internasional
Surga Pajak yang Segera Hilang
Jakarta, FNN- Lima tahun silam dunia pernah diguncang skandal Panama Papers ketika orang-orang kaya yang rata-rata memiliki korporasi besar dan berkuasa, memarkir kekayaannya di wilayah yang menawarkan pajak rendah yang dikenal dengan tax haven atau surga pajak. Awal bulan lalu kehebohan serupa muncul setelah untuk kesekian kali International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) menerbitkan bocoran dokumen pajak terbaru, Pandora Papers, yang menyingkapkan siasat licin 35 pemimpin dunia dan mantan pemimpin dunia termasuk mantan PM Inggris Tony Blair, 330-an politisi dan pejabat pemerintah di 91 negara, para buronan, penipu, dan penjahat, serta 130-an miliarder, dalam menghindarkan pajak guna menyembunyikan kekayaannya. Yang istimewa dari Pandora Papers adalah skandal ini diekspos tidak lama dari tercapainya konsensus global yang beberapa pekan kemudian disepakati para pemimpin Kelompok 20 atau G20, mengenai minimal 15 persen pajak untuk korporasi besar. Kedua peristiwa itu tak ada hubungannya, tetapi keduanya mengekspos surga pajak dalam perspektif yang bertolak belakang. Bagi mereka yang disebut dalam Pandora Papers, surga pajak adalah tempat yang membuat mereka leluasa menyembunyikan kekayaannya di wilayah yang menerapkan pajak rendah yang kebanyakan melulu mementingkan arus modal masuk atau capital inflow tanpa mempedulikan asal dan bentuk kapital yang masuk itu. Penikmat surga pajak bukan hanya individu-individu kaya dan berkuasa, tapi juga korporasi-korporasi besar yang biasa disebut perusahaan multinasional. Sebaliknya, bagi bagian terbesar dari 136 negara yang menyepakati konsensus keuangan global itu, surga pajak adalah petaka yang mengikis kemampuan ekonomi nasional dan menciptakan ketimpangan dalam praktik bisnis karena bagian terbesar keuntungan mengalir kepada pemegang saham dan pemilik, bukan kepada pekerja. Lain dari itu, pajak yang semestinya mengalir ke negara di mana perusahaan asing itu beroperasi, malah parkir di negara lain yang menawarkan pajak rendah yang mereka jadikan kantor pusat atau kantor cabang utama regionalnya. Oleh karena itu, boleh dibilang konsensus minimal pajak 15 persen untuk perusahaan global itu adalah pakta ekonomi internasional paling penting abad ke-21 karena bisa mendorong perekonomian menjadi lebih berorientasi pekerja, selain mendistribusikan kembali secara adil pendapatan swasta ke wilayah di mana mereka mencetak laba, bukan lagi melulu ke wilayah atau sistem pajak lain di mana perusahaan yang mencetak laba itu berkantor pusat. Yang lebih menggugah dari prakarsa itu adalah semangat kolektif dunia dalam menerapkan sistem pajak yang adil, bukan lagi mendorong terciptanya sebuah sistem ultra-nasionalistis di mana negara-negara berlomba menurunkan tarif pajak hanya demi capital inflow yang membuat satu negara beruntung di atas kerugian dan penderitaan negara lain. Ketimpangan Pajak Global Rp 3.511 Triliun per Tahun Ketimpangan pajak global sudah bertahun-tahun menggerogoti kemampuan negara dalam menarik pajak kepada individu atau korporasi yang mencari laba di negerinya tapi membayar pajak di negara lain. Menurut Tax Justice Network, praktik seperti itu membuat banyak pemerintah di seluruh dunia kehilangan pemasukan pajak sebesar 245 miliar dolar AS (Rp3.511 triliun) per tahun. Perumpamaan dari praktik ini bisa digambarkan dalam contoh ketika korporasi A beroperasi dan mencari keuntungan di Indonesia, tapi perusahaan ini justru berkantor pusat di Singapura. Singapura dan sekitar 35 negara di dunia adalah negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau dalam kata lain menjadi surga pajak. Negara kota ini adalah satu dari sepuluh negara atau wilayah yang paling diuntungkan oleh praktik penghindaran pajak korporasi di seluruh dunia. Sembilan lainnya adalah Kepulauan British Virgin, Kepulauan Cayman, Bermuda, Belanda, Swiss, Luksemburg, Hong Kong, Jersey dan Uni Emirat Arab. Indonesia tak bisa memungut pajak dari perusahaan A karena perusahaan ini tidak masuk yurisdiksi pajaknya sekalipun menjual jasa dan produk di Indonesia yang dengan demikian mencetak laba di Indonesia. Indonesia, dan negara-negara serupa dalam skenario ini, terpaksa gigit jari karena tak bisa memajak perusahaan global semacam itu padahal mereka mencetak pendapatan besar dari konsumen Indonesia yang memakai jasa atau produknya. Oleh karena itu, sekalipun dipandang skeptis oleh sejumlah kalangan seperti organisasi nirlaba Oxfam International, konsensus global tarif pajak minimal 15 persen dianggap bisa menghentikan adu tarif pajak di antara negara-negara dan memaksa korporasi global merealokasikan keuntungan kepada negara di mana mereka mencetak pendapatan dan laba. Bagi sejumlah besar negara, skenario ini membuat mereka memperoleh sumber dana tambahan untuk investasi publik yang penting bagi pembangunan ekonominya. Skenario ini juga membuat pekerja menjadi lebih terberdayakan, apalagi sejak lama korporasi-korporasi besar menggunakan muslihat akuntansi dan rekayasa hukum demi menghindari pajak agar tetap menguntungkan pemegang saham dengan cara mengalihkan beban pajak ke surga pajak itu. Tidak heran banyak negara yang berusaha keras mencegah korporasi multinasional tidak memindahkan keuntungannya ke negara-negara surga pajak, namun nyaris tak berhasil sampai dunia menyepakati tarif pajak minimal 15 persen itu. Dipaksa Berbagi Keuntungan Tarif pajak minimum 15 persen ini berlaku untuk korporasi multinasional yang memiliki nilai penjualan minimal 750 juta euro (Rp12,4 triliun), sedangkan korporasi multinasional yang memiliki perputaran transaksi dagang per tahun 20 miliar euro (Rp330 triliun) dan marjin laba di atas 10 persen, bakal dipaksa membayar pajak di negara di mana mereka menjual produk atau jasanya antara 20 sampai 30 persen dari kewajiban pajaknya. Ini artinya porsi tertentu dari jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan multinasional akan dibayarkan kepada negara di mana mereka menjual produk atau jasanya, bukan lagi hanya ke negara di mana korporasi itu berkantor pusat. Dengan cara seperti ini, negara-negara di dunia, taruhlah contohnya AS, memang bakal berkurang pemasukan pajaknya dari korporasi-korporasi multinasionalnya yang berkantor di AS seperti Google, Apple atau Facebook, karena korporasi seperti ketiga raksasa IT ini mesti merelokasikan kewajiban pajaknya ke negara di mana mereka menjual jasa atau produk dan mencetak laba. Tetapi AS mendapatkan tambahan pajak besar dari korporasi asing yang beroperasi di sana, sebutlah Samsung, Toyota atau Volkswagen. Dalam perspektif sama, Indonesia bisa menuntut bagian pajak yang biasanya dibayarkan sebuah korporasi besar yang berkantor pusat di Singapura atau di surga pajak mana pun, tetapi menjual produk atau jasanya di Indonesia. Pola baru seperti bisa membuat pajak yang sebelumnya terparkir semata di surga pajak menjadi sebagian masuk lagi ke negara-negara di mana korporasi besar mencetak pendapatan. Mengutip Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OCED), pola baru ini bisa membuat negara-negara di mana korporasi asing besar beroperasi, memperoleh total pemasukan baru 150 miliar dolar AS (Rp2.148 triliun) per tahun. Masalah terakhir yang harus dihadapi adalah bagaimana konsensus pajak global ini diundang-undangkan di dalam negeri karena beberapa negara seperti AS di mana bagian besar korporasi besar berkantor pusat diperkirakan bakal menghadapi kendala dalam melegislasi kesepakatan global itu. G20 sendiri memasang 2023 sebagai tenggat tahun bagi efektifnya aturan ini. Konsekuensinya, pada 2022 ketika Indonesia menjadi ketua KTT G20, konsensus pajak global ini akan ditandatangani oleh mayoritas pemerintahan di seluruh dunia. Ketika itu terjadi, maka korporasi besar akan dipaksa segera berhitung ulang untuk berbagi keuntungan yang diperolehnya dari tempat di mana mereka mencetak laba. Tren itu juga bisa berimbas kepada upaya dunia untuk tidak lagi menoleransi individu-individu yang menghindari pajak dengan memarkir kekayaannya di surga pajak. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka cepat atau lambat surga pajak tidak lagi menjadi surga. (mth)
KTT ASEAN Mengesahkan Rekomendasi Deklarasi yang Diinisiasi Indonesia
Jakarta, FNN - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan ke-39 mengesahkan lima rekomendasi deklarasi, termasuk deklarasi tentang promosi daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja yang diinisiasi oleh Indonesia. "Langkah ASEAN yang akan mengadopsi dokumen ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work ini sebagai salah satu capaian kerja sama sektor ketenagakerjaan ASEAN," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi dalam siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta pada Jumat. Ia menjelaskan, Deklarasi ASEAN tentang Promosi Daya Saing, Ketahanan, dan Ketangkasan Pekerja untuk Menghadapi Masa Depan Kerja (ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience, and Agility of Workers for the Future of Work) merupakan dokumen hasil kepemimpinan Indonesia dalam Forum Menteri Tenaga Kerja ASEAN (ASEAN Labour Ministers Meeting/ALMM) periode 2020-2022. "Dokumen deklarasi telah dibahas negara-negara anggota ASEAN dan disepakati untuk disahkan oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN tahun 2021," katanya. Deklarasi ASEAN tersebut mencakup pembangunan ketenagakerjaan di Asia Tenggara yang fokus pada adaptasi manusia terhadap transformasi dalam revolusi industri 4.0 dan tantangan yang muncul akibat pandemi COVID-19. Para kepala negara ASEAN mengamanatkan kepada menteri-menteri tenaga kerja di kawasan untuk mengimplementasikan deklarasi dengan cara meningkatkan produktivitas tenaga kerja, merevitalisasi pasar kerja, dan memastikan penerapan kerja layak di ASEAN. Para pemimpin ASEAN juga menyampaikan pentingnya pengembangan Indeks Produktivitas Tenaga Kerja ASEAN sebagai mekanisme yang dapat digunakan untuk mengukur dan mendukung kapasitas negara anggota ASEAN dalam meningkatkan produktivitas angkatan kerja. "ASEAN Declaration on Promoting Competitiveness, Resilience and Agility of Workers for the Future of Work akan ditindaklanjuti dengan pengembangan dokumen pedoman untuk meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kesigapan tenaga kerja ASEAN dalam menghadapi tantangan pekerjaan masa depan serta kebencanaan yang mungkin muncul di masa mendatang," kata Anwar. Selain deklarasi mengenai ketenagakerjaan, KTT ASEAN di Brunei Darussalam sepakat mengesahkan Bandar Seri Begawan Declaration on the Strategic and Holistic Initiative to Link ASEAN Responses to Emergencies and Disasters (ASEAN SHIELD) dan ASEAN Leaders’ Declaration on Upholding Multilateralism. KTT ASEAN juga sepakat mengesahkan dokumen Terms of Reference for the High-Level Task Force on the ASEAN Community’s Post-2025 Vision and the Roadmap serta ASEAN Joint Statement on Climate Change to the 26th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. (mth)
Terpidana Mati di Jepang Tuntut Negara Atas Pemberitahuan Singkat
Tokyo, FNN - Dua terpidana mati di Jepang menggugat negara itu karena para tahanan diberi tahu hanya beberapa jam sebelum hukuman mati dilaksanakan. Dua orang tahanan terpidana mati menuntut perubahan dan mencari kompensasi atas dampak praktik "tidak manusiawi" itu, menurut berita media lokal. Hukuman mati di Jepang dilakukan dengan cara digantung, dan praktik tidak memberi tahu narapidana tentang waktu pelaksanaannya sampai sesaat sebelum eksekusi telah lama dikecam oleh organisasi-organisasi internasional untuk hak asasi manusia. Hal itu dinilai tidak manusiawi karena tekanan yang diberikan pada para tahanan terpidana mati, yang setiap hari bisa menghadapi hari terakhir mereka. Pada Kamis (4/11), dalam langkah yang diyakini sebagai yang pertama, dua tahanan yang dijatuhi hukuman mati mengajukan gugatan di pengadilan distrik di kota barat Osaka dengan mengatakan praktik (pemberitahuan singkat) itu ilegal karena tidak memberikan waktu kepada tahanan untuk mengajukan keberatan. Kedua tahanan terpidana mati itu pun menuntut praktik tersebut harus diubah dan meminta kompensasi 22 juta yen (sekitar Rp2,78 miliar), menurut berita media lokal pada Jumat. "Terpidana mati hidup dalam ketakutan setiap pagi bahwa hari itu akan menjadi hari terakhir mereka," kata seorang pengacara penggugat seperti dikutip oleh kantor berita Kyodo. "Ini sangat tidak manusiawi," ujar pengacara itu. Kyodo melaporkan bahwa pengacara penggugat mengatakan tidak ada undang-undang yang mewajibkan tahanan diberitahu tentang eksekusi mereka hanya pada hari pelaksanaannya. Pengacara juga mengatakan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan hukum pidana Jepang. Para pengacara yang bertanggung jawab atas kasus gugatan itu belum dapat dimintai komentar ketika dihubungi oleh Reuters. Seorang juru bicara di Kementerian Kehakiman Jepang menolak mengomentari tentang kasus tersebut atau tentang cara hukuman mati dilakukan. Hukuman mati di Jepang biasanya dijatuhkan sehubungan dengan kasus pembunuhan, dan hukuman mati mendapat dukungan yang sangat tinggi di kalangan masyarakat umum negara itu. Tidak ada eksekusi yang dilakukan di Jepang pada 2020, yang merupakan tahun pertama tanpa eksekusi sejak 2011, dan belum ada hukuman mati yang dilaksanakan pada 2021. Saat ini ada sekitar 110 orang yang dijatuhi hukuman mati di Jepang, berdasarkan berita media lokal. Namun, Kementerian Kehakiman Jepang belum dapat dimintai komentar untuk mengonfirmasi angka tersebut. (sws)
KTT COP26 Sepakati Hentikan Pemakaian Batu Bara
Glasgow, FNN - Polandia, Vietnam, Chile, dan negara-negara lain akan menyatakan janji pada Kamis untuk menghentikan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan berhenti membangun pembangkit baru. Rencana janji itu tertuang dalam kesepakatan yang akan mengikat 190 negara dan organisasi untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara, menurut tuan rumah KTT COP26 Inggris. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang paling berpolusi dan emisi gas rumah kaca. Pembakaran dari batu bara merupakan penyebab utama perubahan iklim. Membebaskan dunia dari pemakaian batu bara dipandang penting untuk mencapai target iklim yang disepakati secara global. Penandatangan perjanjian COP26 akan berkomitmen pada Kamis untuk menghindari investasi pada pembangkit batu bara baru di dalam dan luar negeri. Selain itu, mereka akan berjanji untuk menghapus pembangkit listrik berbahan bakar batu bara pada tahun 2030-an di negara-negara kaya, dan 2040-an untuk negara-negara miskin, kata pemerintah Inggris. "Akhir batu bara sudah di depan mata. Dunia bergerak ke arah yang benar, siap untuk mengubur batu bara dan merangkul manfaat lingkungan dan ekonomi dengan membangun masa depan yang didukung oleh energi bersih," kata sekretaris negara untuk bisnis dan energi Inggris, Kwasi Kwarteng. Secara terpisah, Powering Past Coal Alliance --persekutuan internasional yang bertujuan untuk menghapus bahan bakar batu bara secara bertahap-- mengatakan telah mendapatkan 28 anggota baru, termasuk Ukraina, yang berjanji untuk berhenti menggunakan bahan bakar batu bara pada 2035. Batu bara menghasilkan sekitar sepertiga dari listrik Ukraina tahun lalu. Faktor-faktor termasuk kekhawatiran atas polusi pemanasan planet dan profil ekonomi yang memburuk untuk pembangkit berbahan bakar batu bara telah membatasi pangsanya di negara-negara barat yang kaya, termasuk Inggris, Jerman dan Irlandia, selama beberapa dekade terakhir. Tapi, batu bara masih menghasilkan sekitar 37 persen dari listrik dunia pada 2019. Pasokan lokal yang murah dan melimpah juga membuat bahan bakar tersebut mendominasi produksi listrik di negara-negara termasuk Afrika Selatan, Polandia, dan India. Negara-negara tersebut akan membutuhkan investasi besar untuk mengalihkan industri dan sektor energi mereka ke sumber yang lebih bersih. Jaringan pipa global untuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara baru telah menyusut dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Cina, India, Vietnam, dan Indonesia termasuk di antara negara-negara yang berencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara baru. Inggris tidak mengonfirmasi apakah negara-negara tersebut akan terlibat dalam janji penghentian batu bara COP26, atau apakah janji Vietnam pada Kamis akan memengaruhi pipa proyek batu bara yang sudah dalam tahap prakonstruksi. China mengatakan pada September akan menghentikan pendanaan pembangkit batu bara di luar negeri, meskipun janji itu tidak mencakup proyek-proyek domestik. Sejumlah pengumuman keuangan diharapkan keluar dalam COP26 pada Kamis untuk menyertai janji terkait batu bara --baik melalui investasi baru dalam tenaga bersih maupun dana untuk menopang pekerja dan daerah yang selama ini bergantung pada sektor batu bara untuk mata pencaharian mereka. Negara-negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat pada konferensi COP26, Selasa (2/11), mengumumkan kemitraan senilai 8,5 miliar dolar AS (Rp121,8 triliun) dengan Afrika Selatan untuk membantu negara itu berhenti lebih cepat dalam menggunakan batu bara. (sws, reuters)
Menkes Turki: Tak Ada Vaksinasi COVID Anak di Bawah 12 Tahun
Ankara, FNN - Pemerintah Turki tidak mempertimbangkan vaksinasi anak di bawah usia 12 tahun, kata pejabat kesehatan masyarakat senior negara tersebut pada Selasa (2/11). "Saya dapat katakan bahwa vaksinasi anak untuk usia 12 tahun ke bawah tidak masuk dalam agenda kami," kata Menteri Kesehatan Fahrettin Koca kepada awak media di gedung parlemen di ibu kota Ankara. Koca kembali menegaskan bahwa tes PCR secara acak di sekolah masih berjalan. Langkah itu dimulai di sekolah percontohan sebagai bagian dari langkah COVID-19 yang diterapkan setelah sekolah tatap muka kembali dibuka pada September. Memperhatikan survei yang menunjukkan tingkat tes positif "yang tidak begitu tinggi" pada anak usia sekolah dibanding dengan populasi umum, ia meyakini bahwa "tidak ada kekhawatiran soal itu." Setelah Amerika Serikat menyetujui vaksinasi untuk anak di bawah usia 12 tahun, sejumlah laporan media Turki menyebutkan pejabat Turki mungkin melakukan hal serupa. (sws)
Percekcokan Presiden Prancis, PM Australia Bocor ke Media
Canberra, FNN - Media Australia pada Selasa menerbitkan rangkaian pengiriman pesan antara Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, saat Canberra berupaya menepis tuduhan telah berbohong kepada Paris soal kontrak kapal selam senilai miliaran dolar. Australia membatalkan kesepakatan itu dengan perusahaan kontraktor pertahanan Prancis, Naval Group, pada September tahun lalu. Sebagai gantinya, Australia membangun sedikitnya 12 kapal selam bertenaga nuklir setelah negara itu membuat perjanjian dengan Amerika Serikat dan Inggris. Pembatalan tersebut telah meretakkan hubungan bilateral antara Australia dan Prancis. Macron pada Minggu (31/10) mengatakan bahwa Morrison berbohong kepadanya soal niat Australia. Tuduhan itu dibantah oleh Morrison. Tuduhan itu tidak pernah terjadi sebelumnya di antara negara-negara yang bersekutu. Menurut seorang sumber yang mengetahui pesan-pesan yang saling dikirimkan kedua pemimpin negara itu, Morrison berusaha menelepon Macron soal kontrak kapal selam itu pada 14 September, dua hari sebelum kesepakatan dengan AS dan Inggris diumumkan. Saat itu, kata sumber tersebut, Macron menanggapi dengan mengirimkan pesan berbunyi, "Saya harus berharap ada kabar baik atau kabar buruk tentang ambisi bersama soal kapal selam?" Tidak ada bocoran pesan seputar tanggapan Morrison soal pertanyaan Macron itu. Sumber tersebut menolak disebutkan namanya dengan alasan masalah yang ia ungkapkan itu sensitif. Prancis mengatakan bahwa Australia tidak berusaha memberi tahu pihaknya soal pembatalan itu sampai kemudian Pemerintah Australia mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan AS dan Inggris. Bulan ini, Uni Eropa untuk kedua kalinya menunda putaran pembicaraan berikutnya soal kemungkinan kesepakatan perdagangan bebas, di tengah kemarahan yang mendidih atas keputusan Canberra membatalkan kontrak dengan Prancis. (sws, ant)
Kematian Harian COVID-19 Rusia Kembali Catat Rekor, 1.178 Kematian Sehari
Moskow, FNN - Kematian harian COVID-19 di Rusia kembali mencatat rekor, yakni 1.178 kematian dalam sehari sehingga total menjadi 240.871 kematian. Pada hari yang sama infeksi COVID-19 juga naik 39.008, sehingga secara keseluruhan berjumlah 8,59 juta infeksi. Satgas darurat COVID-19 Rusia melalui laporan harian menyebutkan bahwa saat ini tercatat 939.698 kasus aktif, hampir mendekati angka satu juta. Kasus sembuh juga mengalami kenaikan, yakni 30.905 sejak Senin sehingga berjumlah 7,41 juta kasus, tulis laporan tersebut. Otoritas mengungkapkan bahwa tiga kasus varian "mu" dan satu kasus "lambda" teridentifikasi di Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutkan situasi COVID-19 di negaranya "sangat berat", memperhatikan bahwa jumlah kasus aktif merupakan yang tertinggi sejak pandemi mewabah. Kawasan Nizhegorodskaya Oblast barat Rusia memperpanjang masa libur bekerja di Rusia hingga 14 November untuk mengatasi lonjakan kasus. Mulai 28 Oktober Rusia memberlakukan masa libur bekerja nasional selama 10 hari yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus. Sejak Desember 2019 pandemi COVID-19 telah merenggut lebih dari 5 juta korban jiwa di 192 negara dan kawasan, dengan 247 juta lebih kasus dilaporkan di seluruh dunia, menurut Universitas Johns Hopkins AS. (sws, Anadolu)
Penyerang Awak Pesawat American Airlines Diseret ke Pengadilan
Colorado, FNN - Jaksa penuntut di AS di Colorado pada Senin (1/11) mendakwa seorang pria California berusia 20 tahun dengan tuduhan menyerang seorang awak pesawat saat penerbangan American Airlines pada 27 Oktober yang memaksa pesawat tersebut mengubah rute penerbangan. Pesawat dengan rute penerbangan dari New York ke Santa Ana, California, terpaksa melakukan pendaratan tak terjadwal di Denver setelah terjadi penyerangan. Dalam insiden itu, seorang pramugari dipukul di bagian hidung hingga mengalami pendarahan. Pria tersebut bernama Brian Hsu, dari Irvine, California. Dia juga didakwa mengganggu awak pesawat. Hsue dibebaskan dengan jaminan sebesar 10.000 dolar AS dan pengadilan memerintahkannya untuk hadir dalam sidang di Denver pada 15 November setelah muncul pertama kali di pengadilan distrik AS di Santa Ana pada Senin. Pengacara untuk Hsu belum menanggapi permintaan komentar. Maskapai penerbangan AS telah melaporkan rekor jumlah insiden kekerasan tahun ini dan Administrasi Penerbangan Federal (FAA) telah menjanjikan tindakan "tanpa toleransi". Kepala Eksekutif American Airlines Doug Parker mengatakan pekan lalu bahwa "perilaku seperti ini harus dihentikan." Parker dalam sebuah video yang diunggah di Instagram https://www.instagram.com/p/CVlEKgSD-F-, menyebut insiden itu "salah satu insiden terburuk dari perilaku buruk yang pernah kita saksikan." Seorang agen FBI dalam pernyataan tertulis mengatakan seorang saksi melaporkan bahwa Hsu meninju wajah pramugari di dekat toilet. Sang pramugari merasa pusing setelah penerbangan itu dan digotong dengan tandu. Dia dibawa ke rumah sakit dan dokter memberi tahunya bahwa dia mengalami gegar otak. Pramugari tersebut mengatakan kepada FBI bahwa dia "saat ini merasakan sakit di hidung, kepala, dan sinus." Hsu mengatakan kepada FBI bahwa ia akan pulang ke California dari New York setelah menjalani operasi otak di Rhode Island. Pada 8 Oktober, Presiden Joe Biden mengatakan dia menginstruksikan Departemen Kehakiman untuk "menangani" peningkatan jumlah insiden kekerasan di dalam pesawat. Hingga 25 Oktober, ada 4.941 laporan soal insiden penumpang bandel, termasuk 3.580 terkait aturan mengenakan masker untuk menangani pandemi. Pada Juni, sebuah kelompok yang mewakili maskapai besar AS seperti American, Delta Air Lines, dan United Airlines, serta serikat penerbangan, meminta pihak berwenang untuk menuntut penumpang udara yang melakukan kekerasan. Sebuah serikat pekerja yang mewakili pekerja Southwest Airlines mengatakan pada Mei bahwa seorang pramugari "diserang secara serius, mengakibatkan cedera pada wajah dan kehilangan dua gigi." (sws)
Sedikitnya 25 Tersangka Perampokan Bank di Brazil Tewas
Rio De Janeiro, FNN - Sedikitnya 25 tersangka perampokan bank tewas dalam dua bentrokan dengan aparat kepolisian Brazil, menurut otoritas Negara Bagian Minas Gerais pada Minggu (31/10). Dua insiden di dekat Kota Varginha di Minas Gerais itu merupakan hasil operasi gabungan antara kepolisian Minas Gerais dan polisi jalan raya federal untuk menindak geng perampok bank yang beraksi di kawasan tersebut. Pada bentrokan pertama 18 tersangka tewas dan pada bentrokan kedua tujuh tersangka lainnya juga tewas. Juru bicara kepolisian Minas Gerais Layla Brunnela mengatakan badan intelijen beberapa waktu lalu sudah mengawasi gerak-gerik kelompok tersebut. Brunnela mengatakan polisi menyita senjata berkaliber besar, bahan peledak, dan rompi antipeluru selama bentrokan. Para perampok bank di Brazil melancarkan sejumlah serangan nekat di seluruh wilayah tahun ini. Mereka menyasar bank di kota-kota kecil yang berfungsi sebagai depot uang tunai. (ant, sws)
Pertama Selama Pandemi, Australia Buka Perbatasan Internasional
Sydney, FNN - Australia pada Senin membuka perbatasan internasionalnya untuk pertama kali selama pandemi COVID-19. Kebijakan itu membuat penduduknya yang sudah divaksin bebas untuk bepergian. Di bandara Sydney, orang-orang tampak gembira setelah bertemu dengan kerabat mereka. Setelah 18 bulan menjalani pembatasan COVID-19 terketat di dunia, jutaan warga Australia kini bebas melakukan perjalanan tanpa izin maupun karantina saat tiba di negara itu. Pembukaan perbatasan masih dibatasi hanya bagi penduduk Australia dan penghuni permanen beserta keluarganya. Namun, kebijakan itu telah menggerakkan rencana untuk membuka lagi Australia bagi wisatawan dan pekerja asing yang sangat dibutuhkan dalam pemulihan ekonomi. Penumpang penerbangan pertama dari Singapura dan Los Angeles tiba di Sydney pada Senin pagi. Mereka disambut haru oleh teman dan kerabat yang selama beberapa bulan belum pernah mereka temui. Penumpang juga disambut staf maskapai yang memegang spanduk sambil memberi mereka bunga dan biskuit cokelat. "Sedikit menakutkan dan menyenangkan, saya harus pulang untuk menjenguk mama yang kurang sehat. Saya tidak sabar untuk melihatnya," kata Ethan Carter. Dia mendarat dengan Qantas Airways dari Los Angeles dan mengaku sudah dua tahun tidak pulang ke Australia. "Ini adalah hari perayaan, mengingat bahwa orang Australia dapat lebih bebas masuk dan keluar negara kita tanpa karantina, jika mereka telah divaksin lengkap," kata Menteri Keuangan Josh Frydenberg dalam siaran ABC. Ada 16 kedatangan dan 14 keberangkatan penerbangan internasional di Sydney pada Senin, kata pengelola bandara. Data kementerian luar negeri menunjukkan sekitar 47 ribu warga Australia yang ada di negara lain ingin kembali ke negara itu. Pelonggaran aturan perjalanan di negara bagian Victoria, New South Wales dan Wilayah Ibu Kota Australia diputuskan ketika Australia berupaya hidup berdampingan dengan COVID-19 lewat vaksinasi ekstensif. Kebijakan itu belum diberlakukan di negara-negara bagian lain karena tingkat vaksinasi mereka belum cukup untuk membuka kembali perjalanan lintas negara. (Reuters, sws)
POPULER
