KESEHATAN
Covid-19: Jangan Sampai Seperti Eropa dan Amerika
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Per hari ini, Selasa (31/3/2020), total kasus positif Covid-19 di Indonesia ada 1,414. Jumlah ini “tak seberapa” kalau dilihat jumlah positif di sejumlah negara Eropa dan Amerika Serikat (AS). Tapi, berbagai pihak kaget sekali dengan angka Indonesia ini. Mereka merasa pertambahan kasus yang terkonfirmasi sangat cepat. Nah, bagaimana kalau lonjakan positif Corona di Amerika Serikat (AS) disodorkan kepada mereka? Pastilah semua lebih terperangah lagi. Betapa tidak! Dalam kurun waktu lebih-kurang tiga pekan saja, jumlah positif di AS bertambah seperti deret ukur dengan lompatan superjumbo. Mari kita masuk agak detail. Pada 10 Maret 2020, jumlah yang positif di AS masih di bawah 1,000 –tepatnya 994. Hari ini, 31 Maret 2020, jumlah itu menembus angka 161,000 lebih. Tepatnya, 161,357. Hanya dalam 20 hari saja. Kalau dibagi rata, berarti setiap hari bertambah 8,000 kasus. Selama 20 hari ini. Mengapa lonjakan yang gila-gilaan ini bisa terjadi? Seratus persen disebabkan test massal publik yang sangat lambat. Kelambatan itu berlangsung selama lebih kurang tiga (3) minggu, yaitu antara 15 Februari 2020 sampai minggu pertama Maret 2020. Waktu itu, pemeriksaan Covid-19 di AS hanya bisa sekitar 12 orang per hari. Barulah setelah digunakan alat test cepat (rapid test) yang akurat, ditemukanlah penyandang virus Corona dalam jumlah yang mencengangkan sekarang ini. Bagaimana dengan situasi di Indonesia? Sudahkah dipakai cara pemeriksaan cepat dan akurat? Semoga saja sudah. Jika memang sudah, kita semua pantas bersyukur kepada Yang Maha Kuasa karena jumlah positif Corona hanya 1,400-an saja. Tapi, tolong Anda carikan informasi, apakah rapid test massal yang terpercaya sudah dilaksanakan. Sekali lagi, kalau sudah, mari kita sama-sama bersujud syukur. Kalau belum? Ayo kita menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla agar jumlah 1,400-an yang sangat “mencemaskan” banyak orang itu tidak akan sama seperti pengalaman AS, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Inggris, dlsb. Kita berdoa agar jumlah positif 1,400-an itu bukan jumlah “puncak gunung es”. Seperti ketika AS menemukan ‘tip of iceberg’ itu pada 10 Maret 2020. Sekiranya nanti, na’uzibillah, angka 1,400-an tsb ternyata hanya “pembukaan” saja, maka ingatlah bahwa jumlah tenaga medis kita dan jumlah fasilitas perawatan yang ada, pastilah tidak sebanyak dan sebagus yang dimiliki AS atau negara-negara Eropa. Dan ingat juga bahwa dengan jumlah positif yang “tak seberapa” itu pun, fasilitas dan tenaga medis kita sudah kewalahan. Terutama fasilitas. Tak terbayangkan kalau nanti jumlah positif mencapai angka belasan ribu atau puluhan ribu, pada saat yang bersamaan. Mungkinkah fasilitas perawatan kita (ruang isolasi dan alat pelindung diri alias APD) cukup banyak tersedia? Kalau kita ikuti berita-berita yang ada di media umum maupun media sosial, plus broadcast-broadcast yang diunggah secara sporadis oleh para awak medis, kelihatannya kita tidak memiliki kemampuan untuk menangani pasien kritis dalam jumlah belasan ribu. Sekarang saja banyak yang menunggu antrian perawatan dan isolasi rumah sakit. Ruang isolasi dan ventilator (alat bantu pernafasan) tak cukup. Back-log (ekor) antrian itu tentu semakin panjang ketika kasus-kasus baru bermunculan. Ada rekaman video seorang dokter yang menjelaskan bahwa di RS tempat dia bekerja ada seorang pasien Covid-19 yang memerlukan peralatan ekstra. Dia menelefon 20 rumah sakit, tidak satu pun yang mau menerima. Si pasien berada dalam kondisi kritis. Ada lagi rekaman yang menjelaskan bahwa semua annggota tim medis, kecuali satu orang, menggunakan jas hujan sebagai APD. Sebelumnya, pemandangan seperti ini terjadi di mana-mana. Kemarin ada kabar bahwa APD asli sudah tiba di Indonesia dan sudah dibagi-bagikan ke berbagai daerah. Wallahu a’lam. Sekali lagi, berdoalah kita agar pengalaman buruk Eropa dan Amerika Serikat tidak terjadi di sini. Amin![] 31 Maret 2020 Penulis Wartawan Senior.
Ke Manakah Wali Kota Tangsel?
Oleh: Tjahja Gunawan Jakarta, FNN - Selasa (31/03). Selama merebaknya Virus China di negeri ini, warga Tangerang Selatan Provinsi Banten, tiba-tiba merasa kehilangan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany, yang dikenal luas berparas cantik. "Tumben nanya-nanya dia. Anda tiba-tiba jadi kepo?," Begitu komentar seorang rekan pada saya. Sebelumnya saya yang kebetulan tinggal di Tangsel, memang tidak pernah peduli dengan aktivitas Ibu Wali Kota ini. Sing penting, program pembangunan di wilayah Tangsel tetap berjalan. Jadi kalaupun misalnya Ibu Walkot ini sering bolak-balik ke LP Sukamiskin untuk menjenguk suaminya dis juga bukan urusan saya karena bukan termasuk wilayah publik. Tetapi sudah masuk ranah private Ibu Airin. "Nah, kenapa juga tiba-tiba Anda sekarang tanya keberadaan beliau ?" Komentar temen saya rada sengit. Rupanya dia mulai nge-gas. Lalu dengan nada pelan-pelan kepada teman ini saya katakan, sekarang ini kan sedang terjadi wabah global. Virus China atau Covid19 sedang menyebar ke mana-mana hingga ke seluruh antero dunia termasuk Indonesia dan Tangsel. Nah, sebagai salah satu daerah yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta yang menjadi epicentrum penyebaran Virus China, warga Tangsel juga berhak untuk mengetahui informasi seputar Covid19 termasuk kebijakan serta langkah-langkah yang diambil Pemkot Tangsel. Hak warga ini diatur dan dijamin dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Para kepala daerah di berbagai tempat lain, baik bupati, wali kota, maupun gubernur hadir terlihat oleh publik melakukan sesuatu untuk ikut berupaya mencegah penyebaran Virus China ini. Misalnya, Wali Kota Bogor Bima Arya. Walaupun dinyatakan positif Covid19, namun dia tetap muncul ke publik menampakan diri kemudian melalui video pendek yang disebar melalui medsos (WA) berkomunikasi dan berikirim kabar kepada masyarakat sekaligus memberi arahan kepada para pejabat di Pemkot Bogor. Demikian juga, Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana, meski dinyatakan positif Covid19 namun dia tetap aktif berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dan jajaran pejabat Pemkab Karawang melalui akun Instagramnya. Sebelumnya pada tanggal 3 Maret 2020, Bupati Karawang ini pernah mengunggah sejumlah foto saat mengikuti rapat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Salah satu foto yang diunggah di IG Ibu Bupati ini adalah pose sedang duduk bertiga antara Bupati Karawang, Wali Kota Tangsel dan Wali Kota Bogor saat rapat di SICC. Keterangan tertulis yang disertakan dalam foto-foto yang diunggah Bupati Karawang itu berbunyi: "Bismillah Senin kemarin (2/3), kami menghadiri FGD bersama Menko PMK, Kepala BNBP, Pa Gubernur, Kementerian PUPR, BBWS dan semua pihak terkait solusi penanganan banjir baik di Jawa Barat, DKI, dan Banten khususnya...." Airin Terpapar? Berdasarkan kronologi perjalanan dan riwayat kontak Bupati Karawang dan Wali Kota Bogor, patut diduga Virus China ini juga ikut menyebar kepada orang-orang yang pernah berinteraksi dengan mereka. Apakah itu berarti virus Covid 19 ikut menular pada Wali Kota Tangsel ? Wallohualam a'lam bhisawab. Saya tidak berspekulasi lebih jauh lagi. Namun jika merujuk pada keterangan Gubernur Jabar Ridwan Kamil disebutkan bahwa, di Jawa Barat ada empat klaster penyebaran virus corona. Klaster pertama Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar di Karawang tanggal 9 Maret 2020. Pasca acara ini, ada tujuh orang yang positif Covid19 diantaranya Bupati Karawang dan Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Namun setelah melakukan isolasi diri, kini Yana Mulyana sudah dinyatakan negatif Covid19. Klaster kedua dan ketiga yaitu seminar bisnis syariah 25-28 Februari 2020 di Kabupaten Bogor dan Persidangan Sinode Tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB) 26-29 Februari 2020 di Hotel Aston Kota Bogor. Klaster keempat adalah seminar keagamaan di Lembang, Bandung Barat yang digelar pada 3-5 Maret 2020. Beberapa tokoh yang mengaku mempunyai akses kepada Wali Kota Tangsel menampik kalau Airin Rachmi Diany terpapar Virus China. "Sebab acara di SICC Bogor diselenggarakan tanggal 2 Maret 2020 atau sebelum Wali Kota Bogor Bima Arya mengadakan perjalanan ke luar negeri. Kehadiran Airin di SICC juga dilangsungkan sebelum acara HIPMI di Karawang dimana Bupati Karawang hadir di sana," kata seorang tokoh berusaha meyakinkan saya. Namun terlepas dari spekulasi terpapar tidaknya oleh Virus China, seharusnya Wali Kota Tangsel tampil di garda terdepan dalam menghadapi penyebaran virus yang mematikan ini. Apalagi setiap hari warga Tangsel yang terpapar Virus China terus bertambah. Hingga 30 Maret 2020 jam 15, jumlah warga Tangsel yang meninggal akibat Virus China sebanyak 6 orang, jumlah ODP (orang dalam pengawasan) 280 orang, PDP (pasien dalam pengawasan) 123 dan warga yang dinyatakan positif Covid19 sebanyak 31 orang. Dikritik Warga Sejumlah warga juga mengritik kinerja Pemkot Tangsel dalam menangani wabah Virus China ini. Salah satu tokoh warga Kedaung, Kecamatan Pamulang, Cak Kris, mengatakan jangan karena jabatannya sudah mau berakhir Walikota Airin malah jarang tampil didepan untuk perang melawan wabah Covid-19. “Harusnya diakhir masa jabatannya Wali Kota Airin aktif memimpin langsung penanganan wabah Corona. Jangan Wakilnya terus yang tampil sementara Wali Kotanya gak jelas ada di mana. Harusnya dia membuktikan walaupun di akhir masa jabatannya, tapi dia tetap tampil memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga masyarakatnya. Inipun kami melakukan penyemprotan disinfektan dengan urunan warga sendiri, ke mana Pemkot Tangsel hadir di tengah – tengah warganya? Boro– boro aksi penyemprotan disinfektan, mencari informasi terkait penanganan wabah Covid-19 ini saja susah banget. Saya sudah kritik tuh kemarin di medianya milik humas Tangsel, katanya Pamulang nol tidak ada penderita Corona, gak taunya sudah ada yang mati tuh pilot pesawat,” ujar Cak Kris sebagaimana dikutip MediaBantenCyber.co.id. Dalam situasi seperti sekarang Wali Kota Tangsel seharusnya bisa bergerak cepat dan mengambil keputusan berani namun akurat sesuai data dan fakta sebaran Virus Covid 19 di wilayah Tangsel. Ini jangankan bergerak cepat, Pemkot Tangsel tampaknya juga tidak mampu menyediakan data sebaran Virus Corona secara akurat dan real time. Dalam hal pemutakhiran data Covid19 di Tangsel, sangat boleh jadi Pemkot Tangsel hanya bersikap menunggu update data dari Satgas Covid 19 Pusat agar tidak overlaping. Namun, dalam pencegahan penyebaran Virus China ini, seharusnya Wali Kota Tangsel memimpin di depan termasuk mengomunikasikan langkah kongkret yang telah, sedang dan akan dilakukan selama masa Tanggap Darurat ini. Dalam situasi seperti sekarang justru Wakil Wali Kota Tangsel justru Benyamin Davnie yang kerap muncul ke permukaan. Dengan seringnya munculnya Benyamin Davnie dalam penanganan Virus Covid 19, justru menimbulkan prasangka politik yang kurang sedap. Pasalnya, Benyamin merupakan salah satu kandidat Calon Wali Kota Tangsel yang akan maju dalam Pilkada 2020. Sangat disayangkan kalau kemunculan Benyamin dalam penanganan penyebaran Virus Covid 19, dikaitkan dengan agenda politik Pilkada 2020. Itu sangat kontraproduktif. Selain itu, Pilkada 2020 juga sudah dinyatakan akan dimundurkan akibat adanya kasus wabah virus ini. Ini adalah kesepakatan tertulis antara Komisi II DPR dengan Mendagri dan KPU. Terkait peran kepala daerah, sebenarnya Mendagri Tito Karnavian telah menginstruksikan agar Gubernur maupun Walikota dan Bupati bisa langsung mengambil peran sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Jabatan itu, kata Tito, tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain di daerah. Mendagri menekankan hal tersebut ketika menjelaskan Surat Edaran Nomor 440/12622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang terbit Minggu (29/3) sebagaimana dikutip CNN Indonesia.com Oleh karena itu sekarang sudah saatnya Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany memimpin langsung sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah. Kemudian dia aktif turba dan atau mengkoordinasikan tugas dan tanggungjawabnya dengan unsur Muspida dan aparat keamanan lainnya. Jika saja Airin Rachmi Diany bisa all out membantu dan melayani masyarakat dalam melawan penyebaran Virus Covid 19, dia justru akan memiliki legacy di akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Tangsel. Ayo Bu Airin, sekarang saatnya ibu keluar dari "tempat persembunyian". Kecuali kalau Ibu terpapar Virus Covid 19, barulah tugas dan tanggungjawab bisa didelegasikan kepada Wakil Wali Kota Tangsel. Tapi, mudah-mudahan sih Ibu Airin selalu sehat walafiat. Aamiin. Penulis Wartawan Senior.
Lockdown. Pak Presiden Belajar lah dari Kepala Desa di Purbalingga
Oleh Hersubeno Arief Jakarta, FNN - "We Know how to bring the economy back to live. What we do not know is how to bring people back to life.” —-Presiden Ghana Nana Akufo Addo— Tindakan seorang kepala desa di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini patut diacungi jempol. Keputusan dan tindakannya menghadapi penyebaran wabah Corona, layak ditiru. Dia bisa menjadi inspirasi bagi para kepala pemerintahan, termasuk Presiden Jokowi. Itu kalau mau sedikit rendah hati. Pikiran terbuka, dan yang paling penting berani mengambil tindakan dengan segala risikonya. At all costs. Seperti diberitakan oleh kompas.com edisi Sabtu (28/3), Pemerintah Desa Gunungwuled, Kecamatan Rembang, Purbalingga, memutus akses masuk dan keluar satu dusun di wilayahnya. Satu-satunya jalan masuk ke dusun dipasang portal untuk menghalau semua kendaraan yang lalu-lalang. Dengan bahasa yang sekarang sedang sangat hits, Pak Kades bernama Nashiruddin Latif melakukan lockdown wilayah. Keputusan yang sangat berani. Tanpa banyak rapat dan perdebatan, seperti yang terjadi di pusat pemerintahan di Jakarta. Pak Kades juga tidak merasa perlu mengerahkan para buzzer, menutup mulut penduduk yang beroposisi menentangnya. Jangan anggap remeh. Di era demokrasi ini, oposisi juga ada lho sampai di pelosok-pelosok desa. Keputusan Pak Kades melakukan lockdown total itu karena mendapati seorang warga di sebuah dusun positif Corona. Warga itu baru pulang dari Jakarta dalam kondisi sakit. Dia sempat dirawat di RSUD dan kemudian diperbolehkan pulang. Pulang dari rumah sakit, karena suasana warga yang guyub, sanak saudara, para tetangga datang menjenguk. Padahal petugas rumah sakit sudah mewanti-wanti agar melakukan karantina mandiri selama tiga hari. Belakangan muncul hasil test swab. Warga tersebut positif Corona. Penduduk desa geger. Khawatir tertular. "Kami secara mandiri melakukan tracking dengan siapa saja korban ini berinteraksi langsung dan menemukan sedikitnya 90 orang dari 30 Kepala Keluarga (KK) di tiga dusun," ungkapnya. Coba perhatikan, betapa tangkas dan tanggapnya pak Kades. Keren banget. Langsung tracking! Langkah berikutnya, atas desakan warga, Pak Kades menutup total akses ke Dusun Bawahan, tempat tinggal warga yang dinyatakan positif. Warga diminta untuk mengisolasi mandiri di dalam rumah hingga 14 hari. Mencegah penyebaran virus agar tidak menjadi wabah. Sementara warga yang lain diminta menjaga jarak dan tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa (social distancing). Agar warganya tetap fokus dan taat dengan program social distancing, pemerintah desa menanggung biaya hidup warga yang isolasi mandiri. Tiap kepala keluarga mendapat santunan sebesar Rp 50 ribu/hari. "Biaya hidup dari 30 KK selama 14 hari, jadi total sekitar Rp 21 juta. Akan dialokasikan dari APBDes, tapi dari hasil konsultasi dengan bupati katanya mau di-back up," ujar Pak Kades. Please jangan nilai anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah desa hanya sebesar Rp 21 juta. Angka itu bagi mereka sangat besar. Jangan-jangan menyedot semua anggaran desa. Pak Kades bersedia mengeluarkan dan berani memutuskan. Untungnya kemudian ada komitmen dari kabupaten, biaya itu diganti. Jadilah kehidupan warga kembali tenang. Warga yang dikarantina juga tak perlu khawatir kelaparan, karena dijamin oleh desa. Sangat inspiratif Apa yang dilakukan oleh Pak Kades memberi inspirasi dan pelajaran bagi kita. Menjadi seorang pemimpin itu harus berani mengambil tindakan. Bersedia dan berani mengorbankan anggaran, karena lebih mengutamakan keselamatan dan nyawa warganya. Dalam skala yang lebih besar, skala negara, kita juga bisa belajar dari Presiden Ghana Nana Akufo Addo. Ketika Wabah melanda negaranya, dia bertindak cepat. Lockdown! Padahal korban yang meninggal “baru” empat orang. Dia sadar tindakannya akan berpengaruh sangat besar terhadap perekonomian negara. Bank Ghana memperkirakan pertumbuhan ekonomi mereka akan anjlok. Hanya sekitar 2.5%. Padahal selama memimpin Ghana, Akufo cukup berhasil mendongkrak ekonomi negaranya. Dari semula hanya 3.4%, dalam tiga tahun terakhir berhasil dia kerek menjadi rata-rata 7%. Ucapannya ketika memutuskan lockdown yang dikutip di awal tulisan, viral ke seluruh dunia. “KITA TAHU BAGAIMANA MENGHIDUPKAN KEMBALI EKONOMI NEGARA. YANG KITA TIDAK TAHU BAGAIMANA MENGHIDUPKAN KEMBALI RAKYAT YANG SUDAH MATI!” Sangat heroik dan menunjukkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Dia juga tahu memilih mana yang menjadi prioritas. Ah andai saja Pak Jokowi dan para pemimpin negeri ini mau belajar. Tidak usah ke Ghana di Afrika yang nun jauh di sana. Cukup datang ke desa Gunungwuled, Purbalingga. Lokasinya relatif tidak jauh dari kampung halaman Pak Jokowi di Solo. Cerita negara kita tentu akan berbeda! End. Penulis wartawan senior.
Siap-siap, Jakarta Akan Lockdown
By Tony Rosyid Jakarta FNN –Senin 30/03). Setelah lama, alot dan intens berkomunikasi, sepertinya pemerintah pusat mulai bisa memahami logika Anies mengapa Jakarta harus dilockdown. Bahasa undang-undangnya "karantina". Meski telat, tapi ini tetap lebih baik. Secara ekonomi, ini keputusan yang tidak populer, baik bagi Jokowi maupun Anies. Tapi, nyawa rakyat di atas segala-galanya. Harus diselamatkan. No choice! Kenapa Jakarta harus lockdown? Pertama, karena Jakarta adalah pusat covid-19. Penyebarannya extra masif. Day to day jumlah yang postif dan angka kematian meningkat secara signifikan. Dari 1.285 kasus yang positif covid-19, 675 ada di Jakarta. (data 29 Maret) Kedua, imbauan Pemerintah Pusat dan DKI untuk stay at home, social distancing dan menghindari kerumunan tidak sepenuhnya efektif bisa dijalankan. Sebagian warga kurang disiplin. Warga cenderung meremehkan dan tak peduli. Ketidakdisiplinan ini menjadi penyumbang terbesar penyebaran covid-19 di Jakarta, termasuk Jabodetabek. Ketiga, Jakarta adalah pusat interaksi dan titik pertemuan masyarakat dari seluruh pelosok negeri. Bahkan sebagian masyarakat dunia. Disinilah potensi kerumunan terjadi ,yang sangat berpotensi untuk terjadi penyebaran covid-19. Keempat, mandegnya pergerakan ekonomi, terutama di sektor non-formal, menyebabkan terjadinya arus mudik besar-besaran. Sebagian pemudik terbukti telah menjadi penyebar covid-19 ke daerahnya masing-masing. Akibatnya, di hampir semua provinsi telah terjadi penularan. Data menyebutkan, sumber utamanya mayoritas berasal dari Jakarta. Inilah yang menajdi alasan mengapa Jakarta harus lockdown. Warga Jakarta harus dikarantina. Arus keluar masuk Jakarta mesti ditutup sementara. Kecuali logistik, petugas dan kendaraan pribadi yang savety dari kemungkinan penyebaran orang. Apa indikasi Jakarta mau lockdown? Pertama, pemerintah pusat sedang menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan dijadikan landasan untuk melakukan lockdown lokal. Kedua, Polda Metro Jaya sedang melakukan simulasi rakayasa dan penutupan jalan dalam formasi lockdown. Ini bentuk persiapan yang sangat serius. Ketiga, Direktur Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi, sudah membocorkan rencana lockdown di DKI Jakarta. Ini adalah hasil konsultasi dengan Menkomaritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Tentu, presiden dan gubernur DKI sudah mempersiapkan konsekuensi sosial dan ekonominya saat Jakarta lockdown. Termasuk tenaga dan fasilitas medis, serta bantuan sosial untuk warga DKI. Dalam menghadapi covid-19 saat ini, kekompakan semua elemen bangsa sangat dan sangat dibutuhkan. Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, tenaga kesehatan dan masyarakat harus bersinergi dan satu langkah. Hentikan semua bentuk perbedaan dalam menghadapi covid-19. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama membuat satu kebijakan. Menyiapkan fasilitas medis dan memberikan bantuan sosial kepada rakyat yang terdampak secara ekonomi. Para tenaga medis bekerja full waktu, tenaga dan kemampuan untuk melayani pasien. Masyarakat harus disiplin pada aturan dan imbauan dari pemerintah. Ini yang harus diperhatikan. Jika tidak disiplin, harus didisiplinkan. Jika tidak taat aturan, harus dipaksa taat aturan. Ini konsekuensi lockdow. Karena ini berurusan dengan nyawa banyak orang. Perlindungan terbaik adalah mencegah penularan, kata Anies Baswedan. Dan perlindungan terbaik ini ada di masyarakat sebagai garda terdepan, lanjut Gubernur DKI yang sejak bulan Februari lalu sudah mengusulkan untuk lockdown. Dalam situasi sulit ekonomi akibat lockdown, masyarakat yang mampu secara ekonomi diharapkan bisa berpartisipasi untuk membantu mereka yang sedang kekurangan. Karena, tak semua dari mereka masuk dalam daftar bantuan pemerintah. Mesti dipahami, saat ini banyak OMM (Orang Miskin Mendadak). Akibat serbuan covid-19. Mereka kehilangan pekerjaan, dan jadi OMM. Soal bantuan sosial, masyarakat Indonesia sudah terlatih. Dua pekan ini, lembaga-lembaga sosial dan ormas seperti Baznas, Dompet Dhuafa', ACT, Wahdah Islamiyah, Yayasan Buddha Zu Chi, dan beberapa organisasi lain sudah bergerak untuk menyalurkan bantuan. Sementara berupa alat kesehatan. Selanjutnya, lembaga-lembaga sosial ini harus memikirkan rencana bantuan "sembako" kepada masyarakat yang terdampak, dan paling menderita-secara ekonomi. Terutama kepada OMM (Orang Miskin Mendadak) yang jumlahnya makin banyak. Tidak saja lembaga sosial dan ormas, tapi juga partai politik. PKS dan Gerindra kabarnya juga sudah turun lapangan dan men-support alat kesehatan ke sejumlah rumah sakit. Perlu juga mereka mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Semoga langkah PKS dan Gerindra bisa diikuti oleh PDIP, PSI, Nasem, Golkar, PAN dan partai-partai lainnya. Kalau membeli jutaan baliho, spanduk dan kaos mampu, mosok nyumbang sembako gak bisa? Jika semua elemen bangsa ini kompak, bersinergi dan satu langkah, maka lockdown di DKI, juga di daerah-daerah lain, akan bisa dilakukan dan diatasi, terutama semua dampak ekonomi dan sosialnya. Sinergi inilah yang membuat orang lapar teratasi. Proses penularan covid-19 juga bisa dibatasi. Dengan begitu, jumlah orang yang positif Covid-19 dan angka kematian bisa ditekan. Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Lockdown Gratisan
By Asyari Usman Jakarta, FNN - Hebat. Pemerintah pusat pintar sekali. Kalau mau disebut licik sekali, masuk juga. Dua jempol. Desakan lockdown (kunci diri) nasional secara total tidak perlu ditanggapi. Bisa terjadi dengan sendirinya. Dan gratis! Pemerintah pusat tak perlu keluarkan biaya. Caranya? Mudah saja. Biarkan pemerintah lokal menghadapi situasi penyebaran Covid-19 apa adanya. Jumlah positif Corona di berbagai daerah bertambah dari hari ke hari. Di Jakarta, kenaikannya drastis. Ditambah berita-berita yang menyeramkan dari Eropa, Asia, dan Amerika, rakyat di semua pelosok pun otomatis ketakutan. Karena kasus baru positif bertambah terus, pemerintah daerah tak punya pilihan. Harus memberitahu masyarakat bahwa pembatasan gerak terpaksa diberlakukan. Tidak boleh ada keramaian. Tidak boleh ada yang berkumpul lebih dari sekian orang. Restoran, kafe, karaoke, dan tempat-tempat hiburan malam diminta tutup atau ditutup dengan sukarela. Di mana-mana dibuat ‘road block’ (penutupan jalan). Satu per satu kawasan urban (perkotaan) mengambil prakarasa lockdown sendiri. Meskipun belum total. Jakarta sudah mengambil langkah yang mengaraha ke lockdown. Bandung, sedang memulai. Medan juga. Tegal bahkan ambil langkah drastis. Kota ini ditutup empat bulan. Tasikmalaya di Jawa Barat tak ketinggalan mengunci diri. Angkutan umum dari luar tidak boleh masuk. Papua sudah lebih dulu menutup pintu. Jadi, masing-masing daerah tampaknya harus bertindak sendiri tanpa ada kebijakan lockdown nasional. Inilah cara memberlakukan lockdown nasional tanpa biaya pusat. Daerah demi daerah mengikuti efek domino Covid-19. Bisakah lockdown gratisan ini berjalan? Hampir pasti tidak akan banyak masalah. Biar pun dampak local lockdown itu menyulitkan kehidupan, rakyat tetap mengikutinya. Sebab, semua orang dari semua latarbelakang merasa takut tertular Covid-19. Mereka akhirnya akan diam di rumah juga. Banyak yang akan mengalami kepayahan ekonomi. Para pengendara ojol tak punya penumpang. Para pedagang asongan, penjual makanan keliling, warteg, para pedagang di pasar-pasar tradisional tak punya pembeli. Atau mereka sendiri ikut suka rela tidak berjualan, dlsb. Sebagian pemerintah daerah pastilah akan memberikan bantuan. Tetapi, belum tentu mencukupi. 29 Maret 2020 (Penulis wartawan senior)
Solusi Darurat Corona Indonesia: Tirulah Korsel, Pakai Mikroba!
Oleh Mochamad Toha Jakarta, FNN - Pageblug – begitu orang Jawa menyebut wabah penyakit yang menyebar secara massif yang banyak menelan korban meninggal – akan dimulai tiga hari dari sekarang (26 Maret 2020). Sekarang ini, yang harus disiapkan adalah Rumah Isolasi. Begitu pesan dr. Tifauzia Tyassuma, Kamis (26 Maret pukul 10.20). Gubernur, Walikota, Bupati harus sewakan Apartemen, Hotel, Asrama, Penginapan, Perumahan Kosong, apapun tempat yang bisa dijadikan Rumah Isolasi. Dokter, Peneliti, dan Penulis AHLINA Institute itu mengungkapkan, dalam tiga hari jumlah kasus terlaporkan akan mencapai angka 1000. Artinya, ada sejumlah 20.000 PDP bertebaran di seluruh Indonesia tanpa terdeteksi. Dalam 20-40 hari dari sekarang (26/3/2020), jumlah kasus akan mencapai titik puncaknya, yaitu 1.200.000 kasus,artinya, ada 22.800.000 PDP di seluruh Indonesia. Jelas akan banyak mayat di mana-mana. Terutama mayat orang tak punya rumah, yang tidak diurus siapapun. “Pageblug: pagi sakit, sore mati. Untuk mengantisipasi hal tersebut supaya tidak makin menghebat, maka mulai dari sekarang, adakan Rumah Isolasi sebanyak mungkin!” pesan Dokter Tifa. Kapan covid 19 mencapai puncak? “Setelah kasus terlaporkan mencapai 1.200.000 kasus positif. Atau 60.000.000 kasus riil di lapangan. Sekitar 22% dari 271.000.000 orang. Kasus kematian sebanyak 99.800 orang yang dilaporkan,” ungkap Dokter Tifa. Kasus kematian riil di lapangan 4.980.000 orang. Jadi, penduduk Indonesia berkurang 2%. Setelah itu Covid-19 mencapai puncak ledakannya, dan kemudian turun dengan perlahan sampai 12 bulan. Kapan itu? “Perkiraan saya 50-70 hari setelah tanggal 2 Maret 2020. Sekitar 19 April sd 19 Mei 2020,” lanjut Dokter Tifa. Setelah itu yang terjadi, grafik akan turun perlahan, melandai sampai dengan Agustus, lalu menipis dan stop pada Januari 2021. Kenapa bisa turun? Apa virusnya mati sendiri? Bukan begitu. Dengan kasus sebanyak itu, Indonesia menjadi “kolam merah”. Terbentuklah Natural Herd Immunity atau Kekebalan kolektif bersama-sama. Mirip seperti Vaksinasi massal serentak. Dokter Tifa menyeru, “Ayo rakyat, kita berbuat mulai sekarang juga! Lockdown diri kalian masing-masing. Anggap saja kita beruang di gua selama musim dingin. Siapkan logistik. Banyak berdoa dan berpuasa. Bismillah.” “Allah bersama kita. Berdoa bersama agar Allah turunkan pasukan langit, membasmi virus ini dengan cepat. Agar prediksi scientific di atas tak perlu terjadi. Doa mampu mengubah takdir. Ayo berdoa!” pinta Dokter Tifa. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto mengungkapkan, penularan virus Corona terus terjadi. Terbukti dengan bertambahnya 109 kasus positif corona sehingga menjadi 1.155 kasus positif. Pasien sudah sembuh bertambah 13 orang. Sehingga total pasien sembuh menjadi 59 orang. Kasus kematian bertambah 15 orang. Sehingga menjadi 102 orang yang meninggal akibat kasus ini. Demikian penjelasan Achmad Yurianto, Sabtu (28/3/2020). Kompas.id pada 27 Maret 2020 menulis berita “Tanpa Tindakan Drastis, Separuh Penduduk Indonesia Berpotensi Terinfeksi Covid-19 Sebelum Lebaran”. Jika terjadi sangat menakutkan. Kedubes Asing saja tidak percaya. Saat kita masih mengundang asing masuk di negeri yang indah ini, mereka malah enyerukan kepada warganya agar meninggalkan Indonesia. Artinya, kita diasingkan oleh negara tetangga. Kita di-lockdown oleh dunia. Mereka ragu dengan kemampuan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Indonesia. Faskes yang dipunyai Indonesia, jauh di bawah standar internasional. Jumlah dokter, perawat, rumah sakit khusus, ruang isolasi, dan jumlah tempat tidur rumah sakit, jauh dari memadai. Begitu pula dengan test kit dan APD (Alat Pelindung Diri) juga sangat tidak memadai. Enam dokter yang meninggal akibat tertular dan terinfeksi virus corona adalah buktinya. Melihat kenyataan ini sampai IDI “mengancam” menarik diri dari penanganan virus corona ini. Menurut salah satu studi oleh institusi berbasis di London, kasus Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia hanya sekitar 2 persen dari yang diperkirakan seharusnya. Jumlah terinfeksi corona ini realitanya bisa lebih dari 34 ribu orang, mungkin sekarang sudah melonjak lagi. Sembuh Corona Di tengah wabah Virus Corona, ternyata ada banyak masyarakat yang sudah tergabung dalam Grup Probiotik Siklus (GPS), melakukan pengobatan mandiri. Mereka yang tergabung dalam puluhan GPS ini lebih siap dalam menghadapi serangan virus corona tersebut. Mereka melakukan pengobatan secara mandiri. Kalau pun ada yang sudah dinyatakan positif virus corona oleh rumah sakit tempat dirawat, mereka berhasil sembuh dengan menggunakan varian produk Probiotik Siklus (PS). Berikut beberapa testimoninya: “Sy mau berbagi info bahagia. Setidaknya usaha sy ada hasilnya. Bbrpa hari yll sy sempat sampaikan di sini, teman sy yg suami istri dokter. Suaminya sempat demam 5hr plus batuk2, 3 hr nya sempat tangani covid. Sy sarankan pakai g10+bio imun plus biosel utk anak2nya dan pengharum ruangan.” “Alhamdulillah hari berikutnya kondisinya membaik. Target sy adl bagaimana agar mereka berdua (krn keduanya dokter praktek di RS di Jkta) bs menjadi wasilah u penyebaran PS ini utk menyelamatkan byk nyawa.” “Alhamdulillah masya Allah, atas pertolongan Allah, kmd atas doa dr teman2 semua, stlh melalui diskusi yg ckp panjang, berbalas WA, dgn sedikit pemahaman yg sy miliki, alhamdulillah mereka paham dan bs menerima teori ini.” “Dan skrg keduanya ingin mempromosikan produk ini ke rekan2 sejawatnya (untuk bs mengatasi kondisi saat ini). Mohon doanya terus agar usaha ini membuahkan hasil. Sangat berharap sekali kondisi saat ini tidak semakin memburuk dan bisa berangsur membaik.” “[26/3 22:47] Formulator: Alhamdulillah, dengan ketelatenan kita semua, secara perlahan teori ini akan bisa diterima dan terbukti kebenarannya. PS itu kebenarannya alamiah, obyektif ....dan bahkan ada bilang absolut, karena sesuai sunnah Nya.....” “Alhamdulillah..., Ihtiar PS 2 Hari Pasien Positif Covid Membaik.” “[21/3 20:55] Formulator: Catatan: Ada anggota GPS yg positif covid, dan saya arahkan dg PS, dlm 2 hari perkembangan nya LUAR BIASA. Sudah cukup sehat.” “[21/3 20:56] +62 813-1490-XXX: Hanya 2 hari prof?” “[21/3 20:56] +62 857-7782-XXX: Ps variant apa saja prof ? Dan apa diperlukan juga antibiotik? Karna ini serupa dengan pneumonia ya prof?” “[21/3 20:58] Formulator: Variannya, terutama: G8 atau 10 atau 12 atau 17. Diberikan 2 sdm, setiap 1 jam sekali. Bioimune: 3-4x1 sdm. Biozime super: 10 tts setiap 1 jam sekali.” “[21/3 21:00] Formulator: Benar, hanya 2 hari. Sudah ada 2 orang yg terselamatkan dg bantuan PS. Antibiotiknya, saya sarankan : obat yang isinya LEVOFLOXACIN yang paten.” Mengapa G8? G8 adalah bakteri komunitas dengan jumlah ribuan strains bakteri tanah (hingga 7.500 strains) dan didominasi oleh “sekumpulan bakteri negatif” yang dibutuhkan oleh tubuh. Pada saat virus – termasuk diantaranya corona – dihadirkan G8, maka virus ini berasumsi yang dihadirkan di G8 adalah kawan-kawan mereka. Sehingga “virus tidak lagi merasa diserang, tidak lagi merasa disakiti, tidak lagi merasa terancam keberadaannya”. Yang terjadi kemudian, bersama-sama dengan sekumpulan bakteri lengkap pada G8, mereka akan hidup normal, berkembang dan regeneratif sesuai fitrahnya. Keseimbangan Mikrobiota. Itulah kemudian yang terjadi. Nah, pada saat semua seimbang, selesai sudah masalah karena tidak lagi ada yang terlalu dominan, tidak lagi ada ketimpangan. Lain cerita saat “virus – termasuk corona – “dihadirkan” desinfektan (Alkohol). Alkohol, jika di bawah 75%, hanya “mendormen” (menidurkan) bakteri/virus. Maka, akan ada saat virus bangun dari tidurnya. Alkohol di atas 75% baru bisa mengeluarkan bakteri. Ingat hanya mengeluarkan dan tidak mematikan. Virus corona itu didesain kuat! Bahkan, alkohol bisa dimakan sebagai nutrisi penguat dan berpeluang bermutasi menjadi yang lain yang jauh lebih ganas. Jika dihadirkan desinfektan, yang ada, virus akan berkembang massive, karena dia merasa diserang, merasa disakiti, dan merasa terancam keberadaannya. Itulah mengapa Korea Selatan sangat cepat dan tepat dalam atasi wabah virus corona. Korsel cepat mengatasi ini karena mereka semprot pakai EM (4 strain bakteri). Kalau dalam PS ada ribuan strain bakteri, maka tidak bakal meluas dan meluas lagi penyebarannya. “Kalau pakai desinfektan bakteri malah semakin banyak dan semakin kuat,” ungkap seorang anggota GPS-2, sambil memberikan terjemahan berita yang tayang dalam m.nocutnews.co.kr itu. Beritanya bahasa Korea, diterjemahkan dengan fasilitas translate di chrome. Pusat Teknologi Koperasi Pertanian Busan Gijang-gun mengumumkan pada tanggal 7 bahwa mereka melakukan “kegiatan perlindungan lingkungan” menggunakan EM (mikroorganisme yang berguna) untuk mencegah infeksi korona19. EM yang diproduksi dan didistribusikan oleh Gijang-gun Nonghyup Technology Center terutama bersifat asam, dengan bakteri asam laktat sebagian besar mencapai pH 3,5. Pusat ini mengencerkan asam sitrat dalam EM ini untuk pencegahan virus karena virus ini rentan terhadap kondisi asam. Selain itu, EM, yang secara teratur disuplai setiap hari Rabu di kultur mikroba yang berguna, didistribusikan setiap hari sampai virus tenang. Dispenser tak berawak dipasang di dua pusat kesejahteraan administratif di Gijang-eup dan pusat kesehatan masyarakat di Jeonggwan-eup sehingga penduduk dapat dengan mudah menerima EM. Seorang pejabat Pusat Teknologi Koperasi Pertanian Gijang-gun mengatakan, “Kami akan mencegah korona19 dengan memperluas kegiatan karantina yang ramah lingkungan. Kami juga akan memperluas pasokan mikroorganisme yang berguna sehingga semua orang dapat menggunakannya dengan nyaman.” Seperti halnya Korea, Jepang dan Jerman kabarnya juga menggunakan bakteri serupa untuk mengatasi virus corona. Penulis wartawan senior
Pak Jokowi Perlu Minta Nasihat ke Presiden Xi Jinping
Hanya saja Pak Presiden Jokowi perlu matang dengan kalkulasi politiknya. Pak Presiden harus benar-benar fokus. Presiden harus tahu peringatan dari Frederick C. Hover dalam Dollar Diplomacy and Financial Imprialism Under The Wilson Administration. Kata Hover “this financial imperialism”. By Dr. Margarito Kamis Jakarta FNN – Sabtu (28/03). Virus Corona itu berawal dari Wuhan China. Ini sulit dibantah. Kini virus ini menyerang hampir semua negara di dunia. Indonesia juga. Di Indonesia, perlahan tapi pasti virus ini menyerang hampir semua daerah. Kecenderungannya terus meningkat, baik yang terjangkit maupun yang mati. Angka terakhir Sabtu 28 Maret ini telah mencapai 1.155 orang terjangkit. Yang mati juga meningka, dari Jum’at 29 Maret 87 orang, naik menjadi 102 orang. Pertambahannya cukup gila. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, suka atau tidak, harus bertindak cepat, dan tepat dalam semua sisi keputusan yang dibuat. Sisi kesehatan, sisi ekonomi dan sisi politik. Semuanya harus diletakan di meja perumusan dan pembuatan keputusan dari Presiden. Presiden menjadi centre dalam urusan ini, suka atau tidak. Itu sebabnya, pikiran dan saran para dokter, orang-orang terpelajar nan tulus dan ikhlas untuk kemanusian, harus ditujukan pada Presiden. Langsung maupun tidak langsung. Tidak boleh kepada selain Presiden. Ikatan Dokter Indonesia (IDI), para profesor, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Indonesia, Persatuan Bidan Indonesia, semuanya ditujukan pada Presiden. Sayang Presiden tetap kekeh pada pendiriannya. Pak Presiden memang punya kalkulasi-kalkulasi, terutama politik. Kalkulasi ini harus tepat dari semua sudut. Sedikit saja keliru, fatal akibatnya. Soalnya adalah, bagaimana Presiden menemukan hal-hal yang tepat untuk dijadikan pijakan membuat keputusan berat dan tepat? Presiden terlihat mengalami kesulitan menemukan jalan ternalar yang berbasis pada UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan menuju “Pembatasan Sosial Bersakala Besar”. Bahasa topnya lockdown. Memang sulit. Nyatanya Presiden baru memikirkan untuk merancang Peraturan Pemerintah (PP) yang diperintahkan oleh UU ini. Bila jalan itu sulit, ada baiknya Presiden mau mencari basis hukum utama bangsa ini. Presiden harus pergi menyelam moralitas pemerintahan yang digariskan dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Kata demi kata dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, harus diakui merupakan pantulan hasrat tulus para, ikhlas dan penuh pengorbanan dari pendiri bangsa ini terhadap pemerintahan Indonesia. Membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan untuk memajukan kesejahteraan umum, sungguh merupakan pesan moral terhebat bangsa ini kepada pemerintah. Siapapun mereka yang memerintah negara ini. Frasa bangsa Indonesia, tidak pernah dimaksudkan lain, selain semua warga negara Indonesia di bumi Pancasila ini. Bangsa Indonesia adalah orang Indonesia, siapapun dia, apapun agama dan sukunya. Frasa itu tidak menunjuk corporasi, apalagi kambing, kerbau, ayam dan sejenisnya. Tidak. Frasa itu menunjuk kepada orang, dan ummat manusia. Ummat manusia yang kaya, miskin, fakir, setengah fakir, kepala batu, suka menjilat, setengah sinting, dan lainnya, itulah yang dituju. Semuanya harus diurus, dimanusiakan. Pemerintah, yang dipimpin Presiden, menurut kata-kata itu harus aktif mengurus seluruh aspek hidup rakyat. Pemerintah harus memasuki semua sudut itu dengan keputusan dan tindakan. Harus dapat member kepastian bahwa pemerintah sungguh-sungguh dapat diandalkan mengurus rakyat. Begitulah negara hukum modern. Nama lain dari negara kesejahteraan. Pemerintah di negara tipikal itu tidak pernah lain, selain aktif memasuki dan mengurus seluruh aspek hidup rakyat. Semuanya harus jelas dan pasti. Apalagi ketika rakyat mengalami derita, karena sebab yang terduga. Singapura mau penjarakan rakyatnya yang kepala batu, tak disiplin. Amerika, Francis dan Australia yang liberal itu juga sama. Mereka tidak mencla-mencle demokrasi. Tindakan pemerintahan mereka memiliki kandungan kepastian dan harapan bagi rakyatnya. Sifat tindakan pemerintahan mereka menandai mereka sebagai pemimpin yang memahami negara hukum demokratis modern, tetapi perduli dengaN penderitaan yang dialami rakyat. Tetapi andai Presiden memandang pembukaan UUD 1945 itu terlalu tak jelas kata-katanya, tak normatif, terlalu abstrak, tak menyuguhkan cahaya moral berbangsa, apalagi cahaya teknis pemerintahan, terutama mempertimbangkan lockdown, maka pak Presiden perlu membuka komunikasi dengan pemimpin negara lain. Dengan Presiden Xi Jinpin misalnya. Presiden Xi pernah berujar bahwa bangsa China akan memenangkan pertempuran melawan Corona. Kenyataannya? China benar-benar menang. Menang bukan dengan anjuran sebagai senjatanya. Kemenangan datang setelah Presiden Xi mengerahkan seluruh sumberdaya pemerintahanya. Menang dengan tindakan-tindakan pemerintahan yang jelas dan pasti. Sangat komprehensif. Rakyatnya kini merasa lega sejenak. Hebat ini Presiden Xi Jinpin. Spanyol, Italia, Amerika, German, Francis dan Inggris, semuanya kini berantakan. Spanyol misalnya, menunjukan percepatan penambahan orang mati akibat virus jahannam ini dalam ukuran 24 jam. Mengerikan sekali kecepatannya. Dalam 24 jam pada hari rabu lalu saja misalnya, penambahan orang mati sebanyak 738. Total jumlah orang mati sampai dengan tanggal itu sebanyak 3.434 orang. Kecepatannya melampaui China (BBC News, 25/3/2020). Italia juga menderita lumayan parah. Sampai dengan tanggal 27 Maret kemarin, jumlah orang mati telah mencapai angka 8.215. Kecepatan pertambahan jumlah orang mati, sangat luar biasa. Dalam 24 jam terakhir bertambah lebih dari 4.000 oarang (CNBC, 27/3/2020). Sebanyak 40 pasien mereka saat ini dirawat di Jerman (The Guardian, 26/3/2020). Amerika, negeri paling jago bicara dan mengurus urusan dalam negeri negara lain ini, juga semakin memperlihatkan tanda-tanda akan melampaui China dalam hal jumlah orang terjangkit dan mati. Sampai tanggal 27/3 jam 09.00 pagi waktu Amerika, jumlah orang terinfeksi virus, yang Trump sebut “Virus China” ini telah melampaui China. Jumlahnya sudah 82.100. Telah melampaui China. China jumlah orang terinfeksi sebesar 81.782 (CNN, 27/3/2020). Menarik, sekali sekalipun orang mati akibat “Virus China” begitu sebutan Trump untuk virus ini, telah mencapai angka 1.000 oarang, tetapi Presdien Trump dan Presiden Xi Jingpin tetap berkomunikasi. Kamis malam waktu Amerika, Trump berkomunikasi dengan Xi dan menggambarkan keadaan Amerika. Hebat, Presiden Xi dalam kesempatan itu memperlihatkan kelasnya. Kepada Presiden Trump, Presiden Xi meminta Amerika perlu mengambil tindakan-tindakan substantive memperbaiki hubungan kedua negara (The Guardian, 27/3/2020). Permintaan ini boleh jadi disebabkan Tuan Pompeo, Menteri Luar Negeri Trump pada kesempatan lain masih memproduksi nada tuduhan terhadap China. China dinilai Pompeo masih menyembunyikan info Corona. Sungguh hebat, keduanya jelas memperlihatkan sosok pemimpin tulen. Corona dan perang dagangan begitu sengit diantara keduanya beberapa waktu lalu, tak menghalangi kerja politik keduanya untuk menemukan solusi-solusi hebat untuk rakyatnya masing-masing. Indonesia dengan China dan Amerika? Baik-baik saja dengan kedua negara ini. Walaupun akal-akal, Amerika baru saja Amerika melebel Indonesia sebagai negara kaya. Dengan China? Wow top. Sangat manis hubungannya. Investasi mereka di Indonesia luarbiasa. Baru saja Indonesia beli APD dari mereka. Ditengah Corona mematikan ini, perusahan-perusahan mereka sedang asyik menggali nikel, isi perut bumi di Sulawesi Tenggara, Morowali Sulteng, Weda dan Obi di Halmahera, Maluku Utara. Rakyat mereka sedang bekerja di sana. Entah berapa jumlahnya sekarang. Ditengah Corona ini, rakyat China juga masih ada juga yang berusaha datang bekerja. Lalu apa makna semua itu? Lebih dari cukup untuk menggunakan semua itu sebagai modal politik Pak Presiden Jokowi membuka komunikasi dengan Presiden Xi. Minta nasihatnya. Termasuk minta nasihat tentang cara mengunakan uang yang ada. Bila memungkinkan, jangan sungkan-sungkan meminta pinjaman uang besar dari Presiden Xi. Presiden Xi Jingpin pasti tahu, mereka pernah dibantu oleh Amerika di bawah Presiden Woodrow Wilson. Wilson, presiden yang juga profesor yang ahli Administrasi dan Konstitusi dari Princeton University ini menggunakan “diplomasi dollar.” Dengan diplomasi itu, Amerika mengucurkan ratusan juta dolar meminjami China kala itu. Sejarah ini pasti bertengger segar di kepala intelek Presiden Xi. Presiden ini dapat dipastikan tahu akibat tersembunyi dari diplomasi dollar itu. Itu sebabnya Persiden Xi tak bakal mampu menyepelekan bila Pak Jokowi menggodanya dengan. Misalnya meminta bantuan fikiran, termasuk pinjaman uang. Apalagi sampai sekarang China masih mempunyai proyek-proyek berbiaya besar di Indonesia. Kabarnya proyek-proyek besar tersebut dikerjakan oleh corporasi bermodal dari China. Rencana membangunan Ibukota baru, sejauh ini tetap eksis. Semuanya bisa jadi pemanis. Bila perlu janjikan saja proyek baru, entah apa jenis dan bentuknya sebagai kompensasi, atau apapun namanya atas bantuan mematikan mereka. Tapi pastikan bantuan itu tak memiliki sifat imperial. Mudah-mudah Presiden Xi tergoda, dan bermurah hati untuk itu. Sebagai politisi berkelas dunia yang top, dan berotak encer, Presiden Xi mengerti krisis selalu merupakan cara terbaik mengecilkan, memelaratkan, mengakali, menempatkan dan mengendalikan negara-negara payah. Presiden Xi pasti tahu “Drago Doktrin Tahun 1902”. Hanya saja Pak Presiden Jokowi perlu matang dengan kalkulasi politiknya. Pak Presiden harus benar-benar fokus. Presiden harus tahu peringatan dari Frederick C. Hover dalam Dollar Diplomacy and Financial Imprialism Under The Wilson Administration. Kata Hover “this financial imperialism”. Apapun itu, Presiden perlu bergerak cepat, dan tepat. Orang terjangkit virus terus bertambah dan bertamabh. Sama juga dengan yang mati, terus bertambah. Sejumlah pemda mulai melakukan lockdown terbatas. Mereka terlihat tak bisa lagi menanti dan menanti keputusan Jakarta. Bagi mereka uang cukup atau tidak, rakyat harus diselamatkan. Sikap pemda-pemda itu jelas dalam satu hal, yaitu “Presiden Tidak Bisa Diandalkan”. Presiden tak cukup legitim di tengah situasi ini. Bagaimana memulihkannya? Kalau benar ada uang, segera lockdown. Pastikan rakyat tidak tambah menderita, karena tak bisa beli makan dan minum. Tak boleh takut terhadap efek tak terlihat yang mungkin muncul dibalik keputusan-keputusan berat. Petakan semua kemungkinan dan tetapkan arah dan langkah setepat-tepatnya. Kata Brory Marantika, Nyong Ambon manise ini dalam lagu berjudul Bulan Bicara “langkah tanpa arah, sesat di jalan yang terang”. Kata Franklin Delano Rosevelt pada pidato inaugurasi sebagai presiden periode pertama pada tahun 1933 “only thing we have to fear is fears itself”. Penulis adalah Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate.
Uang Pemerintah Nganggur Rp 270 triliun, Tidak Dipakai Lawan Covid-19?
By Anthony Budiawan Jakarta FNN – Sabtu (28/03). Wabah virus corona semakin mengkhawatirkan. Jumlah orang terinfeksi naik tajam. Jumlah orang terinfeksi per 27 Maret 2020 mencapai 893 orang. Kemudian pada 27 Maret 2020 bertambah menjadi 1.046 orang. Artinya, bertambah sebanyak 153 orang dalam satu hari. Jumlahnya terus meningkat. Menandakan penyebaran penyakit sangat tidak terkendali. Yang lebih mengkhawatirkan, jumlah pasien meninggal jauh lebih besar dari yang sembuh. Jumlah pasien meninggal 87 orang, dan pasien sembuh hanya 46 orang, per 27 Maret 2020. Jumlah persentase meninggal, dan perbandingan dengan yang sembuh, menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Melihat data statistik seperti ini, banyak pihak asing mempertanyakan, atau tepatnya meragukan, kemampuan dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi wabah virus ini. Beberapa kedutaan asing mengimbau warganya untuk segera meninggalkan Indonesia. Himbauan Kedutaan Asing sangat ironi. Ketika kita masih mau menerima asing di negeri yang indah ini, malah perwakilan negara asing menyerukan kepada warganya agar meninggalkan Indonesia. Artinya, kita diasingkan oleh negara tetangga. Kita di lockdown oleh dunia. Karena mereka ragu dengan kemampuan dan fasilitas kesehatan yang dimiliki Indonesia. Fasilitas kesehatan yang dipunyai Indonesia, katanya jauh di bawah standar internasional. Jumlah dokter, jumlah perawat, jumlah rumah sakit khusus, jumlah ruang isolasi, jumlah tempat tidur rumah sakit, jauh dari memadai. Jauh di bawah kemampuan negara-negara tetanga. Begitu pula dengan test kit dan APD (Alat Pelindung Diri) juga sangat tidak memadai. Buktinya sudah ada enam dokter meninggal akibat tertular dan terinfeksi virus corona. Bahkan menurut salah satu studi oleh institusi berbasis di London, kasus Covid-19 yang terdeteksi di Indonesia hanya sekitar 2 persen dari yang diperkirakan seharusnya. Menurut studi tersebut, jumlah terinfeksis ini realitanya bisa lebih dari 34 ribu orang, mungkin sekarang sudah melonjak lagi. Kompas.id pada 27 Maret 2020 menulis berita “Tanpa Tindakan Drastis, Separuh Penduduk Indonesia Berpotensi Terinfeksi Covid-19 Sebelum Lebaran”. Ini sangat menakutkan. https://kompas.id/baca/humaniora/2020/03/27/tanpa-tindakan-drastis-separuh-penduduk-indonesia-berpotensi-terinfeksi-covid-19-sebelum-lebaran Di lain pihak, kita belum melihat pemerintah bergerak cepat dan terarah. Bahkan bisa dikatakan sangat lambat sekali. Di tengah pandemi seperti ini diperlukan tindakan yang cepat. Bukan wacana saja. Bukan membuat kebijakan yang bisa membuat masalah baru. Misalnya pengumuman tentang pembebasan pembayaran bunga dan cicilan untuk waktu tertentu sudah menuai kegaduhan. Penyebabnya pengumuman tersebut belum dikoordinasikan dengan siapa yang akan menanggung likuiditas tersebut. Apakah artinya penundaan tersebut ditalangi dulu oleh pemerintah? Oleh karena itu, sangat penting setiap kebijakan harus disiapkan langkah teknisnya, agar tidak menimbulkan kegaduhan. Saat ini, yang terpenting dari segalanya, pemerintah harus segera meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan untuk menyelamatkan korban terinfeksi. Untuk memberantas wabah Covid-19, dan memutus mata rantai penyebaran dan penularan. Rasio sembuh harus ditingkatkan secara signifikan. Rasio yang meninggal juga harus diturunkan secara drastis hingga titik nol. Ini target yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan ini hanya bisa terjadi kalau pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, meningkatkan fasilitas kesehatannya secara drastic, dan bersama-sama. Untuk itu, pemerintah perlu uang. Dan uangnya itu ternyata ada. Pemerintah per akhir Februari 2020 masih ada uang di kas lebih dari Rp 270 triliun. Terdiri dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) per akhir 2018 sebesar Rp 175,24 triliun, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2019 sebesar Rp 46,5 triliun, dan SiLPA 2020 (akhir Februari) sebesar Rp 50,13 triliun. Uang sebesar Rp 270 yang ada di kas pemerintah ini idle. Ini uang nganggur. Bisa dipakai kapan saja. Kenapa pemerintah tidak menggunakan uang ini untuk memerangi wabah Covid-19 sejak awal pandemi? Malah pemerintah berwacana untuk meminjam uang dari institusi internasional. Ada apa ini? Wajau kalau masyarakat patut bertanya-tanya. Keterlambatan memerangi wabah Covid-19 yang mengakibatkan korban jiwa berjatuhan karena faktor kesengajaan dapat dituduh sebagai kejahatan atas kemanusiaan. Dan tidak menggunakan uang yang nganggur tersebut dapat saja dianggap sebagai faktor kesengajaan. Jangan sampai ini terjadi. Pemerintah bukannya menggunakan uang yang berlimpah tersebut secara optimal. Ini malah sibuk dan mencoba untuk menggali utang luar negeri baru, melalui institusi internasional seperti IMF. Padahal IMF mempunyai catatan hitam terhadap perekonomian Indonesia pada krisis 1998. Modusnya seolah-olah IMF menawarkan bantuan, yang tentu saja maksudnya utang. Selain itu, pemerintah malah mencoba menggalang dana sumbangan dari pengusaha, dan masyarakat. Sedangkan pengusaha dan masyarakat sendiri lagi susah dan perlu dibantu. Kok bisa pemerintah minta sumbangan dari mereka? Yang menjadi kontroversial, pemerintah malah mau menerbitkan recovery bond untuk memberi dana pinjaman kepada para pengusaha. Lagi-lagi, semua ini membuat masyarakat curiga dengan langkah-langkah pemerintah. Selain bidang kesehetan, pemerintah memang wajib membantu masyarakat dan perusahaan yang terdampak pendemi Covid-19 melalui paket stimulus. Masyarakat harus diberi bantuan sesegera mungkin. Khususnya mereka yang berpenghasilan harian dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Mereka ini sekarang sudah sulit keuangan, dan sulit makan. Jangan sampai terjadi kerusuhan karena perut lapar. Perusahaan wajib dibantu untuk dapat bertahan hidup dan mengurangi PHK lebih jauh. Dan jangan lupa, institusi keuangan jangan sampai kekurangan likuiditas karena di satu sisi pembayaran debitur banyak yang macet. Di sisi yang lain,nasabah banyak yang menarik tabungannya. Di sinilah OJK dan BI harus segera hadir. Semua kebutuhan pendanaan di atas harus diupayakan dari sumber dalam negeri. Dan itu layak dan bisa dilakukan. Uang pemerintah masih banyak. Bank Indonesia juga siap intervensi. Semoga bermanfaat. Penulis adalah Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS)
Corona Mengkonfirmasi Jokowi Gagal Sebagai Leader
Tampak bahwa lambannya penanganan corona ini adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus punya leadership yang kuat. Juga harus mampu membaca arah masalah akan ke mana? Seperti apa nantinya? Dari persoalan meluasnya wabah Covis -19 ini, terkonfirmasi bahwa Jokowi gagal untuk tampil sebagai seorang leader yang baik untuk bangsa dan rakyatnya sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi. By Gde Siriana Yusuf Jakarta FNN – Sabtu (28/03). Awal Februari 2020, ketika wabah virus Corona belum berstatus pandemi, tetapi sudah mulai menyebar ke banyak negara, persiapan apa yang telah dilakukan pemerintahan Jokowi? Alih-alih menyiapkan langkah-langkah penting untuk menahan virus Corona, Jokowi malah sibuk dengan mengebut pembahasan Omnibus Law dan proyek Ibukota baru. Ketika negara-negara lain mulai melakukan pembatasan masuk-keluar negara terhadap warga negara asing, Jokowi justru antusias memberikan insentif pariwisata. Ketika dunia internasional melakukan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk prediksi kekuatan wabah di berbagai negara, para pendukung can orang-orang inner circle Jokowi malah membuat pernyataan nyeleneh yang tidak ilmiah. Seharusnya Jokowi mengajak rakyat, dan mengkoordinasikan daerah-daerah untuk bersiap diri hadapi datangnya wabah Corona. Sayangnya PP yang mengatur teknis pelaksanaan UU No. 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan belum juga disiapkan Jokowi. Padahal undang-undang tersebut sudah dua tahun lalu. Sebenarnya Jokowi bisa siapkan BUMN farmasi/kesehatan untuk uji test-kit dan produksi massal masker. Begitu juga dengan hand sanitizer dan Alat Pelindung Diri (APD) untuk dokter dan perawat. Seharusnya jauh-jauh sudah disiapkan hari agar rakyat tidak terbebani dengan harganya yang sekarang meroket saat ini. Juga tidak perlu impor. Seperti yang dilakukan India, yang sudah produksi tes kit dalam negeri. Kekurangan APD ini saat menjadi beban bagi mereka yang merawat pasien positif Covis-19. Minimnya APD ini begitu memberatkan. Sekarang terbukti, mengakibatkan banyak dokter dan perawat meninggal setelah tertular dari pasien yang positif Civis-19. Kesimpulannya, sejak awal kabar tentang wabah Corona Jokowi menganggap enteng. Meski Jokowi dan pemerintahnya sudah dingatkan banyak oleh pihak. Buktinya, Jokowi kini sangat jelas kegagapannya menghadapi kasus yang terus bertambah dari hari-ke hari. Sekarang, suka dan tidak suka Jokowi sudah terjebak dalam dilema ntara lockdown atau tidak. Semakin terlambat dalam mengambil keputusan, yang sehat bisa semakin banyak yang sakit. Dan yang sakit juga semakin banyak yang meningeal dunia. Tampak bahwa lambannya penangan corona ini adalah persoalan kepemimpinan. Pemimpin harus punya leadership yang kuat. Juga harus mampu membaca arah masalah akan ke mana? Seperti apa nantinya? Dari persoalan meluasnya wabah Covis -19 ini, terkonfirmasi bahwa Jokowi gagal untuk tampil sebagai seorang leader yang baik untuk bangsa dan rakyatnya, sebagaimana yang diperintahkan oleh konstitusi. Kini rakyat harus berjuang masing-masing dalam melawan Corona. Rakyat banyak yang kehilangan pendapatan harian. Namun negara tidak yang mengasih uang ketika hilang pendapatan harian hilang. Karena mereka tidak lagi bisa berjualan atau narik ojek online harian. Tapi rakyat tetap harus kuat jika tidak mau negeri ini rusak parah. Jika pemimpin lalai, maka rakyatlah yang akan selamatkan negara. Sekarang kita tidak bisa apa-apa lagi. Rakyat harus jaga diri masing-masing ,dan banyak-banyak berdoa. Jangan terlalu berharap kepada negara. Kalau bisa bantulah orang yang masih perlu makan. Siapkan diri lahir bathin untuk situasi terburuk. Saya menyarankan agar ingatlah selalu 5T dan 2S, yaitu tinggal di rumah, tubuh selalu sehat, tangan sering dicuci, tes gejala corona, telusur pernah kontak. Ayo, stop penyebaran Corona untuk selamatkan hidup kita. Penulis adalah Managing Dierctor Indonesioa Future Studies (INFUS)
Pasukan Tempur Mulai Melawan Jokowi
Oleh Hersubeno Arief. Jakarta, FNN - Sudah bisa diduga. Kebijakan Presiden Jokowi anti lockdown, mulai mendapat perlawanan. Sebagai Panglima Perang melawan Corona, Jokowi harus menghadapi realitas pasukannya mengalami demoralisasi. Ogah bertempur! Tenaga medis sebagai pasukan tempur di front terdepan, mengancam tidak akan bekerja bila alat pengaman diri (APD) tidak dilengkapi. Di beberapa front pertempuran lainnya, sejumlah kepala daerah sebagai komandan pertempuran, mengabaikan larangan Jokowi tak melakukan lockdown. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Jumat (27/3) menyampaikan protes keras kepada pemerintah. Mereka menilai pemeritah tidak cukup menyediakan APD yang memadai dan menjamin keselamatan tenaga medis. "Bila hal ini tidak terpenuhi, maka kami meminta kepada anggota profesi kami, untuk sementara tidak ikut melakukan perawatan penanganan pasien COVID-19 demi melindungi dan menjaga keselamatan sejawat,” tegas Ketua IDI Daeng M Faqih. IDI tidak sendiri. Sikap tersebut disepakati bersama beberapa organisasi profesi lainnya. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) juga akan melakukan langkah serupa. IDI sesungguhnya sudah menyampaikan pentingnya pemerintahan melakukan lockdown, untuk mencegah membludaknya pasien virus Corona. Mereka tahu persis, bahkan sampai hitungan detilnya. Jika terjadi ledakan jumlah penderita, fasilitas rumah sakit tidak akan mampu menampung. Sementara jumlah tenaga medis yang ada, juga tidak akan mampu menanganinya. Korban akan berjatuhan. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih mengenaskan lagi banyak tenaga medis yang ikut menjadi korban. Puluhan orang sudah tertular, sejumlah dokter dan perawat meninggal dunia. Semua itu disebabkan keterbatasan APD. Sangat ironis pasukan tempur terdepan, aset utama pemerintah menghadapi perang melawan Corona, dibiarkan tewas tidak terlindungi. Jelas ini menyebabkan terjadinya demoralisasi. Pasukan melawan. Daripada mati konyol! Hanya karena pengabdian yang tinggi, sikap profesional, dan terikat sumpah untuk menyelamatkan kemanusiaan, mereka tetap berjibaku. Termasuk mengorbankan nyawanya. Para tenaga medis tampaknya sudah sampai pada puncak kekesalannya. Enough is enough. Sudah cukup. Tidak bisa ditoleransi lagi. Sebelumnya para tenaga medis masih mencoba tidak bersikap frontal. Melakukan persuasi, memberi signal-signal. Mulai dari pesan tersirat maupun tersurat. Namun pemerintah pusat bergeming. Saking kesalnya Ketua Satgas Covid-19 PB IDI Prof Zubairi Djoerban sampai berkata, “ Kalau tidak mau lockdown, setidaknya jangan bikin kebijakan ngawur lah,” ujar dokter senior spesialis penyakit dalam itu. Selain para tenaga medis, meledaknya penderita virus Corona membuat sejumlah kepala daerah menambil langkah berani. Mereka melakukan lockdown, menutup daerahnya. Tak peduli dengan larangan pemerintah pusat. Mereka lebih paham kegawat-daruratan daerah masing-masing. Pemprov Papua memutuskan menutup akses pergerakan manusia ke wilayahnya. Mereka menyisakan pintu hanya terbuka untuk barang kebutuhan logistik, terutama sembako, dan alat kesehatan. Mereka tak pedulikan keberatan Mendagri Tito Karnavian. Mereka lebih tahu kondisi daerahnya. Fasilitas dan tenaga medis di provinsi itu sangat terbatas. Jika terjadi ledakan penderita, Papua akan menjadi “ladang pembantaian”. Mereka pasti tak mampu menanganinya. Mereka tampaknya juga sadar, tidak mungkin minta bantuan pemerintah pusat atau daerah lain. Semua sedang menghadapi masalah yang sama. Walikota Tegal Dedy Yon Supriyono juga mengambil langkah berani. Dia menutup akses ke kota Bahari itu karena ada warganya yang sudah positif Corona. Politisi Partai Demokrat itu mengaku, dia siap menanggung konskuensi dari keputusannya. “Ini adalah pilihan yang sangat pahit. Saya pribadi juga dilematis. Kalau boleh memilih, saya lebih baik dibenci masyarakat,” kata Dedy Yon saat mengumumkan kebijakannya Rabu (25/3). Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor pada tanggal 17 Maret sudah memutuskan melakukan lockdown. Namun keputusan itu diralat setelah diperingatkan. “Keputusan lockdown ada di tangan pemerintah pusat,” ujarnya menirukan pernyataan Jokowi. Soal wanti-wanti kewenangan pusat inilah yang menyebabkan Mendagri Tito Karnavian (17/3) sampai harus mendatangi Gubernur DKI Anies Baswedan. DKI walau tidak menggunakan istilah lockdown, sudah melangkah jauh melebihi pemerintah pusat. Anies meliburkan sekolah, mengimbau penutupan tempat ibadah, perkantoran, dan mengurangi operasional kendaraan MRT dan Trans Jakarta. Ujian bagi Jokowi Perlawanan tenaga medis dan para kepala daerah ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kualitas kepemimpinan Jokowi. Apakah dia tetap bersikukuh tidak lockdown dengan risiko ditinggalkan dan dilawan pasukan tempurnya. Atau dia terpaksa melakukan kompromi-kompromi? Tanda-tanda bahwa Jokowi akan lempar handuk, menyerah melakukan lockdown, sudah tampak. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) lockdown. Hanya saja dia menyebut opsi yang dipilih karantina wilayah alias lockdown wilayah. Kita tinggal menunggu apakah langkah tersebut benar-benar diambil. Selama ini kita menyaksikan kebijakan Jokowi menangani Corona, tidak konsisten. Berubah-ubah. Membingungkan publik. Termasuk soal lockdown. Banyak pengamat yang menduga sikap Jokowi anti lockdown, karena ada konskuensi anggaran yang harus dipikul pemerintah. Sementara dia tidak mau mundur dari ambisinya membangun ibukota baru. Berbagai akrobat dilakukan. Pemerintah sedang menyiapkan Perppu melebarkan defisit APBN dari Produksi Domestik Bruto (PDB). Dari semula 3% menjadi 5%. Menambah utang di Bank Dunia, dan memanfaatkan bantuan dari lembaga keuangan dunia IMF. Pemerintah juga terpaksa meminta bantuan dari masyarakat. Menkeu Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan membuka akun dompet sumbangan dari masyarakat dan dunia usaha. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diteken Jokowi pada 7 Agustus 2018 pemerintah pusat harus menanggung biaya karantina.. Pasal 55 ayat 1 Selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Jadi Aturan UU-nya sudah cukup jelas. Begitu dia menyetujui lockdown, walaupun hanya bersifat kewilayahan, pemerintah pusat harus siap-siap merogoh kocek lebih dalam. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto, Kamis (26/3) menyatakan, wabah sudah menyebar di 27 provinsi. Tinggal 7 provinsi yang belum kebagian. Silakan hitung berapa besar pemerintah di bawah kepemiminan Jokowi harus menanggung beban biaya lockdown. Semua itu karena pemerintah lelet. Terlambat mengambil kebijakan. Jokowi terpaksa harus mau melupakan proyek infrastruktur mercusuar, termasuk ibukota negara baru. Silakan pilih pak Jokowi. Mau ditinggalkan pasukan dan bertempur sendirian. Atau melupakan ambisi meninggalkan warisan, demi menyelamatkan kemanusiaan? Bapak pasti tahu mana yang lebih baik dan terpuji. End Penulis wartawan senior.
POPULER
