LINGKUNGAN
Ganjar Sebut Pencemaran Sungai Bengawan Solo Sudah Keterlaluan
Semarang, FNN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebut terjadinya kembali pencemaran aliran Sungai Bengawan Solo akibat limbah industri pengolahan ciu sudah keterlaluan sehingga perlu dilakukan tindakan tegas. "Menurut saya ini sudah kebangetan karena tidak hanya area di Blora, di Solo juga kena. Jadi sebenarnya ini yang hari ini coba kita cari," katanya di Semarang, Kamis. Ganjar mengungkapkan modus pencemaran Sungai Bengawan Solo kali ini juga masih sama dengan kasus sebelumnya yaitu membuang kotoran atau limbah pengolahan alkohol di sekitar Blora. Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terkait kasus tersebut karena pihak yang membuang limbah pengolahan ciu tersebut dinilai sudah menantang pemerintah, terlebih dalam kasus sebelumnya sudah diberikan teguran keras. "Sudah dicek, langsung rapat virtual tadi dengan Kementerian LHK. Tentu saja tim lokal sudah turun, tim nasional juga turun, nanti kita akan proses, kita akan cari," tegasnya. Sebagai informasi, tim khusus dari Pemprov Jateng sudah diturunkan untuk melakukan pengecekan dan observasi terkait air Sungai Bengawan Solo yang berwarna keruh. Observasi itu dilakukan setelah Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Solo menghentikan pengolahan air di Pos Semanggi, Pasar Kliwon, Solo, karena air sungai terindikasi tercemar limbah ciu, tepatnya pada hari Selasa (7/9) pagi. Adapun kasus pencemaran limbah ciu di aliran Sungai Bengawan Solo juga sempat terjadi pada 2019 lalu dan saat itu diketahui bahwa pencemaran bersumber dari limbah industri pengolahan ciu di sekitar hulu sungai. (mth)
Pemkot Jakbar Sebut Limbah Anorganik Bisa Ditukar Uang di Bank Sampah
Jakarta, FNN - Pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut limbah anorganik bisa ditukar dengan uang di bank sampah sepanjang warga melakukan pemilahan terlebih dahulu. Limbah anorganik yang diterima bank sampah berupa kertas, kardus, plastik kresek, plastik keras, besi kaleng, botol, tutup botol berbahan aluminium ringan, dan tembaga. "Semua jenis sampah anorganik bisa ditukar uang di bank sampah sepanjang sebelum diserahkan dipisah-pisahkan terlebih dahulu," jelas Subarna Martadinata selaku Petugas pengawas Sudin Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Pengurus Bank Sampah Induk Satu Hati Divisi Sosialisasi di Jakarta, Selasa. Setelah sampah dipisahkan, warga bisa menghampiri 803 bank sampah unit yang tersebar di setiap RW, kelurahan, Kecamatan ataupun sekolah-sekolah. Di bank sampah, lanjut Subarna, sudah tersedia tiga unit keranjang yang diperuntukkan untuk beberapa jenis sampah. "Biasanya ada tiga keranjang. Keranjang merah itu buat sampah B3, hijau buat organik, dan kuning ini sampah yang laku di bank sampah yaitu sampah anorganik," jelas Subarna. Di bank sampah, petugas akan memberikan informasi terkait berapa harga jenis sampah anorganik per kilonya. Berdasarkan data yang diterima Antara dari Subarna, harga sampah jenis anorganik ini bervariasi. Paling murah dihargai Rp250 per kilogram untuk jenis botol beling. Paling tinggi yakni sampah dengan jenis tembaga merah dan tembaga bakar dengan harga Rp68.000 per kilogram. Setelah itu, pihak Sudin LH akan menjemput sampah dari setiap bank sampah unit untuk diantar ke bank sampah induk yang berlokasi di Asrama Dinas Lingkungan Hidup, Bambu Larangan, Cengkareng, Jakarta Barat. Di sana lah sampah anorganik akan didaur ulang oleh pihak swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah kota dan provinsi. Nantinya pihak bank sampah induk akan menghitung total berat sampah dari setiap bank sampah unit. Berat total itu nanti akan dikalkulasikan menjadi sejumlah uang yang akan dikirim ke setiap bank sampah unit. Subarna melanjutkan pembagian uang tersebut sesuai dengan kesepakatan pihak pengurus bank unit dengan warga. "Nah nanti bank sampah unitnya kan langsung berhubungan dengan warga tuh, ada yang sesuai kesepakatan," jelas dia. Dia pun mencontohkan ada beberapa pengurus bank sampah tingkat RW yang sepakat dengan warga agar uang tersebut ditabungkan. Beberapa wilayah juga ada yang langsung membagikan uang tersebut ke setiap warga. Subarna mengatakan program ini cukup efektif membantu pemerintah mengurangi jumlah sampah yang menumpuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bantar Gebang. Dia berharap masyarakat semakin antusias berkontribusi dalam program ini demi memudahkan pemerintah mengurangi jumlah sampah. (mth)
PTTEP Indonesia Bantu Penanganan Sampah di Kawasan Danau Toba
Medan, FNN - PTT Exploration and Production Public (PTTEP) Indonesia, perusahaan sektor minyak dan gas milik milik Pemerintah Thailand, membantu penanganan sampah di kawasan Danau Toba sebagai wujud dukungan untuk Kawasan Pariwisata Super Prioritas (KPSP) Danau Toba, Sumatera Utara. "Program CSR (Corporate Social Responsibility) penanganan sampah itu dilaksanakan di Kabupaten Toba dengan proyek percontohan di Kecamatan Balige,"ujar Public Affairs PTTEP Indonesia Irwan Mandelis di Toba, Senin. Menurut dia, program pengolahan sampah terpadu terdiri dari kegiatan "training of trainer" kepada 50 guru sekolah dasar di Kabupaten Toba. Kemudian pengolahan sampah melalui program "bank sampah", pengolahan sampah organik, pemberdayaan masyarakat dan teknologi incinerator untuk menyelesaikan sampah residu sehingga terwujud percontohan kawasan nol sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA). "Proyek percontohan di Kecamatan Balige, Toba itu diharapkan dapat diduplikasikan di kecamatan-kecamatan lain di seluruh Kabupaten Toba,"ujarnya usai rapat evaluasi program pengolahan sampah terpadu di Kabupaten Toba. Rapat evaluasi program pengolahan sampah terpadu tersebut dihadiri banyak pihak termasuk dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Rofi Alhanif, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mintar Manurung, dan Kepala Dinas Pariwisata Toba, John Pieter, dan Camat Balige, Pantun Josua Pardede. Irwan menegaskan, program tersebut untuk menciptakan pengelolaan sampah berbasis sirkular ekonomi sehingga dapat memberdayakan masyarakat. Direktur Bank Sampah Bersinar,Fei Febri, mengatakan, pihaknya akan terus mendampingi warga dalam menjalankan pengolahan sampah itu. Saat ini, katanya, telah dilakukan pendampingan terhadap Bank Sampah Induk IAS Toba dan telah mengedukasi lebih dari 100 titik. Hingga saat ini, ujar dia, telah terbentuk sekurang-kurangnya 58 Bank Sampah Unit di Kecamatan Balige, Tampahan dan Loguboti. Selain itu, sudah ada tempat pengolahan pupuk organik cair menggunakan mesin hydrothermal dan budidaya maggot. Sekretaris Daerah Kabupaten Toba, Audi Murphy Sitorus mengapresiasi program penanganan sampah PTTEP di kawasan Danau Toba. Dia meminta Kepala Dinas Lingkungan Hidup Toba mendukung penuh program penanganan sampah. (mth)
Bencana Agustus 2021 Berdampak Kerusakan Lebih Tinggi dari Tahun Lalu
Jakarta, FNN - Sebanyak 155 peristiwa bencana alam yang dilaporkan berlangsung pada Agustus 2021 menurun dari periode yang sama tahun lalu, namun memiliki dampak kerusakan lebih tinggi, kata seorang pejabat di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Sepanjang Agustus, bencana hidrometeorologi masih mendominasi di wilayah Indonesia," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu. Muhari mengatakan sepanjang Agustus 2021 terjadi 61 kali banjir, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 44 kali, cuaca ekstrem 29 kali, tanah longsor 17 kali, kekeringan dua kali, gempa bumi satu kali dan gelombang pasang atau abrasi satu kali. "Sebagai dampak dari bencana tersebut, BNPB mencatat korban meninggal sembilan orang," katanya. Jika dilihat dari sebaran kejadian, kata Muhari, enam provinsi dengan jumlah kejadian bencana paling tinggi yaitu Provinsi Jawa Barat dengan 26 kejadian, Kalimantan Tengah 18 kejadian, Aceh 16 kejadian, Kalimantan Selatan 15 kejadian, Sumatera Utara 12 dan Sulawesi Selatan 11 kejadian. Sementara itu, jika dilihat perbandingan data pada bulan yang sama antara 2020 dan 2021, kata Muhari, jumlah kejadian bencana pada tahun ini turun 35,68 persen. "Pada Agustus 2020 jumlah bencana sebanyak 241 kejadian, sedangkan pada 2021 sebanyak 155," katanya. Meskipun jumlah kejadian turun, kata Muhari, namun bencana berdampak lebih besar, seperti korban meninggal naik 28,67 persen dan kerusakan rumah naik 660,67 persen. "Meskipun jumlah kejadian bencana lebih sedikit, magnitude atau kekuatan bencana berpengaruh baik terhadap dampak maupun kerugiannya," katanya. Ia menambahkan situasi tersebut perlu menjadi perhatian penting untuk mengevaluasi kembali aspek mitigasi dan kesiapsiagaan di lokasi-lokasi yang setiap tahun diterpa bencana yang sama. (mth)
Pemprov DKI Kalah di MA dalam Kasus Reklamasi Pulau H
Jakarta, FNN - Pemprov DKI Jakarta menyiapkan langkah-langkah lanjutan terkait putusan Mahkamah Agung (MA) soal kasus izin reklamasi Pulau H yang terletak di Teluk Jakarta. "Ya nanti kita lihat dan cek kembali, tentu kami menghargai putusan MA, nanti Biro hukum akan mempelajari dan mempersiapkan apa langkah-langkah yang diperlukan dan akan diambil Pemprov DKI," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis malam. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan peninjauan kembali (PK) yang dilayangkan PT Taman Harapan Indah melawan Gubernur DKI Anies Baswedan terkait izin reklamasi pulau H, di Teluk Jakarta. "Kabul PK, Batal Judex Juris, Adili Kembali, Tolak Gugatan (CF.JF.PT) (Kabul PK, batal judex juris/kasasi, adili kembali, tolak gugatan, confirm judex factie pengadilan tinggi)," dikutip dari situs MA, Kamis (2/9). Judex juris dalam perkara ini merupakan putusan di tingkat MA sebelumnya, yang adalah kasasi, yang memenangkan pihak Anies. Perkara PK tersebut diputus pada 19 Agustus 2021 dengan komposisi hakim yang mengadili perkara adalah Yosran, Yulius, dan Ketua Majelis Hakim Supandi. Permohonan dengan nomor register 84 PK/TUN/2021 ini tercatat memiliki pemohon atas nama PT Taman Harapan Indah, dengan termohon adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sengketa ini bermula saat Anies menerbitkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1409 Tahun 2018 pada 6 September 2018 yang berisi pencabutan izin 13 pulau reklamasi, termasuk izin reklamasi Pulau H. Tidak terima hal itu, PT Taman Harapan Indah menggugat hal yang berkaitan dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H dalam SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada 18 Februari 2019. Dalam gugatannya, PT Taman Harapan Indah memohon pada PTUN untuk memerintahkan Anies membatalkan SK yang terkait pencabutan izin Pulau H. Pengembang tersebut juga meminta PTUN memerintahkan Anies menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau H. Gayung bersambut. Pada 9 Juli 2019, PTUN mengabulkan gugatan PT Taman Harapan Indah. Majelis hakim membatalkan SK pencabutan izin reklamasi Pulau H dan memerintahkan Anies memproses perpanjangan izin reklamasi tersebut. Tidak terima, Anies kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta, namun tidak membuahkan hasil. Anies dan PT Taman Harapan Indah sama-sama mengajukan kasasi ke MA. Anies mengajukan kasasi karena SK yang diterbitkan untuk dibatalkan oleh PT TUN, sementara itu, PT Taman Harapan Indah mengajukan kasasi karena PTTUN tidak memerintahkan Anies memperpanjang izin reklamasi Pulau H. Di tingkat kasasi, MA memenangkan Anies. Mendapati hal itu, giliran PT Taman Harapan Indah yang tidak terima dan mengajukan PK yang kemudian dikabulkan. ( sws)
BMKG: Sulteng Berpotensi Hujan Lebat 20 Hari ke Depan
Palu, FNN - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi wilayah Sulawesi Tengah secara merata masih berpotensi diguyur hujan lebat dalam 20 hari ke depan di bulan September 2021 ini. "Iya, provinsi ini masih sangat berpotensi hujan baik intensitas lebat, sedang maupun ringan hingga dasarian kedua di bulan September," kata Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas II Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Nur Alim yang dihubungi di Palu, Rabu. Ia menjelaskan berdasarkan edaran Deputi Klimatologi BMKG Pusat per tanggal 23 Agustus 2021 menjadi pedoman pihaknya memprediksi cuaca 20 hari ke depan untuk diinformasikan ke publik. Selain itu, BMKG juga membagi zona wilayah berstatus awas, waspada dan siaga menghadapi potensi cuaca buruk. Pada wilayah waspada, BMKG berkosentrasi pada Kabupaten Parigi Moutong, Tolitoli, Buol, Banggai, Morowali Utara dan Morowali serta Kabupaten Donggala. Lalu status awas atau kategori potensi hujan lebat yakni wilayah Kabupaten Sigi, Poso dan Tojo Una-Una. "Wilayah masuk kategori waspada yang perlu di waspadai yakni lereng-lereng gunung termasuk pada jalur transportasi darat di kawasan pegunungan seperti jalur Trans Sulawesi Palu-Parigi atau jalur kebun kopi, lalu jalur Trans Sulawesi Pantai Barat di Kabupaten Donggala yang berpotensi terjadi longsor," ujar Alim. Ia memaparkan pada zona berstatus awas, BMKG masih berkonsentrasi di wilayah Kecamatan Kulawi dan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, kemudian wilayah-wilayah rendah pesisir pantai Kabupaten Poso dan Tojo Una-Una sebagai mana pantauan dari citra satelit. "Pada wilayah kategori awas berpotensi banjir bandang dan longsor, oleh karena itu perlu kewaspadaan dini warga di wilayah-wilayah yang kami maksud," papar Alim. Ia menambahkan, Kota Palu saat ini berstatus normal meskipun hujan masih mengguyur dengan intensitas lebat, sedang maupun ringan. Meski begitu, BMKG juga mengimbau warga di perkotaan senantiasa tetap waspada terhadap genangan air serta tetap memperhatikan kebersihan lingkungan terutama pada saluran air. "Artinya, kita jangan mengabaikan hal-hal kecil. Justru hal kecil bisa memicu genangan air meskipun tidak membahayakan kondisi keselamatan jiwa, tetapi bisa mengganggu aktivitas warga," demikian Alim. (mth)
BMKG: Waspadai Hujan Lebat di Wilayah Pegunungan di Sumut
Medan, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar waspada potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah pegunungan di lereng barat, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara, Jumat. Prakirawan BBMKG Wilayah I Medan, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis yang diterima di Medan, Jumat, menyebutkan pada siang hari hujan ringan hingga lebat berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, dan sekitarnya. Sore-malam hari hujan ringan hingga lebat berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Humbang Haundutan Toba, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Simalungun, Samosir, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Deli Serdang, dan sekitarnya. Dini hari hujan ringan di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Asahan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara 24-33 derajat Celcius, kelembapan udara 60-97 persen, angin berembus dari tenggara-barat dengan kecepatan 10-30 km/jam. (mth)
Anggota DPR Pertanyakan Pembabatan Hutan Lindung di Manggarai Barat
Kupang, FNN - Komisi IV DPR RI mempertanyakan pembabatan hutan lindung yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Hutan Lindung Bowosie yang berlokasi di Satar Kodi, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar). Anggota DPR RI Yohanis Fransiskus Lema, dihubungi ANTARA dari Kupang, Jumat mengatakan terkait hutan lindung itu sudah dibahas dengan KLHK saat raker Komisi IV dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya pada Kamis (26/8). "Proyek KLHK dan Kemenpar tersebut harus dipertanyakan. Pasalnya, berbagai jenis pohon endemik dengan usia yang tidak muda harus dikorbankan," tuturnya. Menurut dia tidak tepat membangun "pariwisata impor" dengan cara menanam pohon atau bunga yang didatangkan dari luar negeri dengan tujuan mempercantik bukit-bukit sekitar Labuan Bajo. Hal ini menurut dia jelas sangat berbahaya dalam perspektif ekologis karena merusak keseimbangan alam. Selain itu, juga penebangan pohon adalah kabar buruk bagi masyarakat Labuan Bajo. Ini dikarenakan lokasi penebangan hutan sangat dekat dengan lokasi mata air dan hutan Bowosie adalah harapan satu-satunya wilayah tangkapan air di Labuan Bajo. "Saat ini saja, 14 mata air telah kering total karena pembangunan masif di daerah itu, dan pembabatan ini akan semakin berdampak," ucap dia. Politisi PDI perjuangan tersebut menambahkan status hutan Bowosie adalah hutan produksi dan bersebelahan dengan hutan lindung. Apabila akan digunakan untuk tujuan non-kehutanan, harus mengurus amdal dan mendapatkan persetujuan lingkungan untuk mengurus persetujuan penggunaan kawasan hutan. "Yang saya ketahui, belum ada izin itu. Tanpa izin, tindakan pembabatan hutan adalah ilegal dan bisa dipidana," ujarnya menegaskan. Lebih lanjut kata dia, dari kiriman foto dan video dan berita yang diterimanya ada kurang lebih 10 hektare hutan yang pohon-pohonnya dibabat. Pembabatan 10 hektare hutan tersebut berdasarkan laporan yang diterima akan dijadikan sebagai lokasi proyek pembibitan kayu dan buah-buahan. Oleh karena itu Ansy menganjurkan agar KLHK dan Kemenperakraf membiarkan saja hutan Bowosie untuk tetap jadi jantung kehidupan kota Labuan Bajo. "Biarkan hutan tetap asri dan asli dengan vegetasi alamnya. Bila perlu, berikan edukasi dan pelibatan masyarakat dalam konservasi dan pengelolaan hutan produksi bukan memberi peluang emas/karpet merah pada perusakan," kata dia. (mth)
Waspada Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang di Sejumlah Provinsi
Jakarta, FNN - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada akan potensi hujan lebat disertai kilat dan angin kencang yang dapat terjadi di sejumlah provinsi di Indonesia pada Kamis. Dalam sistem peringatan dini cuaca, BMKG memprakirakan wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat disertai petir hingga angin kencang seperti di Aceh, Bengkulu, Gorontalo. Kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara, Khusus di wilayah DKI Jakarta pada Kamis, cuaca sepanjang hari cenderung cerah hingga cerah berawan dengan suhu rata-rata sekitar 23-32 derajat celcius dan kelembaban 50-90 persen. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati meminta penyedia layanan angkutan penyeberangan tidak menyepelekan informasi cuaca yang rutin dikeluarkan BMKG. Hal ini sebagai langkah mitigasi dan antisipasi dalam upaya meningkatkan keselamatan transportasi. "Indonesia adalah negara kepulauan dan memiliki banyak sekali pelabuhan dan dermaga yang melayani angkutan penyeberangan. Hampir 65 persen wilayah Indonesia merupakan perairan, maka informasi cuaca laut sangat krusial dalam menciptakan keselamatan transportasi di titik-titik penyeberangan," kata dia. Dwikorita menjelaskan kondisi cuaca sangat berpengaruh terhadap kelancaran dan keamanan transportasi penyeberangan laut. Kemungkinan hujan, badai, angin, dan gelombang tinggi sangat besar terjadi selama perjalanan. Apalagi, kata dia, Indonesia dan negara-negara di dunia tengah menghadapi perubahan iklim yang memicu pergeseran pola musim dan suhu udara sehingga mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. "Perubahan cuaca berlangsung sangat cepat dan tidak menentu yang dipengaruhi banyak faktor. Karenanya, kami juga terus berupaya meningkatkan, kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam prakiraan cuaca hingga skala tapak," kata dia. (mth)
Cemari Lingkungan, Asap Pembakaran Limbah RSUD Kudus Diprotes Warga
Kudus, Jateng, FNN - Warga Desa Ploso, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, melakukan aksi protes terhadap RSUD Loekmono Hadi Kudus terkait asap pembakaran limbah medis dan rumah tangga dari insinerator yang diduga mencemari lingkungan sekitar, Selasa. Aksi protes warga dilakukan dengan mendatangi RSUD Loekmono Hadi Kudus sambil membawa sejumlah poster berisi tulisan "rakyat butuh udara bersih dan selamat datang kampung polusi". "Kasus polusi udara dari cerobong asap alat insinerator milik RSUD Loekmono Hadi Kudus bukanlah yang pertama, karena sebelumnya juga pernah terjadi. Kami berharap kedatangan kedua kami ke rumah sakit ini merupakan yang terakhir," kata perwakilan warga Desa Ploso Suwito yang ditemui usai audiensi dengan pihak RSUD Loekmono Hadi Kudus, Selasa. Ia mengakui sekitar dua atau tiga bulan sebelumnya sudah ada protes warga, namun responsnya kurang memuaskan, sehingga hari ini (24/8) kembali melayangkan protes karena asap yang keluar dari cerobong dari alat incineratornya berwarna hitam. Dampak polusi udara yang keluar dari cerobong asap milik RSUD Loekmono Hadi tersebut, kata dia, membuat warga tidak bisa menikmati udara segar di pagi hari karena berbau tidak enak serta mengakibatkan anak-anak mudah terserang batuk dan sesak nafas. Sementara itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Loekmono Hadi Kudus Sugiarto mengatakan dalam waktu dekat bakal melakukan perbaikan cerobong asap dari rumah sakit agar tidak mencemari kondisi permukiman di sekitar rumah sakit. Dari hasil audiensi dengan perwakilan warga yang dihadiri Kepala Desa Ploso Masud, disebutkan bahwa selama belum selesai diperbaiki tidak boleh ada aktivitas pembakaran sampah. "Pembakaran dari insinerator, itu dari limbah rumah tangga dan sebagian limbah medis yang harus dibakar," ujarnya. Audiensi tersebut juga menghadirkan pihak teknisi yang akan melakukan perbaikan insinerator agar asap yang keluar melalui cerobong tidak berwarna hitam pekat. Selama melakukan perbaikan juga akan melibatkan warga Desa Ploso sebagai pengawas untuk memastikan hasil perbaikannya benar-benar sesuai standar lingkungan hidup dan asap yang keluar juga tidak menimbulkan protes warga. (sws)
POPULER
