Oleh Yusuf Blegur - Mantan Presidium GMNI 

Keharmonisan dan keselarasan hidup berbangsa dan bernegara etnis Cina di Indonesia kian terusik dan mulai digugat. Tak lagi sekadar individu sebagai warga negara, peran dan pengaruh etnis Cina kini terus merambah merepresentasikan swasta, BUMN dan negara leluhurnya. Lebih dari sekedar investasi dan utang, dominasi dan hegemoni Cina mulai mengancam eksistensi dan kedaulatan NKRI. Terlebih negeri yang berazas komunis itu, dengan kekuatan 9 Naga telah kokoh menancapkan kukunya dan menguasai hajat hidup orang banyak di bumi Pancasila.

Ada fakta yang tak terbantahkan tentang warga Cina yang hidup rukun dan sudah kawin-mawin di Indonesia. Mereka yang hidup di pelosok kota dan desa sudah lama membaur, akrab dan menyatu dengan pribumi. Warga Cina yang sudah menyatu dalam tumbuh-kembangnya negara, berhasil membangun kohesi sosial dengan seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelbagai lapisan masyarakat, warga Cina terintegrasi dengan penduduk  pribumi tanpa tersekat oleh status kaya-miskin, minoritas-mayoritas dan kalangan istimewa-terpinggirkan. Tersebar dalam beragam profesi dan pelbagai aktifitas.  Sebagian besar tak lagi terkendala oleh kesan warga keturunan, orang Cina  hidup bergaul bercampur gaya hidup, hobi dan kebiasaan sehari-hari dengan warga asli Indonesia. Masyarakat Cina berhasil menjadikan budaya Cina berdampingan dengan budaya  nasional Indonesia tanpa menggerus eksistensi suku, agama, ras dan antar golongan yang ada dan sudah menjadi tradisi. Mulai dari film, makanan, bahasa, seni bela diri dan barongsai, dll., kerap dipakai dan digemari tidak sedikit oleh bangsa Indonesia.

Rakyat tak bisa melupakan prestasi Rudi Hartono, Liem Swie King, pasangan Kevin Sanjaya-Marcus Gideon dll., di dunia olah raga bulutangkis yang telah mengharumkan nama negara bangsa Indonesia. Rakyat juga mengenal Soe Hok Gie aktifis pergerakan di masa lalu dan sederet nama seperti Kwik Kian Gie, Jaya Suprana, Anthoni Budiawan, Lius Sungkarisma, ustad Felix Siaw  dlsb., yang kritis dan tetap menunjukkan nasionalisme dan patriotismenya untuk negara Indonesia. Bangsa ini juga tak bisa mengabaikan peran orang-orang seperti Harry Tanoesudibyo dan masih banyak lagi yang berdedikasi tinggi ikut menopang dan menggerakkan roda ekonomi demi membantu pemerintah meluaskan lapangan pekerjaan dan mendorong pembangunan nasional. Mereka semua etnis Cina yang semangat dan jiwanya telah melekat kuat, menjadi bangga dan mencintai Indonesia.

Dalam sejarah  perjalanan politik pemerintahan Indonesia, etnis Cina sering mengalami gelombang pasang surut. Sepanjang Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno, warga Cina sangat dibatasi dalam pergaulan politik, ekonomi dan hukum. Begitu diawasi dan dikontrol sangat ketat, Presiden Soekarno sampai mengeluarkan PP No.10 Tahun 1959 yang berisi melarang warga Cina melakukan kegiatan ekonomi masuk di pedesaan. Begitupun eksistensi keturunan Cina dalam politik dan pemerintahan, Soekarno tak memberi kesempatan dan panggung untuk mereka. Soekarno dengan pilihan politik gerakan non-blok, yang tidak berafiliasi kepada Blok Barat dan Blok Timur memberi sinyal tidak terlalu  akomodatif terhadap etnis Cina dalam pemerintahannya. Kebijakan Soekarno juga memarginalkan peran politik dan ekonomi etnis Cina.

Warga Cina cenderung semakin dikekang usai peristiwa G30 S/PKI 1965 dengan Inpres No. 14 Tahun1967 tentang larangan kegiatan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Karena kebijakan Orde Baru, etnis Tionghoa ini juga dipaksa mengikuti aturan dalam Surat Edaran No. 06/Preskab/6/67  yang mengharuskan nama Indonesia bagi warga Cina. Bahkan pergerakan masyarakat Cina di Indonesia juga di kontrol melalui Badan Koordinasi Masalah Cina (BKMC) oleh Orde Baru. Warga Cina atau keturunan betapapun mendapat perlakuan diskriminasi dalam era Orde Baru, pada orang per orang atau kelompok tertentu  juga sering mendapatkan previllage atau kemudahan dari pemerintahan Soeharto. Terutama saat presiden Soeharto menjalankan kebijakan pembangunan yang mengusung konsep " trickle dawn effect". Presiden Soeharto mulai menghadirkan keleluasaan peran pengusaha Cina dalam negara,  melalui keberadaan konglomerasi dalam ekonomi politik nasional. Penguasaan ekonomi dengan memberi peluang permodalan besar dalam industri dan akses perbankan yang luas, kehadiran Taipan mulai terasa di era Soeharto. Di bawah kekuasaan pemerintahan Soeharto, pesat lahir konglomerat China yang kini dikenal sebagai oligarki korporasi.

Biar bagaimanapun peran politik dan peran ekonomi etnis Cina dalam pemerintahan Seokarno dan Seharto berbeda. Bisa dikatakan baik Soekarno dan Soeharto  sama-sama masih membatasi warga Cina, baik dalam soal keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat. Begitupun  dalam soal ekonomi dan politik, termasuk membatasi etnis Cina dalam wilayah pemerintahan. Soekarno maupun Soeharto masih menganggap, etnis Cina masih berorientasi pada negeri leluhurnya dan masih sulit mengikuti proses asimiliasi dalam kehidupan rakyat, negara dan bangsa Indonesia. Etnis Cina dianggap masih sangat eksklusif, primordial dan sektarian. Selain itu baik Orde Baru maupun Orde Lama,  menganggap etnis Cina merupakan masyarakat yang memiliki kultur agresif dan ofensif secara ekonomi dan politik. Sehingga itu menjadi kekhawatiran rezim pemerintahan keduanya yang ingin melakukan proteksi  masyarakat pribumi agar bisa lebih mandiri, maju dan lebih sejahtera.

Etnis Cina di Indonesia mulai bisa bernapas lega dan merasakan kebebasan eksistensinya semenjak era kepemimpinan Abdurahman Wahid alias Gus Dur. Melalui Keppres No. 6 Tahun 2000 yang diterbitkan pada 17 Januari 2000, kebijakan Gus Dur menghilangkan apa yang disebut sebagai diskriminasi terhadap etnis Cina. Pelaksanaan keagamaan, kepercayaan dan adat istiadat bagi etnis Cina berlaku lagi, mencabut Inpres No. 14 Tahun 1967. Gus Dur bahkan mengeluarkan peraturan Konghucu  sebagai agama baru di Indonesia selain penetapan perayaan Hari imlek sebagai hari libur nasional dengan  kemeriahan Barongsai. Etnis Cina mulai merasakan zaman keemasannya, dalam sosial agama, sosial politik, sosial ekonomi dan sosial hukum dalam era Gus Dur yang justru menjadi awal era reformasi. Sebuah transisi kekuasaan yang menjadi babak baru yang ingin mengembalikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya berlandaskan Pancasila, UUD 1945 dan di bawah naungan NKRI.

Wabah Cina di Negeri Pancasila

Benar apa yang dikhawatirkan Soekarno dan Soeharto tentang pembatasan ruang gerak etnis Cina di Indonesia. Tak cukup terkait betapa kuatnya kesetiaan pada negara leluhurnya. Kehadiran etnis Cina di Indonesia mulai dari masa pergerakan kemerdekaan, pergolakan dan situasi genting NKRI dalam Orde Lama dan Orde Baru hingga 25 tahun era reformasi bergulir. Etnis Cina masih distigma sebagai negara bangsa  dengan kultur  yang suka membuat adu-domba, khianat dan menghalalkan segala cara. Koruptor, suap, judi, narkoba, traficking, pengemplang pajak, plagiator ulung, pembunuhan dan pelbagai kejahatan kemanusiaan lainnya. Semua catatan hitam yang historis dan empiris itu, cenderung semakin lekat dengan identifikasi sebagian besar etnis Cina. Pemimpin-pemimpin Indonesia terdahulu bangsa Indonesia masih menyimpan kekhawatiran dan keraguan terhadap nasionalisme dan patriotisme sebagian kebanyakan etnis Cina. 

Bukan sekadar karakter agresif dan ofensif dalam aspek ekonomi politik, kecenderungan etnis Cina juga terlalu dominan dan hegemoni dalam banyak aspek kehidupan. Terlebih superioritas etnis Cina terhadap rakyat pribumi Indonesia, berhasil membonceng  ideologi dan kepentingan nasional bangsa Cina. Komunisme yang menjadi flatform negara Tirai Bambu itu, kini bukan hanya mengancam Indonesia sebagai negara berdaulat. Lebih dari itu, negara komunis Cina telah mewujud ancaman global. Keterpurukan kaum Muslim Uighur, Tibet, Sri Lanka, Zimbabwe, Nigeria, Uganda dll., menjadi contoh betapa berbahayanya monopoli, ekspansi dan tirani negara Cina baik secara ekonomi dan  politik maupun ideologi dan agama. Cina dalam pergaulan internasional telah menjadi imperium baru global.

Di negeri Pancasila, etnis Cina yang minoritas berhasil menguasai rakyat mayoritas. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, etnis Cina berupaya cukup keras bergerilya dan berhasil menancapkan kukunya pada sektor ekonomi terutama pada perdagangan dan perbankan. Kini etnis Cina mulai merangsek dan menguasai jalur pemerintahan. Distribusi barang dan jasa, semakin diperkuat dengan intervensi dan bahkan menjadi "inner circle" kekuasaan penyelenggaraan negara. Etnis Cina, bahkan bisa mengendalikan pemerintah lewat individu maupun  komunitas oligarki. Spirit orang dan bangsa Cina yang menjadikan komunisme mengadopsi kapitalisme dalam percaturan global. Membuat etnis Cina menguasai Indonesia dalam faktor teknis dan strategis kepentingan publik di semua lini, dari sektor hulu hingga ke sektor hilir.

Segelintir orang Cina pada era Orde Lama dan Orde Baru yang hanya fokus pada bidang ekonomi yang terbatas dan elitis, kekinian mulai merambah ke semua sektor yang menguasai hajat hidup rakyat Indonesia. Bisnisnya pun mulai mengamankan aparat dan undang-undang untuk mengembangkan gurita bisnisnya. Kekuatan kapitalistiknya mulai mengatur konstitusi dan demokrasi. Dunia usaha mewujud oligarki, terus terstruktur, sistematik dan masif mengendalikan pemerintah dan negara. Etnis Cina yang lebih senang disebut warga Tionghoa ini, semakin digdaya secara kualitatif dan kuantitatif dalam penyelenggaraan negara. Sumber daya manusia baik pejabat maupun rakyat serta sistem yang menghasilkan produk politik dan hukum, sempurna di kuasai etnis Cina dalam tataran individu, kelompok dan sebagai  irisan serta representasi  negara yang menjadikan komunis sebagai dasar, cara dan tujuan global. Menjadi negara komunis yang kapitalis, melakukan kolonialisme dan imperialisme modern.

Tak puas dengan menguasai sumber daya alam meliputi minyak, emas, batubara hingga nikel. Etinis Cina juga merambah retail bisnis kecil seperti alfamart-indomart, properti, hingga mal dan super blok. Bisnis yang sudah merambah industri perkotaan sampai  ke pelosok desa, laut dan  pegunungan tak lagi menyisakan kekayaan bagi rakyat dan negara Indonesia. Hampir 80% lahan di Indonesia dikuasai 1% dari seluruh rakyat Indonesia, tak lebih dari 25 orang pengusaha. Hanya dalam 2 periode kepemimpinan rezim Jokowi, oligarki korporasi yang dipimpin etnis Cina seperti 9 Naga telah sempurna menguasai hajat hidup orang banyak. Ekonomi nasional terkapar, sementara institusi negara seperti partai politik, DPR-MPR, MA, Kejakgung, MK, TNI-POLRI hingga KPU, tak lepas dari pengaruh oligarki,  pemilik modal besar yang sudah terjun ke ranah politik.

Bahkan pemilu dan pilpres 2024 sudah direkayasa sedemikuan rupa hasilnya meski belum dilaksanakan. Sungguh Dahsyat dan berbahayanya kekuatan oligarki yang ditopang segelintir etnis Cina. HIngga terorganisir bisa menentukan siapa presiden dan pemerintahannya,  yang bisa menjadi boneka dan ternak- ternak oligarki.

Etnis Cina yang diragukan kontribusinya dalam menyumbang kemerdekaan RI, telah menjadi penguasa yang seolah-olah menjadi pemilik negeri ini. Konstitusi dan demokrasi bisa dibeli, bahkan semua politisi, birokrat hingga presiden tak bisa lepas dari keinginan etnis Cina yang bertransformasi  sebagai mafia oligarki.

Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, kini di ujung tanduk dan terancam diakuisisi oleh Etnis Cina yang sudah memobilisasi TKA. Tak sekadar modal besar dalam bentuk investasi mega proyek, negara Cina juga sudah melakukan migrasi penduduknya yang populasinya sudah mencapai miliaran. Kentara sekali berkedok investasi dan utang, Cina dengan korporasi dan etnisnya yang minoritas, ingin meningkatkan status mayoritasnya dan pada akhirnya melakukan kolonialisasi dan aneksasi terhadap NKRI. Sebuah bahaya dan  ancaman serius dari kekuatan kapital yang komunis yang ingin menguasai bumi nusantara.

Serbuan TKA, jerat utang dan penguasaan ekonomi politik Cina, memberi tanda SOS bagi keberadaan dan keberlangsungan NKRI. Tragedi Morowali utara menjadi  indikator dari arogan, rakus dan bengisnya rezim komunis Cina berkedok investasi dan utang. Banjir TKA Cina yang tak berkuaitas tapi disambut karpet merah, perilaku  etnis Cina yang mulai sok kuasa dan berani berbuat aniaya terhadap rakyat pribumi bahkan kepada aparat, menjadi tanda-tanda ada upaya menjadikan Indonesia sebagai negeri jajahan Cina.

Begitu kuat pengaruh dan peran etnis Cina di Indonesia, menjadi paralel dengan rendahnya integritas aparat birokrasi dan politisi di Indonesia. Dominasi dan hegemoni etnis Cina dalam ekonomi politik nasional menjadi cermin dari bobroknya mentalitas pemimpin dan pejabat di negeri ini. Perilaku menyimpang berupa korupsi, tradisi suap, dan upaya menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisi dan tujuan meraih jabatan serta kekayaan telah menjadi konspirasi jahat antara etnis Cina yang menjadi oligarki dengan birokrasi.

Rakyat pribumi harus terpinggirkan dalam selimut kemiskinan dan hidup menderita, sementara segelintir orang dan kelompok berpesta pora menikmati kekayaan dan fasilitas negara. Oligarki hitam yang  eksploitatif dimotori  pelaku bisnis dari etnis Cina, berselingkuh dengan para bejabat bermental bejad. Kekuasaan para pelacur dan penghianat-penghianat bangsa Indonesia ini, perlahan tapi pasti mengancam eksistensi Pancasila, UUD 1945 dan kedaulatan NKRI. UU Cipta Kerja, UU KUHP dll, menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pemerintah dibawah kendali oligarki sebagai siasat mengebiri konstitusi, membungkam demokrasi dan membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran,

Sepatutnya bangsa Indonesia sadar bahwa negerinya diambang kehancuran dalam genggaman negeri tirani Cina Komunis. Rakyat harus berani dan bangkit melakukan langkah-langkah dan tindakan revolusioner untuk menyelamatkan Pancasila, UUD 1945 dan NKRI. Seluruh rakyat dan pemimpin-pemimpin agama dan politik harus bersatu membangun kekuatan perubahan. Seperti kata Bung Karno, rakyat harus berani menjebol dan membangun, melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi dari tatanan sistem yang sudah rusak yang  disebabkan oleh anasir kapitalisme dan komunisme global, termasuk  geliat predator Cina. Akankah rakyat Indonesia, memahami dan menyadari substansi realitas ekonomi  politik saat ini?.

Terlebih, khususnya perspektif peran dan pengaruh etnis Cina di Indonesia, berkah atau bencana?. Mampukah rakyat Indonesia, setelah dihantam pandemi Covid-19 yang bersumber dari kota Wuhan, dengan cerdas dan tangkas dapat melakukan refleksi dan evaluasi?. Bahwa sejatinya begitu kuat wabah Cina di negeri Pancasila.

*) Dari pinggiran catatan labirin kritis dan relung kesadaran perlawanan.

Bekasi Kota Patriot, 23 Januari 2023/2 Rajab 1444 H.