Kita, sekali lagi, harus merebut pengelolaan negara kita ini, menyingkirkan kekuasaan Oligarki, dan membangun demokrasi, persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh: Dr. Syahganda Nainggolan, Ketua Sabang Merauke Circle

(Disampaikan pada acara 25 Tahun Mega Bintang, 5 Juni 2022, di Solo)

INDONESIA, sebagai negara miskin, juga mempunyai potensi kegagalan yang sama, yakni menjadi negara gagal, rakyat miskin dan perang saudara.

Kemiskinan bangsa dan rakyat mayoritas di Indonesia selalu berulang terjadi sejak jaman penjajahan dan kemerdekaan karena nafsu segelintir elit ingin mengambil untung semuanya. Tapi, saat ini adalah jaman terburuk sepanjang sejarah kita.

Ketika Soekarno membacakan pledoinya di pengadilan Laanraad di Bandung, dalam pledoi tersebut, dia mengutuk segelintir oligarki, kapitalis Belanda dan Eropa, yang membawa keuntungan untuk negeri mereka. Namun, pada masa itu, keterjajahan membuat kita tidak berdaya dalam melawan bangsa asing.

Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka 77 tahun, negara ini juga tak berdaya menghadapi segelintir Oligarki yang begitu rakus. Ekonomi tumbuh dalam model yang  buruk. Professor Matriana Mazzucato menyebutnya sebagai model “consumption-led growth” bukan “investment-led growth”.

Uang-uang yang diambil share holder sebagai keuntungan disimpan mereka, umumnya di luar negeri, bukan ditanamkan kembali dalam investasi. Dalam kasus minyak goreng, misalnya, pemerintah terkejut atau justru berpura-pura terkejut, kantor pusat perusahaan perusahaan minyak goreng itu ternyata ada banyak di luar negeri.

Ekonom Faisal Basri, pada sisi lain, mencatat penjualan batubara sepanjang setahun krisis ekonomi saat ini mencapai Rp 1000 Triliun, begitu juga minyak sawit yang mencapai ratusan triliun rupiah. CNBC News (9/2/2022) mencatat sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021, enam emiten batu bara membukukan pendapatan Rp 133,8 triliun, naik 41% dari tahun sebelumnya.

Ini belum lagi situasi perang Ukraina-Rusia. Pertanyaan Faisal Basri, apa sih untungnya buat bangsa dan rakyat Indonesia? Setimpalkah perolehan negara dari royalti dan pajak? 

Situasi kemiskinan kita, baik karena dampak dari pandemi Covid-19, maupun karena faktor-faktor ekonomi yang ada pra-krisis, begitu menyolok dan sangat menyakitkan karena tidak ada tanda-tanda bangsa ini ke depannya bakalan memikirkan kekayaan dari semua untuk untuk semua. Tidak ada tanda-tanda yang miskin akan sejahtera. Pemimpin nasional umumnya tidak mempunyai sense nasionalisme yang kuat untuk membangun ekonomi rakyat.

Tema-tema seperti redistribusi, seperti pemerataan penguasaan lahan/tanah, penguatan upah buruh dan berbagai tema kesejahteraan tidak menjadi arus utama.

Upah buruh, misalnya, secara rerata hanya mengalami kenaikan di bawah 1% tahun lalu, hanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menaikkan upah minimum sebesar 5,1%. Begitupun, para pengusaha yang menggugat keputusan Anies Baswedan itu. Padahal, sesungguhnya upah buruh adalah alat redistribusi kekayaan yang paling utama.

Redistribusi penguasaan tanah juga tidak terjadi. Upaya Presiden Jokowi dalam sertifikasi tanah adalah berasal dari ide jenuin Hernando de Soto, seorang ekonom liberal di Peru, yang maksudnya untuk mendorong rakyat kecil masuk ke dalam market ekonomi. Sementara, konsep redistribusi aset, tanah misalnya, adalah untuk memberdayakan kemampuan produksi kaum miskin. Agar para petani mampu berdikari. Supaya kita tidak terus-menerus tergantung pada impor pangan.

Kita sekarang akan beralih pada isu global. Bagaimana situasi dunia saat ini. Setelah pandemi Covid-19 mereda dan pengaruhnya pada kita.

Professor Stiglitz dalam tulisannya “Davos 2022 meeting was a missed opportunity over globalization”, The Guardian, 1 Juni 2022, memperlihatkan krisis global yang dialami dunia saat ini, dengan berbagai persoalan yang meliputi ketidak pastian arah ekonomi ke depan, kehancuran sistem supply-chain, dan ambiguitas banyak negara dalam melihat situasi demokrasi dan atau ultra nasionalistik, yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 serta perang Ukraina-Rusia.

Globalisasi mengalami cacat sejarah ketika masa pandemik, negara-negara maju malah memperlihatkan ego sentris dalam memonopoli vaksin dan obat-obatan , yang membuat makna global dalam persaudaraan manusia mengalami degradasi.

Mazzucato, Professor pada University of London, dalam diskusi  “What next for global growth?”, World Economics Forum yang dipandu Tom Kenee (30/5/2022) memperlihatkan distribusi (distributive justice) kesejahteraan saat ini begitu buruk. Porsi inkom kaum buruh dibandingkan profit yang didapatkan kaum kapitalis adalah porsi terburuk sepanjang sejarah kapitalisme.

Hal ini terjadi karena kontrol institusi negara, atau rezim global, terlalu lemah untuk meminta agar profit yang diperoleh segelintir elit diinvestasikan kepada sektor produksi. Terutama jika mengingat, misalnya, berbagai inovasi teknologi  yang ada saat ini dihasilkan oleh riset yang dibiayai pemerintah (publik), bukan swasta. 

Korporasi raksasa bekerja untuk kepentingan pemilik saham (share holders) saja. Stiglitz dan MAzzucato juga mempersoalkan tidak adanya kritik atas segelintir pengusaha farmasi yang mencari keuntungan berlimpah ruah dari  pandemi Covid-19, sebuah pertanyaan besar tentang moral kebersamaan manusia hidup di dunia saat ini.

Terkait dengan situasi dunia saat ini, McKensey, dalam “Spotlight on Davos: Highlitghts from the 2022 annual meeting”, menyoroti “global instability” terkait perang Ukraina-Rusia menjadi sumber utama resiko potensial dalam ketidakpastian pertumbuhan ekonomi ke depan.

Hal ini menggantikan problematika pandemi covid-19 yang mulai dapat diatasi dan inflasi ekonomi global selama ini. Perang ini telah mengakibatkan indeks harga makanan secara global naik antara 20-45% sampai Q4 tahun ini. 

Memang dampak langsung dihadapi oleh kawasan Eropa, yang tergantung pada kebutuhan energi dan makanan, berupa naiknya jumlah kemiskinan sebanyak 44 juta orang, maupun negara-negara yang tergantung dengan gandum, nikel, material untuk pupuk seperti Amonia dan potassium, yang di produksi kedua negara ini dalam jumlah signifikan.

Begitu juga, rasa insekuriti telah menghantui berbagai belahan dunia, karena kenaikan anggaran pertahanan negara-negara barat, untuk keperluan perang, semakin tinggi.

Indo-pasifik, baik yang diperkenalkan oleh Menteri Luar Negeri Amerika, Blinken, dalam pidatonya di Universitas Indonesia, beberapa bulan lalu, maupun yang diangkat Tom Kenee dalam diskusi di Davos, beberapa hari lalu, adalah lingkungan strategis Indonesia saat ini.

Indonesia, menurut framework Indopasifik, mempunyai keterikatan dengan transaksi dagang yang menembus angka 3 triliun dollar. Oleh karenanya, kita mendapatkan tekanan besar dari kekuatan-kekuatan strategis yang akan mengambil keuntungan dalam wilayah ini, khususnya Amerika dan China.

Ketegangan dunia bukan saja ada di Eropa akibat perang Ukraina dan Rusia, namun saat ini ketegangan di kawasan Indo Pasifik berada pada tingkatan kewaspadaan tinggi. Baru-baru ini, Amerika, Jepang dan Australia telah berhasil menggaet India, membentuk QUAD, untuk berhadapan dengan RRC, baik dalam perang urat syaraf, maupun perang sesungguhnya. 

Indonesia, yang coba bersikap netral, khususnya dalam perang Ukraina-Rusia, pasti tidak dapat bertahan selamanya. Contoh yang paling baru adalah ketika pertemuan sektor keuangan dan perbankan G-20 di Washington beberapa minggu lalu, di mana menteri keuangan Amerika, Janet Yellen, mengkritik Indonesia yang coba melihat situasi sekarang sebagai situasi normal.

Yellen menekankan suatu istilah baru di dunia saat ini, “FriendShore”, sebuah istilah kerjasama yang menyandarkan bantuan pada sahabat dengan “value” yang sama. Dalam tekanan global yang semakin bersifat langsung, mampukah Indonesia berjalan terus dengan “politik dua kaki”?

Situasi global saat ini, sekali lagi, sangat berbahaya bagi kita. Baik itu yang bersifat umum, seperti pertumbuhan global yang rendah, inflasi yang besar dan ancaman perang dunia, maupun yang bersifat langsung, seperti ketergantungan kita pada utang dan impor, membutuhkan sebuah kepemimpinan nasional yang kokoh, berintegritas dan tidak gampang tunduk pada kemauan asing.

Isu demokrasi, redistribusi dan tantangan geopolitik merupakan isu sentral bagi transformasi bangsa kita ke depan. Kedalaman persoalan, kompleksitas dan komplikasi, telah saya uraikan di atas. Pada tahun-tahun mendatang, ketika generasi tua lengser dari kekuasaan nasional, ketiga isu di atas bisa saja menjadi “bom waktu” bagi kehancuran bangsa kita.

Persatuan bangsa tidak mungkin dibangun tanpa demokrasi. Demokrasi tanpa keadilan sosial  akan menjadi sumber konflik sosial laten. Tanpa persatuan dan demokrasi, Indonesia akan menjadi bangsa lemah yang gampang didikte asing serta menorong munculnya para petualang politik yang menjadi kolaburator asing.

Ini adalah persoalan yang harus diatasi. Tapio menyakitkan sekali fenomena yang ada saat ini, narasi politik besar bangsa kita dikendalikan oleh pemain-pemain tua yang telah gagal dalam memajukan bangsa kita, tetap saja pada utak-atik copras-capres untuk perebutan kekuasaan. Belum ada pemikiran nasional untuk rembug bagaiman mengatasi krisis ini.

Dalam pertemuan HUT 25 Mega-Bintang ini, tentunya kita sebagai kekuatan rakyat yang berkumpul di sini, harus mampu membangun narasi serius mengurus negara. Menyiapkan konsep-konsep pembangunan yang berbasis keadilan redistribusi (redistributive justice).

Mengilhami persaudaraan, persatuan dan kebebasan. Kita semua adalah kaum pecinta negeri ini. Kita adalah orang-orang yang bertarung dari masa-ke-masa hanya semata-mata untuk rakyat. Kita hanya tahu kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi.

Kita, sekali lagi, harus merebut pengelolaan negara kita ini, menyingkirkan kekuasaan Oligarki, dan membangun demokrasi, persatuan nasional dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merebut dan mengelola persoalan berat ini tidak bisa dihasilkan dari politik pencitraan dan iklan berbiaya tinggi. Tidak bisa dipercayakan begitu saja pada pemimpin partai politik dan segelintir oligarki.

Kita harus mencari tokoh-tokoh nasional baru yang kuat dan memihak rakyat. Mengajak mereka menguatkan barisan rakyat, buruh, tani, mahasiswa dan ulama. Mereka itulah yang akan memberi harapan pada rakyat, sebuah “Leadership of Hope”. Terima kasih. (*)