Presiden Jokowi malah “memaksakan” kehendak membangun IKN secepatnya dengan membebani APBN hanya untuk mengejar ambisi pribadinya supaya bisa menyelenggarakan perayaan 17 Agustus 2024. “Padahal secara jelas Jokowi mengetahui Indonesia dalam kondisi ekonomi yang kelam,” tegas KAMI Lintas Provinsi.

BUMN dibebani dan “dipaksa” membangun proyek infrastruktur yang merugi. Sehingga membuat utang BUMN melonjak, akhirnya hasil pembangunannya dijual murah kepada swasta. Begitu juga Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung luar biasa membengkak biayanya, seharusnya menjadi beban swasta, dengan semena-mena Presiden Jokowi mengambil dari APBN, yang akan menjadi beban utang.

Warisan Presiden Jokowi adalah melonjaknya utang yang menjadi beban bagi pemerintah mendatang dan generasi penerus. Warisan lainya adalah budaya bohong, mobil Esemka, Rp11.000 triliun di kantong ternyata sama sekali tidak ada dan banyak kebohongan lainnya.

Bahwa, “Hanya pada masa sejak Jokowi berkuasa terjadi pembelahan rakyat yang tajam. Melalui pemeliharaan dan “pembiayaan” buzzer dan influencer menggunakan narasi pecah belah,” ungkap KAMI Lintas Provinsi.

Mereka menyerang, menuduh, memfitnah serta memenjarakan para aktivis, ulama dan tokoh yang kritis yang berbeda  pandangan dengan kekuasaan dengan label radikal, intoleransi, teroris dll.

“Sebaliknya para pendukung pemerintahan yang melakukan penghinaan dan penistaan bebas dari proses hukum,” tegasnya.

Berdasarkan fakta-fakta di atas KAMI Lintas Provinsi sampai pada kesimpulan bahwa Presiden Jokowi sudah tidak punya kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan maupun mempersatukan rakyatnya, ini malah mengumpulkan para buzzer dan relawannya yang semakin memperuncing menuju timbulnya disintegrasi bangsa.

“Untuk itu KAMI Lintas Provinsi meminta dan mendesak: Presiden Jokowi untuk segera secara sukarela mundur sebagai Presiden RI,” tegasnya. (mth)