Jakarta, FNN – Sore tadi, undangan dikirim oleh Humas DPP PKS ke berbagai media, termasuk FNN. Undangannya sangat menarik dan berbunyi, “Yang terhormat teman-teman media: Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Muhammad Sohibul Iman, baru kembali dari Turki setelah mendapat arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Doktor Salim Segaf Al Jufri. Pada kesempatan ini, Dr. Sohibul Iman akan memberikan keterangan media terkait koalisi dan capres PKS, pada hari ini, Senin, 30 Januari 2023, pukul 18.00 WIB, di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, kedatangan internasional.”

Dalam undangan tersebut juga disebutkan bahwa akan hadir juga Sudirman Said, tim kecil dari Anies Baswedan; Sekjen Demokrat, Teuku Rifki Harsa; dan Ketua DPP Nasdem, Sugeng Suparwoto. Undangan ditupu dengan “Untuk itu, kami mengundang teman-teman media untuk hadir. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih.”

Mendapat undangan tersebut, Hersubeno Arief, wartawan senior FNN, dalam Kanal Youtube Hersubeno Point edisi Senin (30/01/23) mengatakan, “Ini undangan tentu saja sangat mengejutkan, walaupun sebenarnya kita sudah bisa menduga ini pasti berkaitan dengan pengumuman dari sikap PKS dalam soal koalisi untuk mendukung Anies Baswedan .”

Saat ini, dari 3 partai politik yang digadang-gadang akan bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, tinggal PKS yang belum mengumunkan sikapnya.  Seperti kita ketahui bahwa Nasdem sudah lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni pada tanggal 3 Oktober 2022. Pengumuman ini terkesan mendadak karena rencananya baru akan diumumkan pada tanggal 10 November 2022 bersamaan dengan Peringatan Hari Pahlawan.

Kemudian, tiba-tiba saja Rabu (25/01/230) Ketua DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media tentang sikap Partai Demokrat yang menyatakan secara resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres. “Tetapi, Demokrat mengumumkannya terkesan tidak formal, padahal ini kan soal yang sangat serius. Karena bagaimanapun kesannya sambil lalu saja disampaikan secara tertulis, tidak ada seremonial khusus,” ujar Hersu.

Kemudian pada hari Kamis (26/01/23) terjadi beberapa peristiwa penting, di antaranya DPP Nasdem, di bawah Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, melakukan kunjungan ke Sekber Gerindra – PKB. Yang menjadi peristiwa paling penting adalah hari itu juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dipanggil secara mendadak oleh Pak Jokowi ke istana. Padahal, kedua tokoh tersebut sudah 3 bulan tidak bertemu karena Pak Surya Paloh berada di Eropa melakukan general check up di Jerman.

Lalu muncul juga berita tentang pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Panjaitan di London. Wakil Ketua Dewan Pakar Nasdem, Peter Gonta, yang mendampingi pertemuan keduanya menjelaskan bahwa mereka sepakat untuk tidak sepakat dalam hal pilihan siapa yang menjadi calon presiden pada pilpres 2024.

Keesokan harinya, tim kecil yang terdiri dari unsur PKS, Nasdem, dan Demokrat bertemu di rumah Anies Baswedan. Saat  itu, Sekjen Demokrat menjelaskan mereka berharap 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden, dan deklarasi yang paling penting adalah untuk PT 20%. Jadi, walaupun tidak dilakukan seremonial, itu adalah sikap resmi Demokrat mendukung Anies Baswedan. Soal cawapres dibicarakan kemudian secara baik-baik dan setara.

Sekarang, tiba-tiba Sohibul Iman mendadak pulang dari Turki dan diperintahkan oleh Ketua Majelis Suro untuk mengumumkan pencapresan Anies Baswedan dari PKS. “Namun, pertanyaannya, mengapa itu dilakukan secara mendadak. Mengapa harus dilakukan dalam keadaan seolah-olah sangat urgen, ketika dia baru tiba di bandara, langsung wartawan diundang ?” tanya Hrsu.

Demikian juga pimpinan Nasdem dan Demokrat yang hadir secara khusus di bandara. Ini juga menimbulkan tanda tanya, apakah ada situasi yang genting? Sebab, dengan pengumuman PKS ini, berarti Anies Baswedan akan menjadi calon presiden pertama yang secara resmi sudah mendapat dukungan yang melampaui PT 20%, sehingga dipastikan Anies akan menjadi calon presiden dari sisi dukungan partai politik.

“Jadi, kalau PKS mendadak mengumumkan pencapresan Anies seperti halnya Demokrat, apakah para petinggi Demokrat dan PKS sudah mendapat informasi spesifik tentang ‘penjegalan’ Anies dari sisi hukum? Apakah ini konteksnya?’ tanya Hersu. Kita tunggu saja kepastiannya nanti. (sof)