Jakarta, FNN – Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) semakin meningkatkan beban  masyarakat. Hal ini terjadi karena persentase konsumsi BBM dalam kehidupan sehari-hari  masih sangat tinggi, khususnya bagi mereka yang bermata pencaharian sebagai penyedia layanan jasa transportasi.

“Kebijakan apa pun tentang BBM itu sudah pasti tidak akan pernah berpihak kepada masyarakat. Apalagi, tidak ada satu pun fakta tersaji yang menyebutkan pemerintah lewat skema kenaikan harga BBM dapat melindungi masyarakat,” kata aktivis mahasiswa,  Martin Lauren Siahaan, dalam diskusi yang diselenggarakan ProDEM (Pro Demokrasi), di Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Menurut Ketua Umum Barisan Rakyat 1 Juni (Barak 106) itu, sejak dulu tidak pernah ada kebijakan – mengenai BBM - yang berpihak kepada rakyat. Oleh karena itu, kenaikan harga BBM jelas akan membuat rakyat semakin sengsara. Tiga pilar dalam demokrasi, yaitu eksekutif, legislatif  dan yudikatif merupakan pihak yang bertanggungjawab atas kesengsaraan yang dialami rakyat.

“Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang berkuasa. Intinya siapa pun yang berkuasa baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sebab tiga penguasa inilah yang menentukan kondisi rakyat saat ini dan ke depan,” kata Martin dalam diskusi yang diselenggarakan di Sekretariat ProDEM itu.

Dia memprediksi akan ada skenario lanjutan yang dibuat pemerintah guna membenarkan kebijakannya dengan mencoba membuat determinasi sosial baru, yaitu Buzzer. Jika hal itu dilakukan, jelas keliru. Sebab, yang  seharusnya  menjadi determinan adalah kaum intelektual.

“Kemudian, pemerintah akan membuat determinasi sosial baru. Siapa? Buzzer, Busser akan dilekatkan sebagai determinan baru. Hal itu salah, karena seharusnya yang dilekatkan sebagai determinasi sosial itu adalah para intelektual, bukan orang yang hanya ‘mengiyakan’ kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, harga BBM naik sejak Sabtu, 3 September 2022. Kenaikan harga tersebut diumumkan Presiden Joko Widodo. (Habil).