PENDIDIKAN
Rektor UI Ari Kuncoro Ternyata Komisaris BUMN
Depok, FNN - Buntut poster Jokowi The King of Lip Service BEM UI menguak siapa sebenarnya Rektor Universitas Indonesia (UI) Prof Ari Kuncoro. Seperti diketahui Minggu sore (27 Juni 2021) Kuncoro memanggil pengurus BEM UI usai viral The King Of Lip Service di media sosial. Lewat surat bernomor 915/UN2.R1.KMHS/PDP.00.04.00/2021, Prof Ari Kuncoro selaku Rektor UI secara mendadak mengumpulkan para pengurus BEM UI di Rektorat Kampus UI Depok, Jawa Barat Minggu (27/6/2021). Mereka yang dipanggil lewat surat itu adalah pengurus BEM UI, seperti Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Bidang Sosial Politik, Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi, Kepala Departemen Aksi dan Propaganda, Wakil Kepala Departemen Aksi dan Propaganda beserta Ketua dan dua Wakil Ketua DPM UI. “Sehubungan dengan beredarnya poster yang dikeluarkan oleh BEM UI melalui akun medsos official BEM UI yang menggunakan foto Presiden RI,” demikian bunyi surat yang diberi keterangan penting dan segera itu. Atas pemanggilan mahasiswa oleh rektor UI itu pun langsung mendapat respon beragam dari warganet. Ari Kuncoro diketahui ternyata adalah komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni sebagai Wakil Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Dengan penunjukan tersebut, maka jabatannya selaku Komisaris Utama BNI berakhir. Penunjukan Ari Koncoro selaku Wakil Komisaris Utama BRI berlangsung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan. Ari Kuncoro merupakan Rektor Universitas Indonesia (UI) periode 2019-2024. Sebelum diangkat sebagai rektor UI oleh Presiden Joko Widodo, Kuncoro memulai kiprahnya sebagai peneliti pada Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis UI pada 1986. Dia meraih gelar Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dan Brown University. Beliau dilantik berdasarkan Surat Keputusan Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor UI Periode tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor UI Periode 2019-2024. Pria kelahiran 28 Januari 1962 ini sebelumnya adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2013-2019), Komisaris Utama Bank Negara Indonesia (2017-2020) dan Rektor Universitas Indonesia (2019-sekarang). Ari terpilih melalui Pemilihan Rektor UI oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) pada 25 September 2019. (ant)
Solidaritas Terhadap Matinya Iklim Demokrasi Kampus di UI
Jakarta, FNN - Pada tanggal 27 Juni 2021, kembali terjadi kasus pemberangusan kebebasan berpendapat yang menimpa BEM UI. Melalui Surat Undangan Nomor 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 Universitas Indonesia mengundang mahasiswa yang menjadi bagian dari BEM UI dan DPM UI yang berjumlah 10 orang. Pemanggilan tersebut dilakukan untuk melakukan klarifikasi atas postingan berupa poster yang diunggah pada akun BEM UI yang mencantumkan foto Joko Widodo yang dipublikasi pada tanggal 26 Juni 2021 pada sekitar jam 18.00 WIB yang membahas terkait dengan janji-janji kebohongan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan konten yang dipublikasi oleh BEM UI kami berpendapat bahwa konten tersebut menyajikan data terkait dengan kondisi saat ini dimana kebebasan sipil yang diberangus melalui represifitas aparat terhadap massa aksi, kebebasan berpendapat yang dibungkam melalui pasal karet dari UU ITE, pelemahan KPK yang terjadi secara sistematis, dan adanya intervensi presiden terhadap supremasi hukum. Sedangkan Presiden berkata sebaliknya dengan realitas yang terjadi. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa aktor pemberangusan kebebasan berpendapat tidak hanya datang dari negara, tapi juga datang dari kampus. Sehingga sudah semakin nyata bahwa kebebasan sipil semakin kerdil dan menyerang suara-suara yang menyatakan kebenaran kepada publik. Adapun juga saat ini konten yang diunggah dalam Instagram BEM UI diserang oleh buzzer melalui kolom komentar dan juga menyerang Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra. Dengan adanya surat pemanggilan oleh birokrat UI mengindikasikan bahwa hari ini kebebasan sipil semakin dikerdilkan oleh negara dengan sistematis. Menimbang kronologi dan analisis peristiwa yang terjadi terhadap kawan-kawan UI yang berujung dengan surat pemanggilan yang dilakukan terhadap BEM UI yang dimana absennya negara dalam menjamin kebebasan berpendapat seperti yang telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, dimana dalam UU tersebut pada pasal 7 mengatur terkait dengan aparatur negara yang wajib dan bertanggung jawab atas penyampaian pendapat yang dilakukan termasuk melalui tulisan. Maka dari itu kami dengan ini secara tegas menyatakan sikap bahwa: Mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap kebebasan sipil yang telah diatur oleh konstitusi. 2. Mendesak pemerintah untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh warga negara seperti yang telah diatur dalam peraturan yang telah berlaku. 3. Mendesak Birokrat Universitas Indonesia untuk menjamin kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang telah dijamin oleh konstitusi. 4. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut bersolidaritas dalam mengawal kasus kebebasan berpendapat BEM UI. Seharusnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus mengakui kedaulatan rakyat dan menjamin HAM warga negara. Maka segala bentuk pembungkaman suara rakyat merupakan pengingkaran terhadap demokrasi yang telah diterapkan di negara Indonesia itu sendiri. Demikian Siaran Pers dan Pernyataan Sikap yang kami sampaikan terhadap Peristiwa pembungkaman berpendapat, sekaligus pembungkaman akademik yang menimpa mahasiswa Universitas Indonesia. Mendiamkan Penindasan adalah Awal dari Ketidakadilan! #KamiBersamaBEMUI #KrisisDemokrasiKampus Solidaritas Pembungkaman Ruang-ruang Demokrasi Kampus UI: 1. Aliansi BEM Seluruh Indonesia 2. Bangsa Mahasiswa 3.Fraksi Rakyat Indonesia 4. Greenpeace Indonesia 5. BEM STHI Jentera 6. Bersihkan Indonesia 7. Enter Nusantara 8. BEM KM Universitas Yarsi 9. KIKA 10. Aliansi BEM se-UNNES 11. PUSaKO FH UNAND 12. BEM Hukum UNHAS 13. BEM UNSIL 14. Aliansi Rakyat Bergerak 15. BEM KEMA FKB Telkom 16. BEM FISIP UNMUL 17.AKSI KAMISAN KALTIM 18. BEM FH UPNVJ 19. BEM ESA UNGGUL 20. LBH pos Malang 21. SAKSI FH Unmul 22. BEM PM Universitas Udayana 23. Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia 24. BEM FISIP UI 25. YLBHI 26. Aliansi BEM se-Undip 27. AJI Jakarta 28. Aliansi BEM Univ. Brawijaya 29. BEM FH UNAND 30. Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional 31. JATAM Kaltim 32. Indonesian Center for Environmental Law 33. JATAMNAS 34. CALS 35. Aliansi Tolak Omnibus Law 36. BEM FH UI 37. BEM FKM UI 38. BEM FIB UI 39. BEM FPsi UI 40. BEM Fasilkom UI 41. BEM FIK UI 42. BEM Vokasi UI 43. BEM FKG UI 44. BK MWA UI UM
SKK Migas Dorong Peningkatan SDM Papua dalam Bidang Pertambangan
Sorong, FNN - SKK Migas Papua Maluku mendorong Universitas Papua Manokwari bermitra dengan IHS Markit - PetroPro perusahaan terdepan dalam mengelola data sains teknologi dan penyedia ahli kebutuhan industri London, guna meningkatkan SDM di bidang pertambangan. Kepala Perwakilan SKK Migas Papua Maluku, Subagyo di Sorong, Jumat, mengatakan bahwa SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terus mendorong kemajuan sumber daya manusia di Papua Barat. Dia mengatakan, hal tersebut seiring dengan semangat pelaksanaan program transformasi industri hulu migas yang dicanangkan oleh Kepala SKK Migas agar bisa secara nyata ikut memberdayakan SDM Papua menjadi bagian dari transformasi menuju target 1 juta barel minyak per hari di Tahun 2030. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi bentuk kerja sama kemitraan yang telah terjadi antara IHS Markit- PetroPro dengan Universitas Negeri Papua, sebagai bukti bahwa dengan kemitraan dan komunikasi yang baik, permasalahan-permasalahan kesejahteraan pendidikan dan teknologi dapat dijembatani secara terus menerus," ujarnya. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA, Ir. Endra Gunawan yang memberikan keterangan terpisah, mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi kepada SKK Migas yang telah memberikan dukungan untuk memajukan sumber daya manusia mahasiswa UNIPA dengan pemberiaan software dalam bidang sains. Endra juga menyampaikan bahwa software ini akan sangat menolong terutama untuk Program Studi Perminyakan dan Program Studi Geologi yang selama ini sangat terbatas dengan software dalam bidang sains untuk pengelolaan data industri hulu migas. Disampaikan pula bahwa tahun ini Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA sedang berproses dalam peningkatan akreditasi dan pengusulan Prodi Strata baru, sehingga dengan dukungan infrastruktur pendidikan yang diberikan saat ini, dapat menunjang kebutuhan jangka panjang nantinya. IHS Markit – PetroPro Country Manager yang diwakili Febria Airlia, menyatakan bahwa komitmen IHS Markit-PetroPro juga untuk memajukan pendidikan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Setiap tahunnya, IHS Markit menyumbangkan produk maupun layanan teknik dan geosainsnya ke institusi pendidikan di seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga generasi profesional minyak dan gas berikutnya dilengkapi dengan informasi dan perangkat lunak paling canggih di industri “Di 2021 ini, IHS Markit dan PetroPro menjalin kerjasama dengan UNIPA yang dimulai dengan pemberian donasi lisensi perangkat lunak untuk Teknik Perminyakan yang kemudian akan dilanjutkan dengan pemberian beberapa sesi pelatihan untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar di Teknik Perminyakan UNIPA.”, kata Airlia. Airlia juga menyampaikan bahwa “Sebanyak total 20 licenses perangkat lunak yang memiliki teknologi canggih untuk keperluan evaluasi kondisi bawah permukaan bumi guna menemukan potensi potensi minyak dan gas, telah diterima oleh UNIPA. 10 licenses Kingdom dan 10 licenses Harmony, untuk keperluan kegiatan evaluasi di industri hulu migas. Total nilai marketnya kurang lebih 2 juta US dolar ”30 miliar rupiah”," tutup Airlia. (mth)
IPB University Gelar Sosialisasi Kelas Internasional Prodi ITK
Jakarta, FNN – IPB University menggelar sosialisasi virtual Program Studi (Prodi) Ilmu dan Teknologi Kelautan Kelas Internasional, Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan (ITK), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), untuk mendorong semakin banyaknya ahli ilmu kelautan. "Prodi ITK berdiri sejak 1986. Kelas Internasional untuk prodi ini telah dibuka sejak tahun lalu," Koordinator Program Internasional Departemen ITK Riza Aitiando Pasaribu, menurut keterangan resmi IPB University diterima di Jakarta, Jumat. Ada empat divisi di Departemen ini yaitu Divisi Oseanografi, Divisi Hidrobiologi, Divisi Akustik dan Instrumentasi Kelautan, serta Divisi Penginderaan Jauh dan SIG (Sistem Informasi Geografis) Kelautan. Menurut Riza, untuk masuk ke kelas reguler menggunakan jalur seperti umumnya sedangkan jalur masuk kelas internasional terbagi menjadi dua gelombang. Pendaftaran gelombang II melalui Ujian Tulis Mandiri Berbasis Komputer (UTM-BK) dimulai pada tanggal 20 Juni mendatang. Dia menjelaskan bahwa Kelas Internasional Prodi ITK menggunakan kurikulum baru sesuai kebijakan Kampus Merdeka sehingga lebih fleksibel. Mahasiswa pada tingkat pertama mengikuti Program Pendidikan Kompetensi Umum (PPKU). Mahasiswa kelas internasional mendapatkan fasilitas yang berbeda yaitu riset, studi lapangan, summer course dan winter course ke luar negeri. Prodi itu juga bermitra dengan berbagai universitas di luar negeri seperti University of Taiwan dan University Wellington di Selandia Baru. Dalam waktu dekat Prodi ITK akan bekerja sama dengan berbagai universitas di Eropa. "Kondisi kelautan di luar negeri berbeda dengan parameter yang beda sehingga menambah wawasan baru," ujarnya menambahkan kalau Prodi ITK sedang mempersiapkan sertifikat pendamping seperti sertifikat kompetensi bagi lulusan kelas internasional. Selain bidang akademik, Himpunan Ilmu Teknologi dan Kelautan (Himiteka) juga bekerjasama dengan mahasiswa di universitas luar negeri dalam membuat acara bersama untuk membangun relasi internasional. "Laut adalah masa depan Indonesia untuk generasi mendatang. Lulusan kami diharapkan dapat memanfaatkan potensi laut secara maksimal. Kami tunggu kedatangan kalian para calon mahasiswa," demikian Riza. (mth)
SMA di Pegunungan Papua Mulai Disiapkan Terapkan Sistem SKS
Wamena, FNN - Salah satu sekolah menengah atas (SMA) di wilayah pegunungan tengah Provinsi Papua sedang dipersiapkan untuk uji coba penerapan sistem satuan kredit semester (SKS) dalam pembelajarannya. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua Christian Sohilait saat di Wamena, Ibu Kota Kabupaten Jayawijaya, Jumat, mengatakan belum banyak sekolah di Papua yang menerapkan sistem ini. "Untuk di wilayah pegunungan tengah Papua, program SKS ini baru dilakukan di SMA Negeri 1 Wamena. Kemarin kami sudah menyerahkan surat untuk program tersebut," katanya. Dengan sistem SKS, siswa SMA yang mampu dapat menyelesaikan pendidikan di SMA hanya dalam jangka waktu dua atau satu tahun lebih. "Anak-anak kalau pintar sekali tidak perlu sampai tiga tahun di SMA. Jadi kalau ambil sekarang dan SKS-nya mendukung, dia bisa ambil semester 2 punya, semester 3 punya," katanya. Mantan Sekda Kabupaten Lanny Jaya itu mengatakan sudah dilakukan uji coba juga di enam sekolah yang ada di Kota Jayapura. "Kalau di Jayawijaya kita coba satu. Besok kita akan coba lagi di Biak dan Merauke," katanya. Christian mengatakan sistem ini akan membantu anak-anak yang cerdas agar lebih cepat menyelesaikan pendidikan mereka. "Sehingga jangan kita paksakan anak-anak yang sudah pintar ini mereka tinggal terus hanya menyesuaikan dengan anak-anak yang lain. Padahal mereka punya kecerdasan inikan sudah harus mereka keluar," katanya. (mth)
Kementerian PUPR: Politeknik PU Buka Peluang Kerjasama dengan Hungaria
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan Politeknik Pekerjaan Umum (PU) sebagai penyelenggara pendidikan vokasi berbasis keterampilan membuka peluang kerja sama dengan Hungaria. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan guna membangun link and match pada pengembangan kurikulum, pelaksanaan magang, penyelenggaraan beasiswa, penyediaan fasilitas, dan kegiatan lain Politeknik PU terus membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Pemerintah Hungaria. "Salah satu hasil pertemuan disepakati bahwa Pemerintah Indonesia dan Hungaria memiliki kesamaan pandangan mengenai bagaimana menempatkan pentingnya Politeknik dalam menyiapkan tenaga kerja konstruksi yang kompeten. Oleh karena itu tadi ada pembicaraan awal mengenai peluang kerja sama Politeknik PU dengan Pemerintah Hungaria," ujar Fatah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Dia mengungkapkan hal tersebut usai mendampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertemu dengan Duta Besar Hungaria untuk Indonesia Judith Nemeth Pach. Untuk lebih detailnya terkait rencana kerja sama tersebut, Fatah menyampaikan telah disepakati pada pekan depan rencananya akan dilakukan pembicaraan selanjutnya tentang aspek apa saja yang akan dikerjasamakan. "Salah satunya pelatihan praktik di lapangan (practical training). Tadi disampaikan bahwa Pemerintah Hungaria rencananya juga akan memberikan bantuan pembiayaan dalam kerja sama ini. Peluang ini kita tangkap dengan baik, dari Kementerian PUPR akan segera dibentuk tim untuk mewujudkan kerja sama ini," katanya. Kementerian PUPR terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang merupakan visi Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Selain membangun sarana dan prasarana pendidikan, dukungan ini juga diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan vokasi berbasis outcome keterampilan di Politeknik PU. Sebelumnya Politeknik PU juga telah melakukan kolaborasi dengan sejumlah BUMN Karya dalam rangka link and match yang diharapkan bisa menjadi jembatan antara dunia pendidikan dengan entitas dunia bisnis konstruksi. Kolaborasi yang dilakukan yakni pendidikan di lapangan, berupa magang di proyek dalam rangka mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di kampus. Politeknik PU merupakan perguruan tinggi negeri (PTN) rintisan baru di bawah Kementerian PUPR yang dibuka sejak tahun 2019 berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Politeknik PU merupakan salah satu bentuk terobosan Kementerian PUPR untuk memenuhi kebutuhan dunia industri terhadap tenaga konstruksi terampil, dalam menghadapi tantangan global dan tantangan nasional pembangunan infrastruktur ke PU-an. (mth)
UMM Terima Hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka Rp8,1 Miliar
Malang, FNN - Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mendapatkan dana hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) Rp2021 senilai Rp8,1 miliar dan menempatkan kampus itu berada di posisi 10 besar PTN-PTS penerima dana tersebut. Ketua Tim Gugus Tugas PKKM UMM Prof Dr Sujono di Malang, Jawa Timur, Ahad, menuturkan perolehan dana hibah sebesar Rp8,1 miliar itu juga menjadikan UMM menempati posisi teratas di antara perguruan tinggi swasta (PTS) penerima dana PKKM. “Kami juga berada di posisi pertama di antara 28 perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang memperoleh dana hibah ini,” kata Sujono. UMM menempati posisi 10 besar PTN-PTS penerima bantuan pemerintah PKKM 2021 bersama Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Brawiajaya, Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Jember, Institut Teknologi Bandung, Universitas Negeri Malang, dan Universitas Tadulako. Sujono menjelaskan UMM yang digolongkan di Liga I itu berkompetisi dengan PTN-PTS dan meloloskan empat program studi (Prodi)-nya, yakni Teknik Mesin, Teknologi Pangan, Peternakan, dan Akuakultur. Sebelum diajukan, keempat prodi itu sudah melalui penilaian dari universitas, sehingga meningkatkan persentase lolos di tahap PKKM. “Sebenarnya ada lima prodi dan Institutional Support System yang sudah kami ajukan, namun hanya empat yang lolos dan didanai,” paparnya. Menurut Sujono, program ini memiliki tujuan yang terangkum dalam delapan indikator kinerja utama (IKU). Mulai dari kesiapan kerja lulusan, mahasiswa dan dosen di luar kampus, kualifikasi dan penerapan riset dosen. Selain itu, ada hal-hal yang terkait dengan kemitraan, pembelajaran dalam kelas hingga akreditasi internasional. Dosen Fakultas Peternakan yang juga Koordinator Asisten Rektor UMM itu berharap raihan ini bisa meningkatkan capaian akademik serta kualitas lulusan dosen dan pembelajaran yang ada di kampus tersebut. Ia juga ingin agar hal ini bisa dikembangkan di Prodi lain sebagai bentuk dukungan akan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang digalakkan oleh pemerintah. Senada dengan Sujono, Wakil Rektor I UMM Prof Dr Syamsul Arifin menerangkan delapan IKU yang tercantum pada dasarnya menekankan pada tiga hal. Ketiganya adalah peningkatan kualitas lulusan, dosen dan pengajar, serta Prodi. “Tujuannya, melahirkan lulusan yang bisa mendapatkan pekerjaan dalam masa tunggu relatif tidak lama. Selain itu, mendorong lulusan mampu melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini bisa digapai melalui dosen yang berkualitas dan dibarengi dengan akreditasi yang bagus,” tegasnya. Syamsul mengaku bersyukur UMM bisa mendapatkan dana hibah ini, mengingat ada ribuan perguruan tinggi yang juga berusaha meraihnya. Ia mengapresiasi kinerja dari tim gugus tugas di tingkat universitas dan prodi yang sudah bekerja siang malam demi melancarkan proses program PKKM. Syamsul menegaskan UMM akan selalu trasnparan dan bertanggung jawab dalam menggelontorkan dana hibah terkait. Ia ingin hasil ini dapat menjadi momentum bagi UMM untuk melaksanakan aktivitas yang berfokus pada capaian kedelapan poin IKU. Tidak hanya bagi empat prodi yang lolos, tapi juga bisa ditularkan ke prodi-prodi lain di UMM. "IKU PKKM ini menjadi salah satu data yang ada di sistem PINDAI DIKTI. Data tersebut nantinya akan menjadi acuan pemerintah dalam menetapkan peringkat perguruan tinggi," ucapnya. (mth)
Nadiem: PTM Terbatas Tidak Sama dengan Sekolah Tatap Muka Normal
Jakarta, FNN - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim mengatakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas di tengah pandemi COVID-19 tidak sama dengan sekolah tatap muka sebagaimana dalam situasi normal. “Apa yang Bapak Presiden sampaikan pada Senin (7/6) lalu benar bahwa pembelajaran yang kita upayakan bersama adalah tatap muka terbatas. Sekali lagi terbatas,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan contoh praktik baik dalam melaksanakan PTM terbatas, di mana satuan pendidikan dapat mengatur satu kelas hanya diisi 25 persen dari total murid, kegiatan belajar mengajar hanya dua jam, dan satu minggu hanya dua kali pertemuan. “Contohnya seperti yg disampaikan oleh Bapak Presiden. Sekolah yang sudah atau dalam proses melakukan PTM terbatas dengan durasi belajar dan jumlah murid berbeda tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan dan di bawah batas maksimal yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19,” tambah dia. Dia menambahkan tidak ada perubahan dalam SKB. SKB tersebut menuangkan aturan maksimal. Sekolah bisa menerapkan PTM terbatas dengan sedikit demi sedikit. Sebanyak 30 persen satuan pendidikan telah melakukan PTM terbatas sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Sebagian baru memulai PTM terbatas beberapa bulan terakhir, ada pula yang sudah melakukan PTM terbatas sejak tahun lalu. “Seperti halnya para guru, orang tua, dan murid yang saya dengar langsung keluhannya dalam melakukan pembelajaran jarak jauh, Bapak Presiden juga menyampaikan kepeduliannya,” terang dia. Presiden menyampaikan bahwa pembelajaran jarak jauh pada kenyataannya menyulitkan anak, orang tua, dan guru. “Beliau menyampaikan, kita harus memiliki keberanian untuk mendorong PTM terbatas yang tentu saja disertai penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Nadiem. Sebelumnya, Kemendikbudristek dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menerbitkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19 yang dapat membantu kelancaran penyelenggaraan PTM terbatas. Panduan dapat diunduh di laman bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id atau spab.kemdikbud.go.id. (mth)
Kemristekdikti Luruskan Pengertian Profesor
Jakarta, FNN - Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menegaskan bahwa profesor bukan gelar akademik melainkan jabatan tertinggi yang diraih oleh dosen. "Profesor bukan gelar akademik melainkan jabatan tertinggi yang diraih oleh dosen. Jadi jika ada orang yang mendapatkan gelar profesor, maka itu tidak benar," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), Ali Ghufron Mukti, dikutip Antara di Jakarta, Kamis. Untuk bisa mendapatkan jabatan profesor, lanjut dia, seorang dosen harus mengajar selama 10 tahun atau meraih nilai kredit mencapai 1.000. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang salah kaprah mengenai profesor tersebut. Sehingga tak jarang, yang rela merogoh kocek dalam-dalam hanya untuk mendapatkan profesor di depan namanya. "Oleh karena itu, kami mengadakan seminar yang membahas mengenai makna dan filosofi profesor. Tujuannya, agar masyarakat tak salah kaprah lagi menilai profesor," kata dia. Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Sofian Effendi, menegaskan bahwa pemberian gelar profesor kehormatan semestinya tidak ada. "Semestinya tidak ada. Kalau doktor honoris causa ada, namun profesor tidak ada. Seandainya ada dari luar negeri, pastinya bukan berasal dari perguruan tinggi ternama," kata Sofian. Saat ini, lanjut Sofian, terdapat kurang lebih 5.300 profesor di Tanah Air. Jumlah tersebut dinilai masih sangat kurang jika dibandingkan jumlah program studi yang mencapai 22.000. Hal itu menyebabkan banyak program studi yang tidak dikepalai oleh profesor. "Itu menjadi sebab mengapa pada perankingan internasional kita selalu peringkat bawah," tukas Sofian. (sws)
Pendaftaran PPDB Daring Diperpanjang Sehubungan Optimalisasi Sistem
Jakarta, FNN - Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan kembali memperpanjang pendaftaran PPDB daring 2021 hingga 11 Juni 2021 sehubungan proses optimalisasi sistem. "Secara teknis lagi 'maintenance' karena 'crowded' kemarin, kami perpanjang (pendaftaran PPDB) sampai tanggal 11 Juni," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Selatan 2 Abd Rachem di Jakarta, Selasa. Perpanjangan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring hingga 11 Juni 2021 dilakukan hingga pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, pada hari pertama PPDB daring pada Senin (7/6), Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperpanjang waktu pendaftaran akun hingga 10 Juni 2021 pukul 14.00 WIB. PPDB DKI 2021 melalui akun twitter @PPDBDKI menginformasikan kembali penghentian sementara pengajuan akun pada Selasa (8/6) dari pukul 01.30 hingga 12.00 WIB dalam rangka optimalisasi sistem. "Apabila optimalisasi selesai maka pengajuan akun dapat dilakukan lagi," demikian tulis twitter @PPDBDKI. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Slamet tak menampik bahwa ada gangguan dalam sistem pendaftaran PPDB Tahun Ajaran 2021/2022 namun ia membantah sistem pendaftaran "down" atau mati. Slamet menjelaskan, arus pendaftaran PPDB Jakarta pada hari pertama terpantau tinggi. Alasannya, kata Slamet, pembukaan pendaftaran untuk tingkat SMP dan SMA dari jalur prestasi. "Karena jalur prestasi tidak mengenal zona, maka siapapun dari manapun, sepanjang itu warga DKI dan sudah terdaftar di dalam Sidanira ini melakukan pendaftaran hari ini," ujar pria yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia PPDB itu. Slamet mengatakan timnya tengah berupaya mengatasi pelambatan di sistem pendaftaran tersebut. Beberapa upaya yang dilakukan, lanjut dia, seperti peningkatan kapasitas "bandwidth" dan kemampuan server pendaftaran PPDB.
POPULER
