Jakarta, FNN - Presiden RI Joko Widodo secara resmi membuka pertemuan pendahuluan B20 atau B20 Inception Meeting secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang juga merupakan salah satu fokus utama Presidensi G20 Indonesia.

"Kami mengharapkan kontribusi B20 untuk mempercepat transformasi energi yang mulus, tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat kecil," ujar Presiden dalam keterangan tertulisnya.

Solusi global dalam hal pendanaan dan kemitraan, kata Presiden, merupakan agenda yang harus menjadi perhatian utama, termasuk alih teknologi untuk mendorong produksi berbasis ekonomi hijau.

"Kita mengundang investasi yang bisa mendorong nilai tambah yang saling menguntungkan," kata Presiden.
 
Kepala Negara menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia mengajak G20 dan B20 untuk berkolaborasi menciptakan terobosan-terobosan dan aksi nyata untuk berkontribusi lebih besar bagi pemulihan ekonomi global. Sejalan dengan fokus utama Presidensi G20 Indonesia, lanjutnya, ada tiga hal peluang utama yang harus dimanfaatkan.

"Pertama adalah transisi menuju green economy. Kedua, tren digital economy yang makin pesat, dan ketiga, perbaikan arsitektur kesehatan global yang lebih responsif dalam menghadapi pandemi global," ungkapnya.

Menurut Presiden Jokowi, transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi.

"Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari," ujarnya.

Selain itu, Indonesia juga memiliki kekayaan sumber daya mineral logam untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia kaya akan nikel, bauksit, timah, dan tembaga dan memastikan akan menyuplai cukup bahan-bahan tersebut untuk kebutuhan dunia.

"Namun, bukan dalam bentuk bahan mentah, melainkan dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi yang bernilai tambah tinggi," katanya.

Presiden menyampaikan hilirisasi nikel sejak 2015 sudah memberikan dampak, tidak hanya dalam penciptaan lapangan kerja, tetapi juga dari sisi ekspor maupun neraca perdagangan Indonesia. Nilai ekspor Indonesia sebesar 230 miliar dolar AS, dalam hal ini besi baja berperan sangat besar peningkatannya.

Ekspor besi baja pada tahun 2021 mencapai 20,9 miliar dolar AS meningkat dari sebelumnya hanya 1,1 miliar dolar AS pada tahun 2014.
  
Pada tahun ini, Presiden Jokowi memperkirakan nilai ekspornya dapat mencapai 28 miliar sampai dengan 30 miliar dolar AS.

"Setelah nikel, kita akan mendorong investasi di sektor bauksit, tembaga, dan timah," katanya.

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang mekanisme transisi energi dari energi fosil ke energi baru terbarukan juga akan menjamin kepastian investasi.

Presiden menyebutkan di Jawa dan Sumatra, pemerintah mendorong "pensiun dini" PLTU ke energi baru terbarukan seperti geotermal dan solar panel.

"Kita akan membuka partisipasi di sektor swasta untuk berinvestasi di transisi energi ini. Saat ini ada 5.5 gigawatt PLTU yang siap untuk program early retirement ini," katanya.

Di samping itu, kata Presiden, dekarbonisasi di sektor transportasi juga menjadi perhatian serius Indonesia. Elektrifikasi secara besar-besaran di sektor transportasi dimulai dengan pembangunan mass urban transport seperti Lintas Rel Terpadu (LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di Jakarta, serta mendorong investasi untuk pabrik mobil listrik.

Untuk diketahui, B20 atau Business 20 merupakan forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global. Dengan rata-rata 1.000 delegasi dari negara-negara G20, termasuk eksekutif puncak dari perusahaan multinasional terkemuka, B20 mencakup sekitar 2.000 peserta yang mewakili lebih dari 6,5 juta bisnis.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Ketua Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (mth)