Beijing, FNN - Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan secara virtual dengan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCHR) Michelle Bachelet, Rabu.

Pertemuan tersebut digelar di sela-sela kunjungan kerja Bachelet ke Guangzhou, Provinsi Guangdong, dan Daerah Otonomi Xinjiang pada 23-28 Mei.

Berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati, China siap secara aktif berdialog tentang HAM dan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menumbuhkan rasa saling pengertian, menghindarkan perbedaan, saling belajar, dan maju bersama, demikian pernyataan Xi dirilis Kementerian Luar Negeri China (MFA).

Dalam masalah perlindungan HAM, Xi berpendapat tidak ada satu negara yang bisa mengklaim kesempurnaan karena selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya.

Menurut dia, aspek HAM berkaitan erat dengan sejarah, tradisi, dan perilaku masyarakat setempat. Latar belakang sejarah, budaya, sistem sosial, dan tingkat pembangunan ekonomi dan sosial yang berbeda sehingga setiap negara hanya bisa mengatasi masalah HAM dengan mempertimbangkan realitas negara yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Sistem atau model apa pun yang diadopsi dari negara lain tanpa mempertimbangkan situasi masyarakatnya justru akan membawa konsekuensi bencana. Jika itu terjadi, masyarakat yang akan menanggung bebannya. Sudah banyak contohnya dan harus menjadi pelajaran bersama, demikian Xi yang juga pemimpin tertinggi Partai Komunis China (CPC).

Sementara itu, Bachelet menyampaikan apresiasinya kepada para pemimpin China yang bersedia menerima kunjungannya meskipun di tengah melonjaknya kasus COVID-19 di berbagai daerah. Menurut dia, kunjungan UNHCHR itu yang pertama kali dalam 17 tahun terakhir.

Ia merasa yakin kunjungannya tersebut akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang China.

Dalam pertemuan tersebut Bachelet berada di Guangzhou bersama Menlu China Wang Yi dan dua diplomat senior Ding Xuexiang dan Yang Jiechi.

Kunjungan Bachelet dan tim UNHCHR ke Xinjiang terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur.

Namun China menolak kalau kunjungan tersebut bertujuan untuk inspeksi karena yang dilakukan otoritas selama ini adalah sebagai upaya deradikalisasi, de-ekstremisme, dan meningkatkan taraf hidup warga Xinjiang yang mayoritas beretnis Uighur itu. (Sof/ANTARA)