Jika Presiden Jokowi tidak pernah perintah Luhut untuk mengkodisikan PKB, Golkar, dan PAN untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden harus perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk periksa Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan.

Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN

MESKIPUN Juru Bicara Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi, sudah membantah kalau usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut didesain oleh Luhut, toh isu ini semakin liar. 

Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Tapi, dia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.

“Pak Luhut kan sering bertemu dengan berbagai tokoh politik. Itu mungkin dilakukan Pak Luhut untuk mem-brief perkembangan terkini. Tapi, setahu saya tidak ada pembahasan atau perpanjangan itu dari ide Pak Luhut itu, enggak ada,” katanya seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Menurut Jodi, pertemuan Luhut dengan petinggi-petinggi partai politik itu adalah hal yang wajar. Selain silaturahmi dengan partai koalisi pemerintah, kata Jodi, Luhut pun terbuka dengan pihak oposisi.

Luhut mengamati saja bagaimana perkembangan aspirasi di masyarakat, “Tapi bagaimana posisi beliau dalam isu ini saya enggak tahu,” kata Jodi.

Konon, misi penundaan pemilu 2024 sebenarnya sudah diupayakan sejak lama. Bukan hanya baru-baru ini.

Alasannya, ada sejumlah program pemerintah yang belum rampung akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang jadi alasan adalah proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Misi memunculkan isu penundaan pemilu 2024 juga didasari big data dari jutaan percakapan dalam media sosial. Diklaim, ada begitu banyak bahkan mayoritas di medsos yang mendukung jika Presiden Joko Widodo lanjutkan menjabat.

Setelah itu baru diatur siasat siapa saja tokoh yang perlu bicara di depan publik. Diawali Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sudah menyampaikan pada 10 Januari lalu. Dia mengklaim usulan itu aspirasi dari pengusaha.

Kemudian dilanjutkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Menurut sumber FNN di lingkungan Istana, sumber kegaduhan penundaan Pemilu 2024 ini tidak lain adalah “Opung” Luhut sendiri. “Opung berambisi untuk membuat pemerintahan Jokowi diperpanjang 2 tahun. Seperti yang dikondisikan Opung pada PKB, Golkar, dan PAN,” ungkapnya.

“Janji Opung saat melakukan pendekatan, partai yang berhasil membuat Pemilu 2024 mundur 2026 atau 2017 nantinya akan dapat jatah 1 Menteri atau wakil menteri,” lanjut sumber tadi.

Rencana Opung Luhut itu ditentang petinggi PDIP seperti Hasto Kristiyanto, Puan Maharani, dan Megawati Soekarnoputri. Mereka menentang keras dan melawan ambisi Opung Luhut tersebut.  

Sebelumnya, Partai Demokrat dan PKS telah menyatakan sikapnya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 itu. Disusul oleh PDIP dan Partai Gerindra. Tolak penundaan Pemilu 2024. Sikap sama juga sudah diumumkan KPU.

Tinggal PPP yang belum menyatakan sikapnya. Diharapkan, PPP bersikap sama. Tolak penundaan Pemilu 2024. “Jika menolak, PPP akan gawat dan hancur pastinya,” ungkap sumber tadi.

Semua data korupsi terkait kepengurusan PPP selama ini akan dibongkar ke publik. Sehingga Nahdliyin tahu, bahwa PPP itu partai korup yang harus ditinggalkan umat Islam.

Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono menegaskan bahwa Gerindra taat terhadap konstitusi, dimana amanat UUD NRI 1945 jelas memerintahkan bahwa pemilu digelar 5 tahun sekali.

Sugiono mengatakan, Indonesia sudah memilih demokrasi sebagai sistem politik. Salah satu perwujudan dari demokrasi tersebut, lanjutnya, adalah penyelenggaraan pemilu secara tetap dan periodik.

Menurutnya, rakyat secara umum telah menunjukkan keinganannya agar pemilu pada 2024 tetap dilaksanakan. Di samping itu, pemerintah dan DPR telah sepakat bahwa pemilu akan diadakan pada 14 Februari 2024.

“Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita,” ungkap Sugiono.

“Hal-hal tersebut, menurut saya merupakan alasan-alasan mengapa kami tidak setuju dengan wacana penundaan Pemilu 2024 tersebut,” lanjutnya.

Cerita Zulhas

Adalah petinggi PAN Zulkifli Hasan yang membuka cerita pertemuannya dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu.

Zulhas mengaku diundang “Opung” Luhut khusus membicarakan usulan penundaan Pemilu dan Pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari 2024.

Opung mengklaim, Presiden Jokowi sudah setuju. Zulkifli lantas meminta pendapat dari elite partainya. Seorang petinggi PAN membeberkan, Zulhas bertanya apakah tepat jika PAN menjadi partai pertama yang melontarkan usulan penundaan Pemilu 2024 di forum Rakornas Pemenangan Pemilu Partai.

Semua petinggi PAN yang hadir di rumah Zulhas itu sepakat tidak terburu-buru menyampaikan usulan tersebut, dan perlu membahasnya bersama pengurus lainnya.

Ketika dikofirmasi soal pertemuannya dengan Opung, Zulhas tak menjawab secara gamblang. “Saya komunikasi biasa saja dengan Pak Luhut,” ujarnya di DPR, Jumat lalu (25/2/2022).

Sepekan kemudian, pengurus PAN kembali menggelar pertemuan pada 23 Februari. Kali ini digelar di salah satu restoran milik putra Ketua Dewan Kehormatan PAN Soetrisno Bahir di Kawasan Senayan.

Salah satu pengurus PAN yang hadir bercerita, di tengah jamuan, Zulhas pamit karena ada pertemuan mendadak dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga ke pengurus PAN yang masih berada di restoran. Kepada Zulhas, Airlangga menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 itu dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari lalu.

Airlangga juga telah meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024 ini. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.

Saat dikonfirmasi, dia mengakui ada perbincangan dengan Airlangga soal penundaan pemilu 2024. “Saya komunikasi dengan Pak Airlangga, tetapi enggak ada setting-an kami bertiga bicara berbarengan ya,” katanya.

Karena tidak mendapat dukungan penuh dari partai koalisi, bola panas isu penundaan pemilu 2024, tampaknya siap berganti dengan isu “tiga periode” masa jabatan presiden. 

Apakah isu terakhir ini merupakan “Plan B” setelah “Plan A” dinilai gagal meyakinkan parpol koalisi?

Seperti dilansir Antara, Senin (7/3/2024), Menkopolhukam Mahfud MD menyampaikan Presiden Jokowi mempunyai sikap dan komitmen yang jelas bahwa pemilu tetap digelar pada 2024.

Presiden saat memimpin Rapat Kabinet pada 14 September 2021 dan 27 September 2021 justru memerintahkan jajarannya untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran, terang Mahfud.

“Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan masalah penundaan Pemilu 2024 dan penambahan masa jabatan (presiden),” tegas Mahfud.

Jika Presiden Jokowi tidak pernah perintah Luhut untuk mengkodisikan PKB, Golkar, dan PAN untuk perpanjangan masa jabatan, Presiden harus perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk periksa Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan.

Bila perlu, ormas, individu, pengamat politik, atau pejuang konstitusi juga melaporkan ketiga Ketum parpol itu ke Polri karena telah memfitnah Luhut dan Jokowi untuk muluskan ego politik partai dengan tunda Pemilu 2024.

Untuk membuktikan dia tak khianati konstitusi dan berambisi perpanjang kekuasaan. Karena, argumentasi ketiga Ketum partai itu atas perintah Luhut dengan restu Jokowi. (*)