Surabaya, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak seluruh masyarakat Bone untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, seperti selama ini masyarakat Bone menjaga dan menerapkan falsafah hidup.

Hal itu disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Rapat Kerja Nasional ke-I Kerukunan Keluarga Masyarakat (KKM) Bone di Makassar, 29-31 Juli 2022.

“Jika filosofi masyarakat Bugis harus kita pertahankan, mengapa filosofi negara ini kita biarkan hilang dan ditenggelamkan oleh demokrasi barat? Inilah salah satu tugas kita sebagai anak kandung Ibu Pertiwi, untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.

Oleh karena itu, LaNyalla berharap KKM Bone ikut menyuarakan pentingnya kembali memastikan Pancasila sebagai falsafah bernegara Indonesia. Menjadi sistem yang sesuai dengan bangsa yang super majemuk ini, dan mengembalikan spirit lima sila sebagai derifatif dari pasal-pasal di dalam Konstitusi.

Ditegaskan LaNyalla, prinsip-prinsip hidup yang dianut orang Bugis yaitu Resopa Temangingi, Naiya Naletei Pammase Dewata, merupakan pengantar sukses orang Bugis.

Prinsip itu menjadikan masyarakat Bone mampu memberikan sumbangsih bagi negeri. Salah satunya masyarakat Bone yang menjunjung tinggi prinsip saling menghormati saling menasehati di jalan kebenaran, juga bersikap sosial pemurah.

“Bagi orang Bone, menjadi manusia yang baik itu tidak hanya memikirkan persoalan individual belaka. Mereka sangat peduli pada orang-orang di sekitar. Apalagi keluarga dan sahabat yang membutuhkan bantuan. Bagi pemeluk agama Islam, prinsip ini sejatinya adalah perwujudan
dari perintah Allah SWT dalam Alquran,” paparnya.

Menurutnya, Itulah kenapa orang Bone mengenal prinsip sama rasa sama nasib. Mereka akan menyatu dalam derita dan nasib yang sama, kemudian berupaya lepas dari derita secara bersama-sama pula.

“Ini prinsip luar biasa yang harus kita jaga. Prinsip tersebut sama sebangun dengan nilai-nilai dari grondslag bangsa ini, yaitu Pancasila. Dimana bangsa ini adalah bangsa yang berketuhanan. Bangsa yang beradab. Bangsa yang Bersatu. Bangsa yang mengutamakan musyawarah, dan Bangsa yang menjadikan keadilan sosial sebagai tujuan hakikinya,” tuturnya.

Sayangnya, nilai-nilai Pancasila itu sudah ditinggalkan total bangsa ini sejak dilakukan Amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 hingga 2002. Dimana UUD hasil Amandemen isinya 95 persen telah berbeda dan berubah dari Naskah Asli UUD 1945.

“Sehingga sejak tahun 2002, Indonesia
kehilangan falsafahnya. Makanya wajar bila kita merasakan masyarakat dan negara ini semakin individualis, semakin sekuler, semakin liberalis dan ekonominya semakin kapitalis. Juga ketidakadilan serta kemiskinan struktural dirasakan langsung oleh rakyat di negara yang kaya Sumber Daya Alam ini,” ungkapnya.

Hal tersebut, diungkap LaNyalla karena mengadopsi dan copy paste dari sistem demokrasi liberal dengan menghilangkan Lembaga Tertinggi sebagai perwujudan Kedaulatan Rakyat. Sehingga dominasi dalam menentukan arah perjalanan bangsa ini semuanya diserahkan kepada Partai Politik dan Pemerintah.

“Tidak ada lagi ruang Kedaulatan Rakyat di Lembaga Tertinggi Negara yang menampung semua elemen bangsa, baik partisan maupun non-partisan untuk bersama dalam ruang yang sederajat untuk bermusyawarah menentukan arah perjalanan bangsa ini,” ucap dia.

Oleh karena itu, ia menawarkan gagasan fundamental dengan kembali ke Naskah Asli UUD 1945, untuk kemudian dilakukan penyempurnaan dengan Adendum. Agar tidak mengulang praktek penyimpangan di masa lalu.

“Karena sudah sangat jelas, pemikiran para pendiri bangsa telah final, bahwa sistem kita sendiri, atau sistem yang sesuai dengan karakter negara kepulauan dan bangsa yang super majemuk ini adalah Pancasila. Bukan sistem barat atau timur,” tegas dia.

Hadir dalam Rakernas, Wakil Presiden RI ke 10 dan 12, yang juga Ketua Dewan Penasehat KKM Bone, Jusuf Kalla, Ketua Umum BPP Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Muchlis Patahna, Ketua Umum DPN KKM Bone, HM. Rusdi Taher, Sekjen DPN KKM Bone, Andi Bohar Alam dan para peserta Rakernas. (Ida/LC)