Jakarta, FNN - Lima berita politik pada Minggu (6/3) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari percepat aktivasi otoritas Ibu Kota Negara (IKN) hingga Ridwan Kamil doakan Airlangga jadi presiden.

Klik di sini untuk membaca berita selengkapnya

1. KSP: Pemerintah sedang percepat aktivasi otorita Ibu Kota Nusantara

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong mengatakan pemerintah sedang melakukan percepatan proses operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Memang amanat UU tentang Ibu Kota Negara menyebutkan Otorita IKN beroperasi paling lambat tahun 2022. Namun tidak berarti bahwa proses operasionalnya baru akan terjadi di akhir tahun," kata Wandy dalam pernyataan tertulis, Minggu.

Selengkapnya di sini

2. PBNU serukan gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf meminta agar adanya gencatan senjata antara Rusia dengan Ukraina, karena dampak perang yang ditimbulkan cukup besar.

"Kami sudah janji pertemuan dengan Duta Besar Ukraina, Rusia, soal perang yang sekarang sedang berlangsung. Saya sampaikan ke duta besar yang sudah berkunjung ke kantor, kami serukan gencatan senjata," katanya saat berkunjung ke Kantor NU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu malam.

Selengkapnya di sini

3. Ridwan Kamil doakan Airlangga jadi presiden di Munas AMPI

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mendoakan agar Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua Dewan Pembina Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Airlangga Hartarto agar menjadi Presiden RI pada acara pembukaan Munas XI AMPI Tahun 2022 di Gedung Merdeka Kota Bandung, Minggu.

"AMPI jaya, Golkar menang, Pak Airlangga jadi Presiden," kata Ridwan Kamil saat memberikan sambutan pada Munas AMPI Tahun 2022 dan langsung disambut tepuk tangan riuh peserta munas.

Selengkapnya di sini

4. Pakar: Penundaan Pemilu 2024 justru bahayakan pertumbuhan ekonomi

Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan bahwa penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dengan alasan pemulihan ekonomi justru dapat membahayakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

“Bagaimana ada kepastian hukum? Pengusaha sangat mendambakan stabilitas yang ditandai dengan keteraturan proses. Untuk itu, kita mesti kerja keras demi menjaga kepatutan,” kata Sudirman.

Selengkapnya di sini

5. LaNyalla minta kepala daerah respon serius laporan dugaan mafia bansos

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepala daerah merespon serius laporan warga mengenai dugaan mafia bantuan sosial (bansos).

Ia menceritakan, di Surabaya masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwajibkan membeli barang di toko/warung tertentu. Jika tidak ikuti arahan maka diancam bakal dicoret dari daftar penerima ke depannya. (sws)

Selengkapnya di sini