INTERNASIONAL
SOM G20 Culture Tuai Apresiasi Para Delegasi
Jakarta, FNN- Pelaksanaan The First Senior Officials Meeting (SOM) G20 Culture 2022 yang dilaksanakan pada Jumat (22/4) menuai apresiasi dan dukungan dari delegasi G20, kata pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).\"Banyak negara merasa isu yang diangkat dalam SOM G20 Culture 2022 sangat penting untuk diangkat, tidak hanya karena kita masih berada dalam kondisi pandemi, tetapi juga karena dunia secara global menghadapi tantangan lainnya yaitu perubahan iklim,\" kata Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek Hilmar Farid melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.Ia mengatakan delegasi tersebut terdiri atas 19 negara G20, sembilan negara undangan khusus, dan organisasi internasional. Mereka mendukung dan menyambut antusias fokus yang diangkat Indonesia dalam pertemuan tersebut, yaitu “Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan” atau Culture for Sustainable Living.Pada kesempatan tersebut, Manajer G20 Culture Ministers Meeting Ananto Kusuma Seta mengatakan penyelenggaraan SOM G20 Culture 2022 bertepatan dengan Hari Bumi atau Earth Day.Menurut Ananto, banyak negara menyampaikan perhatian mereka tentang isu perubahan iklim dan bagaimana upaya G20 dapat bergotong royong secara kebudayaan melalui forum kebudayaan G20 untuk mempromosikan cara-cara hidup berkelanjutan.\"Tema \'Jalan Kebudayaan untuk Hidup yang Berkelanjutan\'” sangat erat dengan tantangan yang kita hadapi saat ini, salah satunya perubahan iklim, dan prinsip gotong royong yang kita angkat mendapat dukungan negara-negara peserta,” ujarnya.Ananto yang juga sebagai Ketua Delegasi Indonesia yang memimpin jalannya sidang pertemuan tersebut mengatakan pelaksanaan The First SOM G20 Culture 2022 menghasilkan usulan dan tanggapan dari para delegasi tentang promosi cara-cara hidup berkelanjutan.“Kita mendengarkan usulan dan tanggapan dari masing-masing negara dalam mempromosikan cara-cara hidup berkelanjutan, salah satunya dengan lebih memperhatikan keseimbangan antara aktivitas manusia dengan ekosistem alam melalui jalan kebudayaan. Negara-negara peserta mengapresiasi Indonesia dalam Presidensi G20 bidang kebudayaan ini,\" katanya.Ananto menambahkan bahwa pertemuan ini juga menampung dan mengulas draf naskah akademik dari masing-masing negara untuk model pembangunan yang lebih berorientasi pada keadilan sosial-ekologis berdasarkan keragaman sumber daya budaya dengan mengangkat lima isu utama.Pertama, mengenai peran budaya sebagai pendorong kehidupan berkelanjutan. Kedua, tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial dari kebijakan berbasis budaya. Ketiga, tentang cultural commoning atau pengelolaan bersama atas sumber daya budaya yang mempromosikan gaya hidup berkelanjutan di tingkat lokal.Keempat, akses yang berkeadilan untuk peluang ekonomi budaya. Kelima, mobilisasi sumber daya internasional yang mengarusutamakan pemulihan berkelanjutan dengan menginisiasi suatu mekanisme pendanaan untuk pemulihan seni dan budaya yang sangat terpukul selama pandemi.Untuk diketahui, usai pelaksanaan The First SOM G20 Culture 2022 masih menyisakan dua pertemuan pejabat tingkat tinggi dan satu pertemuan tingkat Menteri Kebudayaan.Senior Officials Meeting (SOM) G20 Culture 2022 yang kedua akan dilaksanakan pada 19 Juli 2022 secara daring dan SOM ketiga digelar 12 September, sehari sebelum G20 Culture Ministers’ Meeting, yang dilaksanakan pada 13 September di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah secara hibrid.Pada pertemuan para Menteri Kebudayaan ini, Kemendikbudristek melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan akan menyelenggarakan serangkaian kegiatan, antara lain Kirab Budaya, Rapat Raksasa, Orkestra G20, dan Ruwatan Bumi.Kirab Budaya dan Rapat Raksasa rencananya akan dihadiri 2.000 pelaku budaya, masyarakat adat, dan komunitas budaya.Sedangkan Orkestra G20 akan melibatkan kolaborasi musisi dari negara-negara G20. Selain itu, Ruwatan Nusantara, Student Festival, Indonesia Bertutur, Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia, dan beragam kegiatan lainnya akan diselenggarakan untuk menyukseskan G20 bidang Kebudayaan. (mth/Antara)
Sekjen PBB Akan Temui Putin dan Zelenskyy Pekan Depan
New York, FNN - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres akan mengunjungi Rusia pekan depan untuk menemui Presiden Vladimir Putin, kemudian ke Ukraina untuk berbicara dengan Presiden Volodymyr Zelenskyy.Guterres akan terbang ke Moskow pada Selasa dan bertemu dengan Putin, serta menghadiri rapat kerja dan makan siang bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, kata Eri Kaneko, juru bicara Guterres, pada jumpa pers di New York, Jumat.\"Dia berharap dapat membahas apa yang bisa dilakukan untuk mencapai perdamaian di Ukraina segera,\" kata Kaneko.Guterres akan bertemu dengan Zelenskyy pada Kamis, Menlu Dmytro Kuleba dan staf badan-badan PBB untuk membahas peningkatan upaya bantuan kemanusiaan, kata kantor juru bicara PBB dalam pernyataan.Guterres sebelumnya meminta bertemu dengan pemimpin kedua negara dalam surat terpisah yang diserahkan kepada diplomat masing-masing di PBB.Pada Selasa, dia menyerukan gencatan senjata kemanusiaan selama empat hari mulai Kamis saat perayaan Paskah Ortodoks di Ukraina. Gencatan senjata itu untuk memberi kesempatan kepada warga sipil meninggalkan daerah konflik dan pengiriman bantuan ke wilayah yang terdampak parah.\"Sekretaris jenderal tidak terlalu kecewa seruan pribadinya tidak diindahkan, tapi lebih ke soal tidak adanya gencatan senjata sehingga warga sipil tak bisa keluar dari daerah yang terkepung dan bantuan yang siap dikirimkan PBB dan mitra kami tak bisa dikirim ke daerah itu,\" kata Kaneko.Guterres akan membahas tentang hal itu selama kunjungannya ke Moskow, kata juru bicara.Invasi Rusia di Ukraina, agresi militer terbesar terhadap sebuah negara Eropa sejak 1945, telah menewaskan dan melukai ribuan orang. Lebih dari 12 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan di negara itu sekarang, kata Guterres sebelumnya.Sejak memulai aksinya di Ukraina, Rusia telah menghancurkan kota-kota dan mayat ratusan warga sipil ditemukan. Moskow membantah mengincar warga sipil dan mengatakan tanpa bukti bahwa tanda-tanda kekejaman sengaja dibuat-buat.Negara-negara Barat dan Ukraina menuduh Putin melakukan agresi tak berdasar. (mth/Antara)
Menkeu Negara Barat Walk Out Saat Sri Mulyani Pimpin Pertemuan G20, Rocky Gerung: Pemahaman Politik Global Jokowi Rapuh
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Janet Yellen dan Menteri Keuangan negara lainnya serta Gubernur Bank Sentral melakukan aksi walkout saat utusan Rusia menyampaikan pendapatnya dalam pertemuan G20 di Washington D.C., pada Rabu (20/4/2022) waktu setempat. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati, selaku pemimpin forum tersebut, mengakui bahwa forum G20 diadakan dalam situasi yang menantang. Menanggapi insiden ini, pengamat politik Rocky Gerung menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tak peka terhadap politik global. “Sinyal itu yang mustinya ditangkap oleh Pak Jokowi. Negara Barat tidak menyukai posisi Indonesia di G20 terhadap Rusia. Faktanya Rusia melakukan penyerangan terhadap Ukraina, yang dilarang oleh hukum internasional. Tapi yang nggak paham Pak Jokowi tidak bisa menangkap sinyal itu,” kata Rocky kepada wartawan senior FNN, Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Jumat, 22 April 2022. Yang lebih memprihatinkan lagi, kata Rocky, “Menteri Sejuta Jabatan” Luhut Binsar Pandjaitan yang masih bisa pamer di instgram atau twitternya bahwa dia bertemu dengan Michael Goldberg, seorang investor besar dunia yang akan membantu pebisnis Indonesia, lalu yang akan terjadi investasi baru. “Tapi itu kan klaim Pak Luhut yang dia tulis sendiri di dalam media sosial dia. Tanpa kita harus analisis, kita anggap bahwa Pak Luhut sebetulnya cemas. Karena itu beliau menulis optimisme itu,” tegasnya. Sementara Menkeu Sri Mulyani pesimistis terhadap hasil-hasil G20 di Washington yang diboikot oleh negara-negara Barat yang tidak mau hadir waktu Rusia berbicara. “Jadi, sekarang kita baru mengerti betapa rapuhnya pengetahuan Pak Jokowi mengenai politik global. Ini juga variabel yang musti kita hitung terus karena G20 nanti bisa-bisa, nggak dibuka lagi oleh Pak Jokowi. Itu sebetulnya yang musti kita waspadai. Sambil memang keadaan ekonomi tidak bisa kita selamatkan dengan cara-cara yang konvensional,” paparnya. Rocky punya resep untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Itu pun jika Jokowi mau mengikuti sarannya. “Ada cara lain untuk menyelamatkan ekonomi, yaitu pastikan IKN batal. Lalu presiden bilang, oke 400 atau 500 triliun yang diproyeksikan membengkak di IKN, kita potong saja dan kita hanya akan bikin istana kepresidenan, bukan ibu kota di Kalimantan, paling cuma butuh 1—2 triliun,” sarannya. Kalau presiden masih ngotot bikin IKN, kata Rocky maka seluruh hak rakyat untuk mendapatkan kesehjahteraan batal karena ambisi presiden. “Itu yang kemudian dikutip oleh luar negeri bahwa Indonesia sebetulnya bisa berhemat dari IKN supaya bisa alihkan itu dari soal-soal kesejahteraan,” tegasnya. Rocky berkeyakinan, sarannya tidak bakal diikuti oleh Jokowi karena dia punya agenda lain. “Itu tidak ingin dilakukan juga oleh Jokowi karena Jokowi juga ingin tinggalkan monumen yang disebut ibu kota baru yang sudah pasti bangkrak (bangkrut dan mangkrak),” pungkasnya. Para menteri yang walkout antara lain Menteri Keuangan Kanada Chrystia Freeland memposting gambar mereka yang berpartisipasi dalam walkout di akun Twitter-nya, menunjukkan Menteri Keuangan Ukraina Serhiy Marchenko, Presiden Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, Ketua Federal Reserve Jerome Powell, Gubernur Bank of England Andrew Bailey, Komisaris Ekonomi Uni Eropa Paolo Gentiloni dan Menteri Keuangan Belanda Sigrid Kaag di antara mereka yang ambil bagian aksi walkout. (sof, sws)
Gubernur BI Nilai Inflasi di Negara Berkembang Jadi Masalah Serius
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menilai peningkatan inflasi kini menjadi masalah yang serius, terutama di negara berkembang dan negara pasar berkembang.\"Beberapa negara berkembang hanya ingin pulih dengan fiskal yang terbatas, serta beberapa negara berkembang memiliki masalah utang,\" ucap Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Tak hanya di negara berkembang, inflasi juga kini menjadi masalah di negara maju.Peningkatan inflasi di berbagai belahan dunia saat ini, kata dia, merupakan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina yang masih berlangsung.Ketegangan geopolitik kedua negara menyebabkan tingginya harga komoditas, terutama harga energi dan makanan yang berdampak langsung kepada seluruh negara.Selain inflasi, Perry menyebutkan dampak konflik kedua negara adalah melalui jalur perdagangan.\"Perang tentunya membuat masalah dalam rantai pasokan global serta membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi global,\" katanya.Dengan adanya konflik kedua negara ini, ia mengatakan Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke bawah proyeksi ekonomi global dari 4,4 persen menjadi 3,6 persen pada tahun ini.Tak hanya di jalur perdagangan, konflik Rusia dan Ukraina pun memberi dampak kepada jalur keuangan dengan implikasi banyaknya bank sentral dunia yang merasa perlu menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi dan pengetatan likuiditas global. (mth/Antara)
IMF: Inflasi Negara Berkembang Bisa Mencapai 8,7 Persen pada Tahun Ini
Jakarta, FNN - Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan inflasi negara berkembang bisa naik mencapai 8,7 persen pada tahun ini, begitu pula dengan negara maju yang akan mencapai 5,7 persen.Penyebab kenaikan inflasi tersebut adalah invasi Rusia ke Ukraina dan sanksi berikutnya atas konflik kedua negara yang menyebabkan gangguan tajam dalam pasar komoditas global.\"Kenaikan harga energi dan pangan menambah tekanan inflasi di saat tekanan inflasi sudah cukup tinggi di banyak negara di dunia,\" kata First Deputy Managing Director IMF Gita Gopinath dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Sebelum adanya konflik Rusia dan Ukraina, ia menuturkan inflasi telah meningkat secara signifikan di banyak negara dan banyak bank sentral mulai memperketat kebijakan moneter.Kebijakan suku bunga acuan diperkirakan akan naik lebih jauh sehingga menimbulkan risiko bagi negara berkembang jika terjadi pengetatan moneter yang sangat cepat di negara maju.Kemungkinan tersebut, sambung ia, dapat menyebabkan biaya pinjaman untuk negara berkembang dan ekonomi berkembang naik, serta adanya risiko arus modal keluar.\"Jadi Anda dapat melihat bagaimana risiko dalam situasi ini bisa menjadi kerugian. Risiko stabilitas keuangan yang timbul dari perang benar-benar menguji ketahanan sistem keuangan, dan pasar sebagai perhatian nyata karena harga energi terus meningkat,\" ungkapnya.Menurut Gita, inflasi bisa saja menimbulkan kerusuhan sosial di banyak negara yang merupakan risiko besar.Selain itu, masih terdapat pula risiko lainnya seperti COVID-19 varian baru yang muncul dan menciptakan lebih banyak kesulitan di berbagai belahan dunia.Oleh karenanya, ia berharap Rusia dan Ukraina bisa segera mengakhiri konflik yang ada lantaran semakin lama konflik berlanjut semakin tinggi risiko yang ada.Negara-negara di dunia juga diminta untuk melawan inflasi seiring dengan mempertahankan pemulihan, membangun ketahanan, dan meningkatkan prospek jangka menengah.Sementara untuk kebijakan moneter, Gita memandang bank sentral di seluruh negara harus bertindak tegas terhadap inflasi, namun tetap harus mengkomunikasikan tindakannya dengan sangat efektif.\"Itu penting terutama bagi bank sentral utama agar tidak menghasilkan dampak rambatan dan guncangan yang besar di pasar keuangan,\" tuturnya. (mth/Antara)
BI: Perang Rusia-Ukraina Perkuat Kompleksitas G20 Jaga Pemulihan Dunia
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo berpendapat perang Rusia melawan Ukraina memperkuat kompleksitas negara-negara G20 dalam memelihara pemulihan ekonomi global.\"Anggota G20 berbagi pandangan bahwa perang menghambat proses pemulihan global dan meningkatkan perhatian khusus tentang pasokan makanan dan energi,\" ujar Perry dalam Side Event G20, High Level Discussion yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat.Maka dari itu, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan pun terkena dampak karena mereka sudah menghadapi tantangan antara lain ruang fiskal yang terbatas dan kerentanan yang ada akibat COVID-19.Dengan demikian, Perry menegaskan anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 kedua menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini, termasuk implikasi perang Rusia melawan Ukraina.Sebagian besar anggota mendukung agenda G20 yang ada untuk mengatasi dampak ekonomi dari perang di Ukraina, sambil tetap mempertahankan komitmen untuk kembali kepada keseimbangan berkelanjutan yang kuat dan pertumbuhan inklusif.Selain itu, ia menyebutkan terdapat pula kekhawatiran tentang tekanan inflasi yang menyebabkan Bank Sentral berbagai negara mengubah kebijakan dan pengetatan likuiditas global lebih cepat dari yang diharapkan.\"Para anggota mengintegrasikan kembali komitmen pada bulan Februari untuk melakukan exit strategy yang dikalibrasi dengan baik, direncanakan dengan baik, dan dikomunikasikan dengan baik, untuk mendukung pemulihan dan mengurangi potensi dampak rambatan atau spillover,\" ujarnya.Di sisi lain, dirinya menyampaikan para anggota G20 mengintegrasikan kembali komitmen untuk mendukung negara-negara yang rentan khususnya mereka yang berisiko mengalami kesulitan utang.Negara-negara G20 pun menyambut baik dan mendorong lebih lanjut komitmen pendanaan 100 miliar dolar AS dari negara-negara maju secara sukarela untuk negara yang membutuhkan dalam rangka penanganan perubahan iklim. (mth/Antara)
Putin Nyatakan Kemenangan Rusia di Mariupol, AS Membantah
Kiev, FNN - Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis (21/4) menyatakan kemenangan dalam pertempuran terbesar di Ukraina dengan menyebut kota pelabuhan Mariupol \"sudah dibebaskan\".Amerika Serikat, sementara itu, membantah klaim tersebut dan mengatakan bahwa pasukan Ukraina masih berada di Mariupol.Putin sebelumnya memerintahkan pasukan Rusia untuk memblokade sebuah kompleks pabrik baja, tempat sejumlah warga Ukraina disebutkan telah menyerahkan diri ataupun meninggal.Menurut Ukraina, Putin ingin menghindarkan bentrokan terakhir dengan pasukan Ukraina di Mariupol karena ia tidak punya cukup tentara untuk mengalahkan pasukan negara itu.Namun, beberapa pejabat Ukraina juga menyuarakan permintaan bantuan untuk mengevakuasi para warga sipil, juga prajurit-prajurit yang terluka.Dalam pertemuan di kantornya, Kremlin, yang disiarkan televisi, Putin menyampaikan selamat kepada menteri pertahanan dan pasukan Rusia karena sudah \"berhasil menyelesaikan upaya pertempuran untuk membebaskan Mariupol\".Ia mengatakan penting untuk melakukan serbuan ke zona industri. Pabrik baja Azovstal berada di zona itu.\"Blokir kawasan industri ini sehingga lalat pun tidak bisa masuk,\" kata Putin.Mariupol, salah satu pelabuhan utama di wilayah Donbas di Ukraina timur, berada di antara daerah-daerah yang dikuasai kelompok separatis dan Krimea --semenanjung di Laut Hitam yang dicaplok Rusia pada 2014.Dengan menguasai kota pelabuhan itu, Rusia bisa menghubungkan kedua daerah saat meningkatkan serangannya di Ukraina timur.Kendati Putin mengklaim kemenangan besar pertama --sejak pasukannya terdesak keluar dari Kiev serta kawasan Ukraina utara pada Maret, Rusia belum berhasil mencapai kemenangan seperti yang diinginkan.Dalam pidato larut malam, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan Rusia bertindak habis-habisan supaya bisa \"menyebut-nyebut soal setidaknya beberapa kemenangan\", termasuk dengan mengerahkan kelompok taktis batalyon yang baru.Ketika dimintai komentar soal klaim Putin menyangkut kemenangan di Mariupol, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pernyataan itu \"lagi-lagi merupakan disinformasi dari buku pedoman mereka yang sudah usang\".Mariupol telah mengalami pertempuran paling sengit sejak pasukan Rusia meluncurkan invasi ke Ukraina pada 24 Februari.Kota berpenduduk 400.000 orang itu juga mengalami bencana kemanusiaan terburuk sejak invasi bergulir.Ukraina memperkirakan sudah puluhan ribu warga sipil yang meninggal di Mariupol. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah mengatakan jumlah korban jiwa itu mencapai sedikitnya ribuan orang.Para petempur Ukraina masih berada di kompleks baja Azovstal --salah satu fasilitas terbesar metalurgi di Eropa. Luasnya mencapai 11 kilometer persegi dan memiliki sejumlah gedung ukuran raksasa, ruang bawah tanah, dan terowongan.Wali Kota Mariupol Vadym Boichenko, mengatakan pada Kamis bahwa hanya Putin yang bisa menentukan nasib 100.000 warga sipil yang terkepung di kota itu.\"Penting untuk dipahami bahwa masih ada orang-orang bernyawa di sana, nasib mereka berada di tangan hanya satu orang --Vladimir Putin. Dan kematian yang akan terjadi sekarang, juga ada di tangan dia,\" kata Boichenko dalam wawancara.Deputi Perdana Menteri Ukraina Iryna Vereshchuck mengatakan 1.000 warga sipil serta 500 prajurit yang terluka perlu segera dibawa keluar dari kompleks baja tersebut.Ia menuding pasukan Rusia bersalah karena tidak membuat koridor aman, yang menurutnya sudah disepakati.Moskow mengatakan Rusia telah membawa 140.000 warga sipil keluar dari Mariupol dalam gerakan evakuasi kemanusiaan.Kiev mengatakan beberapa di antara para warga tersebut disuruh keluar secara paksa dari Mariupol. Tindakan seperti itu terhadap mereka bisa dianggap sebagai kejahatan perang. (mth/Antara)
BI: G20 Dorong Bank Sentral Buat Kebijakan Terkalibrasi dan Terencana
Jakarta, FNN - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan pertemuan kedua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 mendorong setiap bank sentral membuat kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik.Langkah tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi perang di Ukraina yang meningkatkan inflasi dan percepatan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara-negara.\"Di sinilah pentingnya G20 dimana diskusi dan pemahaman menjadi penting. Di G20 setiap bank sentral perlu membuat kebijakan yang terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik,\" kata Perry Warjiyo dalam konferensi pers Pertemuan FMCBG G20 kedua yang dipantau di Jakarta, Kamis.Kebijakan yang terkalibrasi dengan baik dimaksudkan agar bank sentral setiap negara mempertimbangkan dampak kebijakan mereka terhadap negara lain dan terhadap perekonomian global yang sedang berada dalam tekanan.\"Tanpa G20 tentunya negara mengambil kebijakan hanya untuk kepentingan domestiknya sendiri. Di bawah G20, dikedepankan kepentingan global dengan mempertimbangkan dampak bagi negara lain,\" katanya.Kebijakan bank sentral juga perlu terencana dengan baik, yang diketahui melalui gambaran kebijakan ke depan, sehingga negara lain dan pelaku pasar keuangan dapat mulai memperhitungkan dampak kebijakan tersebut.Kebijakan bank-bank sentral juga didorong untuk dikomunikasikan dengan baik sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.\"Ini dibahas G20 dimana proses normalisasi pembuatan kebijakan di bawah tantangan yang sangat sulit ini sangat penting untuk terkalibrasi, terencana, dan dikomunikasikan dengan baik,\" katanya. (mth/Antara)
Sri Mulyani: G20 Serukan Penghentian Perang Rusia dan Ukraina
Jakarta, FNN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan para anggota G20 dalam Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral (FMCBG) G20 ke-2 menyerukan agar perang antara Rusia dan Ukraina segera dihentikan.“Banyak anggota mengutuk perang sebagai tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan dan pelanggaran hukum internasional,” katanya dalam konferensi pers FMCBG G20 Ke-2 yang diikuti Antara di Jakarta, Kamis.Sri Mulyani menuturkan forum FMCBG yang diselenggarakan di Washington D.C., Amerika Serikat ini pun berlangsung dalam situasi yang menantang. Hal itu terjadi mengingat adanya perang antara Rusia dan Ukraina yang masih berlanjut dan dampaknya dirasakan oleh negara-negara di luar Eropa.Anggota G20 menyatakan keprihatinan yang mendalam tentang krisis kemanusiaan, ekonomi dan keuangan sebagai dampak dari perang ini sehingga mereka menyerukan agar perang harus berakhir dengan segera.Menurut anggota G20, perang telah dan akan terus menghambat proses pemulihan ekonomi global serta meningkatkan kekhawatiran khususnya terkait ketahanan pangan dan harga energi.Anggota G20 menilai perang telah membuat pertumbuhan serta pemulihan jauh lebih kompleks sekaligus melemahkan kesiapsiagaan dan respons global dalam menangani pandemi termasuk terhadap sektor kesehatan.Terlebih lagi, negara-negara berpenghasilan rendah dan rentan akan sangat terpengaruh karena mereka sudah menghadapi berbagai tantangan lain seperti ruang fiskal yang terbatas dan utang yang tinggi.Oleh sebab itu, anggota menggarisbawahi peran penting G20 sebagai forum utama kerja sama ekonomi internasional untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang beragam dan kompleks saat ini.Anggota mendukung adaptasi agenda yang ada dalam rangka mendorong G20 mengatasi dampak ekonomi dari perang sembari mempertahankan komitmen untuk mengatasi tantangan global yang sudah ada sebelumnya.“Dan memimpin dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, inklusif dan seimbang,” tegas Sri Mulyani. (mth/Antara)
Rusia Kembali Keluarkan Ultimatum, Pasukan Ukraina Diminta Menyerah
Kiev/Kharkiv, FNN - Rusia, Rabu, meminta pasukan Ukraina yang masih berada di Mariupol untuk menyerah pada saat pasukan Rusia berupaya mencapai kemenangan dalam serangan yang dilancarkannya di Ukraina timur.Ribuan tentara Rusia, dengan didukung gempuran artileri dan roket, sedang bergerak maju ke medan perang, yang disebut para pejabat Ukraina sebagai Pertarungan Donbas. Sebelumnya, pasukan Rusia sudah menguasai Kota Kreminna.Invasi Rusia, yang sudah berjalan hampir delapan pekan, ternyata berlangsung lebih lama daripada yang diperkirakan.Rusia masih belum berhasil menguasai kota-kota besar sehingga memaksa Moskow untuk mengatur kembali strategi di dan sekitar wilayah-wilayah separatis.Rusia sebelumnya telah mengeluarkan ultimatum agar pasukan Ukraina menyerah. Namun menjelang batas waktu berakhir, peringatan itu tidak membuahkan hasil.Kementerian pertahanan Rusia mengatakan tidak ada satu pun prajurit Ukraina yang meletakkan senjata. Karena itu, Moskow memperbarui tuntutannya tersebut.Di sisi lain, para komandan Ukraina sudah menyatakan tekad tidak akan menyerah.\"Angkatan Bersenjata Rusia, murni berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, kembali mengajukan tawaran agar para petempur batalion nasionalis dan tentara bayaran dari luar negeri menghentikan operasi militer mereka mulai pukul 14.00 waktu Moskow pada 20 April dan agar mereka meletakkan senjata,\" kata Kementerian Pertahanan Rusia.Amerika Serikat, Kanada dan Inggris sementara itu telah menyatakan akan mengirimkan lebih banyak persenjataan artileri untuk Ukraina.Presiden AS Joe Biden diperkirakan dalam beberapa hari mendatang akan mengumumkan paket baru bantuan militer senilai hampir sama dengan bantuan pada pekan lalu, yakni 800 juta dolar AS (Rp11,47 triliun), kata beberapa sumber kepada Reuters. (mth/Antara)
POPULER
