pertanian
INFID Minta Transparansi Dugaan Kriminalisasi Petani Kampar
Jakarta, FNN - International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) meminta transparansi pengusutan dugaan kriminalisasi petani anggota Koperasi Petani Sawit Makmur (KOPSA-M) di Kampar, Riau, yang dijadikan tersangka akibat menjual hasil kebunnya sendiri. "Terdengar janggal? Sedih, namun begitu faktanya. Kita tidak boleh menutup mata atas sejumlah konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan perkebunan yang beberapa di antaranya dikelola BUMN, seperti PTPN dan Perhutani," kata Intan Bedisa dari INFID dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Intan mengatakan kedua petani anggota KOPSA-M di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, dalam upaya mencari peradilan telah membuat Surat Terbuka untuk Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, dan Jaksa Agung St Burhanuddin. Kedua petani dilaporkan oleh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, tempat mereka sehari-hari bekerja. Dalam surat terbuka yang diterima INFID pada 7 Oktober 2021, kata Intan, KOPSA M menceritakan perjuangannya saat ini untuk pengembalian lahan kebun yang telah beralih kepemilikan kepada perusahaan-perusahaan swasta melalui proses yang diduga melawan hukum. Surat tersebut, lanjut Intan, mengungkapkan bahwa terdapat lebih dari 750 hektare kebun KOPSA M yang telah beralih kepemilikan. Selain itu, KOPSA M juga menanggung beban utang sebanyak lebih kurang Rp150 miliar akibat pembangunan kebun gagal yang dilakukan oleh oknum-oknum PTPN V di masa lalu, tepatnya pada 2003-2006. "Tidak jarang konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan terjadi karena ketidakjelasan batas dan hak kepemilikan lahan. Konflik lahan ini memicu permasalahan lainnya, yaitu ketimpangan kesejahteraan," ungkapnya. INFID menyerukan dan mendesak Pemerintah Pusat untuk memberi perhatian dan melakukan investigasi mendalam kepada proses hukum yang tengah bergulir terhadap dua orang petani sawit di Kampar, Riau, yang dijadikan tersangka akibat menjual hasil kebunnya sendiri. Menurut dia, masyarakat sekitar mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari di lokasi usaha perusahaan. Kegiatan ini justru disikapi oleh perusahaan sebagai perbuatan melanggar hukum dan diproses melalui mekanisme pidana. "Kegiatan usaha PTPN dan Perhutani juga sangat mungkin berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar," tutur Intan. Ia mencontohkan kasus tanah longsor di Mandalawangi, Garut, Jawa Barat, yang menelan 21 korban jiwa pada 28 Januari 2003. Kasus ini harus dan perlu diproses berkeadilan sejalan dengan kebijakan HAM Indonesia. Hal ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Pada RANHAM generasi V ini, pemerintah fokus pada perlindungan dan penghormatan HAM terhadap kelompok rentan yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat. Bahkan, kata Intan, pemerintah sudah membentuk Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah yang tugasnya meliputi pengawasan penegakan HAM hingga level daerah. "Artinya, kasus dugaan kriminalisasi para petani dan konflik lahan di Kampar, Riau, ini wajib dikawal ketat untuk menunjukkan bahwa RANHAM bukan jargon politik semata,” ucap dia menegaskan. Sebagai negara yang turut menyetujui implementasi The United Nations Guiding Principles (UNGPs) mengenai HAM dan Bisnis tahun 2011, lanjut Intan, Indonesia harus merujuk tiga pilar dalam UNGPs untuk menegakan HAM dalam bisnis. Pilar pertama adalah kewajiban negara untuk melindungi. Kedua, pilar tanggung jawab korporasi menghormati HAM. "Dalam aspek ini, upaya untuk membangun komitmen dan tanggung jawab korporasi sudah mulai dibangun. Terakhir, pilar pemulihan yang efektif bagi kelompok yang terkena dampak negatif dari kegiatan usaha,” paparnya. Perlu diingat, lanjut Intan, lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengusutan dugaan kasus kriminalisasi petani oleh korporasi ini akan mencerminkan efektifitas penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. "Jika kasus pelanggaran HAM masa lalu belum bisa terpecahkan, setidaknya negara jangan menambah dosa pelanggaran HAM dengan mengabaikan akuntabilitas penegakan HAM dalam bisnis sesuai dengan kaidah-kaidah UNGPs dan RANHAM," tukas Intan. (sws, ant)
KKP Ajak Generasi Muda Papua Kembangkan UMKM Budidaya Perikanan
Jakarta, FNN - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak generasi muda di Papua untuk menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan termasuk dalam mengembangkan UMKM di bidang perikanan budidaya. Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu, yang akrab disapa Tebe, dalam siaran pers di Jakarta, Senin, mengajak generasi muda atau generasi milenial khususnya para pemuda pemudi di Papua untuk mengembangkan potensi yang dimiliki Papua, mengingat Papua memiliki kekayaan laut dan budidaya ikan yang sangat luar biasa. "KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) mendukung penuh pelaksanaan ground breaking Gedung Papua Youth Creative Hub. Di mana nantinya gedung ini akan menjadi motor atau pusat penggerak untuk para generasi muda mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya, khususnya di subsektor perikanan budidaya," papar Tebe. Menurut dia, melalui budidaya ikan berbasis ekologi dan berkelanjutan bisa mengembangkan potensi budidaya ikan Papua yang nantinya bisa berkontribusi untuk peningkatan ekonomi setempat. Hal itu, ujar Tebe, dinilai sejalan dengan program terobosan KKP saat ini khususnya di subsektor perikanan budidaya di antaranya pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor dan pembangunan kampung budidaya tawar, payau dan laut berbasis kearifan lokal. Tebe menambahkan, salah satunya adalah budidaya Cherax albertisii atau yang populer di Papua disebutnya udang selingkuh, yaitu lobster air tawar yang merupakan spesies asli dari Papua. Pada awalnya, udang selingkuh ini dibudidayakan sebagai ikan hias karena bentuknya yang unik dengan warna yang menarik, tetapi seiring waktu banyak permintaan di masyarakat akan komoditas ini, sehingga menjadi potensi besar untuk usaha budidaya. "Hal yang terpenting, sumber daya udang selingkuh ini di alam semakin berkurang, sehingga kegiatan budidaya merupakan solusinya," ungkapnya. Saat ini, teknologi budidaya udang selingkuh sedang dikembangkan di UPT DJPB yakni di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu. Dengan adanya transfer teknologi ke masyarakat, diharapkan udang selingkuh ini ke depan dapat menjadi komoditas yang bernilai ekonomis tinggi, menjadi salah satu andalan perikanan budidaya di Papua. Selain udang selingkuh, BPBAT Tatelu juga telah lama mengembangkan lobster air tawar lainnya, yaitu jenis red claw, dan telah berkembang di masyarakat, serta telah banyak pembudidaya yang berhasil mengembangkannya. KKP telah mengembangkan budidaya ikan sistem bioflok di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat melalui program bantuan sarana dan prasarana serta pendampingan transfer teknologi sejak tahun 2017. Hingga saat ini untuk Papua sudah tersebar sebanyak 39 paket yaitu di Kota Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Keerom. Sementara untuk Papua Barat sudah tersebar sebanyak 33 paket di antaranya di Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Teluk Bintuni. Bantuan bioflok tersebut ada di bawah pendampingan Unit Pelaksana Teknis (UPT) DJPB seperti BBPBAT Sukabumi, BPBAT Tatelu dan BPBL Ambon," papar Tebe. (mth)
PLN NTT Gelar Ekspredisi Mutiara Hijau Dukung Pengembangan Kelor
Kupang, FNN - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan Ekspedisi Mutiara Hijau di Pulau Timor untuk melatih dan mendampingi kelompok tani dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan tanaman kelor. "Dalam kegiatan Ekspedisi Mutiara Hijau kami menyasar kelompok tani dan UMKM pada 12 desa yang tersebar di lima kabupaten se-daratan Pulau Timor untuk dilatih dan didampingi mengembangkan kelor," kata General Manager PT PLN (Persero) UIW NTT Agustinus Jatmiko di Kupang, Jumat. Ia mengatakan dalam kegiatan yang berlangsung selama 27 September-4 Oktober 2021 itu, pihkanya melibatkan perusahaan Dapur Kelor dan pelaku usaha kelor NTT yang memberikan pelatihan dan pendampingan. Agustinus menjelaskan, kegiatan perjalanan di lapangan ini dilakukan untuk mengetahui potensi kelor yang ada di Pulau Timor sekaligus sosialisasi serta pendampingan terkait pengembangan tanaman kelor yang baik dan benar agar kandungan nutrisi tetap terjaga untuk mendukung kebutuhan gizi bagi masyarakat. Kegiatan yang diinisiasi PLN melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) ini, kata dia sebagai wujud kepedulian PLN terhadap pengembangan kelor sebagai tanaman khas NTT yang juga menjadi program prioritas pemerintah provinsi setempat. "Kami harapkan dengan adanya kegiatan ekspedisi ini dapat meningkatkan kompetensi petani kelor dan pelaku UMKM yang ada di Pulau Timor," katanya. Sementara itu Pendiri Dapur Kelor Kiki Krisnadi menyebutkan sejumlah program utama yang diusung dalam Ekspedisi Mutiara Hijau itu yakni kelor sebagai makanan, kelor sebagai pupuk organik. Selain itu, sosialisasi pencegahan kekerdilan (stunting) dan gizi buruk di desa, yang semuanya dijalankan untuk mendukung penuh NTT sebagai provinsi penghasil kelor, katanya. Kiki menambahkan ekspedisi ini diharapkan dapat menyajikan data potensi kelor di Pulau Timor berdasarkan nama dan alamat (by name by address) serta kapasitas secara benar dan faktual. "Jadi bukan data formalitas saja. Kami juga melibatkan para pelaku usaha kelor senior yang melakukan pendampingan untuk bersama-sama membantu percepatan program unggulan pemerintah provinsi ini dapat segera terwujud," katanya. (mth)
PLN: 124 Ribu Petani Bergabung dalam Program Electrifying Agriculture
Jakarta, FNN - PT PLN (Persero) mencatat sebanyak 124 ribu petani telah bergabung dalam program electrifying agriculture yang mampu meningkatkan produktivitas hingga 300 persen dan memangkas biaya operasional sebesar 60 persen. "Kami berpartisipasi aktif dalam program ini untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas petani. Kedua hal ini akan memudahkan petani go digital untuk menjual produknya di marketplace,” kata Direktur Niaga dan Manajemen PLN Bob Saril dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Jumat. Konsep electrifying agriculture atau elektrifikasi pertanian adalah perubahan gaya hidup para petani untuk berorientasi ke depan, sehingga sektor pertanian akan lebih maju, ekonomis, dan ramah lingkungan. Mayoritas petani telah beralih menggunakan pompa dan mesin penggilingan padi listrik, petani bawang merah mengadopsi teknologi perangkap hama berbasis lampu, petani kebun buah naga menggunakan rekayasa teknologi lampu hingga peternak ayam yang menggunakan sistem kandang tertutup. Selain itu, para petani juga beralih ke alat-alat dan mesin pertanian berbasis listrik dari sebelumnya memakai peralatan berbahan bakar fosil yang mahal dan merusak lingkungan. Didukung listrik PLN, mereka berani berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk mendongkrak produktivitas dan menekan biaya operasional sehingga kesejahteraan kian meningkat. Seluruh manfaat dari program electrifying agriculture tersebut tertuang dalam buku berjudul "Petani Cerdas 4.0: Go Modern, Go Electrifying". "Program ini dapat mendukung pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. PLN siap memasok listrik yang andal ke lumbung pangan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo," ujar Bob. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengapresiasi langkah PLN yang menggagas electrifying agriculture. Menurutnya, kolaborasi antara Kementerian Pertanian dan PLN di program ini merupakan salah satu dari lima misi Kementerian Pertanian untuk membangun pertanian modern. ”Kerja sama kami dengan PLN adalah inovasi dan hasil kolaborasi yang sudah terbukti manfaatnya, seperti light trap perangkap hama dan irigasi listrik. Ke depannya, kami berharap PLN bisa menyediakan potensi energi yang ada di sentra pertanian, seperti energi matahari, air, dan lainnya yang bisa ditransformasikan menjadi energi listrik,” ucap Kasdi. (mth)
Pupuk Indonesia Dukung Regenerasi Petani pada Hari Tani
Jakarta, FNN - Direktur Produksi Pupuk Indonesia Bob Indiarto menegaskan komitmen perseroannya untuk mendukung regenerasi petani dan mendorong produktivitas pertanian nasional pada saat Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September. “Maka dari petani milenial inilah kita berharap, karena tanah air kita luas dan subur dan perlu dikelola oleh petani-petani muda yang potensial ini,” kata Bob dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu. Dalam memperingati Hari Tani Nasional 2021, PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar live podcast bertema “Pupuk Indonesia Menyapa Petani Nusantara”. Dalam kegiatan ini, Pupuk Indonesia melakukan panen buah naga dan talkshow bersama 240 petani muda binaan dari berbagai daerah secara virtual dari Banyuwangi, Jumat (24/9). Pupuk Indonesia mendorong regenerasi petani karena data dari berbagai sumber menyebutkan rumah tangga petani jumlahnya menurun dengan mayoritas petani telah berusia lebih dari 45 tahun. Pupuk Indonesia, lanjut Bob, terus berupaya mendorong minat generasi milenial ke sektor pertanian. Di antaranya melalui program regenerasi petani yang bertujuan untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan jumlah anak muda yang terjun di bidang pertanian. Salah satunya program yang dilakukan oleh anak usaha Pupuk Indonesia, yaitu Petrokimia Gresik yang rutin menggelar Jambore Petani Muda sejak tahun 2017 dengan menghadirkan mahasiswa, pelajar, serta petani muda sukses dari berbagai daerah. "Dari kegiatan tersebut, kami memotivasi anak muda agar konsisten di bidang pertanian, mendorong inovasi pertanian karya dalam negeri, mendorong iklim usaha agribisnis untuk generasi muda, membantu meningkatkan kesejahteraan petani milenial, serta menciptakan role model petani muda," ujar Bob. Salah satu role model petani muda binaan Pupuk Indonesia adalah Edi Lusi yang merupakan mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Korea Selatan dan Taiwan kini sukses mengembangkan komoditas buah naga di Banyuwangi. Awalnya, Edi hanya menggarap lahan seluas 0,25 hektar hingga kini berhasil mengembangkannya menjadi 5 hektar. Edi juga membentuk Paguyuban Petani Buah Naga Banyuwangi (PANABA) dengan ratusan anggota yang menggarap lahan buah naga seluas 3.000 hektar lebih. Hal ini menjadikan Banyuwangi sebagai penghasil buah naga terbesar di Indonesia yang memasok ke berbagai kota hingga mancanegara. Produk olahannya pun sangat beragam, mulai dari mie, sirup, keripik, jus, dan sebagainya. "Pertanian adalah sesuatu yang menjanjikan, jangan takut jadi petani, jadilah petani yang berkreasi dan modern, dengan maksimalkan komoditas yang digeluti. Misalnya buah naga yang awalnya 0,5 kg kini dengan inovasi bisa menjadi 1 kg per buah," ujar Edi. Selain Edi, Pupuk Indonesia juga membina puluhan petani muda lainnya dari berbagai daerah. Mereka mengembangkan dan meningkatkan produktivitas dari berbagai macam komoditas pertanian dan berhasil memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyatakan bahwa pertanian merupakan sektor yang menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Banyuwangi. Jumlah petani di Banyuwangi pun masih cukup signifikan, yaitu sekitar 126 ribu orang yang tergabung dalam 1.595 kelompok tani. Kabupaten Banyuwangi menyiapkan sejumlah program unggulan untuk menarik minat generasi milenial di bidang pertanian. “Salah satu program kami adalah Jagoan Tani, di mana kami menghadirkan sektor pertanian yang lebih modern dan terdigitalisasi,” ujar Ipuk. Jagoan Tani merupakan program kompetisi generasi milenial di bidang pertanian. Dalam program ini, pemerintah daerah Banyuwangi memberikan stimulus kepada pemenang. Seperti penyediaan lahan, hadiah dalam bentuk modal usaha pertanian, hingga menyediakan mentor dari kalangan akademisi dan praktisi. "Salah satu adalah Pak Panji, Direktur Transformasi Bisnis Pupuk Indonesia, yang telah menjadi salah satu mentor dalam program Jagoan Tani," ujar Ipuk. (mth)
Kementan Berharap Holding BUMN Pangan Mudahkan Koordinasi Perencanaan
Jakarta, FNN - Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berharap rencana pembentukan Holding BUMN Pangan akan dapat memudahkan dalam koordinasi perencanaan. "Saya kira yang paling penting dan utama mudah-mudahan dengan adanya Holding BUMN Pangan akan memudahkan dalam koordinasi perencanaan. Kemudian nanti juga berimplikasi terhadap pengelolaan lebih lanjut, itu juga akan memudahkan," ujar Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Bambang Pamuji dalam diskusi INDEF di Jakarta, Senin. Bambang juga berharap dari Holding ini juga ada yang berperan mungkin menjadi bagian untuk menyediakan, memfasilitasi sarana produksi, kemudian juga ada yang akan berperan menjadi offtaker, dan sebagainya. "Harapan kami itu bisa terwujud dengan baik dan pada posisi yang menguntungkan petani," katanya. Sebelumnya PT RNI (Persero) mengungkapkan penggabungan BUMN Pangan sebagai proses menuju holding BUMN Pangan telah ditandatangani Presiden Joko Widodo melalui tiga Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia. Direktur Utama RNI (Persero) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir, penggabungan dari 6 menjadi 3 BUMN Pangan ini merupakan tahap kedua yang harus dilakukan sebagai proses persyaratan pembentukan holding BUMN Pangan. Sesuai PP Nomor 97 Tahun 2021 penggabungan PT Bhanda Ghara Reksa ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia yang bergerak di sektor perdagangan dan logistik didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta penetrasi bisnis jaringan distribusi dan perdagangan, serta mendukung ketersediaan dan keterjangkauan termasuk bahan pangan. Sedangkan pada PP Nomor 98 Tahun 2021 penggabungan PT Pertani ke dalam PT Sang Hyang Seri yang bergerak pada sektor Pertanian didasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi bisnis serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu untuk benih dan bahan pangan. Pada sektor Perikanan, PP Nomor 99 Tahun 2021 penggabungan PT Perikanan Nusantara ke dalam PT Perikanan Indonesia didasarkan juga atas pertimbangan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan penetrasi jaringan bisnis perikanan, serta mendukung ketersediaan, keterjangkauan, inklusivitas dan mutu perikanan. Arief melanjutkan PP Penggabungan BUMN Pangan ini nantinya akan dilengkapi dengan persetujuan rancangan penggabungan dan RUPS perubahan Anggaran Dasar. BUMN klaster pangan merupakan gabungan dari 9 BUMN di antaranya PT RNI (Persero) sebagai induk, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Berdikari (Persero), PT Garam (Persero). (mth)
Pengamat: Padi Hibrida Mampu Tingkatkan Produksi Padi Lampung
Bandarlampung, FNN - Pengamat pertanian dari Universitas Lampung Prof. Dr. Ir. Irwan Sukri Banua, M.Si mengatakan adanya penggunaan padi hibrida oleh petani secara luas dapat memaksimalkan peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Lampung. "Saat ini produktivitas pertanian Lampung terutama padi sawah sudah sangat baik, dimana pada tahun 2020 produksi padi Lampung sebesar 2,65 juta ton gabah kering giling," kata Irwan saat dihubungi di Bandarlampung, Selasa. Ia mengatakan produktivitas tinggi pertanian Lampung itu dapat ditingkatkan lebih maksimal, salah satunya dengan mengembangkan padi hibrida untuk digunakan oleh petani. "Produksi padi sawah kita bisa meningkat lagi kalau padi hibrida bisa digunakan secara luas, sebab padi ini memiliki sejumlah keunggulan salah satunya mampu berproduksi tinggi di tengah umur panen lebih cepat," kata dia yang juga Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Dalam uji coba di beberapa tempat dengan menggunakan padi hibrida jenis Mapan 05, potensi produksi dapat mencapai 6 hingga 7 ton per hektare. "Petani bisa pakai hibrida ini sebab potensi saat uji coba beberapa waktu lalu di atas produksi padi unggul nasional. Produksi padi hibrida bisa mencapai 6 hingga 7 ton per hektare, namun untuk mencapai hasil maksimal itu perlu juga diperhatikan kondisi lahan yang ada," ujarnya. Selain perluasan pemanfaatan padi hibrida, untuk memaksimalkan produksi padi Lampung dapat dilakukan dengan menggunakan padi varietas unggul lokal serta memperluas pemanfaatan lahan rawa. "Lahan rawa memang diharapkan jadi penyangga pangan, lalu ada padi Ampai sebagai varietas unggul lokal yang produksinya cepat, mampu beradaptasi di lahan rawa. Semua bisa dimanfaatkan agar produksi padi Lampung terus meningkat bahkan dapat surplus beberapa tahun mendatang," katanya. Bila rata-rata produksi Lampung dapat menyamai rata-rata produksi nasional melalui pengembangan padi hibrida, padi varietas unggul lokal, dan perluasan pemanfaatan lahan rawa maka kesejahteraan petani pun dapat tercapai. "Ke depan kalau ekstensifikasi dan intensifikasi bisa dioptimalkan tentu surplus produksi akan luar biasa, ketahanan pangan, kesejahteraan petani terjaga. Untuk itu penelitian pengembangan varietas unggul lokal pun akan terus dilakukan untuk menunjang terbentuknya hal itu," ujarnya. (mth)
Serangan Hama Tikus di Tapanuli Selatan Meluas
Sipirok, FNN - Serangan hama tikus di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, semakin meluas yang saat ini diperkirakan kerusakan sudah mencapai lebih dari 40 hektare lahan sawah. "Padi sawah seluas itu mulai rusak ringan hingga berat karena seangan hama tikus," kata Petugas Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)-Petugas Hama Penyakit (PHP) Kecamatan Angkola Muaratais - Batang Angkola, Ali Husni di Sipirok, Rabu. Ia merinci lahan sawah padi rusak berat dan ringan sementara di Kecamatan Angkola Muaratais lebih kurang 34,5 hektare dan di Kecamatan Batang Angkola sekitar 8,5 hektare dari sebelumnya yang hanya belasan hektare. "Upaya kita lakukan saat ini kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tikus dengan pengumpanan dan sanitasi seperti di Desa Sipangko, Angkola Muaratais," katanya. Turut terlibat dalam pengendalian OPT tikus tersebut pihak BPP Huta Holbung, POPT-PHP, PPL, KTNA dan anggota kelompok tani dan brigade Tapsel UPT BPTPH 1 medan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Medan. "Disamping itu dalam pekan ini kita juga akan melakukan kegiatan gropyokan dengan berburu hama tikus secara massal," kata Ali Husni. Aksi perburuan (geropyokan) hama tikus dilakukan setelah hasil musyawarah antara POPT-PHP, BPP Huta Holbung, PPL bersama Kelompok Tani dan akan melibatkan warga petani lokasi masing-masing. "Kegiatan geropyokan nantinya diharap dapat meminimalisir serangan hama tikus yang juga merusak mata pencarian masyarakat sebagai petani sawah," katanya. (mth)
Wamentan Dukung Sambas Jadi Lumbung Beras Kalimantan Barat
Jakarta, FNN - Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi mendukung dan siap memfasilitasi niatan Pemerintah Kabupaten Sambas yang ingin menjadikan daerah tersebut sebagai lumbung beras di Kalimantan Barat. "Presiden punya semangat Indonesia Sentris. Artinya setiap anak bangsa, di sudut negeri mana pun, harus merasakan kehadiran negara. Untuk itulah kami hadir disini", terangnya," kata Wamentan Harvick dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis. Badan Penelitian dan Teknik Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat telah menemukan varietas unggul Padi B-36 dan B-37 dari hasil penelitian yang dilakukannya. Menurut Kepala BPTP Kalbar Rustan Massinai, varietas unggul ini mampu meningkatkan hasil panen dari hanya 6 ton per hektar menjadi 8,05 ton per hektar. Menurut Rustan, dari hasil panen pertama padi varietas B-36 dan B-37 ini akan dihasilkan 40 ton gabah yang semuanya tidak akan dikonsumsi, tetapi akan langsung dijadikan bibit baru yang akan dibagikan gratis kepada petani. "Dengan 40 ton bibit gratis ini, insya Allah akan dihasilkan 100 Ton pada panen berikutnya yang siap konsumsi," tambah Rustan. Target untuk menjadikan Kabupaten Sambas sebagai Lumbung Padi Kalbar layaknya Kabupaten Kerawang di Pulau Jawa, juga akan dicapai dengan membuat panen padi tiga kali dalam setahun dengan bibit varietas Unggul B-36 dan B-37 temuan BPTP Kalbar. Dalam kunjungannya yang kedua dalam dua minggu terakhir ini, Wamentan Harvick Hasnul Qolbi juga menyempatkan untuk memberikan bibit Kelapa Dalam dan Jeruk Sambas gratis kepada petani di Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Kalbar. Harvick Hasnul Qolbi selaku Wakil Menteri Pertanian RI mengatakan senang bisa menginjakkan kaki dan meninjau tanam dan panen di Sambas. "Saya juga menyambut baik, support, atas kesungguhan pemuda tani setempat untuk mengembangkan pertanian. Sektor ini sangat potensial dan insyaallah punya masa depan yang cerah", kata Wakil Menteri Pertanian RI tersebut. (mth)
Plt Gubernur Sulsel: Komoditi Pertanian Masih Jadi Primadona
Makassar, FNN - Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, komoditi pertanian masih jadi komoditi primadona Sulawesi Selatan dengan mengandalkan kakao dan rumput laut. Hal itu dikemukakan Sudirman disela kegiatan "Merdeka Ekspor" yang digelar secara serentak dari 17 pintu pelabuhan dan digelar secara virtual, Sabtu. Pada kesempatan itu, Sudirman mengatakan komoditi pertanian Sulsel terus meningkat mengejar komoditi pertambangan. "Sebentar lagi komoditi sektor pertanian menyamai komoditi pertambangan Sulsel, karena sejumlah inovasi pertanian terus digalakkan," katanya. Khusus pengiriman komoditi ke sejumlah negara kali ini diantaranya Cina, Singapura dan beberapa negara Eropa. Pada kegiatan Ekspor Merdeka yang digelar Kementerian Pertanian dan Karantina Pertanian di 17 daerah ini disaksikan langsung Presiden Joko Widodo yang meresmikan pelepasan ekspor tersebut secara virtual dari Bogor. Sementara itu, Menteri Pertanian H Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ekspor merupakan faktor kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementan berupaya mendorong ekspor, mempercepat produk pertanian yang banyak jenisnya dan menggerakkan kabupaten/kota untuk melakukan ekspor. "Melalui Gerakan Ekspor 3x lipat ini, kami optimistis dapat membantu ekonomi nasional bangkit kembali," katanya. (mth)
POPULER
