INTERNASIONAL

Relawan MER-C Tetap di Gaza untuk Membantu Warga

Jakarta, FNN - Tiga relawan dari organisasi kemanusiaan MER-C memilih untuk tidak mengikuti evakuasi warga negara Indonesia (WNI) dari Jalur Gaza untuk bisa terus membantu masyarakat di daerah itu, terutama di Rumah Sakit (RS) Indonesia.\"Kami memang memutuskan untuk tidak mengikuti evakuasi keluar Jalur Gaza mengingat kami insya Allah akan terus membantu masyarakat Gaza, khususnya di RS Indonesia,\" kata relawan MER-C Fikri Rofiul Haq dalam laporannya dari depan RS Indonesia di Jalur Gaza, diterima Antara pada Sabtu.Fikri menyampaikan harapan dan doa dari masyarakat Indonesia untuk keselamatan mereka dan warga Palestina dan berharap agar peperangan cepat berakhir.Ia juga berharap pintu penyeberangan Rafah yang berada di perbatasan Mesir dan Gaza bisa cepat dibuka sepenuhnya sehingga truk-truk bantuan kemanusiaan bisa segera disalurkan dengan cepat kepada masyarakat Gaza yang membutuhkan.Selain Fikri, dua relawan MER-C lainnya adalah Reza Aldilla Kurniawan dan Farid Zanzabil Al Ayubi.Sejauh ini, MER-C telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan obat-obatan kepada warga Gaza, terutama yang berada di RS Indonesia.Sementara itu, berdasarkan laporan terbaru dari Kementerian Kesehatan Palestina lebih dari 9 ribu orang telah tewas, dengan 3.600 di antaranya adalah anak-anak dan lebih dari 2.200 perempuan. Sementara korban luka-luka tercatat hampir mencapai 22 ribu orang.Adapun RS Indonesia di Gaza mencatat lebih dari 12 ribu jiwa dan lebih dari 3.500 korban luka-luka yang dilarikan ke rumah sakit tersebut.RS Indonesia di Gaza memiliki dua generator pembangkit listrik. Namun, hanya satu generator yang menyala, dengan generator lainnya rusak dan kehabisan bahan bakar.(sof/ANTARA)  

RS Indonesia Menjadi Satu-satunya Harapan Warga Palestina di Gaza Utara

Jakarta, FNN - Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza menjadi harapan satu-satunya warga Palestina di Gaza utara di tengah meningkatnya serangan Israel ke daerah kantong tersebut, yang telah dibombardir tanpa henti sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.Relawan organisasi kemanusiaan MER-C, Fikri Rofiul Haq, mengatakan banyak korban jiwa dan korban luka-luka yang dilarikan ke RS Indonesia karena rumah sakit tersebut merupakan satu-satunya rumah sakit dengan fasilitas yang cukup memadai di Gaza utara.\"RS Indonesia merupakan rumah sakit terbesar di Gaza utara, sehingga banyak korban luka-luka maupun meninggal dilarikan ke sini,\" kata Fikri saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Sabtu.Namun, RS Indonesia di Jalur Gaza saat ini sedang mengalami krisis energi akibat tidak adanya aliran listrik. RS itu kini hanya mengandalkan dua generator untuk menjalankan kegiatannya. Sayangnya, satu dari dua generator tersebut rusak, sedangkan satu generator yang masih berfungsi terkendala pasokan bahan bakar yang terbatas.Terbatasnya bahan bakar disebabkan oleh blokade Israel yang membuat pasokannya tidak dapat masuk ke Jalur Gaza.\"RS Indonesia sebenarnya mempunyai panel surya, tetapi itu hanya bisa menyala siang hari dan kekuatan listriknya tidak bisa menghidupkan semua (peralatan rumah sakit), sehingga satu generator itu selalu menyala 24 jam,\" ucap Fikri.Dia mengatakan saat ini ada lebih dari 2.000 orang yang mengungsi di RS Indonesia.Setidaknya 1.300 lebih korban jiwa, 60-80 persen di antaranya adalah anak-anak dan perempuan, telah dibawa ke RS itu dan lebih dari 4.000 korban luka-luka saat ini dirawat di sana.Fikri mengatakan jumlah korban luka-luka yang sangat banyak membuat mereka harus dirawat di lorong-lorong rumah sakit.Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan konflik Palestina-Israel telah menewaskan lebih dari 10.800 orang, termasuk 9.227 warga Palestina. Pengepungan Jalur Gaza oleh Israel juga telah membuat pasokan kebutuhan pokok seperti makanan, air, dan obat-obatan semakin menipis.(sof/ANTARA)  

Anis Matta: Ada Tiga Alasan Mengapa Kita Harus Dukung Perjuangan Rakyat Palestina

JAKARTA | FNN  - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memimpin pelepasan bantuan kemanusiaan tahap pertama untuk rakyat Palestina di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (4/11/2023) pagi.  Total bantuan mencapai 51,5 ton yang dikirimkan ke Palestina lewat Mesir, yang kemudian diteruskan dan disalurkan ke Gaza. Bantuan berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lainnya yang telah disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Gaza. \"Saya mengapresiasi bantuan kemanusiaan pemerintah untuk Gaza yang baru saja dilepas Presiden Jokowi.  Ini adalah panggilan kemanusiaan sekaligus pelaksanaan amanat konstitusi kita,\" kata Anis Matta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (4/11/2023). Menurut Anis Matta, ada tiga alasan mengapa Indonesia harus mendukung perjuangan dan kemerdekaan rakyat Palestina. Pertama alasan konstitusi, kedua alasan kemanusiaan, dan ketiga alasan agama. \"Karena itu, kita harus berdiri bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan zionis Israel,\" tegasnya. Anis Matta menilai pengiriman bantuan kemanusiaan pemerintah Indonesia ini, membuktikan bahwa Indonesia secara sungguh-sungguh mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka.  \"Dengan pengiriman bantuan kemanusiaan tahap pertama ini, mudah-mudahan bantuan tahap berikutnya bisa segera dilaksanakan,\" ujarnya. Wakil Ketua Umum Partai Partai Hamzah mengatakan, dirinya akan berkumpul dengan para sahabat di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mengumpulkan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina di Gaza, Sabtu (4/11/2023) malam ini. \"Ijin malam ini bergabung dengan para sahabat di Balikpapan untuk mengumpulkan bantuan bagi saudara kita di Gaza dan Palestina,\" kata Anis Matta. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menambahkan, kemerdekaan Palestina adalah hutang sejarah Indonesia.  \"Dan alhamdulillah Presiden Jokowi memperkuat jejak dan langkah dukungan bagi Palestina Merdeka,\" kata Mahfuz Sidik Mahfuz mengaku sudah dua kali mengunjungi Tepi Barat dan Gaza menemui Presiden Palestina Mahmoud Abbas, serta mantan Perdana Menteri Palestina dan Pemimpin Hamas Ismail Haniya untuk menyampaikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. \"Alhamdulillah saya berkesempatan 2 kali mengunjungi Tepi Barat dan Gaza. Berbicara dgn pemimpin mereka: Mahmoud Abbas dan Ismail Haniya,\" katanya. Partai Gelora sendiri menggalang solidaritas kemanusian dan dukungan kemerdekaan untuk Palestina di sela-sela Puncak Acara HUT ke-4 di BSCC Dome, Balikpapan, Kaltim, Minggu (5/11/2023). Di samping panggung acara akan dibentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan “Kami Bersama Palestina”. Sementara di beberapa titik kumpul massa akan disebar bendera Palestina. Para peserta yang hadir termasuk Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta dan Wakil Ketua Umum Fahri Hamzah juga akan menggunakan syal Palestina. Rencananya, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta akan menyerahkan secara simbolis bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Seperti diketahui, Joko Widodo telah melakukan pelepasan bantuan tahap pertama sebanyak 51,5 ton pada Sabtu (4/11/2023) pagi. Dia menyebut bantuan berisi bahan makanan hingga alat-alat medis. Bantuan kemanusiaan ini, kata Jokowi, merupakan solidaritas bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Presiden menegaskan ini sebagai salah satu bentuk dukungan Indonesia terhadap Palestina. \"Ini merupakan wujud solidaritas Indonesia, wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan, karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan,\" ujar Jokowi saat memimpin pelepasan bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Sabtu (4/11/2023). Bantuan kemanusian dari pemeritah Indonesia tersebut,  diberangkatkan menuju ke bandara El Arish di Mesir, dengan tiga pesawat. Kemudian bantuan tahap pertama berisi 51,5 ton bantuan itu berisi akan diteruskan dan disalurkan ke Gaza, Palestina. (Ida)

Ribuan Buruh Palestina Asal Gaza Dipulangkan dari Israel, Tepi Barat

Gaza, FNN - Ribuan buruh lintas batas dari Gaza yang bekerja di Israel dan wilayah pendudukan Tepi Barat dipulangkan ke Gaza pada Jumat, kata  sejumlah jurnalis Reuters.Sebagian pekerja Palestina itu kembali ke Gaza melalui perlintasan Kerem Shalom di sebelah timur perlintasan Rafah, yang berada di antara Jalur Gaza yang dikepung Israel dan Mesir, kata mereka.\"Para pekerja dari Gaza yang berada di Israel pada saat perang meletus akan dikembalikan ke Gaza,\" kata kantor PM Israel Benjamin Netanyahu pada Kamis malam.Para pekerja yang kembali ke wilayah kantung Palestina itu mengatakan mereka telah ditahan dan diperlakukan dengan buruk oleh pemerintah Israel setelah serangan Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel.Beberapa di antaranya masih membawa stiker plastik bernomor yang dipasang kaki mereka.\"Kami dulu melayani mereka, bekerja untuk mereka, di rumah, restoran, dan pasar dengan upah terkecil dan meski begitu, kami masih saja dihina,\" kata Jamal Ismail, seorang pekerja dari kamp pengungsi Maghazi di pusat Jalur Gaza.Para pekerja yang berasal dari Gaza utara harus tinggal di selatan dulu sampai pasukan Israel mengakhiri penutupan jalan pada Kamis malam, kata pemerintah Palestina.(sof/ANTARA)

Putin Mencabut Ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Rusia

Moskow, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (2/11) menandatangani undang-undang yang mencabut ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty/CTBT) negara itu.Dalam sebuah dokumen yang diterbitkan secara resmi disebutkan bahwa sebelumnya Kremlin telah menyatakan penarikan Rusia dari perjanjian tersebut tidak berarti pemulihan uji coba nuklir.Ketua Duma Negara Vyacheslav Volodin mengatakan Moskow telah menunggu Washington untuk meratifikasi perjanjian tersebut selama 23 tahun. Namun, Amerika Serikat menunjukkan pendekatannya yang tidak bertanggung jawab terhadap masalah keamanan global.CTBT adalah perjanjian multilateral yang melarang semua uji coba ledakan nuklir yang dilakukan untuk tujuan damai maupun militer.(sof/ANTARA)  

Menlu AS Tiba di Israel, Mendorong Jeda Kemanusiaan di Gaza

Gaza/Yerusalem, FNN - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Tel Aviv pada Jumat untuk mendorong jeda kemanusiaan di Kota Gaza setelah kota terbesar di Jalur Gaza itu dikepung oleh pasukan Israel dalam upaya melenyapkan kelompok Hamas.Dalam kunjungan keduanya ke Israel dalam sebulan terakhir itu, Blinken akan bertemu dengan PM Israel Benjamin Netanyahu guna membahas langkah-langkah meminimalkan dampak perang terhadap warga sipil di wilayah kantung (enklave) Palestina itu.Persediaan makanan, bahan bakar, air, dan obat-obatan di wilayah itu hampir habis, bangunan-bangunan hancur, dan ribuan orang telah lari menyelamatkan diri dari bombardemen Israel.\"Ketika saya melihat seorang bocah Palestina –laki-laki, perempuan– ditarik dari sisa bangunan yang runtuh, itu sama menyentuhnya dengan melihat seorang anak Israel atau dari mana pun,\" kata Blinken kepada wartawan sebelum terbang ke Tel Aviv.\"Jadi ini adalah sesuatu yang harus kami respons, dan kami akan melakukannya.\"Pemerintah AS mengatakan setiap jeda dalam perang harus bersifat sementara dan lokal. Mereka menolak seruan negara-negara Arab dan lainnya untuk mengusahakan gencatan senjata total dalam perang Israel-Hamas itu, yang telah memasuki hari ke-28.Pasukan Israel lagi-lagi menggempur Jalur Gaza dari darat, laut, dan udara sepanjang malam di tengah kekhawatiran dunia atas situasi yang mengerikan di sana dan meningkatnya angka kematian warga Palestina.Hamas mengatakan petempur mereka meluncurkan alat peledak, menjatuhkan granat dari pesawat nirawak, dan menembakkan mortir dan roket anti-tank ke pasukan Israel dalam pertempuran sengit di antara bangunan-bangunan yang hancur.Otoritas kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 9.061 orang –kebanyakan perempuan dan anak-anak– telah kehilangan nyawa sejak Israel mulai membombardir wilayah berpenduduk 2,3 juta jiwa itu sebagai balasan terhadap serangan Hamas di selatan Israel pada 7 Oktober.Menurut Israel, Hamas telah membunuh 1.400 orang, sebagian besar adalah warga sipil, dan menahan lebih dari 240 sandera dalam serangan maut pada hari itu, hari paling mematikan sejak Israel berdiri 75 tahun lalu.PM Netanyahu pada Kamis mengatakan bahwa pasukan Israel telah mengepung Kota Gaza dan terus bergerak maju.Militer Israel pada Jumat mengatakan jet-jet tempur, artileri, dan angkatan lautnya telah menyerang target-target Hamas sepanjang malam, menewaskan sejumlah milisi, termasuk Mustafa Dalul, komandan Hamas yang disebut Israel memimpin pertempuran di Gaza.Belum ada konfirmasi dari pihak Hamas.Dalam serangan udara Israel di Khan Younis di Gaza selatan, seorang jurnalis TV resmi Palestina dan sembilan anggota keluarganya tewas di rumah mereka, kata para kerabat dan pejabat kesehatan.Uni Emirat Arab (UAE), satu dari sedikit negara Arab yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, mengatakan pada Jumat bahwa mereka bekerja \"tanpa henti\" demi terciptanya gencatan senjata segera.UAE juga memperingatkan risiko konflik itu bisa meluas di kawasan Timur Tengah.Israel menolak seruan gencatan senjata. Mereka mengaku mengincar milisi-milisi Hamas yang dituding sengaja bersembunyi di antara penduduk dan bangunan sipil.Blinken rencananya akan bertemu pula dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi di Amman pada Sabtu.Dalam sebuah pernyataan, Safadi mengatakan Israel harus mengakhiri perang di Gaza. Dia mengatakan Israel melakukan kejahatan perang dengan mengebom warga sipil dan mengepung wilayah itu.Israel mengatakan pasukannya menghadapi ranjau dan jebakan saat merangsek Gaza. Para petempur Hamas menggunakan terowongan bawah tanah yang luas untuk melancarkan serangan kilat dan kabur.Israel mengaku kehilangan 23 tentara dalam pertempuran itu.Abu Ubaida, juru bicara kelompok militan Hamas, mengatakan di televisi bahwa angka kematian di pihak Israel di Gaza jauh lebih tinggi.\"Tentara kalian akan pulang dalam kantong hitam,\" katanya.Dua pejabat AS yang berbicara secara anonim mengatakan bahwa pemerintahnya sedang menerbangkan pesawat-pesawat nirawak di atas Gaza untuk mencari sandera.Sementara itu, pintu perlintasan Rafah dari Gaza ke Mesir rencananya dibuka lagi pada Jumat untuk proses evakuasi secara terbatas bagi warga negara asing dan keluarga mereka, serta warga Gaza yang terluka.Menurut otoritas perbatasan, lebih dari 700 warga asing telah pergi ke Mesir lewat Rafah selama dua hari sebelumnya. Puluhan warga Palestina yang terluka parah juga diizinkan untuk menyeberangi perbatasan.Israel meminta negara-negara asing untuk mengirimkan kapal-kapal rumah sakit untuk merawat korban luka-luka.Ketika Israel meningkatkan serangannya terhadap Hamas, para diplomat di PBB, Washington dan Timur Tengah mulai melontarkan ide soal pemerintahan masa depan di Gaza, jika Israel berhasil melenyapkan Hamas yang telah menguasai wilayah itu sejak 2007. Israel selama ini gagal mengatasi Hamas.Seorang sumber yang mengetahui hal itu mengatakan perbincangan sejauh ini mencakup beberapa hal, termasuk penempatan pasukan multinasional dan pemerintah sementara yang dipimpin Palestina tanpa Hamas.Kelompok pakar HAM PBB memperingatkan bahwa warga Palestina di Gaza menghadapi \"ancaman serius genosida\".Misi Israel untuk PBB di Jenewa menyebut pernyataan itu \"memilukan dan sangat mengkhawatirkan\". Dia juga menyalahkan Hamas atas kematian warga sipil.Orang-orang Palestina yang terjebak di Kota Gaza berharap gencatan senjata dapat segera dicapai.\"Apakah dunia menunggu ratusan ribu orang yang menolak pergi dari rumah mereka, yang tidak bersalah dan tidak ingin meninggalkan negara mereka, dibantai oleh Israel?\" kata seorang warga Palestina.(sof/ANTARA/Reuters)

Amien Rais dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi Akan Bertemu Presiden Erdogan Bahas Pembebasan Palestina

Jakarta | FNN – Ketua Majelis Syura Amien Rais dan Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi dijadwalkan bertemu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Ankara untuk membahas sejumlah isu. Hal ini terungkap dalam pertemuan sekitar 50 menit rombongan Partai Ummat yang diketuai Wakil Ketua Majelis Syura M.S. Kaban dengan Duta Besar Turki Talip Küçükcan di Kedutaan Besar Turki, Kamis (2/11/2023). Ikut dalam rombongan adalah Wakil Ketua Umum Buni Yani, Anggota Majelis Etik Nazwar Nazaruddin, dan Ketua BPPN Taufik Hidayat. “Jadi maksud kedatangan Partai Ummat ada dua. Pertama, Partai Ummat menyampaikan minat untuk bekerja sama dengan partai berkuasa Turki, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), yang memiliki basis pemilih Islam dan mengantarkan Presiden Erdogan ke pucuk pimpinan negeri itu,“ Wakil Ketua Umum Buni Yani menjelaskan. Kedua, lanjut Buni, Partai Ummat mengirimkan pesan ke pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Presiden Erdogan untuk melakukan intervensi militer di Palestina yang sedang dalam gempuran militer Israel dan merenggut ribuan nyawa tak berdosa. “Karenanya, bila nanti Pak Amien dan Pak Ridho bertemu Presiden Erdogan di Ankara, Partai Ummat akan membawa misi di samping menawarkan kerja sama dengan Partai AKP yang ketuanya adalah Erdogan sendiri, juga akan membicarakan mengenai krisis kemanusiaan di Palestina,“ kata Buni. Menanggapi dua pesan itu, Duta Besar Talip Küçükcan mengungkapkan dia sangat senang bertemu dengan rombongan Partai Ummat. Dia mengatakan Turki membuka diri untuk bekerja sama dalam banyak bidang dengan semua pihak di Indonesia. “Mengenai keinginan Partai Ummat untuk bertemu langsung dengan Presiden Erdogan, perlu kami jelaskan bahwa beliau sangat sibuk. Tetapi nanti Partai Ummat akan bisa bertemu dengan bagian luar negeri Partai AKP di Ankara,“ kata Talip Küçükcan. Mengenai pesan agar Turki melakukan intervensi militer di Palestina, Talip mengatakan Turki akan melakukannya bila dilakukan bersama dengan negara-negara lain, misalnya negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Partai Ummat dan AKP Wakil Ketua Umum Partai Ummat Buni Yani mengatakan terdapat sejumlah persamaan antara Partai Ummat dan Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi – AKP), di antaranya adalah basis konstituen kedua partai sangat mirip yaitu pendukung Islam konservatif meskipun kedua partai sangat modern dalam cara berpikir. “Secara kultural, meskipun para pendukung dan pendiri AKP konservatif dalam beragama, namun mereka sesungguhnya para profesional yang berpikiran modern. AKP mampu membuat Turki menjadi negara yang disegani. Di zaman Erdoganlah banyak inovasi dan teknologi berkembang pesat di Turki,“ papar Buni. Jadi, kata Buni, sangatlah tidak tepat dan sangat menyesatkan mempertentangkan konservatisme agama dengan modernitas. “Bila kita memaknai modernitas sebagai kemajuan – kemajuan dalam segala hal – maka sesungguhnya itulah roh Islam. AKP di Turki membuktikannya.“ “Partai Ummat sangat senang bisa bekerja sama dengan Partai Keadilan dan Pembangunan, AKP, di Turki yang telah berhasil memperjuangkan Erdogan hingga menjadi Perdana Menteri dan kemudian Presiden. Sebagai partai baru, Partai Ummat perlu belajar dari keberhasilan AKP,“ kata Buni. Mengenai pesan Partai Ummat agar Turki melakukan intervensi militer di Palestina, Buni mengatakan hal ini sangatlah mungkin dilakukan karena di samping menjadi negara yang cukup kuat di Eropa, Turki juga dikenal sangat vokal menyuarakan kepentingan dunia Islam.  “Turki punya kemampuan untuk itu. Militer Turki cukup kuat. Sebagai negara yang sejak awal mendukung kemerdekaan Palestina dan secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945 menentang penjajahan, maka Partai Ummat mendorong Turki agar melakukan intervensi militer,” kata Buni. Bila tidak ada intervensi militer dari dunia internasional, kata Buni, Israel akan semakin biadab membunuh penduduk sipil tak berdosa yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Lanjut Buni, yang terjadi sekarang di Palestina bukanlah perang tapi genosida oleh zionis Israel. “Semoga pesan Partai Ummat ini menjadi sebab kepedulian dunia internasional kepada saudara-saudara kita di Palestina. Kita tak bisa berdiam diri. Bukankah Islam mengajarkan kepada kita bahwa umat Islam itu sesungguhnya satu tubuh. Bila satu bagian yang sakit maka bagian yang lain juga merasakannya,” pungkas Buni.***

Anis Matta Apresiasi Pernyataan Tegas Jokowi, Israel Langgar Hukum Humaniter Internasional

JAKARTA, FNN  - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta mengapresasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap di Gaza sebagai tindakan pelanggaran hukum humaniter internasional.  \"Saya mengapresiasi pernyataan tegas Presiden Joko Widodo terhadap serangan di Gaza yang telah melanggar hukum humaniter internasional,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Sabtu (21/10/2023). Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis (19/10/2023), mengatakan, tindak kekerasan yang terjadi di Gaza adalah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional.  \"Sekaranglah saatnya dunia berdiri bersama, membangun solidaritas global untuk menyelesaikan masalah Palestina secara adil dan menerapkan parameter internasional yang telah disepakati,\" kata Presiden. Menurut Anis Matta, Partai Gelora mendorong pemerinah untuk segera mengambil langkah konkret dengan mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Palestina \"Saya mendorong pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret mengirim bantuan kemanusiaan untuk mengurangi penderitaan rakyat Palestina,\" katanya. Anis Matta berharap agar pemerintah menggalang solidaritas internasional untuk mengecam Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. \"Indonesia juga perlu menjalankan strategi diplomasi untuk menggalang solidaritas internasional mengecam Israel dan terus mendukung kemerdekaan Palestina,\" katanya. \"Keberpihakan kita kepada Palestina didasari amanat konstitusi dan semangat kemanusiaan,\" imbuhnya. Seperti diketahui, konflik Hamas-Palestina semakin memanas. Upaya pembalasan Israel terhadap serangan Hamas saat ini sudah dianggap sebagai tindakan yang tidak proposional lagi. Sebab, serangan Israel saat ini sudah mengarah pada genosida (pembataian) warga Gaza, yang menjadikan warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan sebagai target serangan, bukan kombatan. Bahkan ada 22 rumah sakit menerima ancaman di bom Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu.  Terbaru adalah serangan rudal Israel Israel ke Rumah Sakit (RS) Baptis Al Ahli di Gaza pada Selasa (16/10/2023) malam lalu, menewaskan ratusan pasien dan dokter. Sebelum dibom, Israel memberikan peringatan evakuasi kepada Rumah Sakit Al-Ahli Baptis, namun para dokter menolak untuk evakuasi.  Rumah sakit yang dikelola Gereja Anglikan ini menyediakan perawatan dan perlindungan bagi ratusan warga Palestina yang terluka dan terlantar akibat serangan Israel di Gaza selama hampir dua pekan.  Update terbaru seperti dilaporkan Al Jazeera,  korban tewas perang Hamas-Isarel terus meningkat, yakni mencapai 5.540 jiwa. Di Gaza, warga yang meninggal meningkat menjadi 4.137 orang, di mana 1.524 adalah anak-anak, 1.000 wanita, termasuk 11 jurnalis. dengan lebih dari 13.000 orang terluka. Di Tepi Barat yang diduduki, sebanyak 61 warga Palestina juga dilaporkan tewas. Sebanyak lebih dari 1.250 orang terluka.  Sementara Israel sendiri mengklaim 1.403 orang tewas, di mana 306 pasukan dan 57 polisi. Sedangkan 4.629 orang dilaporkan terluka. (Ida)

Skenario Serangan Balasan Eksperimen Gagal, Netanyahu Amankan Kekuasaan

Oleh Faisal Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti  BANYAK penilaian irasional terhadap Hamas. Faksi Jihad bentukan Syeikh Ahmad Yassin, dituduh sebagai koalisi Zionis yang sengaja melalukan serangan lebih dulu pada 7 Oktober 2023 agar militer Israel punya alasan lakukan serangan balasan dengan gempuran terbesar sepanjang sejarah.  Tuduhan ini, mutlak propaganda Amerika dan Israel demi mensukseskan agenda mutakhir Perdana Menteri israel, Benyamin Netanyahu yang sedang berupaya keras menghindari krisis internal Israel dengan maksud untuk menjatuhkan dirinya dari kekuasaan.  Sebelum perang terakhir pecah pada 7 Oktober lalu, Netanyahu tengah berhadapan dengan situasi sulit akibat tekanan gelombang demonstrasi terbesar sepanjang sejarah perpolitikan Israel. Netanyahu tak kuasa menahan laju tekanan protes dalam negeri yang hampir menggulingkan dirinya akibat siasat liciknya merekayasa upaya reformasi sistem peradilan Israel.  Sejumlah media massa Israel melaporkan, sejak Januari 2023, seperempat juta warga israel turun ke jalan menolak upaya reformasi peradilan yang diprakarsai Netanyahu.  Meskipun menghadapi protes terbesar sepanjang sejarah demonstrasi Israel, Netanyahu tetap mendesak Knesset (parlemen israel) untuk mensahkan UU reformasi peradilan lewat pemungutan suara pada 24 Juli 2023 lalu. Dari total 120 anggota Knesset, 64 di antaranya menyetujui aturan baru tersebut.  Inti dari perubahan sistem peradilan Israel adalah membatasi independensi kekuasaan kehakiman dalam mengawasi dan menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pemerintahan Israel.  Maksud tersebut direalisasikan lewat dua poin penting. Pertama, pemerintah punya hak mutlak untuk menentukan siapa yang akan menjadi hakim, termasuk di Mahkamah Agung, dengan meningkatkan keterwakilannya dalam komite yang mengangkat mereka.  Kedua, penghapusan \"klausula kecukupan\" sebagai alat utama bagi lembaga peradilan meninjau kelayakan kebijakan pemerintah.  Mayoritas warga Israel menolak perubahan tersebut dengan menuding pemerintahan Netanyahu yang didukung koalisi sayap kanan ekstrim dan kalangan religius orthodoks sedang merancang kehancuran demokrasi Israel, sengaja melemahkan kekuasaan kehakiman, meningkatkan otoritarianisme kekuasaan dan memelihara korupsi pejabat.  Protes warga dengan maksud menggulingkan Netanyahu didukung penuh oleh oposisi di Knesset, Lair Yapid, mantan pejabat tinggi militer Israel, badan intelijen dan keamanan, mantan hakim agung, dan tokoh hukum terkemuka serta pemimpin bisnis.  Bahkan 27 wali kota ysng mewakili berbagai otoritas lokal dengan spektrum luas dari berbagai wilayah telah menandatangani kesepakatan penolakan terhadap Netanyahu.  Lebih mengkhawarirkan lagi, ratusan tentara cadangan, termasuk pilot angkatan udara yzng penting bagi pertahanan Israel, mengancam akan menolak melapor untuk bertugas. Hal ini menimbulkan peringatan bahwa hal itu dapat mengganggu kemampuan militer Israel.  Bencana demonstrasi dan gelombang penolakan yg berjalan sejak Januari 2023 lalu, memunculkan bencana politik terbesar sepanjang sejarah israel.  Pemerintahan Netanyahu dan koalisi sayap kanan ekstrim, dinilai sengaja memperlemah peranan peradilan Israel untuk melindungi Netanyahu dari tuntutan pidana.  Kenyataan menunjukkan, dorongan Netanyahu untuk melemahkan peradilan Israel adalah tindakan arogansi yang baru muncul setelah dirinya terlibat dalam persidangan atas berbagai kasus pidana:  korupsi, penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan dimana dirinya terlibat memberikan bantuan politik dengan imbalan hadiah mewah atau liputan berita yang menguntungkan.   Perlu dicatat, dalam penyelidikan pidana Netanyahu dilakukan oleh kepala polisi dan jaksa agung yang mendakwa Netanyahu ditunjuk oleh Netanyahu sendiri. Dimana persidangan korupsi terhadap Netanyahu telah berlangsung lebih dari tiga tahun dan belum terlihat akan berakhir.  Kasus ini telah tertunda beberapa kali dan Pengadilan Distrik Yerusalem masih dalam proses memeriksa daftar lebih dari 300 saksi. Jika terbukti bersalah, Netanyahu bisa dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara. Tentu saja, Netanyahu tidak tinggal diam. Berbagai upaya telah dilakukan. Salah satu paling penting adalah rekayasa reformasi hukum dan memperlemah peradilan yang terbaca sebagai upaya Netanyahu melepaskan diri dari jerat pidana.  Protes berbagai elemen Israel terhadap Netanyahu bukan hanya menyangkut siasat licik Netanyahu aman diri dari tuntutan pidana korupsi yang bisa menjatuhkannya dari kekuasaan. Lebih dari itu, pengesahan aturan baru tersebut, juga mutlak menghilangkan kewenangan peninjauan kembali Mahkamah Agung Israel. Dampaknya, Israel akan kehilangan satu-satunya lembaga independen yang mengawasi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Mayoritas anggota parlemen di badan legislatif \'unikameral Israel\' dapat mengesampingkan keputusan Mahkamah Agung dan mengesahkan undang-undang apa pun. Bahkan undang-undang yang mengancam hak-hak individu atau minoritas dengan impunitas dan kuasa mutlak cerminan kekuasaan otoriter.  Untuk alasan ini, sejak Januari 2023, Netanyahu dikepung protes gelombang massa yang sulit dikendalikan. Publik dan pejabat oposisi Israel bergerak masif untuk menggulingkan kekuasaan Netanyahu dan koalisi teroris sayap kanan radikal yang mendukungnya.  Sejak disahkan pada Juli lalu, Netanyahu nyaris jatuh dari kekuasaannya. Siasat licik dimainkan. Berupaya meredam gelombang protes lewat peralihan isu publik.  Netanyahu kembali melakukan eksperimen gila yang rutin dipraktekannya setiap tahun. Lakukan provokasi di Yerusalem dan Tepi Barat. Tensi pembasmian etnis Palestina ditinggikan. Lebih dari 200 warga di Yerusalem dan Tepi Barat ditembak mati. Hal ini adalah bentuk provokasi Netanyahu untuk memancing perlawanan dan serangan Palestina.  Bahkan Netanyahu merancang skenario serangan dadakan yg akan dilakukan pada 8 Oktober. Kabar tersebut masuk dalam radar informasi inteligen Hamas hingga terprovokasi mengawali serangan pada 7 Oktober demi meminimalisir efek serangan militer Israel. Terkonfirmasi lewat serangan Hamas yang menyasar sejumlah markas militer israel.  Perang inilah yang diinginkan Netanyahu. Lihat saja, perang berhasil meredam gelombang demonstrasi protes di israel dengan maksud untuk menggulingkan dirinya dari kekuasaan.  Fokus dan perhatian warga israel dipaksa berputar menoleh ke arah perang melawan Hamas. Tak seperti biasanya, warga Israel dibuat makin cemas lewat keberhasilan serangan Hamas yang berhasil menembus beberapa kota-kota dan menyandera ratusan warga Israel. Menimbulkan korban dan dampak serangan terbesar sepanjang sejarah.  Pemerintahan Netanyahu yang didukung Amerika tampil sebagai pahlawan menyerukan serangan besar menuntut balasan. Eskalasinya direkayasa menjadi tambah besar. Semua pernyataan kecaman serta aksi serangan balasan, membuat isu dan tuntutan penggulingan Netanyahu menjadi tidak populer lagi.  Dalam keadaan seperti ini, Netanyahu memainkan skenario keduanya dengan membentuk \"Kabinet Darurat\" bersama kalangan oposisi dalam negeri. Judulnya adalah menyatukan semua elemen israel demi perang melawan Hamas.  Kabinet perang bersama eks menteri pertahanan Israel sekaligus pemimpin partai oposisi, Benny Gantz. Netanyahu menyatakan: \"Kami telah membentuk pemerintah darurat nasional. Seluruh warga Israel bersatu dan mengesampingkan perbedaan di situasi ini. Kita berdiri di sini bersama bahu-membahu demi mengirim pesan kepada musuh-musuh\"  Jelas-jelas terbaca sebagai upaya untuk memulihkan citranya dari buruk menjadi baik. Siasat menjadi pahlawan licik untuk menghapus keinginan oposisi dan warga untuk menggulingkan dirinya dari kekuasaan akibat serangkaian korupsi dan kebijakan kontroversial reformasi sistem peradilan.  Bangsat. Demi ambisi mempertahankan kekuasaan, warga Palestina harus jadi sasaran pembantaian dengan eskalasi terbesar sepanjang sejarah.  Mamun banyak kalangan memprediksikan, eksperimen licik Netanyahu pertahankan kekuasaan lewat provokasi perang Israel-Palestina akan memenemui kegagalan.  Saat ini, pemerintahan Israel telah mendulang banyak serangan balik dari rakyatnya yang menilai Netanyahu gagal melindungi rakyatnya. Dikarenakan keberhasilan serangan Hamas dari darat, laut, dan udara. Hamas bahkan berhasil merangsek ke wilayah Israel dan menyusup ke desa-desanya.  Pernyataan Ravit Hecht yang ditulis di Hareetz menyalahkan intelijen militer dan Dinas Keamanan Shin Bet yang dianggap teledor. Netanyahu dinilai kebobolan padahal selama ini mereka dikenal memiliki pertahanan yang kokoh dan ketat.  Sejak gelombang protes pada Januarib2023 lalu, banyak informasi intelijen israel tak ditangani secara serius. Situasi Israel terpecah-belah, bahkan orang-orang di lembaga pertahanan sempat mogok kerja, membuat pengelolaan data inteligen tidak maksimal.  Akibat keteledoran ini, Netanyahu dinilai telah menghancurkan Israel menjadi berkeping-keping. Serangan Hamas  menjadi bukti kegagalan politik Netanyahu sekaligus menjadi kegagalan terbesar dalam catatan sejarah Israel.  Serangan warga israel atas kegagalan Netanyahu tersebut terkonfirmasi dalam survei Dialog Center yang dirilis pada Kamis kemarin. Bahwa sebanyak 86% responden mengaku serangan mendadak dari Gaza merupakan kegagalan pemerintah Israel saat ini.  Tak hanya itu, 94% responden juga meyakini pemerintah harus bertanggung atas kesiapan yang minim sehingga menyebabkan serangan kali ini terjadi.  Menariknya, hasil jajak pendapat itu juga menyebut: 56% warga Israel ingin Netanyahu mengundurkan diri dari kursi PM usai konflik dengan Palestina berakhir.  Artinya, rekayasa perang Israel-Palestina lewat skenario licik serangan balasan adalah eksperimen gagal Netanyahu amankan kekuasaan. Semoga lekas digulingkan, dioenjara, lalu mati di tahanan. (*)

Hore, Jokowi ke Cina Lagi

Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PADA hari Putusan MK yang isinya bias antara tetap batasan usia 40 tahun dengan pengalaman sebagai Kepala Daerah, Jokowi bersama beberapa Menteri berangkat ke China menghadiri KTT Belt and Road Initiative (BRI) atau Belt and Road Forum for International Cooperation. Seperti diketahui program BRI adalah domein kepentingan China untuk memperluas pengaruh di negara yang dilalui BRI. Indonesia termasuk di dalamnya.  Kali ini andalan dan \"Duta China\" Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa ikut berangkat. Sakitnya tentu membuat Jokowi bersedih. Tapi Jokowi tetap wajib \"menghadap\" ke negara kakak tua di Beijing. Bangsa dan rakyat Indonesia pasti mengusap dada sambil berujar \"China lagi...China lagi\". BRI yang sebelumnya OBOR ditandai dengan nota kesepahaman diinisiasi oleh Xi Jinping sejak tahun 2013. Negara peserta di samping diiming-iming investasi juga faktanya sering terjebak dalam kubangan hutang China (debt trap). Dikte politik adalah konsekuensi dari ketidakmampuan untuk membayar hutang tersebut.  Secara geopolitik dan ketahanan nasional program BRI rentan bagi penggerusan kedaulatan. Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah bagian dari BRI yang terbayang akan menjadi debt trap China. Morowali bagai sebuah kawasan China. Malaysia banyak membatalkan MoU BRI China buatan Najib-Xi Jinping mengingat bahayanya. Srilangka, Djibouti, Maladewa adalah contoh dari negara yang menjadi korban.  Setelah akhir Juli \"menghadap\" Xi Jinping, kini bulan Oktober Jokowi kembali menghadap Xi Jinping dan ikut KTT BRI. Program ambisius BRI dimaksudkan China untuk menghegemoni dunia dimana Indonesia ikut menghamba. Kehausan pada investasi membuat Jokowi lupa diri. Potensial berkhianat pada rakyat dan bangsanya sendiri.  Di Beijing juga tim Jokowi akan menandatangani banyak proyek dalam Forum Bisnis Indonesia China. Tercatat kesepakatan bernilai 197,8 Trilyun. Agenda pertemuan khusus dengan Xi Jinping kembali dilakukan lalu pertemuan dengan PM China Li Qiang dan Ketua Parlemen Zhao Leji. Ini  tentu \"political meeting\" bukan semata bisnis.  Ketika bertemu dengan Xi Jinping bulan Juli 2023 yang berlanjut  dengan penandatanganan bisnis ternyata berefek pada terjadinya kasus \"pengusiran\" pribumi melayu di Rembang. Kasus yang hingga kini belum tuntas tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan China yang menginginkan Pulau Rempang kosong. Ada aspek geopolitik di sana. Bayaran investasi yang mahal dan menekan.  Kini bulan Oktober Jokowi bertemu kembali dengan Xi Jinping dan petinggi China lainnya. Pertemuan politik yang memayungi bisnis ini menjadi penting untuk diperhatikan dan diwaspadai. Apa implikasi atau konsekuensi setelah nanti kembali. Mungkinkah terjadi kasus Rempang lain? Jualan kedaulatan apalagi yang akan ditawarkan Jokowi pada Xi Jinping?  Lucunya dalam kaitan Jokowi Xi Jinping ini ada kawan \"nyeletuk\" jangan-jangan Jokowi membicarakan juga kemungkinan minta perlindungan jika harus lari dari Indonesia akibat situasi politik yang semakin tidak kondusif di dalam negeri. Apalagi tangan kanannya Luhut Panjaitan semakin tidak jelas kondisinya. Jokowi  semakin goyah.  Jokowi wajar goyah karena keruwetan negeri semakin dirasakan olehnya. Hutang menggunung, IKN belepotan, bahan pokok bermasalah, Rempang tidak tuntas, Kereta Cepat membebani, politik dinasti dikritisi, Pilpres tidak menjanjikan, serta ijazah palsu yang terus dibongkar-bongkar. Luhut konon sakit dengan pemulihan lama lagi.  China di samping menjanjikan ternyata juga menuntut. Jika Jokowi gagal memenuhi harapan China tentu akan mendapat sanksi hukum dari China pula. Apalagi jika Presiden ke depan bukan pelanjut kebijakan Jokowi.  Di tengah kebingungannya itu Jokowi harus menghadap kepada kakak besar nya di Beijing hari-hari ini.  Horeee.. Jokowi ke China lagi. (*)