internasional
Brazil Akan Mengambil Peran Utama Dalam Kebijakan Perubahan Iklim
Brasilia, FNN - Brazil akan memainkan peran utama dalam menangani perubahan iklim dan keadaan darurat yang sedang dihadapi dunia, kata Marina Silva, menteri lingkungan hidup Brazil yang baru, Rabu.Silva mengumumkan pembentukan badan luar biasa untuk mengakhiri penggundulan hutan dan berencana mendirikan otoritas iklim dalam pemerintahan Presiden Lula da Silva.Lula, yang dilantik pada Minggu, berjanji untuk mengakhiri deforestasi di Amazon, sebuah bioma penting untuk menekan perubahan iklim.Dia dengan cepat mencabut kebijakan pendahulunya, Jair Bolsonaro dari kubu sayap kanan, yang melonggarkan perlindungan lingkungan dan membiarkan tingkat deforestasi naik hingga level tertinggi selama 15 tahun pemerintahannya.\"Agenda lingkungan hidup dihancurkan oleh pemerintah sebelumnya,\" kata Silva dalam pidato pelantikannya.\"Kebijakan perubahan iklim dicabut sehingga Brazil menjadi paria lingkungan hidup di dunia,\" lanjutnya.Silva, anak penyadap karet Amazon, muncul sebagai aktivis lingkungan terkemuka dan menjabat menteri lingkungan hidup dua kali di bawah Lula.Selama masa jabatan Lula yang pertama, dia berhasil mengurangi deforestasi secara signifikan. Tugas itu harus dia lakukan lagi saat ini untuk membantu Lula memenuhi janjinya menghentikan penebangan liar.Silva mengumumkan pembentukan departemen ekonomi hijau di kementeriannya, tetapi dia mengatakan bahwa transisi menuju ekonomi karbon rendah tidak akan terjadi dalam waktu semalam.\"Itu tidak akan terjadi dengan sulap. Kita akan memasang pilarnya, tetapi kita akan butuh sumber daya dan kemitraan,\" katanya, merujuk pada bantuan internasional yang sedang dicari pemerintah Lula.Memulihkan peran Brazil sebagai pemimpin lingkungan di dunia akan membantu blok perdagangan Amerika Selatan Mercosur untuk menyelesaikan perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa, kata Silva.Perjanjian tersebut terhambat oleh keprihatinan akan penebangan hutan Amazon yang tidak terkendali.(sof/ANTARA/Reuters)
PBB: Mekanisme Bantuan di Perbatasan Suriah Perlu Diperbarui
New York, FNN - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa jutaan orang di Suriah akan menderita jika Dewan Keamanan gagal memperpanjang resolusi yang memungkinkan bantuan kemanusiaan dikirim ke bagian barat laut negara yang dikuasai pemberontak itu.Operasi bantuan jangka panjang yang menggunakan penyeberangan Bab al-Hawa di perbatasan dengan Turki telah dilakukan sejak 2014, dan otorisasi enam bulan terakhir akan berakhir pada 10 Januari mendatang.\'\'Apa yang terjadi adalah bahwa jutaan orang akan menderita. Itulah yang akan terjadi,\'\' kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada Anadolu pada Rabu (4/1).Karena itu, Dujarric menegaskan perlunya memperpanjang mekanisme pengiriman bantuan kemanusiaan lintas batas di Suriah.Pengiriman bantuan dari seberang perbatasan Turki ke Suriah mencapai rata-rata 2,7 juta orang setiap bulan, termasuk pemulihan awal dan dukungan mata pencaharian untuk memperkuat masyarakat, kata PBB.Menurut PBB, sekitar 15,3 juta orang akan membutuhkan perlindungan dan bantuan kemanusiaan pada 2023, angka tertinggi sejak awal konflik pada 2011.Sikap yang sama juga ditegaskan oleh para kepala Kantor Urusan Kemanusiaan PBB, Organisasi Internasional untuk Migrasi, Dana Anak PBB, Program Pangan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, Dana Kependudukan PBB, dan Badan Pengungsi PBB.Lewat pernyataan bersama, mereka mengatakan jika Dewan Keamanan gagal memperpanjang resolusi 2642, maka konsekuensinya akan menjadi bencana bagi 4,1 juta orang di daerah yang tidak dikendalikan oleh pemerintah.“Pada puncak musim dingin dan di tengah wabah kolera yang serius, perempuan dan anak-anak merupakan mayoritas orang yang membutuhkan bantuan hanya untuk bertahan hidup,” kata para kepala badan PBB tersebut.PBB melaporkan 62.000 dugaan kasus kolera, termasuk 100 kematian akibat penyakit itu Desember lalu.Selama bertahun-tahun, rezim Assad berusaha menyingkirkan mekanisme bantuan dengan bantuan Rusia, yang akan mencegah akses ke barat laut Suriah yang dikuasai pemberontak.Pengiriman bantuan dikurangi dari empat menjadi satu penyeberangan perbatasan setelah Rusia dan China memveto resolusi PBB yang berusaha mempertahankan jalur bantuan lintas batas ke barat laut Suriah.(sof/ANTARA)
Meksiko Mengerahkan Tentara Pascakerusuhan Maut di Penjara
Mexico City/Ciudad Juarez, FNN - Kementerian Pertahanan Meksiko, Selasa (3/1), mengatakan 200 tentara sudah diterbangkan ke bagian utara kota perbatasan, Juarez, untuk menangani kejahatan terorganisasi di sana pascakerusuhan maut di penjara. Kerusuhan tersebut berujung pada pelaksanaan misi pencarian para tahanan yang kabur. Otoritas juga telah memecat kepala penjara itu, yang ditinggal kabur oleh sedikitnya 30 tahanan, kata kementerian tersebut.Jaksa Agung di Negara Bagian Chihuahua dekat perbatasan menyatakan bahwa Alejandro Alvarado, sang kepala penjara Juarez, telah diberhentikan. Alvarado juga disebutkan sedang diselidiki atas kemungkinan terlibat dalam kerusuhan tersebut bersama beberapa orang lainnya.Pada Minggu (1/1), 19 orang meninggal setelah orang-orang bersenjata api menyerang penjara tersebut, yang terletak di arah selatan El Paso, Texas, Amerika Serikat.Mereka membunuh para penjaga dan tahanan serta mengakibatkan banyak tahanan, termasuk pemimpin kartel Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz, yang juga dikenal sebagai \"El Neto\", kabur. Petugas federal datang untuk menangani situasi dan menemukan sebuah \"zona VIP\" dalam penjara milik negara itu yang berisi narkoba dan uang.Keluarga para tahanan pada Selasa mengantre di luar penjara tersebut dan beberapa dari mereka meminta untuk berbicara dengan petugas.Maria Luisa Pena, bibi seorang tahanan, mengatakan kepada Reuters bahwa para petugas belum memberikan informasi kepadanya mengenai keadaan keponakannya.\"Kami khawatir. Kami ingin tahu apa yang terjadi dengan anggota keluarga kami, kami ingin mereka memberi tahu kami sesuatu,\" ujarnya.\"Kita semua manusia bukan? Kita semua membuat kesalahan. Sekarang, banyak dari kami ingin tahu apa yang terjadi dengan anggota keluarga kami,\" kata seorang istri tahanan, yang tidak diidentifikasi.Pemerintah Chihuahua pada Senin (2/1) malam menjelaskan bahwa tujuh orang meninggal dalam beberapa bentrokan dengan polisi selama pencarian para tahanan yang kabur. Dua dari korban jiwa tersebut merupakan anggota kepolisian.Insiden pada Minggu merupakan salah satu kekerasan di penjara dengan jumlah korban jiwa terbanyak di Meksiko dalam beberapa tahun terakhir ini.(sof/ANTARA/Reuters)
Biden Merencanakan Acara di Gedung Putih Memperingati Serangan 6 Januari
Washington, FNN - Presiden Amerika Serikat Joe Biden berencana untuk memperingati tahun kedua penyerbuan Capitol pada 6 Januari 2021 dengan acara di Gedung Putih, menurut jadwal yang diterbitkan kantor Biden pada Senin (2/1).Acara pada Jumat (6/1) tersebut menandai sebuah momen langka bagi Biden untuk mengurusi masalah yang dipicu oleh kerusuhan mematikan yang dilakukan oleh para pendukung presiden AS sebelumnya Donald Trump.Aksi penyerbuan ke gedung Capitol Hill telah menyela pengakuan resmi akan kemenangan Partai Demokrat pada 2020.Biden telah mengecam kerusuhan tersebut sebagai ancaman terhadap demokrasi dan aturan hukum.Namun, dia jarang mendiskusikan tentang presiden pendahulunya dengan menyebutkan nama di depan umum, dan Biden mempromosikan masa jabatannya sebagai masa penyatuan dan pemulihan AS yang sempat terpecah. Menginjak tahun ketiga masa jabatannya, Biden telah berkata bahwa dia berniat untuk mengincar masa jabatan empat tahun lagi sebagai presiden, tetapi dia belum secara resmi mengumumkan pencalonannya.Trump, yang belum mengakui kekalahannya dalam pemilu 2020, telah mengumumkan bahwa dia akan kembali mengincar nominasi partai pada 2024.Pada Desember 2022, DPR AS yang dipimpin oleh Partai Demokrat, yang melaksanakan investigasi terhadap serangan ke Capitol Hill pada 2021 tersebut, meminta jaksa federal AS untuk mendakwa Trump dengan empat tindak pidana yang termasuk aksi menghalangi demokrasi dan pemberontakan.Itu merupakan pertama kalinya Kongres AS mengajukan tuntutan pidana kepada mantan presiden.Trump, yang juga menghadapi dua investigasi federal lainnya, menganggap investigasi DPR tersebut sebagai aksi partisan.Mantan presiden AS tersebut menyampaikan pidato membara kepada pendukungnya pada 6 Januari 2021 pagi dan secara terbuka mengkritik wakil presiden saat itu Mike Pence karena tidak berpartisipasi dengan rencananya untuk menolak hasil pemungutan suara untuk Biden.Trump lalu menunggu selama beberapa jam sebelum mengutarakan sebuah pernyataan publik saat ribuan pendukungnya menyerbu gedung Capitol, menyerang polisi, dan mengancam untuk menggantung Pence.Lima orang, termasuk satu petugas kepolisian, meninggal saat atau sesudah insiden tersebut dan lebih dari 140 petugas kepolisian terluka. Serangan di Capitol itu mengakibatkan kerugian bernilai miliaran dolar AS.\"Seorang mantan presiden Amerika Serikat telah membuat dan menyebarkan jaringan kebohongan mengenai pemilu 2020,\" kata Biden dalam sebuah acara di Capitol tahun lalu untuk memperingati serangan 6 Januari tersebut.\"Dia telah melakukan hal tersebut karena dia mementingkan kekuatan dibandingkan prinsip. Dia tidak bisa menerima bahwa dia telah kalah,\" lanjutnya.Jadwal yang dikeluarkan kantor Biden menyebutkan bahwa acara peringatan pada Jumat (6/1) tersebut akan diselenggarakan di Ruang Timur Gedung Putih. Namun, rincian lebih lanjut belum diberikan.(sof/ANTARA/Reuters)
Serangan Rudal Israel Menewaskan Dua Tentara Suriah
Ankara, FNN - Militer Israel pada Senin (2/1) meluncurkan serangan rudal terhadap Bandara Internasional Damaskus yang menewaskan sedikitnya empat orang, termasuk dua tentara Suriah, menurut media setempat.Serangan yang terjadi sekitar pukul 02.00 waktu setempat (06.00 WIB) itu menyebabkan bandara utama Suriah tidak beroperasi, kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan.Israel melakukan serangan lewat \"serentetan rudal, yang menargetkan Bandara Internasional Damaskus dan sekitarnya,\" kata sumber militer kepada SANA, yang melaporkan dua tentara Suriah tewas.Namun, Observatorium Suriah untuk HAM yang bermarkas di Inggris--yang mengandalkan jaringan sumber yang luas di Suriah--menyebutkan bahwa total empat orang tewas dalam serangan dini hari tersebut.Belum ada komentar langsung dari pihak Israel mengenai kejadian itu.Peristiwa tersebut membuat Bandara Internasional Damaskus untuk kedua kalinya tidak beroperasi dalam waktu kurang dari setahun.Suriah dilanda perang saudara sejak awal 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak keras pengunjuk rasa prodemokrasi.Ratusan ribu orang tewas dan lebih dari 10 juta orang lainnya mengungsi, menurut perkiraan PBB.(sof/ANTARA)
Polisi Capitol Bersiap Menghadapi Kemungkinan Serangan terhadap Kongres AS
Washington, FNN - Polisi yang mengamankan Gedung Capitol bersiap menghadapi segala kemungkinan serangan terhadap Kongres di masa mendatang.Hal itu dikatakan kepala kepolisian di gedung Kongres AS tersebut, Senin, menjelang peringatan dua tahun serangan mematikan pada 6 Januari 2021 itu dan pembubaran panel Kongres yang menyelidiki kejadian tersebut.\"Iklim ancaman saat ini, terutama terhadap pejabat terpilih, memerlukan kewaspadaan secara terus menerus dan ditingkatkan,\" ujar Kepala Polisi Capitol Tom Manger dalam sebuah pernyataan.\"Mengingat situasi negara kita yang terpolarisasi, serangan seperti yang kami hadapi pada 6 Januari 2021 bisa kembali terjadi. Jika peristiwa yang tak terpikirkan itu terjadi (lagi), kita akan siap,\" katanya, menambahkan.Lima orang tewas dan lebih dari 140 polisi terluka akibat serangan pendukung presiden saat itu, Donald Trump, dua tahun lalu.Mereka menyerbu Capitol saat anggota parlemen dan Wakil Presiden Mike Pence akan menyatakan secara resmi kemenangan Joe Biden dari Partai Demokrat dalam pemilihan presiden.Sebuah panel bipartisan yang menyelidiki serangan tersebut menyatakan bulan lalu bahwa Trump harus menghadapi tuntutan pidana akibat perannya dalam memicu serangan mematikan itu.Investigasi selama 18 bulan itu berakhir saat rekan-rekan Trump dari Partai Republik mengambil alih mayoritas kursi di DPR pada Selasa setelah berjanji untuk membubarkan panel tersebut dan siap menghadapi Biden, pemerintahannya, dan anaknya, Hunter.Saat merilis dokumen terakhir pada Senin, panel itu menyampaikan kekhawatiran mereka soal keamanan saat pergantian kekuasaan Kongres.Mereka menyerahkan catatan ke Gedung Putih dan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk dikaji dan dikembalikan ke Arsip Nasional.Ketua panel Bennie Thompson dari Demokrat dan wakilnya Liz Cheney dari Republik mengatakan bahwa mulai pekan depan saat panel dibubarkan, mereka tidak lagi memiliki kendali atas persoalan tersebut.Panel juga tidak dapat menjamin penegakan komitmen untuk menjaga kerahasiaan identitas para saksi, kata mereka.Hakeem Jeffries, yang akan mengetuai Demokrat di DPR AS, dalam wawancara dengan MSNBC pada Senin menjelaskan bahwa sekarang tergantung Departemen Kehakiman AS untuk menelusuri fakta dan menerapkan hukum sesuai undang-undang dasar.Sejauh ini sekitar 900 orang telah dituntut karena terlibat dalam peristiwa itu, termasuk 470 pengakuan bersalah, menurut data yang dipublikasikan oleh departemen itu bulan lalu.Depkeh AS melakukan penyelidikan sendiri terhadap serangan tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
Inggris Mempertimbangkan Pembatasan COVID-19 bagi Pendatang dari China
Bengaluru, FNN - Inggris pada Kamis akan mempertimbangkan rencana untuk menerapkan pembatasan COVID-19 bagi pendatang dari China, demikian Telegraph melaporkan.Pembatasan itu akan mencakup keharusan menjalani tes COVID-19.Para pejabat dari departemen-departemen transportasi, dalam negeri dan Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial (DHSC) pada Kamis dijadwalkan akan memutuskan apakah Inggris akan mengikuti kebijakan Amerika Serikat dan Italia.Kedua negara itu telah memberlakukan pembatasan COVID-19 bagi pelaku perjalanan dari China, menurut laporan itu.Juru bicara Perdana Menteri Inggris sebelumnya mengatakan pada Rabu bahwa pembatasan itu \"bukan sesuatu yang sedang kami cermati\", kata laporan itu.DHSC belum membalas permintaan Reuters untuk berkomentar.AS mewajibkan tes COVID-19 bagi pelaku perjalanan dari China pada Rabu, sedangkan Italia telah mensyaratkan tes antigen dan pengurutan virus bagi semua pelaku perjalanan dari China.(sof/ANTARA/Reuters)
Amerika Menyetujui Rencana Penjualan Sistem Anti-tank ke Taiwan
London, FNN - Departemen Luar Negeri AS telah menyetujui rencana penjualan sistem ranjau anti tank ke Taiwan dengan nilai sekitar 180 juta dolar AS (sekitar Rp2,8 triliun), kata Pentagon, Rabu.Northrop Grumman dan Oshkosh Corporation ditetapkan sebagai kontraktor utama rencana penjualan itu.Undang-undang AS mengharuskan lembaga eksekutif untuk memberi tahu Kongres soal rencana penjualan senjata yang melebihi kuantitas tertentu.Pemberitahuan biasanya tidak dilakukan kecuali parlemen telah memberi persetujuan informal bagi Deplu dan Pentagon (Departemen Pertahanan AS) untuk melanjutkan rencananya.Rencana penjualan itu muncul di tengah tekanan militer, diplomatik dan ekonomi yang dilakukan China terhadap Taiwan.Tekanan-tekanan terhadap Taiwan itu di antaranya termasuk misi Angkatan Udara China yang berlangsung nyaris setiap hari dalam tiga tahun terakhir di dekat pulau yang diklaim oleh China sebagai bagian dari wilayahnya itu.Kementerian Pertahanan Taiwan dalam pernyataannya mengatakan penjualan tersebut akan berlaku dalam satu bulan.Kementerian itu juga mengatakan bahwa sistem anti tank itu akan membantu Taiwan meningkatkan kapasitas \"perang asimetris\" agar militernya lebih lincah.\"Aktivitas militer Partai Komunis China di dekat Taiwan telah menimbulkan ancaman bagi kami,\" kata Kemhan Taiwan.Kementerian itu menambahkan bahwa penjualan peralatan militer AS yang berkesinambungan merupakan \"landasan bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan\".Amerika Serikat merupakan pendukung terkuat Taiwan di dunia internasional dan sumber utama persenjataan mereka. Kondisi itu telah membuat marah China dan Beijing bertekad untuk merebut Taiwan dengan kekuatan jika diperlukan.Taiwan menolak keras klaim kedaulatan China atas wilayah mereka dan mengatakan akan membela diri jika diserang.(sof/ANTARA/Reuters)
PBB Mendesak Taliban untuk Membatalkan Larangan Terhadap Hak Perempuan
New York, FNN - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak Taliban untuk membatalkan berbagai larangan terhadap hak-hak perempuan Afghanistan.Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada Selasa (27/12), kelima belas anggota DK PBB menyatakan keprihatinan yang mendalam bahwa Taliban telah menangguhkan akses ke universitas untuk perempuan dan anak perempuan.DK mengecam penangguhan sekolah di atas kelas enam untuk anak perempuan Afghanistan dan menuntut partisipasi penuh, setara, dan bermakna dari perempuan dan anak perempuan di Afghanistan.Dewan mendesak Taliban untuk membuka kembali sekolah dan dengan cepat membalikkan kebijakan dan praktik yang disebut mewakili semakin meningkatnya penghapusan penghormatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.Mengekspresikan keprihatinan yang mendalam mengenai laporan bahwa Taliban telah melarang pegawai perempuan pada LSM dan organisasi internasional untuk pergi bekerja, DK mengatakan hal itu akan berdampak langsung dan signifikan pada operasi kemanusiaan di Afghanistan.Kepala bantuan PBB Martin Griffiths dalam pengarahannya kepada DK pekan lalu menggambarkan suramnya situasi keamanan di Afghanistan.Dia mengatakan bahwa 97 persen warga Afghanistan hidup dalam kemiskinan dan 20 juta orang menghadapi kelaparan akut.Taliban telah gagal memenuhi janji mereka kepada komunitas internasional.Perempuan dan anak perempuan telah dirampas haknya, termasuk hak atas pendidikan.Perempuan menghilang dari publik sejak Taliban kembali berkuasa pada 15 Agustus 2021, ketika pejabat dari pemerintahan Kabul yang didukung AS melarikan diri dari Afghanistan menyusul mundurnya pasukan asing dari negara tersebut.Anak perempuan dilarang masuk sekolah tingkat menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut hak mereka dipulihkan dengan turun ke jalan, memprotes, dan mengorganisasi kampanye.(sof/ANTARA)
Presiden Ukraina Berharap Segera Implementasi Perjanjian dengan AS
Kiev, FNN - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Senin (26/12) menyuarakan harapannya untuk segera mengimplementasikan kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) yang dicapai selama kunjungannya ke Washington baru-baru ini, demikian menurut layanan pers kepresidenan Ukraina.\"Kami tidak akan membuang waktu. Kami akan segera mengimplementasikan semua yang telah disepakati di Washington,\" kata Zelensky dalam pidato hariannya melalui video, tanpa menyebutkan secara spesifik perjanjian mana yang dibicarakannya.Zelensky mengatakan sekitar 9 juta penduduk di seluruh penjuru Ukraina harus hidup tanpa listrik, tetapi jumlah pemadaman listrik kini secara bertahap berkurang.Pekan lalu, Zelensky mengunjungi Washington dalam perjalanan luar negeri pertamanya sejak konflik Rusia-Ukraina dimulainya pada akhir Februari lalu.Setelah kunjungan tersebut, Zelensky mengatakan dirinya telah mencapai sejumlah kesepakatan baru terkait bantuan untuk industri energi Ukraina.(sof/ANTARA)
POPULER
