internasional
El Salvador Akan Ajukan Rencana Reformasi Konstitusi
San Salvador, FNN - Pemerintah El Salvador akan mengajukan proposal pada Sabtu ( 28/8) untuk mereformasi Konstitusi, berusaha untuk memperpanjang masa jabatan presiden, termasuk kemungkinan mencabut mandat presiden dan mengganti pengadilan pemilihan. Setelah satu tahun menganalisis kemungkinan perubahan terhadap hak-hak dasar, sistem politik dan ekonomi, dan hukum acara konstitusional, tim pengacara yang dipimpin oleh Wakil Presiden Felix Ulloa menyusun dokumen dengan 215 usulan reformasi Konstitusi. Reformasi akan memperpanjang masa jabatan presiden menjadi enam tahun dari lima tahun, mulai tahun 2029, dan mengamanatkan bahwa seorang presiden hanya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang tidak berturut-turut. Ini juga mencakup mekanisme partisipasi warga negara seperti referendum dan plebisit, serta pembentukan pengadilan konstitusi dan lembaga pemilihan nasional yang baru. Tim hukum akan membahas proposal selama akhir pekan dengan wartawan lokal dan internasional, menurut undangan yang dikirim pada Rabu. Mereka telah mengadakan pertemuan tertutup dengan korps diplomatik, akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Proposal akhir akan disampaikan pada September kepada Presiden Nayib Bukele, yang harus mengevaluasi rencana reformasi sebelum mengirimkannya ke Kongres, di mana sekutunya memegang mayoritas utama. Di Kongres, paket reformasi perlu disetujui di satu badan legislatif dan diratifikasi oleh badan lainnya, sebelum bisa berlaku. Tim pengacara telah mengusulkan untuk melewati Kongres dan meratifikasi perubahan Konstitusi melalui referendum. Awal bulan ini, obligasi pemerintah El Salvador jatuh akibat pengungkapan rencana reformasi, mendorong Ulloa untuk mengkritik pasar keuangan internasional. Bukele telah bentrok dengan legislatif dan Mahkamah Agung, dan kelompok hak asasi mengatakan dia telah menunjukkan kecenderungan otoriter, mendorong beberapa orang untuk meragukan rencana reformasi. "Kita harus melihat apa maksud keseluruhan dengan proses reformasi dan Konstitusi baru," kata Eduardo Escobar, ketua kelompok hak asasi Accion Ciudadana. (mth)
Penduduk Asli Brazil Protes Jelang Vonis Penting Atas Tanah Leluhur
Brasilia, FNN - Ratusan anggota masyarakat adat menari dan bernyanyi di luar Mahkamah Agung Brazil pada Rabu (25/8) untuk mendesak para hakim agar tidak memutuskan mendukung batas waktu 1988 (saat ratifikasi Konstitusi Brazil) untuk klaim tanah mereka, sebuah proposal yang didukung oleh sektor pertanian. . Protes itu telah menarik 6.000 warga penduduk asli dari 176 suku yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk berkemah di ibu kota Brazil untuk menekan pengadilan agar menolak jangka waktu tersebut, kata penyelenggara. Kekalahan di pengadilan bagi masyarakat adat dapat menjadi preseden bagi kemunduran dramatis hak-hak penduduk asli. Presiden sayap kanan Jair Bolsonaro mendukung preseden bagi kemunduran dramatis itu. Dia mengatakan terlalu sedikit dari mereka yang tinggal di terlalu banyak lahan, menghalangi ekspansi pertanian. “Pemerintah Bolsonaro ingin menyingkirkan kami. Jika terserah dia, tidak akan ada lagi penduduk asli di Brazil,” kata kepala suku Xukuru, Ricardo dari timur laut Brazil. Dia mengenakan hiasan kepala panjang dari bulu macaw biru dan memegang maraca. Para pengunjuk rasa memasang spanduk bertuliskan "Marco Temporal NO" ("Jangka Waktu TIDAK"), menolak kerangka waktu yang diadopsi pada 2016. Hingga sore hari, pengadilan masih belum mulai memperdebatkan masalah tersebut. Putusan itu akan mempengaruhi 230 klaim tanah yang tertunda, banyak di antaranya menawarkan benteng melawan deforestasi di hutan hujan Amazon. Sebagian besar telah menunggu pengakuan selama beberapa dekade. Kepentingan pertanian yang kuat akan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk menantang klaim tanah adat dan Kongres akan memiliki lampu hijau untuk menulis pembatasan yang ketat tanah adat ke dalam hukum federal. Kasus ini naik ke Mahkamah Agung dalam banding oleh orang-orang Xokleng di negara bagian Santa Catarina selatan terhadap apa yang mereka anggap sebagai interpretasi yang terlalu sempit atas hak-hak adat dengan mengakui hanya tanah yang ditempati oleh masyarakat asli pada saat konstitusi Brazil diratifikasi pada tahun 1988. Suku Xokleng dibersihkan dari tempat berburu tradisional mereka lebih dari satu abad yang lalu untuk memberi ruang bagi pemukim Eropa, kebanyakan orang Jerman yang melarikan diri dari gejolak ekonomi dan politik. Jika mereka memenangkan kasus ini, 830 petani menghadapi penggusuran dari kebun plasma yang telah ditinggali keluarga mereka selama beberapa dekade. (mth)
Sejumlah Tokoh Lama Taliban Dijadikan Menteri Afghaninstan
Kabul, FNN - Taliban telah menunjuk tokoh-tokoh lama mereka menduduki jabatan menteri keuangan dan menteri pertahanan Afghanistan. Menurut dua anggota Taliban, penunjukan dilakukan pada saat kelompok tersebut mengalihkan fokus dari pengambilalihan kekuatan militer ke upaya bagaimana menjalankan negara dalam krisis. Taliban belum secara resmi mengumumkan penunjukan tersebut, yang dikatakan seorang komandan akan berlaku sementara. Namun, kantor berita Afghanistan, Pajhwok memberitakan pada Selasa (24/8), Gul Agha telah ditetapkan sebagai menteri keuangan dan Sadr Ibrahim sebagai penjabat menteri dalam negeri. Sementara itu, saluran berita Al Jazeera --yang mengutip keterangan seorang sumber di Taliban-- melaporkan mantan tahanan Guantanamo, Mullah Abdul Qayyum Zakir, diangkat sebagai penjabat menteri pertahanan Kemenangan Taliban, yang terjadi secara kilat dan tak disangka-sangka, membuat kelompok itu kini bergulat untuk menjalankan pemerintahan. Taliban telah merebut kendali di semua kantor pemerintahan, istana kepresidenan, dan parlemen. Selain memasukkan tokoh Taliban ke posisi-posisi kunci pemerintahan, kelompok itu mengandalkan para pejabat tingkat lebih rendah untuk memastikan pemerintahan di Kabul tetap berjalan. Seorang pejabat Taliban di Kabul membenarkan sosok-sosok yang mengisi jabatan menteri sudah ditetapkan pekan ini. Pejabat itu menambahkan, orang-orang yang akan menduduki jabatan gubernur akan dipilih dari kalangan komandan Taliban yang paling berpengalaman dalam perang selama 20 tahun, yang baru saja berakhir. Seorang komandan Taliban juga membenarkan, beberapa orang sudah dipilih untuk dijadikan menteri. Namun, ia menekankan, penunjukan itu belum dinyatakan secara resmi. "Tadi malam kami melakukan pertemuan di istana kepresidenan. Kami membahas hal itu, tetapi belum menetapkan atau mengumumkan satu pun," katanya. (MD).
Tanggapi Pidato Harris China Ingatkan Amerika Serikat Soal Afghaninstan
Beijing, FNN - China menanggapi pernyataan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tentang isu Laut China Selatan dengan mengingatkan AS soal isu Afghanistan. "AS bisa datang dan pergi kapan saja tanpa berkonsultasi dengan komunitas internasional, bahkan sekutunya. Ini dapat mencoreng, menekan, memaksa, dan menggertak negara lain sesuka hati tanpa menghormati. Hanya demi menjaga AS sebagai negara utama sesuai keinginannya," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin di Beijing. Dia melihat situasi terakhir di Afghanistan menjadi pengingat bagi masyarakat tentang sifat asli dari apa yang disebut perintah AS. "AS selalu berusaha membenarkan egoismenya dan menindas dengan 'aturan' dan 'ketertiban'. Tetapi sekarang berapa banyak orang yang akan percaya?" kata Wenbin. Sebelumnya dalam pidato di Singapura, Kamala Harris menuduh China memaksa dan mengintimidasi untuk mendukung klaim yang tidak berdasarkan hukum di Laut China Selatan. Pada Senin (23/8), Wenbin juga mengatakan AS merupakan faktor terpenting dalam situasi terkini di Afghanistan sehingga harus tetap menjalankan tanggung jawabnya. "Pihak AS berulang kali dan secara eksplisit berjanji akan membantu Afghanistan dalam menjaga stabilitas, mencegah kekacauan, dan mendukung perdamaian. AS harus bisa menyesuaikan kata-kata dengan perbuatannya," kata dia, sebagaimana dikutip dari Antara. Menurut Wenbin, China telah lama memberikan bantuan dalam pembangungan ekonomi dan sosial di Afghanistan. (MD).
Vietnam Sebut Kuba Akan Pasok Vaksin COVID, Transfer Teknologi
Hanoi, FNN - Kuba akan memasok sejumlah besar vaksin COVID-19 buatan dalam negerinya, Abdala, dan juga mentransfer teknologi produksi vaksinnya ke Vietnam pada akhir 2021. Hal itu disampaikan oleh kementerian kesehatan Vietnam pada Selasa. Setelah berhasil mencegah penyebaran COVID-19 untuk sebagian besar masa pandemi, Vietnam telah kembali berjuang untuk mengendalikan wabah terburuknya hingga saat ini. Vietnam baru-baru ini mengalami lonjakan kasus infeksi virus corona dan kematian akibat COVID-19 yang meningkatkan tekanan pada pihak berwenang untuk mempercepat vaksinasi. "Kuba akan mengirim sejumlah besar dosis vaksin COVID dan satu tim ke Vietnam untuk mendukung transfer teknologi vaksin pada akhir tahun ini," kata kementerian kesehatan Vietnam dalam sebuah pernyataan, tanpa menyebutkan jumlah dosis vaksin yang diberikan Kuba. Kuba mengatakan tiga suntikan vaksin Abdala 92,28 persen efektif melawan viruus corona dalam uji klinis tahap terakhir pada Juni. Vietnam sejauh ini telah menandatangani kesepakatan untuk transfer teknologi protein DNA rekombinan dan vaksin mRNA serta sedang dalam pembicaraan dengan perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer tentang pendirian pabrik vaksin di negara Asia Tenggara itu. Vietnam pun telah mengamankan lebih dari 23 juta dosis vaksin COVID-19 dan mengharapkan untuk menerima setidaknya 50 juta dosis pada kuartal keempat (tahun 2021), kata kementerian kesehatan negara itu. Program vaksinasi Vietnam, yang dimulai pada Maret, masih pada tahap awal dengan hanya 1,9 persen dari 98 juta penduduk negara itu yang telah divaksin penuh. Vietnam merupakan salah satu negara dengan tingkat vaksinasi terendah di wilayah Asia Tenggara. (mth)
Asia Tenggara Mencetak Angka Kematian Tertinggi di Dunia Akibat COVID-19
Jakarta, FNN - Asia Tenggara mencetak angka kematian tertinggi di dunia akibat COVID-19 varian Delta dan distribusi vaksin global yang tidak menyeluruh, kata Federasi Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah (IFRC). Hal itu disampaikan IFRC dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta pada Senin. IFRC menyatakan bahwa lonjakan kasus COVID-19 berdampak pada kapasitas rumah sakit di Vietnam, Malaysia, hingga Myanmar yang disebabkan peningkatan kekhawatiran pada angka kematian yang mungkin akan melonjak karena penyebaran virus yang pesat di area perkotaan. Menurut data dari John Hopkins University, Asia Tenggara dalam dua minggu terakhir mencatat sekitar 38.522 kematian akibat COVID-19. "Kenaikan kasus COVID-19 di Asia Tenggara terjadi karena varian Delta yang mengakibatkan orang kehilangan banyak anggota keluarga secara tragis dan ini masih akan berlanjut," kata Direktur Asia Pasifik IFRC Alexander Matheou. Matheou mengaku khawatir dengan penyebaran virus di wilayah Asia Tenggara yang terjadi mulai dari perkotaan hingga pedesaan akan mengakibatkan lagi banyak nyawa yang hilang karena distribusi vaksin yang belum merata. "Tingkat vaksinasi di Asia Tenggara sudah optimal di beberapa negara akan tetapi masih banyak negara yang memiliki tingkat vaksinasi yang rendah. Hal ini sangat jauh dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat dan Amerika Serikat," ujarnya. Menurut Our World in Data Universitas Oxford, Kanada dan Spanyol telah menvaksin sekitar 64 persen populasinya lalu diikuti dengan Inggris sekitar 60 persen dari populasinya. Sementara itu, di Asia Tenggara, Malaysia baru memvaksin sekitar 34 persen populasinya, Filipinia 11 persen, dan Vietnam dengan tingkat vaksinasi kurang dari 2 persen. Kemudian di Indonesia sekitar 57 juta dari populasinya telah mendapat vaksin pertama dan 31 juta telah divaksin penuh, berdasarkan data per 18 Agustus 2021. Vietnam dan Thailand merupakan negara-negara yang mencatat jumlah kasus COVID-19 dan angka kematian tertinggi akibat infeksi virus corona di Asia Tenggara. Di Indonesia, pemerintah mencatat sekitar 100.000 kematian akibat COVID-19 pada 22 Agustus 2021. Sebanyak 7 dari 10 negara yang mengalami tingkat kematian tertinggi akibat COVID-19 berada di Asia dan Pasifik. Vietnam, Fiji, dan Myanmar menduduki peringkat kelima tertinggi, menurut Our World in Data Universitas Oxford. "Kita harus mengupayakan agar negara-negara yang memilliki dosis vaksin berlebih untuk dapat membantu distribusi dosis vaksin ke negara-negara di Asia Tenggara. Kita juga membutuhkan dukungan dari pemerintah dan produsen vaksin untuk meningkatkan kapasitas produksi dan teknologi," kata Matheou. "Beberapa minggu ke depan adalah masa kritis untuk meningkatkan perawatan, pemeriksaan, serta vaksinasi di Asia Tenggara dengan menargetkan 70-80 persen tingkat vaksinasi jika ingin menang melawan varian-varian baru dan pandemi global ini," tambahnya. Hingga tingkat vaksinasi berada pada angka yang optimal maka upaya melanjutkan peningkatan kesadaran terkait implementasi protokol kesehatan sangatlah penting. IFRC merupakan jaringan kemanusiaan terbesar yang terdiri dari 192 Perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yang memiliki tugas utama untuk meningkatkan taraf hidup dan mempromosikan martabat serta integritas di dunia. (sws)
Australia Siap Bantu Evakuasi Kalau AS Masih Berada di Afghanistan
Canberra, FNN - Australia siap membantu evakuasi dari Afghanistan sesudah 31 Agustus apabila Amerika Serikat memutuskan untuk menunda penarikan pasukannya, kata Menteri Luar Negeri Marise Payne pada Senin. Presiden AS Joe Biden pekan lalu mengatakan pasukan AS kemungkinan bertahan di Afghanistan hingga melewati batas waktu 31 Agustus untuk mengevakuasi warga Amerika. Australia sendiri telah mengevakuasi sekitar 1.000 warganya dan warga negara Afghanistan dari Kabul dalam sepekan terakhir. Payne menyatakan Australia siap mendukung penerbangan penyelamatan lebih lanjut. "Kami menjadi bagian dari pembahasan itu dan jika evakuasi diperpanjang, kami pastinya siap mendukung operasi lanjutan di Bandara Internasional Hamid Karai," kata Payne kepada wartawan di Canberra. Payne tidak menjelaskan secara spesifik apakah 250 personel militer yang diterjunkan oleh Australia akan tetap bertahan jika evakuasi diperpanjang. Pemerintah Australia berada di bawah tekanan untuk mempercepat penyelamatan warga negara Australia, juga para warga Afghanistan yang bekerja untuk negara tersebut selama dua kekade keterlibatan Australia di Afghanistan. Namun, Perdana Menteri Scott Morrison memperingatkan bahwa Australia sepertinya tidak dapat membantu semua warga Afghanistan yang telah memberikan bantuan. Australia menawarkan 3.000 visa untuk warga Afghanistan --yang pergi menyelamatkan diri-- dari program visa kemanusiaan Australia sebanyak 13.750 per tahun. Australia menjadi bagian dari pasukan internasional pimpinan NATO yang memerangi Taliban dan melatih pasukan keamanan Afghanistan selama bertahun-tahun setelah kelompok itu digulingkan pada 2001. Lebih dari 39.000 personel militer Australia bertugas di Afghanistan dan 41 personel di antaranya tewas di negara tersebut. (mth)
Selandia Baru Perpanjang "Lockdown"
Wellington, FNN - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Senin memperpanjang penguncian wilayah (lockdown) secara ketat untuk mencegah COVID-19 dan mengatakan wabah varian Delta virus corona belum mencapai puncaknya. Penguncian nasional level 4 diperpanjang tiga hari hingga 27 Agustus tengah malam, sementara Auckland, episentrum wabah COVID-19 di negara itu, akan memberlakukan pembatasan setidaknya hingga 31 Agustus. "Pilihan teraman bagi kita semua saat ini adalah mempertahankan pembatasan yang lebih lama," kata Ardern pada konferensi pers. "Dunia telah mengajari kita sesuatu, berhati-hatilah dengan varian COVID-19 ini," tambahnya. Ardern mengatakan kontak di masyarakat oleh orang yang terinfeksi varian Delta dilaporkan di seluruh negeri. Ada lebih dari 320 lokasi yang terkait dengan wabah dan 13.000 kontak telah dicatat, jauh lebih banyak daripada wabah sebelumnya. "Varian Delta telah mengubah aturan main," kata Ardern. Selandia Baru pada hari sebelumnya melaporkan 35 kasus baru COVID-19 sehingga jumlah total infeksi menjadi 107. Kementerian kesehatan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa 33 kasus baru berasal dari Auckland dan dua kasus lainnya dari ibu kota Wellington. (mth)
Mantan Presiden Bolivia Jeanine Anez Lakukan Percobaan Bunuh Diri
La Paz, FNN - Mantan Presiden Bolivia Jeanine Anez melukai dirinya sendiri selagi di penjara dengan menyayat bagian lengan pada Sabtu (21/8), kata pengacara Norka Cuellar kepada media setempat. Polisi menganggap kejadian itu sebagai percobaan bunuh diri. "Ini teriakan minta tolong dari mantan presiden. Dia merasa sangat dilecehkan," kata pengacara kepada wartawan. "Dokter datang dan mendapatinya dengan beberapa luka sayatan. Di pergelangan kiri ada tiga luka, mereka lantas menjahit luka tersebut," kata Cuellar. Awal 2021 Anez ditahan atas tuduhan keterlibatannya dalam kudeta untuk menggulingkan penguasa lama, mantan Presiden Evo Morales, pada 2019. Anez membantah tudingan tersebut dan mengaku bahwa dirinya hanyalah korban kekejaman politik. Ia kini menghabiskan waktunya di balik jeruji besi sambil menunggu persidangan. Menteri Dalam Negeri Eduardo del Castillo pada Sabtu mengonfirmasi bahwa Anez berupaya melukai dirinya sendiri, namun kini kondisinya stabil. "Apa yang terjadi didefinisikan sebagai percobaan bunuh diri," kata kepala unit anti kejahatan khusus (FELCC) kepolisian nasional Douglas Uzquiano kepada stasiun TV lokal. Anez sempat dibawa dari penjara ke rumah sakit pada Rabu (18/8) --untuk ketiga kalinya selama dua pekan. Para dokter mengatakan ia menjalani pemeriksaan toraks dan mengidap hipertensi. (Sumber: Reuters)
Sebanyak 20 Orang Tewas Saat Evakuasi di Bandara Kabul
Kabul, FNN - Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO/North Atlantic Treaty Organization) mengatakan, sedikitnya 20 orang tewas di dalam dan sekitar bandara Kabul dalam seminggu terakhir. Peristiwa nahas tersebut terjadi selama upaya evakuasi,, setelah Taliban mengambil alih kendali ibu kota Afghanistan itu pekan lalu. "Krisis di luar bandara Kabul adalah keadaan yang disesalkan. Fokus kami adalah mengevakuasi semua warga negara asing sesegera mungkin," kata pejabat NATO yang tidak ingin disebutkan jati dirinya, kepada Reuters, Ahad, 22 Agustus 2021. Massa di bandara terus bertambah setiap hari sejak pekan lalu. Keadaan itu menghambat operasi yang sedang dijalankan Amerika Serikat dan negara-negara lainnya untuk mengevakuasi ribuan diplomat dan warga sipil mereka, juga warga Afghanistan dalam jumlah besar. "Pasukan kami sedang mempertahankan jarak yang ketat dari daerah-daerah di luar bandara Kabul untuk mencegah bentrokan dengan Taliban," kata pejabat NATO itu. Pengambilalihan kendali secara kilat oleh Taliban telah memicu kekhawatiran soal aksi pembalasan. Juga bahwa penafsiran hukum Islam yang keras kemungkinan akan diberlakukan lagi oleh kelompok Muslim Sunni itu. Seperti yang mereka lakukan ketika berada di kursi kekuasaan dua puluh tahun lalu. (MD).
POPULER
