internasional
Sebanyak 19 Warga Negara Indonesia Ditahan di Johor Bahru
Kuala Lumpur, FNn - Sebanyak 19 orang Warga Negara Indonesia (WNI), yang terdiri dari satu calo dan 18 pekerja migran ilegal, serta satu calo bekas pegawai setempat ditahan Imigrasi Malaysia, di Johor Bahru. Menindaklanjuti penangkapan 19 orang WNI pada "OPS Selundup" 20 Agustus 2021, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru telah berkoordinasi dengan JIM di Negeri Johor. Pihak konsulat memperoleh informasi, para WNI dalam keadaan baik serta masih dalam proses karantina sambil menunggu hasil tes PCR. "KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan kekonsuleran serta memastikan proses hukum bagi WNI yang tertangkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Malaysia. Sekiranya diperlukan bantuan hukum, KJRI Johor Bahru akan memberikan pendampingan retainer lawyer bagi 18 korban WNI yang dikenakan Undang-Undang Imigrasi," kata Konjen KJRI Johor Bahru, Sunarko. Dirjen JIM, Indera Khairul Dzaimee dalam pernyataan pers di Putrajaya, Ahad (22/8) mengatakan, "Departemen Imigrasi Malaysia (JIM) telah berhasil menumpaskan satu sindikat penyeludupan migran dalam operasi khusus 'Ops Selundup' yang dilaksanakan di kawasan Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor." Dia mengatakan, operasi tersebut dijalankan pada 20 Agustus 2021 oleh pasukan pegawai imigresen dari Bagian Intelijen dan Operasi Khusus dengan bantuan dari Angkatan Tentara Malaysia (ATM). "Dalam operasi itu, dua orang dalang telah berhasil ditahan yang melibatkan seorang bekas PNS berumur 33 tahun dan seorang lelaki warga negara Indonesia berusia 35 tahun," katanya. Ketika operasi dijalankan, ujar dia, para migran yang dimaksud sedang diangkut dengan menggunakan tiga kendaraan, yang masing-masing dipandu oleh kedua calo tersebut. Seorang pemandu berhasil melarikan diri. "Pasukan Operasi telah mendapat informasi bahwa sekelompok migran yang diselundupkan direncanakan mendarat di Pantai Tanjung Lompat, Johor antara pukul 03.00 hingga 5.00 pagi. Pasukan Operasi telah digerakkan dan berhasil menghadang kendaraan-kendaraan yang membawa migran-migran tersebut," katanya, sebagaimana dikutip Antara. Selain calo dan migran, ketiga kendaraan yang digunakan, telah disita uang sejumlah RM 130,000 (sekitar Rp 443 juta). Sindikat itu diyakini telah bergerak aktif sejak Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) diterapkan pada 2020. Modus operandi sindikat tersebut adalah menjalin kerja sama dengan calo atau yang menyeludup migran dari Indonesia dan mendarat di pantai sekitar Negeri Johor. "Tekong darat akan menyediakan pengangkutan untuk mengangkut migran-migran berkenaan sebelum diberikan kepada majikan. Biaya yang dikenakan oleh sindikat kepada migran untuk diselundupkan masuk ke Malaysia adalah antara RM 800.00 (Rp 2,7 juta) hingga RM 1,500.00 (Rp 5,1 juta) per orang," katanya. Sebanyak 18 orang migran yang ditangkap itu akan diproses di bawah Pasal 6(1)(c) Undang-Undang Imigrasi 1959/63 karena memasuki Malaysia tanpa izin yang sah. "Manakala kedua tekong tersebut akan diproses di bawah Pasal 26A Undang-Undang Antiperdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran 2007 bagi kesalahan menyelundupkan migran. Mereka bisa dihukum penjara tidak melebihi 15 tahun, dan boleh juga dikenakan denda, atau kedua-duanya. Semua sedang ditahan di Depo Imigrasi," katanya. (MD).
Departemen Luar Negeri AS Kena Serangan Siber
Washington, FNN - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini terkena serangan siber. Pemberitahuan tentang potensi pelanggaran serius telah dibuat oleh Komando Siber Departemen Pertahanan. Menurut tulisan wartawan Fox News di Twitter, Sabtu (21/8), belum jelas kapan pelanggaran itu ditemukan. Akan tetapi, diyakini telah terjadi beberapa pekan lalu. Ia menambahkan, misi Departemen Luar Negeri yang sedang berlangsung untuk mengevakuasi warga Amerika dan pengungsi sekutu dari Afghanistan "tidak terdampak." Tanpa mengonfirmasi insiden apa pun, salah satu sumber mengatakan kepada Reuters, Departemen Luar Negeri AS tidak mengalami gangguan yang signifikan dan operasi mereka tidak terhambat dengan cara apa pun. "Departemen serius bertanggung jawab mengamankan informasi dan terus melakukan sejumlah langkah guna memastikan informasi terlindungi. Demi alasan keamanan, kami tidak pada posisi membahas karakteristik atau ruang lingkup dari dugaan insiden keamanan siber apa pun saat ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS melalui pernyataan. (MD).
Kekerasan Pascakudeta Berlanjut, Myanmar Tangkap Dua Jurnalis Lagi
Naypyitaw, FNN - Pemerintah militer Myanmar telah menangkap dua wartawan lokal dalam kasus terbaru tindakan keras terhadap media sejak kudeta 1 Februari, seperti disampaikan oleh televisi milik militer Myanmar, Sabtu (21/8). Kolumnis untuk situs berita Frontier Myanmar serta komentator di radio Voice of America, Sithu Aung Myint, dan seorang pekerja lepas yang bekerja untuk layanan berita BBC Burma, Htet Htet Khine, ditangkap pada 15 Agustus, menurut berita yang disiarkan Myawaddy TV. Sithu Aung Myint didakwa dengan tuduhan penghasutan dan penyebaran informasi palsu pada unggahan media sosial, yang menurut laporan Myawaddy, dinilai telah mengkritisi junta, mendesak orang-orang untuk bergabung dalam aksi mogok, dan mendukung gerakan-gerakan oposisi yang dilarang. Sementara Htet Htet Khine, ia dituduh telah menyembunyikan Sithu Aung Myint, yang telah dianggap sebagai seorang buronan tersangka kriminal. Khine juga dituduh bekerja untuk dan mendukung pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional. Sebuah organisasi internasional nirlaba, Reporters Without Borders (RSF), mengatakan pada Sabtu bahwa kedua jurnalis itu ditahan "tanpa komunikasi" dan penahanan mereka tidak sah. "Kami mengutuk keras kondisi penahanan mereka yang sewenang-wenang, yang mencerminkan kebrutalan yang dilakukan junta militer terhadap wartawan," kata Daniel Bastard, kepala RSF untuk kawasan Asia-Pasifik. Situasi di Myanmar masih dipenuhi dengan ketidakstabilan dan penentangan terhadap pemerintahan junta. Sudah lebih dari 1.000 orang tewas di negara itu, menurut penghitungan dari sebuah kelompok aktivis yang telah melacak pembunuhan oleh pasukan keamanan Myanmar. Pihak militer Myanmar, yang telah mencabut izin dari banyak outlet berita, mengatakan bahwa mereka menghormati peran media tetapi tidak akan mentolerir pelaporan berita yang diyakini salah atau mungkin menimbulkan keresahan publik. Pada Juli, sebuah laporan oleh Komite Perlindungan Jurnalis menyebutkan bahwa penguasa Myanmar telah secara efektif mengkriminalisasi jurnalisme independen. Human Rights Watch telah mendesak pemerintah militer Myanmar, yang telah menangkap 98 wartawan sejak melakukan kudeta, agar berhenti menuntut awak media. Sebanyak 46 wartawan yang ditangkap itu masih ditahan hingga akhir Juli. (mth)
Putin dan Erdogan Sepakat Perkuat Koordinasi Masalah Afghanistan
Jakarta, FNN - Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Turki, Tayyip Erdogan, membahas situasi di Afghanistan selama pembicaraan melalui telepon dan sepakat untuk memperkuat koordinasi bilateral mengenai masalah Afghanistan. Hal itu disampaikan Kremlin dalam pernyataan pada Sabtu (21/8). Kedua presiden, Putin dan Erdogan, menekankan prioritasnya adalah upaya kontra-terorisme dan memerangi perdagangan narkoba, demikian disampaikan Kremlin. Militan Taliban menguasai Kabul pada akhir pekan lalu, dan hal itu telah membuat ribuan warga sipil dan sekutu militer Afghanistan melarikan diri ke tempat yang aman. Erdogan menyuarakan harapan untuk transisi yang lancar di Afghanistan dan menekankan pentingnya bagi Taliban untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dan menepati janji mereka dengan suatu pendekatan etnis yang inklusif. "Pemerintah baru yang akan dibentuk di Afghanistan harus inklusif dan mewakili keragaman rakyat Afghanistan," kata Erdogan kepada Putin menurut pernyataan yang dikeluarkan setelah panggilan telepon antara kedua presiden tersebut. Pada Rabu (18/8), Erdogan mengatakan Turki masih berniat untuk menjaga keamanan di bandara Kabul setelah para pejuang Taliban menguasai ibukota Afghanistan. (sws)
Pesawat TNI AU yang Bawa WNI dari Afganistan Tiba di Jakarta
Jakarta, FNN - Pesawat TNI AU yang membawa Warga Negara Indonesia dari Afganistan mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur sekitar pukul 03.09 WIB. "Alhamdulillah pada dini hari ini, WNI dari Afganistan telah berhasil kita evakuasi dan baru saja tiba dengan selamat di Jakarta," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu dini hahar. Kedatangan WNI dari Afganistan itu disambut langsung Menlu Retno Marsudi didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Retno memaparkan, pemerintah membawa pulang 26 WNI termasuk staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Afghanistan. Kemudian lima orang warga negara Filipina dan dua orang warga Afghanistan yang merupakan suami dari WNI dan staf lokal KBRI. "Selain WNI, dalam misi evakuasi ini ikut juga lima warga negara Filipina yang memang pemerintahnya meminta bantuan untuk ikut diangkut dalam misi evakuasi Indonesia," ucap Menlu Retno. Bantuan membawa warga negara asing dalam misi evakuasi, lanjut dia, bukan pertama dilakukan dan merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan. Sementara itu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menambahkan evakuasi WNI dari Kabul ke Jakarta tersebut tidak ringan karena banyak permasalahan dan dinamika di lapangan yang dihadapi. "Namun semua bisa dilaksanakan dengan baik berkat kerja sama antar kementerian dan lembaga sehingga operasi ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," tutur Retno. Seluruh WNI yang dievakuasi dan anggota tim evakuasi langsung menjalani protokol kesehatan sesuai aturan ketibaan dari luar negeri. (sws)
Menteri Luar Negeri Taiwan Tuduh China Ingin Meniru Taliban
Taipei, FNN - Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu menuduh China ingin "meniru" Taliban. Dalam pernyataannya, Sabtu (21/8), Wu mengatakan, Taiwan yang diklaim Beijing sebagai wilayah China yang berdaulat, tidak ingin menjadi subyek komunisme atau kejahatan kemanusiaan. Jatuhnya pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat dalam waktu singkat ke Taliban telah menyulut debat panas di Taiwan tentang apakah mereka bisa mengalami nasib yang sama dengan invasi China. Media pemerintah China mengatakan apa yang terjadi di Kabul menunjukkan kepada Taiwan bahwa mereka tak bisa mempercayai Washington. Menanggapi pernyataan Departemen Luar Negeri AS yang meminta China untuk berhenti menekan pulau itu, lewat Twitter Wu mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada AS yang telah mengangkat harapan dan kepentingan terbaik rakyat Taiwan. "Termasuk demokrasi & kebebasan dari komunisme, otoritarianisme & kejahatan terhadap kemanusiaan," cuit Wu. "China bermimpi meniru Taliban. Akan tetapi, biarkan saya berterus terang: Kami punya kemauan dan sarana untuk membela diri," kata Wu tanpa menjelaskan lebih jauh. Belum ada respons dari China karena Kantor Urusan Taiwan tidak menjawab panggilan untuk dimintai komentarnya di luar hari kerja. China bermaksud membangun hubungan dengan Taliban, meskipun masih mengkhawatirkan dampaknya terhadap kemungkinan munculnya kelompok pemberontak di Xinjiang. Afghanistan telah menjadi isu terkini yang diperdebatkan oleh Taiwan dan China. Taiwan telah mengeluhkan tekanan militer dan diplomatik China yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir, termasuk latihan perang di dekat negara pulau itu, yang memicu kekhawatiran AS dan negara Barat lainnya. Taiwan adalah negara demokrasi yang rakyatnya telah menunjukkan sedikit minat supaya diperintah oleh pemerintah China yang otokratis. Beijing juga marah dengan dukungan AS kepada Taiwan, termasuk penjualan senjata, meski pemerintah Taipei tak punya hubungan diplomatik dengan Washington. (MD).
Taliban Menang Umat Senang
By M Rizal Fadillah TALIBAN pimpinan Hibatullah Akhundzada menang, rezim boneka tumbang, Ashraf Ghani tunggang langgang, umat Islam senang. Sebagai kekuatan Islam puritan di Afghanistan yang selalu dipojokkan bahkan dikualifikasi kelompok radikal bahkan teroris, kesuksesannya menjadi perhatian dunia. Uniknya setelah kembali berkuasa Taliban justru menuai harapan. Afghanistan yang lebih baik ke depan. Pimpinan baru adalah Abdul Ghani Baradar. Awalnya boneka Sovyet Komunis Babrak Karmal menjadi Presiden setelah menggulingkan dan mengeksekusi mati Hafizullah Amin. Gabungan kekuatan Mujahidin pimpinan Gulbuddin Hekmatyar melakukan perlawanan dan berhasil mengambil alih kekuasaan. Namun yang terjadi adalah perang saudara. Faksi baru Taliban sukses merebut kekuasaan yang kemudian digulingkan oleh invasi Amerika. Ashraf Ghani menggantikan Hamid Karzai boneka Amerika. Taliban kini mengusir Ghani dan berhasil berkuasa untuk kedua kalinya. Sebelum sukses seperti saat ini, delegasi Taliban pernah datang ke Indonesia untuk membangun hubungan baik. Jusuf Kalla menjadi figur penting dari persahabatan ini. Dan saat bangsa Indonesia merayakan HUT kemerdekaan ke 76 kemarin Taliban mengucapkan selamat dan menyatakan kemenangan perjuangannya serupa dengan bangsa Indonesia yang telah memerdekakan negaranya dari penjajah asing. Kemenangan Taliban dapat membuat ketar-ketir rezim yang cenderung memusuhi umat Islam. Penyematan Islam radikal, intoleran, bahkan ekstrem adalah bukti tiada penghargaan dan persahabatan kepada umat. Kriminalisasi ulama dan tokoh Islam adalah bukti lanjutan. Sesungguhnya aneh pemimpin negara ini justru cenderung mengeliminasi kekuatan Islam. Benar Taliban itu di Afghanistan bukan di Indonesia tapi pemimpin negara Indonesia harusnya sadar bahwa umat Islam dimana pun adalah pejuang. Bukan umat yang mudah untuk dikuyo-kuyo. Taliban memberi pelajaran bahwa penjajah itu cepat atau lambat akan dikalahkan. Pemerintah Jokowi seharusnya jangan memusuhi dan meminggirkan kekuatan umat Islam. Karena hal demikian di samping a historis tetapi juga mengabaikan fakta politik. Dampaknya akan buruk, bukan saja menjadi catatan hitam sejarah tetapi juga akan terus mendapat perlawanan. Andai Pemerintah segera membebaskan HRS, mengusut pelanggaran HAM berat pembunuhan 6 laskar FPI, melepas tokoh KAMI yang diadili, serta mengubah kebijakan politik anti Islam, maka Jokowi mungkin akan selamat. Taliban sudah pasti tidak berkaitan dengan Indonesia namun persoalan keumatan dan kekuasaan berlaku universal. Spiritnya sama yaitu tidak boleh ada penjajahan dan tindakan sewenang-wenang. Agama yang dimusuhi dan dikecilkan adalah jalan menuju keruntuhan dan malapetaka. Keberhasilan Taliban itu di luar dugaan semua pihak. Amerika pun kaget atas cepatnya Taliban merebut Istana. Semoga Pemerintah Indonesia juga semakin arif dan bijaksana. Perubahan itu sering terjadi dengan cepat dan tiba-tiba. "Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami pun membukakan semua pintu (kesenangan) untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang diberikan, Kami turunkan siksa secara tiba-tiba (baghtatan), maka ketika itu mereka terdiam putus asa" (QS Al An'am 44). *) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Ismail Sabri Yakoob Jadi Perdana Menteri Malaysia yang Baru
Kuala Lumpur, FNN - Ismail Sabri Yakoob akhirnya ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia kesembilan setelah Raja Malaysia bertemu dengan raja-raja Melayu di Kuala Lumpur, Jumat, 20 Agustus 2021. Ia menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri pada awal pekan ini. "Istana Negara mengumumkan Raja Malaysia Sultan Abdullah telah berkenan melantik Ismail Sabri sebagai perdana menteri baru," kata juru bicara Istana Negara, Ahmad Fadil Shamsuddin. Sesuai rencana, Ismail Sabri Yakoob yang menjadi Wakil PM Malaysia pada era Yassin akan dilantik dan diambil sumpahnya pada Sabtu, 21 Agustus 2021. Terpilihnya Ismail diharapkan bisa mengurangi tensi politik di negara jiran tersebut. Dia mengatakan, raja telah menerima surat akuan bersumpah bahwa sebanyak 114 anggota parlemen telah mencalonkan anggota parlemen Bera, Ismail Sabri Yaakob, sebagai Perdana Menteri Malaysia menggantikan Muhyiddin Yassin yang mengundurkan diri, Senin, 16 Agustus 2021. "Proses selanjutnya adalah pelantikan, pengangkatan dan penandatanganan sumpah jabatan yang dijadwalkan pada 21 Agustus 2021 puku 14.30," kata Ahmad. Dia mengatakan, dengan pelantikan perdana menteri baru, pemerintah perlu segera meneruskan upaya menangani pandemi Covid-19, demi keselamatan rakyat Malaysia. "Raja juga mengharapkan agar kemelut politik segera diakhiri. Semua anggota parlemen dapat bersatu hati dalam menangani pandemik demi kepentingan rakyat," kata Ahmad, sebagaimana dikutip dari Antara. Ismail Sabri merupakan Wakil Presiden UMNO dan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia di era Muhyiddin Yassin. (MD).
Ghani Bersumpah Kembali ke Afghanistan Terus Berjuang Bagi Rakyat
Kabul, FNN - Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang melarikan diri ke Uni Emirat Arab (UEA) bersumpah kembali ke negaranya guna "melanjutkan perjuangannya demi hak dan nilai-nilai rakyat." Pada Minggu (15/8), Ghani meninggalkan Afghanistan ketika Taliban menguasai Ibu Kota Kabul setelah pasukan pemerintah Afghanistan melarikan diri atau menyerah. Dalam pernyataan video perdananya setelah muncul di Uni Emirat Arab (UAE), Ghani menyatakan, dia meninggalkan negara itu guna menghindari pertumpahan darah di Kabul, di tengah kemajuan Taliban. "Saya sedang berkonsultasi untuk kepulangan ke Afghanistan sehingga saya dapat melanjutkan upaya untuk keadilan, nilai-nilai Islam, dan nasional yang sejati," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara. Ghani mengatakan, dia tidak berniat melarikan diri dari Afghanistan atau hidup di pengasingan. "Saya ingin mengalihkan kekuasaan ke Taliban secara damai. Tetapi, saya diusir dari Afghanistan di luar keinginan saya," ujar Ghani. “Saya diberitahu Taliban ada di Kabul… Ada kesepakatan bahwa Taliban tidak akan memasuki Kabul. Tetapi, mereka melakukannya. Saya tidak ingin digantung karena, sebagai presiden, saya adalah kehormatan Afghanistan. Saya tidak takut mati," ujar Ghani kemudian. Dia juga membantah tuduhan melarikan diri dengan sejumlah besar uang tunai. Menurut dia, tudingan tersebut adalah upaya "pembunuhan karakter". “Anda dapat memverifikasi itu dengan Bea Cukai UEA. Saya tidak punya waktu untuk mengganti sepatu saya. Keamanan saya meminta saya pergi karena ada ancaman yang akan segera terjadi kepada saya sebagai kepala negara,” kata Ghani. Dalam pernyataannya, Ghani memberikan dukungan untuk pembicaraan yang sedang berlangsung oleh mantan presiden Hamid Karzai dan perunding perdamaian terkemuka Abdullah Abdullah, dengan Taliban. Dia juga menyampaikan rasa bangganya kepada pasukan keamanan Afghanistan, yang disebutnya "belum dikalahkan" tetapi kalah secara politik. "Itu adalah kegagalan kepemimpinan pemerintah, kepemimpinan Taliban, dan masyarakat internasional. Itu adalah kegagalan proses perdamaian," kata Ghani. (MD).
Kudeta Militer Myanmar Sebabkan 1.000 Orang Lebih Tewas
Yangon, FNN - Korban tewas akibat kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021 menembus angka 1.000 orang lebih. "Menurut catatan AAPP, 1.001 orang tidak bersalah tewas," kata Sekretaris AAPP Tate Naing kepada Reuters, Rabu, 18 Agustus 2021. "Jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak," katanya. AAPP adalah kelompok aktivis Aosiasi Pendamping Narapidana Politik. Juru bicara junta yang berkuasa tidak menanggapi panggilan telepon untuk dimintai komentar. Otoritas militer sebelumnya mengatakan, data AAPP, yang banyak dikutip oleh organisasi internasional, dibesar-besarkan. Dikutip dari Antara, militer juga menyebutkan, sejumlah anggota pasukan keamanan tewas dan pihak AAPP tidak menyertakan mereka dalam hitungannya. Negara di Asia Tenggara itu terjerumus dalam kekacauan sejak kudeta. Sejak kudeta 1 Februari 2021, aksi protes berlangsung setiap hari, pemberontakan marak di kawasan perbatasan. Selain itu, aksi mogok meluas sehingga menyebabkan ekonomi Myanmar rusak parah. Militer melengserkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Militer menuding adanya kecurangan dalam pemilu November 2020 yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang dipimpinnya. Komisi pemilu pada saat itu dan pengawas internasional menyebutkan bahwa tudingan militer tidak benar. Otoritas militer mengklaim, perebutan kekuasaan mereka tidak bisa disebut sebagai kudeta karena hal itu sejalan dengan Undang-Undang. (MD).
POPULER
