Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput.

Oleh: Muhammad Chirzin, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMILIHAN Umum adalah salah satu mekanisme suksesi kepemimpinan untuk menentukan pemimpin penerus secara demokratis. Dalam konteks Indonesia, meliputi pemilihan Calon Presiden, dan Anggota Legeslatif tingkat Pusat dan Daerah.

Pemilu di Indonesia dari masa ke masa mengalami dinamika demikian rupa. Dari sisi jumlah partai kontestan dapat dikategorikan menjadi tiga macam.

Pertama, Pemilu dengan Kontestan sedikit, terdiri atas tiga partai, yakni Golkar, PPP, dan PDI.

Kedua, Pemilu dengan Kontestan sedang, terdiri atas sepuluh partai atau kurang dari itu pada era Orba.

Ketiga, Pemilu dengan Kontestan lebih dari sepuluh partai.

Tujuan Pemilu di mana pun sama, yakni memilih untuk menentukan calon pemimpin yang terbaik di masa depan.

Salah satu tujuan berdirinya partai politik ialah untuk meraih kekuasaan sebagai jalan mengimplementasikan platform-nya.

Masing-masing partai peserta Pemilu memiliki visi dan misi tersendiri. Prof. Eka Putra Wirman memetakannya menjadi dua tipe orientasi partai politik, yakni partai idealis, dan partai pragmatis.

Dewasa ini partai politik yang bisa disebut sebagai pengusung idealisme ada dua, yakni PDI-P dengan nasionalismenya, dan PKS dengan platform Islam/ syariahnya. Selebihnya bergerak di antara dua sisi, yakni idealisme dan/atau pragmatisme.

Mendahului partai-partai lainnya, NasDem di tangan Surya Paloh mengajukan tiga Calon Presiden 2024, yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo.

Dari ketiga Calon Presiden yang dipromosikan, hanya Ganjar Pranowo yang disebut sebagai Kader Partai, yakni PDI-P. Tetapi, sebagaimana telah menjadi rahasia umum, bahwa di samping Ganjar, PDI-P mempunyai kader partai tulen dari rahimnya, yakni Puan Maharani.

NasDem dinilai cerdik dan bermain cantik mengusung ketiga sosok yang memiliki basis pendukung tinggi. Surya Paloh pun telah mendeklarasikan partainya konsisten pada nilai yang dijunjung tinggi dalam percaturan Pilpres; “memberikan kesempatan yang sama kepada anak bangsa untuk menjadi pemimpin nasional”; “tidak ingin didikte oleh survei”; “meminta kader untuk tidak tunduk kepada pihak mana pun”.

PKS, melalui Presidennya, Ahmad Syaikhu mendeklarasikan bahwa PKS is Not for Sale to Oligarch. Pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP PKS 2022 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin 20/6/2022, Ahmad Syaikhu menegaskan, PKS tidak akan digadaikan kepada kelompok oligarki yang mengedepankan money politics demi kepentingan politik, sebab hal itu bisa merusak bangsa Indonesia selamanya.

“Faktor penentu kemenangan tidak semata-mata uang yang berlimpah, tetapi justru idealisme kita yang kemudian mendorong kemenangan itu. Pertolongan yang paling sangat menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala,” ujarnya.

Sedangkan PDI-P sebagai partai beridealisme nasionalis yang sedang berkuasa tidak bisa dikatakan jauh dari oligarki.

Salah seorang pakar/pengamat politik Dr. Mulyadi (2017) memperkenalkan teori Oligarki Kembar Tiga. Menurut Mulyadi, Politik Indonesia dirusak oleh praktik Oligarki Kembar Tiga: 1) Oligarki Politik (Badut Politik): 2) Oligarki Ekonomi (Bandar Politik); 3) Oligarki Sosial (Bandit Politik).

Perubahan tata cara pemilihan presiden, dari oleh wakil rakyat menjadi oleh setiap rakyat membawa konsekuensi tersendiri bagi pemerintah, penguasa, partai politik, maupun rakyat biasa, walaupun pada mulanya pergantian mekanisme Pemilu itu dimaksudkan agar demokrasi Indonesia semakin berkualitas, mantap, dan bermartabat: langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Fakta menunjukkan bahwa hasil Pemilu dari waktu ke waktu masih jauh panggang dari api.

Untuk mewujudkan Mimpi Pemilu Luberjurdil diperlukan prasyarat tertentu.

Pertama, kembalikan hak memilih kepada Wakil Rakyat; Kedua, nol persen-kan Presidensial Threshold; Ketiga, tidak tunda Pemilu; Keempat, para Wasit tidak ikut bermain; Kelima, lembaga-lembaga survei Pemilu diaudit oleh pihak yang berwenang dengan persyaratan dan/atau ancaman sanksi tertentu.

Keenam, penerapan sanksi diskualifikasi atas pasangan Calon Presiden yang melakukan pelanggaran berat dalam proses Pemilu; Ketujuh, kurangi durasi masa kampanye Pemilu.

Beberapa saat mendatang akan muncul pasangan-pasangan Capres-Cawapres baru, baik yang dipromosikan oleh Parpol, lembaga survei, pengamat, maupun masyarakat akar rumput.

Jikalau Nasdem menominasikan tiga Bakal Calon Presiden, Lembaga Cakra Nusantara memprediksi 4 koalisi Capres-Cawapres 2024 dengan 4 pasang Capres-Cawapres alternatif, di samping telah muncul pula altetnatif duet Capres-Cawapres LaNyalla-Puan Maharani, penulis cukup mengusulkan Capres-Cawapres Anies-Sandi. (*)