pertanian
Menteri Pertanian Lepas Gerak Jalan Santai BSIP di Ancol
Jakarta, FNN – Sehari setelah diresmikan menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, pegawai di badan tersebut menggelar gerak jalan santai, di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu, 17 Desember 2022. Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo melepas kegiatan tersebut. Jalan santai dengan jarak tempuh tiga kilometer tersebut dimulai dan diakhiri di Pantai Festival Ancol. Setelah melepas, Syahrul pun bergabung mengikuti peserta gerak jalan santai. Seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai sekitar pukul 7.25 dan berakhir sekitar pukul 10.00. Para peserta terdiri dari para pegawai BSIP Pusat dan daerah. BSIP merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan). Peresmian perubahan tersebut dilakukan Jum\'at, 16 Desember 2022, di Hotel The Sultan, Jakarta Pusat. Acara gerak jalan santai tersebut merupakan rangkaian peresmian dan rapat kerja BSIP. Di tengah teriknya matahari, peserta dihibur oleh Enzy Band. Kepala Balitbangtan Fadjry Djufry mengatakan, BSIP berkomitmen penuh dan siap mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern melalui program agrostandar. “Kami telah mencanangkan berbagai langkah dalam program Agrostandar, mulai dari penguatan lembaga, penguatan kolaborasi dengan mitra, hingga pengelolaan produksi benih atau bibit terstandar,” jelas Fadjry dalam launching dan Rapat Kerja Konsultasi BSIP di Hotel The Sultan, Jakarta, Jum\'at. Adapun lima langkah strategis program agrostandar. Yakni transformasi dan reorientasi manajemen baik kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), budaya kerja, dan digital, penguatan kolaborasi multimitra baik internal (kementerian pertanian) maupun eksternal (perguruan tinggi, pemerintah daerah, UMKM, pelaku usaha, petani, swasta, dan mitra internasional). Kemudian, kata.Fadjry, model kawasan pertanian terstandar di seluruh Indonesia untuk komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan untuk dimasifkan Direktorat Jenderal Teknis Kementan menjadi kawasan pertanian terstandar. Kemudian, Unit Produksi Benih/Bibit Terstandar (UPBS) untuk mendukung perbenihan; dan terbentuknya Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro). Guna mendukung tata kelola perbenihan, kata Fadjry, BSIP sedang mengembangkan Sistem Mutu Benih Padi Nusantara (SIMBARA). SIMBARA merupakan platform pencarian benih yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan diharapkan menjadi instrumen terintegrasi bagi seluruh pelaku dan pengelola perbenihan di Indonesia. (Anw)
Peternak UMKM Mandiri Minta Perlindungan kepada Kemenko Bidang Perekonomian, KPPU, dan Ombudsman
Jakarta, FNN – Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Alvino Antonio mengatakan, naiknya harga ayam karkas mencapai Rp 40.000 per kg di pasar tidak diiringi dengan kenaikan harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak UMKM mandiri yang masih rendah. Hampir 5 bulan ini peternak masih menderita kerugian, yang ditandai dengan bertahannya harga ayam hidup masih di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) Yakni Rp 19.500 – 20.000 per kg. “Posisi harga ayam hidup di kandang saat ini mencapai Rp 18.500 – 19.000 per kg. Padahal Harga Acuan Pemerintah (HAP) Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan No. 5 Th. 2022) Rp 21.000 – 23.000 per kg. Jadi harga ayam hidup keluar jalur HAP. Hingga sampai saat ini tidak ada perlindungan dari pemerintah secara regulasi,” kata Alvino di Jakarta, Selasa (13/12/2022). Alvino menjelaskan, peternak rakyat sudah 12 tahun ini berdarah-darah mengalami kerugian, tetapi tidak ada perlindungan pasti dari pemerintah. Meskipun peraturan tingkat Menteri sudah ada, tetapi pelaksanaan dan pengawasannya masih tidak berjalan efektif. Misalnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/2017 tentang Penyediaan, Peredaran dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi. Pasal 16 menegaskan, pembagian porsi DOC FS paling rendah 50 persen dikuasai oleh pelaku usaha peternak mandiri, koperasi dan peternak. Sedangkan 50 persen lainnya dikuasai oleh industri. Faktanya peternak rakyat, mandiri/koperasi memegang peranan 20 % dari total yang dijanjikan oleh pemerintah sebesar 50 %. “Karena itu, kami menuntut kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengevaluasi aturan yang dibuat oleh Dirjen PKH Kementan. Juga meminta kepada KPPU untuk melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli di bidang perunggasan. Kalau memang tidak ada kartelisasi/monopoli kenapa industri semakin menguntungkan, sedangkan peternak rakyat semakin buntung,” ujar Alvino yang juga seorang peternak Asal Bogor ini. Meskipun Permentan sudah ada, tapi faktanya harga ayam hidup di level peternak masih terombang-ambing sedangkan di level industri masih tenang dan sangat menguntungkan. Artinya ada potensi permainan monopoli bisnis yang sangat kuat oleh industri. “Padahal kami sama-sama melakukan bisnis yang sama yakni sama-sama ayam ras. Tetapi kenapa kami masih mengalami kerugian yang cukup panjang. Sehingga kami mendesak kepada KPPU dan Ombudsman untuk bersama-sama melakukan investigasi atas kekacuan bisnis yang ada di Industri Perunggasan,” tegasnya. Kepada Ombudsman RI, untuk segera melakukan investigasi potensi adanya pelanggaran maladministrasi carut marut bisnis perunggasan. Terutama membuka atau transparansi data penguasaan bisnis GPS, PS, dan FS. Karena pemerintah masih memberikan komando afkir dini bersama-sama dengan industri melalui aturan yang dibuat yakni Surat Edaran (SE) Dirjen yang berjilid-jilid. “Karena Afkir dini menurut kami cenderung mengelabui peternak. Faktanya harga DOC bukan semakin murah, tetapi semakin mahal. Pun dengan harga pakan cenderung meningkat. Jadi ini ada anomali di bisnis perunggasan,” lanjut Alvino. Tuntutan peternak: 1. Mendesak Kemenko Bidang Perekonomian Untuk segera membuat draft Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Peternak Rakyat Ayam Ras. Sebagaimana diamanatkan UU No. 18/2009 Jo; UU 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal 33 ketentuan lebih lanjut mengenai Budidaya sebagaimana dimaksud Pasal 27 sampai Pasal 32 diatur dengan Peraturan Presiden. 2. Mendesak KPPU untuk segera melakukan investigasi adanya potensi kartelisasi dan monopoli bisnis dibidang perunggasan. Terutama menegakkan aturan Permentan 32/2017. Terutama evaluasi kebijakan afkir dini yang cenderung berpotensi melanggar aturan Pemerintah No.44/2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. 3. Mendesak Ombudsman RI untuk melakukan investigasi prakarsa sendiri. Terutama potensi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian atas peraturan yang dibuat yakni Permentan 32/2017. Kemudian aturan turunan mengenai kebijakan Cutting yang berjilid-jilid. Juga mengevaluasi jajaran/apatur pemerintahan bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tidak memiliki kompetensi yang memadai. 4. Dengan kerugian yang bertahun-tahun peternak masih rugi dan bertahan untuk tetap menjalankan usahanya. Maka kami meminta kepada Kemenko, KPPU dan Ombudsman untuk melindungi peternak rakyat atas ancaman dan memperkarakan seluruh peternak mandiri yang masih terlilit hutang oleh sejumlah pabrik pakan ternak di pengadilan. (mth/sws)
LaNyalla Minta Peternak Kecil dan Mandiri Dapat Akses Subsidi Pakan Ternak
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyambut baik rencana pemerintah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Hanya saja, LaNyalla mengingatkan pemerintah untuk menjamin akses bagi peternak kecil dan mandiri. \"Rencana pemerintah memberikan subsidi pakan ternak cukup positif. Apalagi tujuannya untuk melakukan stabilisasi harga daging dan telur. Tapi, subsidi itu harus benar-benar tepat sasaran,\" kata LaNyalla, Kamis (3/11/2022). Menurutnya, peternak skala kecil dan mandiri harus mendapatkan manfaat dari program ini. \"Karena merekalah sebenarnya objek dari subsidi. Oleh sebab itu, kebijakan subsidi pakan ternak harus dipastikan tidak meleset dan sampai ke mereka yang membutuhkan,\" katanya. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, selama ini yang diuntungkan pasar adalah peternak korporasi. \"Dengan modal yang besar serta akses pasar yang kuat, peternak korporasi jelas lebih diuntungkan dalam kondisi harga yang tidak stabil. Di sisi lain, peternak skala kecil dan mandiri terancam gulung tikar alias bangkrut,\" ujarnya. LaNyalla juga berharap subsidi dapat berkontribusi maksimal terhadap stabilitas harga produksi. \"Jangan sampai subsidi hanya dapat dinikmati oleh pemodal besar sedangkan peternak kecil hanya menonton dan dapat angin surga semata. Kan kasian,\" ujarnya. (mth/*)
Sri Mulyani: El Nino Picu Turunnya Target Pertumbuhan Pertanian 2023
Jakarta, FNN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan ketidakpastian musim seperti terjadinya El Nino mendorong target pertumbuhan sektor pertanian tahun depan turun ke level 3,7 persen.Pertumbuhan sektor pertanian tahun depan sendiri sebelumnya telah ditargetkan sebesar 4 - 4,2 persen dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.“Kalau pertanian ini karena dua tahun ini sangat exceptional dari sisi musim,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu.Sri Mulyani menjelaskan musim sangat sering mengalami perubahan secara tiba-tiba sepanjang dua tahun terakhir, bahkan selama pandemi COVID-19 sehingga memberi pengaruh terhadap sektor pertanian, termasuk tanaman pangan yaitu beras.Sementara untuk tahun depan ia menuturkan sudah mulai muncul perkiraan musimnya yakni adanya El Nino sehingga menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk waspada. Berdasarkan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah.“El Nino menjadi salah satu faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kita juga perlu melihat dari sisi siklus kenaikan produktivitas dari pertanian,” ujar Sri Mulyani.Menurutnya, pemerintah harus waspada terhadap faktor musim mengingat Brasil dan Kanada telah mengalami kekeringan dan gagal panen pada tahun ini akibat hal tersebut.“Ini mereka sudah mulai terkena siklus seperti itu pada akhir 2021 dan pertengahan 2022. Pertanyaannya apakah Indonesia akan terkena pada 2023?” kata Sri Mulyani.Meski demikian ia memastikan saat ini pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk menopang ketersediaan pangan termasuk melalui program ketahanan pangan.“Tentu harusnya semoga bisa betul-betul dapat menghindarkan risiko dari uncontrollable seperti weather (cuaca),” kata Sri Mulyani. (mth/Antara)
Pameran Flona 2022, Susi Marsitawati: Diharapkan Menjadi Stimulan Ekonomi
Jakarta, FNN – Pembukaan Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2022 digelar secara meriah oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan pada Jumat (26/08/22) di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Acara yang dibuka sekitar pukul 15.25 WIB oleh dua orang MC, Dedi dan Bunga, dengan sambutan kepada Gubernur DKI Jakarta beserta jajarannya. Pameran dimeriahkan dengan tarian kolosal berjumlah 170 penari dari Sanggar Puspita Kemilau Jakarta. Kepala Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota Jakarta, Susi Marsitawati turut memeriahkan dengan menjadi salah seorang yang mengejutkan seluruh pengunjung. Acara dilanjutkan dengan sambutan dari Susi. Dalam sambutannya, dia mengatakan pameran ini menjadi ajang untuk membentuk hobi atau menyalurkan hobi terhadap tanaman. Selain itu, Susi juga berharap Pameran Flona dapat menjadi stimulan ekonomi dengan tanaman, hewan, dan makanan serta minuman. \"Diikuti oleh 120 stan bursa tanaman hias, tanaman buah, dan satwa peliharaan, termasuk stan makanan dan minuman,\" jelas Susi. Dalam sambutannya, Anies mengaminkan perkataan Susi tersebut. Anies juga menyoroti ruang yang terbatas di Jakarta dan menjadikan Pameran Flona sebagai ajang untuk lebih mengenal flora dan fauna. \"Kita tahu ruang di Jakarta terbatas. Banyak di antara kita tinggal di tempat-tempat yang secara tata ruang malah padat. Sehingga ruang untuk bertanam, kegiatan untuk menumbuhkan, merawat, hobi di bidang ini memerlukan teknik, memerlukan ilmu yang berbeda,\" ujar Anies. Dalam pidatonya, Anies juga berharap Pameran Flona 2022 yang bersamaan dengan pertemuan G20 yang akan dilaksanakan di Jakarta akan menjadi kesempatan untuk mengenalkan kekayaan hayati Indonesia pada seluruh anggota G20 di satu tempat tanpa perlu berkeliling Nusantara. Di akhir pidatonya, Anies meresmikan pembukaan Pameran Flona 2022. Pameran ini akan berlangsung selama satu bulan dari 26 Agustus 2022 sampai 26 September 2022 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pameran ini dibuka dari pukul 09.00 - 21.00 WIB. (oct)
Digelarnya Kembali Pameran Flona 2022 Setelah Pandemi Dua Tahun
Jakarta, FNN – Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Pertamanan dan Hutan (Distamhut) DKI Jakarta kembali menggelar acara tahunan Pameran Flora dan Fauna (Flona) 2022 pergelaran ke-35 di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada Jumat (26/08/22). Hari ini diselenggarakan pembukaan resmi oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan dimeriahkan dengan tarian kolosal dengan 170 penari, serta disediakan sejumlah 120 stan yang menjajakan berbagai macam tumbuhan, satwa peliharaan, hingga makanan dan minuman. Pameran Flona 2022 ini dimaksudkan untuk mengenalkan flora dan fauna kepada masyarakat, seperti salah satunya Dinas Pertamanan dan Kehutanan yang menyediakan banyak stan untuk mengenalkan berbagai ekosistem mulai dari tanaman air, tanaman darat, serta memamerkan barang olahan kayu bekas yang bernilai ekonomis. Dalam pameran ini, pengunjung dapat mengikuti pelatihan untuk belajar mengolah kayu hingga menjadi furnitur yang berdaya guna serta dapat menjadi sumber penghasilan bagi yang ingin menekuninya. Selain itu, pameran ini juga membuka kesempatan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk dapat memamerkan dan menjual berbagai jenis flora, fauna, serta kuliner. Dari acara ini diharapkan masyarakat dapat mengenal dan mengetahui bagaimana olahan limbah kayu dapat didayagunakan dengan kreativitas sehingga menghasilkan produk yang dapat dinikmati keindahan serta manfaatnya. \"Dan harapannya masyarakat mengenal luas pola kerja kita, bagaimana limbah dimanfaatkan untuk menjadi barang yang berguna bahkan juga kreativitas masyarakat terbangun. Di samping itu juga kita mengenalkan flora yang bermanfaat untuk masyarakat, khususnya di pesisir pantai seperti Mangrove dan juga beberapa pohon penyejuk,\" ucap Adit, seorang petugas di Pameran Flona 2022. \"Kemudian harapan lainnya adalah kita berkembang, masyarakat lebih jauh lagi bagaimana kita bekerja, bagaimana kita memanfaatkan limbah yang ada sehingga limbah tidak terbuang sia-sia,\" tambah Adit yang juga merupakan mantan penerima pengunjung di Taman Wisata Alam Mangrove, Jakarta Utara. Setelah dua tahun tidak dilaksanakan karena pandemi Covid-19, pameran ini akhirnya dapat digelar kembali tahun ini. Acara berlangsung selama sebulan dari tanggal 26 Agustus 2022 sampai 26 September 2022 yang dapat dikunjungi dari pukul 09.00 - 21.00 WIB di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. (rac)
Pemerintah Pertimbangkan Industri Pakan Ternak Jadi "Offtaker" Sorgum
Jakarta, FNN – Pemerintah mempertimbangkan industri atau perusahaan produsen pakan ternak dapat menjadi integrator (offtaker) yang siap menampung hasil panen pengembangan sorgum di Kecamatan Kota Waingapu, Nusa Tenggara Timur.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan Presiden Joko Widodo memerintahkan pengembangan lahan sorgum secara bertahap hingga 154 ribu hektare di Waingapu, NTT sebagai komoditas pangan alternatif gandum.\"Salah satu \'offtaker\' yang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah industri pakan ternak, di mana industri pakan ternak adalah bahan bakunya 50 persen jagung dan 50 persen protein lain,\" kata Airlangga dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.Airlangga mengatakan bahwa industri pakan ternak membutuhkan bahan baku campuran dari jagung dan protein lain yang salah satunya bisa didapatkan dari sorgum.Saat ini, luas tanam sorgum hingga Juni 2022 mencapai 4.355 hektare yang tersebar di 6 provinsi dengan produktivitas 3,63 ton per hektare. Hasil panen sorgum tersebut saat ini diserap oleh delapan industri kecil dan menengah sebagai bahan pangan kue dan makanan lainnya.Dengan pengembangan kapasitas lahan hingga 154 ribu hektare, Pemerintah menilai industri pakan ternak dapat menjadi integrator agar terjadi kontinuitas dari hilirisasi sorgum.Senada dengan itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mempertimbangkan adanya kebijakan yang mengharuskan para perusahaan besar pakan ternak tersebut memakai sorgum sebagai pencampur ketika importasi gandum.\"Mungkin saja ada regulasi atau kebijakan-kebijakan importasi apa pun harus pakai pencampur (sorgum) agar rakyat kita mendapat pekerjaan selain padi, jagung, kedelai yang selama ini kita dorong,\" kata Syahrul.Menurut Syahrul, selain bijinya yang dapat dijadikan tepung pengganti gandum, batang sorgum juga bisa menjadi pakan ternak yang dicampur dengan gandum atau jagung.Oleh karena itu, Presiden meminta Kementerian Pertanian menyiapkan alsintan serta kawasan peternakan agar ekosistem sorgum dapat terbentuk. (mth/Antara)
Antisipasi Krisis Pangan Global, Ketua DPD RI Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan di Desa
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendorong seluruh desa di tanah air untuk meningkatkan produktivitas pangan. Menurutnya, hal itu adalah langkah mengantisipasi dampak krisis pangan global imbas dari pandemi Covid-19 yang belum usai, ditambah perang Rusia-Ukraina. \"Berkurangnya sejumlah pasokan kebutuhan masyarakat sebenarnya mampu kita tangani, dan tidak perlu terus bergantung dari impor. Bahkan, ini menjadi peluang yang sangat baik bagi kita dalam memacu produksi dalam negeri,\" ujar LaNyalla, saat reses di Jawa Timur, Selasa (2/8/2022). Dikatakannya, krisis ekonomi berdampak pada lonjakan harga dan berkurangnya jumlah pasokan. Hal itu bisa diantisipasi dengan memanfaatkan potensi desa yang sesungguhnya memang begitu besar jika mau dimaksimalkan. Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, setiap desa memiliki BUMDes dan lahan yang cukup untuk menghasilkan produksi pangan dan mencukupi pasokan nasional. \"Tidak sulit jika setiap desa menggerakkan dan mengoptimalkan BUMDes untuk memberikan pembiayaan produksi pangan dan juga sektor-sektor lainnya yang diperlukan untuk mencukupi berbagai pasokan,\" kata LaNyalla. Menurutnya, hal ini merupakan pekerjaan rumah para pemegang kebijakan dan eksekutif. Agar kondisi keterbatasan ketersediaan pangan dapat dijangkau semua lapisan masyarakat dan menekan angka kemiskinan. \"Dengan mengoptimalkan potensi desa, maka tentu hal itu akan menggerakkan perekonomian dasar masyarakat di desa-desa, yang pada akhirnya menggerakkan kembali perekonomian darah dan nasional,” ujar LaNyalla.(mth/*)
Pupuk Subsidi Hanya untuk 9 Komoditas Utama, LaNyalla Minta Tak Ada Lagi Penyelewengan
Jakarta, FNN – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengajak masyarakat turut mengawasi penyaluran pupuk subsidi yang difokuskan untuk 9 komoditas prioritas. Menurut LaNyalla, pengawasan ketat perlu dilakukan agar tidak tidak terjadi lagi penyelewengan maupun penggelapan pupuk bersubsidi yang dilakukan para mafia pupuk. Sebab hal itu merugikan banyak pihak. “Pemerintah harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Banyak celah yang akhirnya dimanfaatkan oleh mafia berkaitan distribusi pupuk bersubsidi. Makanya saya meminta monitoring yang (lebih) ketat guna meminimalisir penyalahgunaan,” ujar LaNyalla, Selasa (19/7/2022). LaNyalla menyarankan pemerintah tegas dalam menyalurkan pupuk subsidi. Sehingga memberi kepastian bahwa penerima manfaat adalah yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi. Tak kalah penting lagi, pemerintah harus aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan sehingga para petani tidak kebingungan. “Sosialisasi dan pendampingan sampai di tingkat petani sangat berguna untuk memastikan jaminan pasokan pupuk bersubsidi. Selain itu agar distribusinya lancar tanpa kendala termasuk dari sisi distribusi digital,” papar Senator asal Jatim itu. Menurut LaNyalla, pemerintah harus membantu petani lewat kebijakan subsidi pupuk. Karena pupuk merupakan salah satu komponen biaya dalam usaha tani. “Makanya diperlukan optimalisasi penyaluran pupuk bersubsidi untuk membantu petani agar tetap mampu memiliki akses terhadap pupuk yang terjangkau,” imbuh dia. Ditegaskannya lagi, kebijakan pupuk subsidi untuk 9 komoditas prioritas adalah langkah tepat dalam mengatasi ancaman krisis pangan. Sebab, ancaman krisis pangan perlu segera diantisipasi melalui kebijakan yang efektif, dengan menyiapkan langkah kongkrit untuk menjamin produksi pangan nasional. “Dalam hal ini faktor-faktor yang diperlukan untuk peningkatan produksi pangan harus terpenuhi, salah satunya ketersediaan pupuk,” tukasnya. Saat ini, Kementerian Pertanian hanya menyalurkan dua jenis pupuk bersubsidi yakni Urea dan NPK yang difokuskan pada 9 komoditas pangan utama yang strategis dan berdampak terhadap inflasi. Untuk tanaman pangan ada padi, jagung dan kedelai. Sedangkan hortikultura ada cabai, bawang merah, bawang putih, perkebunan adalah tebu, kakao dan kopi rakyat. (mth)
Petani Buncis Bandung Tembus Pasar Internasional, Ketua DPD RI Beri Apresiasi
Mekkah, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengapresiasi keberhasilan Gugun Gunawan, petani buncis di Desa Panjalu, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang berhasil menembus pasar internasional tanpa bantuan akses dari pemerintah. “Tentu saya mengapresiasi langkah yang diambil Kang Gugun dan saya berharap hal ini dapat memacu petani lainnya untuk dapat menembus pasar internasional,” harap LaNyalla yang tengah berada di Makkah, Selasa (6/7/2022). Menurut LaNyalla, keberhasilan Kang Gugun menembus pasar di Singapura patut ditiru oleh petani lain. “Pasar internasional itu begitu luas. Produk pertanian kita itu banyak dan dapat bersaing dengan baik dengan produk pertanian dari negara lain,” imbuhnya. Senator asal Jawa Timur itu juga meminta pemerintah lebih serius mendorong petani-petani lain agar bisa seperti Kang Gugun. Menurutnya, pernyataan Kang Gugun yang menganggap bahwa program pemerintah hanya seremonial belaka tanpa target dan sasaran yang jelas juga harus disikapi. “Pandangan yang disampaikan Kang Gugun merupakan fakta lapangan dan sudah membuat jenuh petani. Tentu ini menjadi pelecut bagi pemerintah karena seakan pemerintah tak sungguh-sungguh dalam membangun industri pertanian nasional,” tutur LaNyalla. Oleh karenanya, LaNyalla berharap pemerintah, dalam hal ini stakeholder terkait seperti Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi agar program yang mereka gulirkan sejalan dan memenuhi kebutuhan petani. “Saya berharap Kementerian Pertanian harus berbasis pada kebutuhan petani. Programnya harus bottom up, bukan top down, sehingga program yang digulirkan sesuai dengan kebutuhan petani,\" tutur LaNyalla.(mth/*)
POPULER
