Oleh Sugeng Waras, Purnawirawan TNI AD

Ini pikiran sehat, bukan ingin melawan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah demi kebaikan NKRI!

Seusiaku di ujung senja, sebagai WNI tidak ada keraguan dan ketakutanku untuk mengingatkan kepada pemerintah agar tidak gegabah dan tidak tergesa- gesa memindahkan IKN baru ke daerah Penajam, Paser Utara, Kalimantan Timur.

Ini sangat riskan, baik ditinjau dari segi geografi, demografi, strategi, ekonomi, pertahanan keamanan, sosial, filosofis dan psikiis !

Jangan bilang UU / RUU sudah ada, karena itu bisa dibuat secara abal-abal dengan cara tipu muslihat yang menjijikkan.

Mari kita berpikir bersih, apakah begitu mendesak IKN baru harus dibangun di Penajam, Paser Utara, Kaltim?

Apakah sudah yakin, bahwa kelemahan atau kekurangan IKN di Jakarta tidak akan terjadi di Penajam?

Paham dan sadarkah pemerintah berpikir, bahwa setiap IKN merupakan Center Of Grafity dari suatu negara?

Setidaknya kita bisa belajar dari negara negara lain termasuk Korea Selatan, yang menempatkan IKN nya berada d sekitar 60 persen dimana penduduk atau rakyat berdomisili.

Dari segi geografi barang kali tidak terlalu salah karena bisa berada di tengah tengan wilayah kedaulatan NKRI, tapi jangan lupa bahwa geografi tidak berdiri sendiri, harus dikaitkan situasi dan kondisi, jarak dari IKN lama  termasuk keadaan domisili penduduk atau rakyat, tidak ketinggalan hakekat ancaman dari luar negara.

Dari segi demografi, idealnya IKN berada sekitar 60 persen dari tempat tinggal atau domisili penduduk , karena begitu dominannya faktor tempat tinggal ini dikaitkan dengan lajunya perputaran perekonomian, pendidikan dan lain lain.

Belum lagi kekhawatiran membludaknya masuknya orang-orang Cina pendatang baik secara legal / Ilegal.

Kita harus berpikir komprehensif, integral, bahwa tidak ada teman abadi kecuali kepentingan.

Bagaimana jika suatu saat ada konflik antara kita dengan China?

Dari strategi, bahwa posisi negara kita,  kekuatan sendiri (TNI POLRI dan Rakyat ) dihadapkan dengan hakekat ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dari negara lain sekitar kita, harus kita pertimbangkan bahwa kita dalam posisi harus bisa mengatasi.

Bagaimana jika AGHT datang dari Australia, Eropah atau Cina? Jawabanya pasti akan kesulitan.

Dari segi ekonomi, seharusnya pemerintah paham dan sadar, bahwa kondisi perekonomian  kita sedang ambruk akibat hutang dan bunga hutang serta  pengelolaan SDA oleh asing.

Saya khawatir pemerintah tidak sadar, bahwa pengertian investasi adalah racun yang dengan kata lainya hutang !

Juga saya khawatir bahwa perpindahan IKN baru ini didorong dan didukung oleh orang orang yang mempunyai kepentingan sempit,  baik berupa jabatan, finansial atau ambisi pribadi yang  berpotensi merugikan dan membahayakan negara.

Jadi sangat tidak layak, ditengah kesulitan perekonomiam kita pindah IKN baru yang membutuhkan beaya sangat tinggi dalam keterpurukan ekonomi dan hanya mengandalkan investasi atau hutang dengan negara lain !

Dari segi sosial, mayoritas domisili rakyat atau penduduk di pulau Jawa, dimana rakyat atau penduduk inilah yang sebenarnya berpotensi dan sangat dominan terhadap kekuatan dan ketahanan negara, baik dalam interaksi sosial maupun dikaitkan pertahanan keamanan negara.

Dari segi pertahanan dan keamanan, bahwa kebersamaan TNI POLRI dan RAKYAT tidak bisa dipisah-pisahkan.

Jangan terbelenggu pemikiran saat ini, dengan keadaaan sekarang, bahwa seakan rakyat mudah ditidak berdayakan oleh TNI POLRI, pahami dan sadari tanpa dan jauh dari rakyat pertahanan dan keamanan negara akan lemah.

Dari filosofis, secara kejiwaan namanya perpindahan ditempat baru, pasti mengalami degradasi dan adaptasi, yang memerlukan waktu lama,  tepatkah justru bersamaaan dengan situasi dan kondisi negara dalam keadaan sekarang ini ?

Dari segi psikis, sudah pasti membuat kelelahan baik secara mental maupun fisik terkait pendidikan, kecerdasan dan kesejahteraan keluarga.

Maka, kesimpulanya  amat tidak tepat dan akan kacau perpindahan IKN baru ke Penajam, Paser Utara , Kalimantan Timur saat ini yang seolah berpikir tiba masa tiba akal.

Sekali lagi, saya sebagai WNI yang selalu menginginkan Indonesia kondusif,  menghimbau agar pemerintah membatalkan rencana yang sangat riskan  ini. (*)