Atas nama “desakan” rakyat melalui Musra tadi, Jokowi tidak akan sanggup menolaknya. Apalagi, dengan gerakan dukungan untuk amandemen lagi UUD 1945 melalui MPR.

Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN)

SEJUMLAH kelompok relawan “garis keras” Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkolaborasi mengadakan Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia untuk menjaring capres-cawapres 2024 di Bandung (28/8/2022).

Ketua Panitia Musra Indonesia Panel Barus mengatakan, semula rangkaian kegiatan Musra tersebut dimulai di Solo pada 27 Agustus 2022.

Musra Indonesia diadakan di 34 kota di 34 provinsi sampai awal Maret 2023. Sedianya, perhelatan akbar Musra diadakan di Solo, ditargetkan dihadiri 40 ribu rakyat pendukung Jokowi se-Jateng.

“Kick-off Musra akan dihadiri Presiden Jokowi di Stadion Manahan, Solo,” kata Panel Barus dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir DetikNews, Rabu (29 Jun 2022 14:35 WIB). Namun, ternyata berubah di Bandung.

Ia menjelaskan, ada 14 organisasi relawan Jokowi yang terlibat dalam Musra Indonesia. Organisasi-organisasi itu adalah Projo, Seknas Jokowi, BaraJP, Relawan Buruh Sahabat Jokowi, RKIH, Duta Jokowi, Indeks, Jaman, Gapura, KIB, Almisbat, RPJB, Kornas Jokowi, serta GK.

Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan bahwa gelaran ini diadakan untuk mencari duet pemimpin nasional dengan melibatkan rakyat.

“Presiden-Wakil Presiden 2024 bukan hanya urusan segelintir elit, tapi hajat hidup seluruh rakyat Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyebut Musra tersebut perwujudan sila ke-4 Pancasila. Forum rakyat itu disebut penemuan politik baru yang menempatkan rakyat sebagai konstituen utama demokrasi.

“Rakyat harus berperan aktif dalam menentukan agenda-agenda kebangsaan, termasuk menentukan pemimpin nasional ke depan,” lanjut Budi Arie.

Menurut Andi Gani Nena Wea, Musra Indonesia yang diinisiasi oleh belasan gugus relawan Jokowi itu dimulai pada Ahad, 28 Agustus hingga Maret 2022, membahas sejumlah isu nasional dan perkembangan politik.

Sementara itu, puncak acara Musra akan digelar di Gelora Bung Karno pada bulan Maret 2023.

Andi memastikan kehadiran Presiden Jokowi di Musra yang digelar di Sport Center, Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, Ahad (28/8/2022). “Perangkat Kepresidenan juga sudah melakukan persiapan sejak Jum’at (26/8/2022) kemarin,” ujarnya, Sabtu (27/8/2022).

Menurutnya, Musra merupakan ajang untuk menjaring aspirasi rakyat dan mengidentifikasi sosok pemimpin yang didukung masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang.

“Musra adalah salah satu inovasi politik baru. Sebanyak 10 ribu orang mulai dari tokoh agama, buruh, nelayan, petani, pedagang pasar berkumpul dan bermusyawarah,” ungkapnya.

Andi Gani Nena Wea menjelaskan, Musra di Bandung akan dibagi dalam tiga sesi dengan melibatkan warga maupun akademisi.

Sesi 1 temanya agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyat. Pembicaranya Dosen Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin dan Guru Besar Fakultas Teknik Sipil dan lingkungan ITB Prof Harun Al Rasyid.

Sesi 2 dengan tema karakteristik dan kriteria pemimpin harapan rakyat. Diisi guru besar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Universitas Pendidikan Indonesia Karim Suryadi dan Dosen Psikologi Universitas Indonesia Bagus Takwin.

Sesi 3 soal nama capres dan cawapres harapan rakyat. Diisi oleh Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati Prof Bambang Qomaruzzaman dan dosen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran R. Widya Setiabudi Sumadinata.

Ironi Musra

Gelaran Musra di Bandung sangat rawan “dimanipulasi” oleh Relawan Jokowi. Setidaknya itu yang digambarkan sebuah akun twiter H#99 @PartaiSosmed, misalnya, yang menyebut stepnya begini: 

1. Hasil MUSRA menuntut Jokowi 3 Periode; 2. Jokowi akan bilang, silakan saja toh cuma wacana; 3. Relawan bayaran akan demo MPR untuk amandemen UUD; 4. MPR melakukan amandemen UUD karena ada kedaruratan; Dan 5. Jokowi tidak berdaya menolak amanat UUD.

Benny Fitriadi @Ben…. Menanggapi, step selanjutnya akan dimulai hari Minggu 28 Agustus 2022 dari Bandung Tum Twitter.com/PartaiSosmed/s…

Ternyata apa yang disampaikan akun twiter H#99 @PartaiSosmed itu tak jauh dari isu tiga periode ketika Jokowi memberikan sambutan dalam Musra, di Bandung, Ahad (28/8/2022). Setidaknya pada poin pertama dan kedua itu.

Dalam sambutannya itu, Presiden Jokowi meminta bocoran terkait tokoh yang bakal diusung oleh forum Musra Indonesia. “Nanti ketemu siapa dalam Musra ini, tolong saya dibisikin,” kata Jokowi.

Menurutnya, Musra merupakan ruang demokrasi bagi rakyat. Ia mendukung agar rakyat bersuara. Jokowi juga menyinggung soal isu yang sempat ramai, yakni soal dukungan tiga periode untuk dirinya.

“Jangan sampai baru ngomong wacana tiga periode, sudah ramai. Boleh saja menyampaikan pendapat. Wong ada yang ngomong ganti presiden juga boleh, Jokowi mundur juga boleh,” kata Jokowi.

“Ini katanya negara demokrasi. Tataran wacana tak apa-apa. Yang terpenting dalam menyampaikan pendapat atau aspirasi jangan anarkis,” kata Jokowi menambahkan.

Sementara itu, Sekretaris Panitia Nasional Musra Indonesia Taki Reinhard Parapat mengaku siap satu komando dengan Jokowi. Musra bertujuan untuk mencari pemimpin yang mirip dengan Jokowi. Hal ini bagian dari upaya guna melanjutkan estafet kepimpinan Jokowi.

“Musra ini alternatif. Kita gali dari akar rumput, untuk kemudian kita sampaikan ke presiden (Jokowi). Ini bagian tak terpisahkan dari demokrasi," kata Taki Reinhard.

Taki Reinhard mengatakan rakyat menentukan pilihannya kendati secara konstitusi parpol yang berhak mengajukan calon pemimpin. Namun, ia mengatakan adanya Musra ini bagian dari upaya rakyat dalam menyalurkan aspirasinya.

Judul berita yang cukup menohok ditulis Kompas.com dengan judul: Atas Nama Demokrasi, Jokowi Bolehkan Wacana Presiden 3 Periode Bergulir, Ahad (28/08/2022, 13:51 WIB).

Presiden Jokowi blak-blakan tidak melarang wacana presiden menjabat tiga periode bergulir. Hal itu ia ungkapkan merespons dukungan yang dilontarkan para pendukungnya dalam forum Musra tersebut.

“Kan ini forumnya rakyat, boleh rakyat bersuara kan,” kata Jokowi di hadapan para pendukungnya, seperti dilansir Kompas.com.

Jokowi mengeklaim, mengemukanya wacana jabatan 3 periode untuk seorang presiden merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Bagi dia, wacana-wacana perpanjangan masa jabatan presiden tidak berbeda dengan desakan publik agar presiden diganti atau mengundurkan diri.

“Karena negara ini adalah negara demokrasi, jangan sampai ada yang baru ngomong 3 periode (lalu) kita sudah ramai,” ungkapnya.

“Itu kan tataran wacana. Kan boleh saja orang menyampaikan pendapat, orang kalau ada yang ngomong 'ganti presiden' kan juga boleh, ya enggak? 'Jokowi mundur' kan juga boleh,” kata Jokowi.

Dalam forum ini, Jokowi juga kembali menerima dukungan dari para pendukungnya untuk maju lagi sebagai orang nomor 1 di republik lewat Pilpres 2024.

Merespons dukungan itu, mantan Wali Kota Solo tersebut mengaku dirinya akan taat kepada kehendak rakyat, selain kepada konstitusi. Mulanya, ia bercerita soal adanya pertanyaan-pertanyaan dari para pendukung soal sosok yang perlu mereka dukung dalam Pilpres 2024.

“Ya nanti, ini forumnya, di Musra ini ditanya, siapa?” ujar Jokowi. Pertanyaan itu kemudian dijawab dengan seruan “Jokowi, Jokowi” dari para pendukung. Jokowi pun merespons.

“Jokowi, Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan, ya, sudah jelas itu,” kata dia. “Sekali lagi. Saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat,” lanjut Jokowi disambut tepuk tangan para pendukung.

Kalimat yang sama kemudian ia ulang sama persis sekali lagi. Namun, justru para pendukungnya semakin kuat mendesaknya maju lagi sebagai capres. “Tiga kali!” seru mereka.

“Jokowi! Jokowi! Jokowi!” mereka bersorak sambil bertepuk tangan. Jokowi kemudian mengundang salah satu orang dari kelompok pendukungnya di sana untuk maju menghampirinya.

Seorang perempuan mengaku bernama Jeni asal Kota Bandung kemudian dipilih menghadap. Jokowi kemudian bertanya, siapa sosok yang akan didukung oleh Jeni untuk maju capres 2024. “Pak Jokowi, Pak Jokowi lagi,” jawabnya.

“Wong sudah diberi tahu, konstitusinya enggak boleh,” sahut Jokowi. “Rakyat mengharapkan Bapak,” jawab Jeni lagi. Jokowi lalu menghadiahinya jaket G20 yang menurutnya tidak dapat dipakai sembarang orang.

Kritik keras datang dari Sosiolog Universitas Negeri Jakarta Robertus Robet. Ia mengkritik wacana supaya Presiden Jokowi menjabat 3 periode yang terus saja digaungkan, menilainya sebagai gejala ke arah otoritarianisme menggunakan topeng demokrasi.

“Mobilisasi dukungan 3 periode bukan gejala demokrasi tapi gejala ke arah otoritarianisme,” kata Robet kepada Kompas.com, Kamis (31/3/2022).

“Dia diinisiasi oleh elit dengan menginterupsi proses di mana demokrasi dan tradisi sirkulasi elit sedang berjalan baik,” ujar Robet.

Robet yang juga seorang aktivis HAM mengatakan, gerakan yang mendukung supaya Jokowi menjabat 3 periode mirip dengan yang terjadi di masa Orde Baru.

Menurutnya, di masa Orba, kelompok fraksi ABRI dan Golkar, serta sejumlah menteri yang pro pemerintah kerap mengklaim Soeharto masih didukung oleh rakyat untuk terus berkuasa.

Selain itu, para menteri di masa Orba juga terus melontarkan wacana bahwa pemerintahan Soeharto berhasil dalam melakukan pembangunan, sehingga layak untuk dipertahankan untuk terus menjadi presiden.

Ketika itu di dalam UUD 1945 tidak tercantum pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden seperti saat ini.

Pembatasan masa jabatan kekuasaan merupakan amanat reformasi yang vital guna mencegah timbulnya kembali otoritarianisme di mana penguasa dapat bercokol begitu lama.

“Mobilisasi politik semacam ini mengulang praktik kebulatan tekad Orba yang (seringkali) digunakan untuk memberikan justifikasi Soeharto memperpanjang kekuasaan,” ujar Robet.

Sebenarnya yang disampaikan Relawan Jokowi berkedok “Musra” itu bukan lagi wacana. Tapi, sudah mengarah klaim dukungan “rakyat” untuk jabatan 3 periode Presiden Jokowi.

Di saat rakyat kebanyakan menjerit karena harga-harga kebutuhan dasar itu sedang merangkak naik tak terkendali, elit politik di lingkungan Istana masih saja mendorong “perpanjangan” masa jabatan Jokowi untuk periode ketiga.

Sayangnya, suara mahasiswa kali ini nyaris tak terdengar sama sekali seolah mereka sudah “tak ada” lagi. Padahal, mereka itu “pejuang demokrasi” garda terdepan, selain buruh dan emak-emak.

Jika manuver para Relawan Jokowi tersebut dibiarkan tak terkendali, jangan salahkan kalau rencana mereka untuk perpanjangan masa jabatan ternyata benar-benar terealisasi.

Atas nama “desakan” rakyat melalui Musra tadi, Jokowi tidak akan sanggup menolaknya. Apalagi, dengan gerakan dukungan untuk amandemen lagi UUD 1945 melalui MPR.

Semua rencana parpol yang selama ini disiapkan, bakal buyar tidak sampai pada Pilpres 2024. (*)