Jakarta, FNN - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara terkait isu penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kepada wartawan, Luhut justru mempertanyakan mengapa Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus turun dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan saat Luhut ditanya soal alasan penundaan pemilu.

"Alasan penundaan, saya mau tanya kamu, apa alasan bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?" kata Luhut kepada wartawan di Jakarta yang dikutip Rabu, 16 Maret.

Menanggapi pertanyaan Luhut, pengamat politik dan ahli filsafat Rocky Gerung menyatakan memang harus mundur karena mayoritas masyarakat menghendakinya.

Kalau kita pakai logika big data Pak Luhut, yang menyatakan ada 110 juta orang yang menghendaki Jokowi tetap presiden, itu artinya ada 160 juta yang menghendaki Jokowi turun. Dan kita tahu jumlah penduduk Indonesia 270 juta.

Demikian perbincangan antara Rocky Gerung dengan wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal Rocky Gerung Official,  Kamis (17/03/2022) di Jakarta.

Luhut,  sebagaimana publik tahu bahwa ia tak mau membuka data yang ia sebut sebagai big data pendukung Jokowi yang mencapai 110 juta orang.

"Big data itu seolah-olah rahasia. Kalau dia dibutuhkan untuk mengubah konstitusi, buka dong data itu. Itu konyolnya keterangan Pak Luhut," tegas Rocky.

Meski demikian Rocky meyakini  bahwa kini saatnya masyarakat sadar perlunya perubahan.

"Saya kira masyarakat sipil dan masyarakat akademis sekarang sedang memimpin perubahan. Dan ini yang kita rayakan akhir akhir ini," tegasnya.

Apalagi partai-partai juga menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden.  Ini artinya ada kesadaran kolektif atas kondisi bangsa ini.

Namun demikian Rocky mengingatkan bahwa partai-partai ini punya kebiasaan sendiri bahwa tak ada makan siang yang gratis.

"Tentu partai partai seperti Nasdem, Demokrat, PPP, PKS, sudah sepakat menolak penundaan pemilu. Jangan lupa ini partai politik yang ingin selalu ada tukar tambah. Dan kita harus hati-hati.  Dan FNN selalu mengingatkan kita untuk selalu berhati hati. Dan itu watak orang berakal untuk selalu berhati hati," tegasnya.

Yang agak sulit dikendalikan kata Rocky adalah PDIP karena PDIP yang paling keras menentang soal perpanjangan ini. Tawarin ini agak sulit ditolak oleh PDIP karen Jokowi menawarkan Puan sebagai cawapresnya. 

Rocky berharap Megawati tegak lurus, tapi dia dikelilingi oleh orang-orang pragmatis. Karena istana akhirnya membaca keinginan Megawati.

Mereka menginginkan PPHN (Pokok Pokok Pikiran Haluan Negara) semacam GBHN. "Artinya, kalau ada GBHN maka pemilihan presiden akan kembali ke sistem MPR dulu. Jadi sistem pemilihan langsung akan batal juga, nanti Bu Mega akan dilobi dan diiming-imingi insentif. Puan misalnya dipasangkan langsung dengan Jokowi di sidang MPR lalu dipilih secara aklamasi, tanpa voting," jelasnya.

Bagian ini sebetulnya yang agak tricky dan kita sudah tahu sejak beberapa minggu lalu sebetulnya, tetapi baru sekarang diucapkan karena sebetulnya istana kehabisan akal.

Rocky meyakini Istana akan menyogok Megawati dan partai Demokrat juga PKS.

Untuk PPP mungkin tidak mau disogok karena sudah minta sendiri dengan membuat dua kali press release dan meminta pertanggungjawaban Pak Luhut.

Ricky meyakini  ide perpanjangan kekuasaan ini adalah ambisi istana dan akan dipelihara terus dengan berbagai cara, mengubah konstitusi, menyogok dengan reshuflle, atau menyogok langsung dengan wakil presiden. 

Untuk partai-partai lain, kata Rocky mungkjn tidak akan disogok, tapi diancam dan diperas dengan kasus-kasus masa lalu. 

"Inilah jahatnya kekuasaan. Dia akan mencari akal terus karena memang kelihatannya ini satu paket bahwa hanya dengan memperpanjang Jokowi maka kekuasaan itu bisa diagunkan kembali pada oligarki yang sama. Dan oligarki sangat ingin agar dia tetap berkuasa dengan mengandalkan, menguasai, atau mengontrol kekuasaannya," paparnya.

Atas semua itu kata Rocky,  Pak Luhut paham dua-duamya itu. Dan Pak Luhut musti dimintai pertanggungjawaban. Karena dia yang gencar memanipulasi isu publik dengan memanfaatkan big data. 

Oligarki bersama Jokowi hari ini tidak hanya favorable tapi juga enjoyble. Inilah kerapuhan moral  yang sudah menjalar ke mana-mana.

"Kita ingin agar bisa mengambil alih isu ini menjadi isu moral. Kita ingin pastikan bahwa ada lapisan masyarakat, terutama kaum intelektual yang meskipun sedikit tapi akan kita terangkan pada publik internasional," paparnya.

Apalagi, lanjut Rocky, demokrasi global juga memantau bagaimana demokrasi Indonesia dimanipulasi hanya oleh 3-4 orang. Dan itu buruk sekali buat sejarah milenial ke depan. (ida, sws)