Jakarta, FNN -  Di saat wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) melempem, publik memang mengalihkan pandangan seraya berharap pada Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) yang dipimpin oleh AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.

Dan LaNyalla yang sudah sangat matang berorganisasi memang langsung tancap gas sejak terpilih sebagai Ketua DPD pada 1 Oktober 2019.

Adalah sangat wajar jika LaNyalla turun langsung ke daerah, bertemu dengan rakyat, tokoh, aktivis dan elemen lain. 

Bahkan saat LaNyalla berada di Jakarta jadwal yang ingin bertemu dengannya daftarnya sudah sangat panjang. Jika tidak di kantor, ia pun biasa menerima tamu hingga dini hari di rumah.

"Ya saya tidak mungkin menolak rakyat, dari kelompok manapun, untuk bertemu. Karena dari mereka juga saya banyak mendapat informasi mengenai apa yang tengah bergejolak di masyarakat," kata LaNyalla yang saat ini tengah berada di tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji.

Jadi kalau sepak terjang LaNyalla disindir oleh Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon,  yang menuduhnya banyak menggunakan fasilitas bahkan institusi DPD RI untuk memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri itu sangat keliru.

Pengamat politik SERUM INSTITUTE  Andries Riesfandhy menyebut apa yang dilakukan LaNyalla adalah sesuai dengan tugas dan jabatan yang melekat pada dirinya selama ini. Dan itu sudah tepat.

"Justru kita harus memberi penghargaan atas usaha beliau yang telah mengawal dan memberi koreksi agar bangsa ini tetap berjalan pada alur demokrasi  yang efektif dengan memposisikan diri sebagai lembaga yang mengawasi kinerja pemerintah yang juga seharusnya dilakukan oleh lembaga DPR," jelas Andries pada FNN.

LaNyalla yang dianggap kontroversial justru lebih bermanfaat mengembalikan peran lembaga legislatif pada tempatnya dan menghidupkan proses check and balancess dalam bernegara.

Adalah juga sangat wajar jika mantan Ketua Kadin Jawa Timur ini juga tak kenal lelah memperjuangkan Presidential Threshold (PT) 0% karena itu adalah bagian dari pendidikan politik untuk masyarakat.

"PT 0% itu adalah process of law. Proses membuka ruang partisipasi sekaligus memberi hak pada setiap individu yang kompeten untuk memilih dan dipilih," ungkap Andries lagi.

Dan soal jumlah bakal calon yang diprediksi oleh Effendi bisa menjadi ribuan dengan PT 0% adalah terlalu berlebihan alias lebay.

Menurutnya, proses politik tetap akan menyaringnya mengingat kampanye pilpres butuh biaya yang sangat besar. Blok politik juga tetap akan terbentuk dengan cara berkoalisi namun tidak memaksa over size coalition seperti yang terjadi saat ini, yang menyebabkan 'hilangnya' oposisi di parlemen. (Rahmi Aries Nova)