Makanya, sebagai rakyat jelata, rasanya tidak salah kalau kita mengingatkan supaya Anies waspada dengan manuver Surya Paloh, dan Sunny Tanuwidjaja yang sudah jelas-jelas pernah membawa duit untuk Teman Ahok.

Oleh: Mochamad Toha, Wartawan Forum News Network (FNN)

DIBERITAKAN berbagai media, Sunny Tanuwidjaja dikabarkan mundur dari jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Diduga, kemunduran Sunny berkaitan dengan sikap politiknya yang mendukung sosok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka. Ia mengatakan Sunny keluar dari PSI sejak tahun lalu. Sunny saat ini disebut mendukung sosok Anies.

“Bro Sunny Tanuwidjaja telah mundur dari jabatan sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI sejak setahun lalu karena berbeda jalan politik,” kata Isyana saat dikonfirmasi, Selasa malam (28/6/2022).

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyebut Sunny Tanuwidjaja yang mundur dari PSI sebagai gentleman. Grace mengatakan, Sunny mengaku mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sehingga harus melepas jabatannya sebagai Sekretaris Dewan Pembina PSI. 

“Bro Sunny gentleman mengakui akan men-support Anies dan untuk itu beliau mengundurkan diri,” ujar Grace saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Menurut Grace, Sunny tahu persis bahwa PSI tidak akan pernah mendukung Anies pada Pilpres 2024. “Beliau tahu persis sikap PSI terhadap Anies sangat clear, tidak akan menoleransi politik identitas yang dimainkan Anies untuk meraih kekuasaan,” kata dia.

Isyana menambahkan, saat ini posisi Sekretaris Dewan Pembina diisi oleh Raja Juli Antoni. Meski mundur dari Dewan Pembina PSI, ia tetap berstatus pendiri PSI. “Statusnya sebagai pendiri tentu tidak bisa diubah,” ujarnya.

Nama Sunny Tanuwidjaja sempat mendapat sorotan pada 2018 lalu. Sunny diketahui pernah menjadi staf khusus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dia diplot untuk bidang politik. Namun dalam kenyataannya dia menjadi perpanjangan tangan Ahok untuk mengurusi sejumlah proyek, salah satunya proyek reklamasi teluk Jakarta.

Sunny juga diketahui pernah berkali-kali berurusan dengan KPK pada medio 2016.

Hal itu tak lepas dari penyidik yang mengagendakan pemeriksaan terhadap Sunny sebagai saksi, baik untuk tersangka suap reklamasi saat itu, yakni Sanusi maupun Direktur PT Agung Podomoro Land (APL), Ariesman Widjaja.

Konon, Sunny diperiksa KPK karena tersangkut korupsi reklamasi, yang bawa duit Rp 30 miliar dari pengembang ke Teman Ahok, mantan peneliti CSIS. Jadi bagaimanapun identitasnya tetap sebagai kelompok Taipan Hitam.

Jangan sampai ketika Sunny benar-benar bergabung mendukung Anies, bisa saja ia mengulang kembali apa yang pernah dilakukan saat mendukung Ahok: membawa uang Taipan Oligarki untuk “Teman Anies”.

Jika ini sampai terjadi, dapat saya pastikan, Anies bakal dibuli habis-habisan oleh lawan-lawan politiknya. Dan, Anies bakal dapat predikat sebagai “Teman Oligarki”. Masih mau terima Sunny sebagai pendukung Anies?

Jebakan Oligarki

Yang perlu diwaspadai Anies Bawesdan lainnya adalah Konvensi Ala NasDem yang pada akhirnya dimenangkan Anies dengan suara terbanyak. Menyusul kemudian, Ganjar Pranowo, dan Andika Perkasa.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh sempat menawarkan untuk memasangkan Anies dengan Ganjar kepada Presiden Joko Widodo. Namun, sinyal Jokowi ke arah Puan Maharani yang “ditugaskan” di Ibu Kota Baru (IKN) Nusantara.

Sinyal Jokowi ke Ketua DPR RI, putri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, ini seakan menjawab keretakan hubungan antara Jokowi dengan Megawati yang terjadi belakangan ini terkait dengan Pilpres 2024 mendatang.

Ganjar sendiri saat Rakernas PDIP pada 21-23 Juni 2022 lalu, terlihat pasrah. Apakah dia nanti bakal dipasangkan dengan Puan atau malah cuma menjadi Jurkam Puan saat Pilpres 2024 nanti.

Hingga akhir Rakernas pun, Megawati yang punya hak prerogatif, belum juga menentukan siapa nama yang bakal dimajukan sebagai Capres-Cawapresnya. Apakah dipasangkan dengan Anies Baswedan, seperti keinginan Jusuf Kalla.

Seperti diketahui, belakangan ini mantan Wapres itu gethol menawarkan nama Anies untuk dijodohkan dengan Puan Maharani.  

Puan sendiri pernah menyatakan, dia tidak pernah ada masalah dengan Anies. Secara komunikasi politik, ini bisa diartikan, Puan siap bekerja sama dengan Anies. Termasuk jika Puan harus digandeng Anies pada Pilpres 2024 nanti.

Dalam gelaran Formula E di Jakarta International E-prix Circuit di Ancol pada Sabtu, 4 Juni 2022, Puan tampak begitu akrab dengan Anies. Bahkan, Puan sempat pula berswafoto dengan Anies.

Presiden Jokowi yang ada di sebelah kanan Puan itu seolah dicuekin. Bahkan, terkesan dianggap “tidak ada” oleh Puan. Puan sendiri tampak nyaman berada di samping Anies. Apalagi, Anies bukanlah seorang “tukang bakso”.

Maka bisa dipastikan, Megawati akan menerima dengan senang hati karena calon menantunya itu bukanlah “tukang bakso”, tapi seorang Gubernur DKI Jakarta yang elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang nama lainnya.

Nama kedua tokoh ini belakangan memang santer diberitakan dan disodorkan sebagai Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Anies sebagai Capres, Puan Cawapresnya. Anies mewakili umat Islam, Puan Nasionalis.

Supaya “perjodohan” Anies-Puan ini bisa terealisasi, mantan Wapres JK yang juga dikenal sebagai tokoh Golkar sampai harus turun gunung. JK dan Anies diketahui sangat dekat. Keduanya sama-sama alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Keduanya juga jadi petinggi di Korps Alumni HMI (KAHMI).

JK menjadi sosok penting yang meloloskan pencalonan Anies jelang Pilkada DKI Jakarta 2017. Ketika itu, JK, yang menjadi wapresnya Jokowi, sampai telepon Ketum Gerindra Prabowo Subianto agar mengusung Anies saat Pilkada DKI melawan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Boleh dikata, JK berani “membelot” dari Jokowi, yang saat itu disebut-sebut mendukung Ahok. Apakah rencana perjodohan Anies-Puan seperti keinginan JK itu bisa terwujud pada Pilpres 2024?

Dan pertanyaan lainnya, apakah Surya Paloh yang sudah mengklaim sebagai “pengusung” Anies pada Pilpres 2024? Apalagi, Susilo Bambang Yudhoyono, pendiri Partai Demokrat dan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono telah pula bertemu dengan Surya Paloh.

Sejak pertemuan itu, muncullah wacana pasangan Anies – AHY. Persoalannya, jika Anies menerima pinangan Puan maupun AHY, ini sama halnya Anies juga pasrah dengan ketentuan presidential threshold (PT) 20 persen. Karena, PDIP dan NasDem hingga kini masih mendukung PT 20 persen.

Padahal, PT 20 persen itu sejatinya “mainan” para Oligarki yang masih ingin mengendalikan kekuasaan Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi, kalau Surya Paloh adalah kolega James Riyadi yang dianggap sebagai Oligarki.

Makanya, sebagai rakyat jelata, rasanya tidak salah kalau kita mengingatkan supaya Anies waspada dengan manuver Surya Paloh, dan Sunny Tanuwidjaja yang sudah jelas-jelas pernah membawa duit untuk Teman Ahok.

Benar kata seorang wartawan senior, pilpres itu butuh dana. Dan yang punya dana untuk itu adalah oligarki. Apalagi, di kalangan wartawan, JK itu dikenal pelit. Apakah mungkin JK mau membiayai Anies Baswedan?

Jika akhirnya gugatan PT 0 (nol) persen itu dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK), maka Anies Baswedan tidak harus diusung oleh parpol manapun. Biaya pun bisa mandiri dengan membuka “Kotak Peduli Anies”.

Jadi, kalau Anies masih terima pinanan Surya Paloh, ini sama saja dengan dia diusung Oligarki Aseng. Untuk hindari oligarki aseng, pribumi harus berani membiayai Anies sehingga tidak ada dana seperpun dari Oligarki ke Anies.

Misalnya, kalau pendukung Anies ada 50 juta dan @orang sumbang Rp 100 ribu saja, sudah bisa terkumpul Rp 5 triliun. Konon, biaya pilpres itu minimal Rp 10 triliun. Jika dikalikan 24 bulan, maka terkumpul Rp 24 triliun.

Banyak pengusaha pribumi yang kaya raya. Mereka pasti akan gelontorin dana untuk kemenangan Anies. Kalau ada 10 ribu pengusaha pribumi Muslim yang masing-masing sumbang Rp 1 miliar saja, angkanya bisa capai Rp 10 triliun.

Jika dikalikan dengan 24 bulan (jelang Pilpres 2024), maka akan terkumpul Rp 24 triliun. Dan, jika semua dikumpulkan, maka akan ada dana dari Kotak Peduli Anies itu sebanyak Rp 48 triliun.

Saya rasa dana sebesar itu bisa untuk membiayai Anies. Jika Anies akhirnya terpilih jadi Presiden, maka dia akan “berhutang” pada rakyat.

Mungkin saya salah hitung. Jika ada pakar ekonomi atau akuntan yang bisa bantu dengan cermat menghitung untuk membiayai Anies maju Pilpres 2024, dengan senang hati saya terima. Silakan bantu menghitungnya. (*)