UNCATEGORIZED
Gunung Merapi Enam Kali Meluncurkan Awan Panas Guguran
Jogjakarta, FNN - Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Jogjakarta dan Jawa Tengah meluncurkan enam kali awan panas guguran dengan jarak luncur paling jauh 1.500 meter ke arah barat daya dan tenggara pada Kamis. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Hanik Humaida melalui keterangan resminya di Jogjakarta, Kamis, menyebutkan selama periode pengamatan pertama, awan panas guguran terjadi pada pukul 05.12, 05.33, dan 05.46 WIB dengan jarak luncur maksimum 1.000 meter ke arah barat daya. "Awan panas guguran tercatat di seismograf dengan amplitudo maksimum 35 mm dan durasi maksimum 100 detik," kata dia. Awan panas guguran kembali terpantau keluar dari Merapi pada pukul 06.15, 09.38, dan 09.55 WIB dengan jarak luncur maksimum 1.500 meter ke arah tenggara, amplitudo maksimum 60 mm, serta durasi 127 detik. Pada saat terjadi awan panas guguran ini, angin bertiup lemah hingga sedang ke arah timur dan barat. Selama periode pengamatan pukul 06:00-12:00 WIB, BPPTKG juga mencatat tiga kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 40-60 mm selama 95-127 detik, 96 kali gempa guguran dengan amplitudo 3-30 mm selama 7-161 detik, empat kali gempa hembusan dengan amplitudo 2-6 mm selama 13-18 detik. Berikutnya satu kali gempa frekuensi rendah dengan amplitudo enam milimeter selama 11 detik, 42 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 2-12 mm selama 4-11 detik, serta 15 kali gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 35-75 mm selama 9-24 detik. Hingga saat ini BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi pada Level III atau Siaga. Guguran lava dan awan panas Gunung Merapi diperkirakan berdampak pada wilayah dalam sektor selatan-barat daya yang meliputi Sungai Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng, dan Putih. Apabila gunung api itu meletus, lontaran material vulkaniknya dapat menjangkau radius tiga kilometer dari puncak gunung. (mth)
Dishub NTT: Dimonim Air Layani Penerbangan Kupang-Pantar Mulai 5 Juli
Kupang, FNN - Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Isyak Nuka mengatakan maskapai Dimonim Air segera melayani rute penerbangan Kota Kupang-Pulau Pantar Kabupaten Alor mulai 5 Juli 2021. "Layanan penerbangan perintis Kupang-Pantar ini adalah gembira bagi kita karena membuka kesempatan untuk kemajuan pembangunan di Pulau Pantar dan sekitarnya," katanya kepada Antara di Kupang, Kamis. Layanan penerbangan Kupang-Pantar, kata dia, segera beroperasi karena infrastruktur Bandara Kabir di Pulau Pantar yang dibangun sejak 2014 dengan menelan biaya APBD senilai Rp103 miliar telah siap dimanfaatkan. Isyak Nuka mengatakan maskapai Dimonim Air yang akan melayani penerbangan perintis tersebut mulai 5 Juli 2021 itu. Layanan penerbangan ini akan berlangsung dua kali dalam seminggu yakni pada Senin dan Rabu dengan harga tiket Rp300.000-an. Menurut dia, layanan penerbangan tersebut memberikan manfaat besar terutama memudahkan mobilisasi barang dan orang sehingga aktivitas pembangunan di sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan sebagainya bisa bertumbuh lebih cepat. "Masyarakat Pantar dan sekitarnya juga kini memiliki alternatif jasa transportasi langsung ke Kupang tanpa harus menyeberang melalui Kalabahi (ibu kota Kabupaten Alor)," katanya. Selain itu, lanjut Isyak Nuka, layanan penerbangan ini juga membuka kesempatan bagi masuknya investasi untuk kemajuan pembangunan daerah. Sektor pariwisata, perikanan, dan pertanian dan lainnya di Pulau Pantar dan sekitar juga bisa berkembang lebih cepat karena akses transportasi yang semakin lancar. "Para calon investor yang mau berinvestasi di Pulau Pantar juga tentu semakin dimudahkan karena akses transportasi udara yang sudah terbuka," katanya. (mth)
Wapres: Narkoba dan COVID-19 Adalah Musuh Bersama
Jakarta, FNN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan narkoba dan COVID-19 merupakan dua musuh bersama yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, karena berimbas pada semua lini kehidupan manusia. "Hingga saat ini, seluruh negara dan masyarakat internasional masih menghadapi dua musuh bersama, yaitu bencana kesehatan yang menjadi ancaman bagi kemanusiaan di abad ini yaitu COVID-19 dan narkotika," kata Wapres Ma’ruf Amin, saat mengikuti acara peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2021 secara daring dari kediaman resmi Wapres, di Jakarta, Senin. Merujuk pada data Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Obat-obatan dan Kejahatan atau UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime), Wapres mengatakan sebanyak 275 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkoba pada 2020. "Antara tahun 2010-2019, jumlah orang yang menggunakan narkoba meningkat sebesar 22 persen, sementara secara global jumlah pengguna narkoba diperkirakan akan meningkat 11 persen sampai 2030," ujar Wapres. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wapres mengatakan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3.419.188 orang. "Sehingga dapat dikatakan terdapat 180 dari tiap 10.000 penduduk Indonesia berumur 15 hingga 64 tahun terpapar memakai narkoba," katanya pula. Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia pun juga beragam, antara lain penyelundupan narkoba lewat jalur laut oleh jaringan sindikat, peredaran narkoba jenis baru, serta penyalahgunaan oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun. "Peredaran narkoba juga sudah merambah hingga ke desa‐desa serta melibatkan kalangan perempuan dan anak-anak, baik sebagai kurir maupun penyalahguna," ujarnya lagi. Karena itu, Wapres mendorong BNN untuk terus berupaya dan meningkatkan kinerjanya guna memerangi narkoba di Indonesia. "Saya minta kepada BNN yang merupakan leading sector dalam P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) untuk melakukan langkah-langkah strategis," ujar Wapres pula. (sws)
Hari Ini Vaksinasi Massal di Seluruh Polda dan Polres
Jakarta, FNN - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaksanakan vaksinasi massal serentak 34 polda dan jajaran polres, polsek seluruh Indonesia hari ini Sabtu 26 Juni 2021, dalam rangka mendukung program Serbuan Vaksinasi Nasional 1 juta dosis/hari dan HUT Bhayangkara ke-75. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan vaksinasi massal Polri itu merupakan target dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) yang diakselerasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, terkait satu juta dosis per hari. "Target pelaksanaan vaksinasi besok sebanyak 1 juta, melibatkan 54.482 vaksinator dan pelaksanaannya di 34 Polda yakni 4.504 titik," tutur Argo. Selain itu, kata Argo, pelaksanaan vaksinasi ini sesuai dengan tema Hari Bhayangkara ke-75 yang diperingati di tengah pandemik COVID-19. "Tentunya sebagaimana tema Hari Bhayangkara tahun ini, yaitu Transformasi Polri Yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19 Untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Indonesia Maju," ujarnya. Argo menyebut, penyelenggaraan vaksinasi massal dengan target satu juta tersebut diharapkan terciptanya kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap virus SARS-CoV-2 atau Corona. Meski telah divaksinasi, Argo tetap mengimbau kepada masyarakat yang untuk tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam kehidupan sehari-hari. "Tentunya diharapkan tercapai 'herd immunity' di lingkungan masyarakat," ujar Argo. Menjelang Hari Bhayangkara ke-75, selain vaksinasi 1 juta dosis per hari, Polri juga menggelar Bakti Sosial (Baksos) serentak sebanyak 272.662 paket sembako, 200.000 masker, dan 40.000 cairan antiseptik. Baksos dilakukan mulai tanggal 25 Juni hingga 9 September 2021. Serta kegiatan kemanusiaan lainnya, seperti kegiatan donor darah, donor plasma convalesen, operasi katarak, operasi bibir sumbing, pengobatan massal, dan pelayanan penerbitan SIM bagi masyarakat yang berulang tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Kepala Bidang Yankes Pusdokkes Polri Kombes Pol dr. Farid Armansyah menyebutkan, vaksinasi massal ini gratis bagi seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Pada hari pelaksanaan, kata dia, masyarakat cukup mendatangi kantor kepolisian tingkat polda, maupun polres untuk dapat divaksin COVID-19. "Syaratnya cukup bawa KTP dan usia di atas 18 tahun ke atas," kata Farid. Di tingkat Mabes Polri, kegiatan vaksinasi massal di Lapangan Bhayangkara digelar Sabtu (26/6), rencananya akan dihadiri Presiden Joko Widodo. (sws)
Indonesia Butuh Satelit untuk Pemerataan Internet
Jakarta, FNN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) melihat penggunaan satelit sebagai salah satu solusi untuk pemerataan akses internet di Tanah Air. "Karena letak geografis Indonesia, tidak bisa dihindari penggunaan satelit," kata Direktur Infrastruktur BAKTI Kominfo, Bambang Nugroho, saat acara virtual, Selasa (22/6). Keadaan geografis Indonesia, yang merupakan negara kepulauan dan banyak perbukitan membuat tidak semua titik bisa dijangkau jaringan telekomunikasi berbasis kabel serat optik. Jika mengandalkan kabel serat optik, konstruksi cukup sulit untuk sejumlah wilayah serta membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Pemerintah sedang mengupayakan satelit multifungsi SATRIA-1 berkapasitas 150GB per detik, yang menurut jadwal, bisa beroperasi pada akhir tahun 2023. BAKTI mengutip riset IIGF Institute tahun 2019 tentang dampak ekonomi satelit multifungsi ini di empat sektor. Dengan asumsi peningkatan jaringan internet di titik yang belum terkoneksi sebesar 3 persen per tahun, SATRIA-1 menjanjikan penghematan biaya internet sebesar Rp29 triliun selama 15 tahun. Sementara dari sektor e-government, diperkirakan akan ada penghematan sekitar Rp4 triliun dari penggunaan anggaran pemerintah. Sektor e-education ditaksir juga akan efisien ketika menggunakan satelit ini, transformasi UN berbasis kertas menjadi UNBK, rata-rata penghematan diperkirakan di kisaran Rp3.000.000 per sekolah per tahun, dengan tingkat inflasi. Dalam 15 tahun, penghematan di sektor e-education selama 15 tahun mencapai Rp59 miliar. Efisiensi juga akan terjadi di penggunaan e-healthcare, memberikan penghematan sekitar Rp59,3 miliar selama 15 tahun. Pembangunan satelit SATRIA-1 saat ini sudah masuk tahap konstruksi, yang masih akan terus berlangsung hingga 2023 mendatang. Satelit SATRIA-1 akan menyediakan internet di 150.000 titik layanan publik, yang saat ini belum tersedia akses atau belum memiliki sambungan internet yang memadai. 150.000 titik tersebut terdiri dari sekolah dan pesantren (93.900 titik), pemerintah daerah (47.900), fasilitas kesehatan (3.700), Polsek (3.900) dan kementerian maupun lembaga lainnya (600). Indonesia memiliki total 501.112 titik layanan publik, saat ini total yang terlayani internet dengan baik baru mencapai 351.112 titik. (mth)
Dua WNA Ajukan Permohonan Jadi WNI di Bali
Denpasar, FNN - Dua warga negara asing (WNA) bernama Wayan Samantha Isabella Keatinge (27) asal Australia dan Michael Szarata (62) asal Jerman mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali. "WNA bernama Wayan Samantha Isabella Keatsida sudah lama di Bali dan bisa bahasa Bali. Kalau Michael Szarata punya bisnis di Bali," kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk dalam siaran persnya di Denpasar, Bali, Senin. Jamaruli Manihuruk menyebutkan dua WNA itu mengikuti sidang permohonan pewarganegaraan. Dari tim verifikasi, mengajukan beberapa pertanyaan, di antaranya pertanyaan terkait dengan wawasan kebangsaan, pajak, dan tindakan kriminal. Ia menjelaskan bahwa Wayan Samantha Isabella Keatinge merupakan WNA berkebangsaan Australia sejak lahir tinggal di Sanur, Denpasar. Selain itu, Wayan Samantha juga mengerti bahasa Bali dan sudah aktif berorganisasi di Sekaa Teruna Teruni (organisasi pemuda/pemudi di desa) salah satu banjar di wilayah Sanur. Sementara itu, Michael Szarata adalah WNA berkebangsaan Jerman, kemudian datang ke Indonesia pada tahun 1992 dan saat ini bertempat tinggal di Sanur, Denpasar. Warga asing asal Jerman ini memiliki usaha yang bergerak di bidang konsultan jasa dan servis untuk pariwisata. "Kedua WNA tersebut bisa menjawab pertanyaan tentang wawasan kebangsaan dengan cukup baik dan bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, kedua WNA tersebut taat dalam melaporkan pajak dan tidak pernah melakukan tindakan kriminal," kata Kakanwil. Selanjutnya, tim verifikatur akan melakukan verifikasi lebih lanjut kelengkapan berkas atau dokumen dari kedua WNA tersebut untuk diajukan ke pusat. (sws)
Menjernihkan Gagal Paham Kisruh Dana Haji
Oleh Tamsil Linrung Jakarta, FNN - Lagi-lagi Covid-19. Kali ini, wabah itu menjadi tersangka primer musabab pembatalan haji 2021. "Demi keselamatan jamaah", begitu kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sungguh menyentuh hati. Tapi, tunggu dulu. Rasanya ada yang janggal di sana. Pertama, jika karena Covid, lalu mengapa negara melobi kuota? Kedua, setelah beberapa kali terkesan meremehkan, tiba-tiba saja kita seperti bangsa yang super hati-hati dalam persoalan Covid-19. Ingat bagaimana santainya pemerintah menyambut pandemi, kala itu? Atau wacana pariwisata yang sering menjadi kontroversi di tengah wabah? Pejabat yang mengundang kerumunan? Ketiga, kalau masalahnya Covid, seharusnya protokol kesehatan yang dimaksimalkan. Ya, karantina sebelum dan setelah berangkat, pembatasan jamaah, atau hal mendasar semacam 3M. Namun berbeda dengan negara lain, Indonesia mengambil langkah ekstrem. Tikus yang membuat ulah, lumbung padi yang dibakar. Seolah-olah begitu. Tidak heran, persepsi publik membuncah liar. Ada banyak tudingan, sebanyak bantahan pemerintah. Beberapa gagal paham menyelip dalam dialektika ini. Ayo kita jernihkan. Pertama, tentang pembatalan haji. Pembatalan tentu hanya konsekuensi saja. Yang menjadi soal adalah alasan pembatalannya. Argumentasi pemerintah terbukti tidak mampu meyakinkan masyarakat, lemah, sehingga mudah dibantah. Selain covid, musabab yang sempat mengemuka adalah tidak adanya kuota haji atau waktu yang mepet. Duh, ini sih lebih lemah lagi. Kedua, tentang pengguna dana haji untuk infrastruktur. Pemerintah bilang tidak ada dana haji untuk pembangunan infrastruktur. Tapi, mekanisme pengelolaan dana haji pasca investasi melalui sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) membuka peluang ke arah itu. Pasal 4 UU 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara menyatakan, SBSN diterbitkan untuk membiayai APBN dan belanja negara termasuk membiayai infrastruktur. Sementara itu, Kementerian Keuangan telah merilis sejumlah proyek infrastruktur yang dibiayai sukuk dalam rentang waktu 2013 hingga 2020. Beberapa di antaranya adalah proyek Tol Solo-Ngawi-Colomandu, Jawa Tengah, pendirian Jembatan Youtefa di Jayapura, dan jalur ganda kereta lintas selatan Jawa. Lalu, atas keyakinan apa Pemerintah menjamin tidak ada dana haji untuk membiayai infrastruktur? Dana haji untuk infrastruktur sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Syaratnya, skala prioritasnya mengutamakan fasilitas untuk kepentingan jamaah. Toh duit haji adalah duit jamaah juga. Kita pernah punya cita-cita untuk memiliki pemondokan sendiri di Arab Saudi. Tapi sampai sekarang masih angan-angan saja sehingga jamaah harus rela berjalan kaki berkilo-kilo meter akibat pondokan yang jauh. Ketiga, tentang keamanan dana haji. Kita percaya duit bejibun calon jamaah haji tetap kembali, berikut manfaat investasinya. Hanya saja, putarannya harus dikalkulasi matang sehingga saat dibutuhkan, dana telah siap. Ini tentu tidak sulit karena musim pemberangkatan haji dapat dipastikan setiap tahunnya. Menilik laporan tahunan BPKH, investasi jangka panjang terlihat semakin besar dari tahun ke tahun. Pada 2018 tercatat Rp40 triliun, pada 2019 tercatat Rp60 triliun, dan Rp 90 triliun pada pada 2020. Sayangnya, publik tidak mendapatkan informasi yang lebih rinci dari angka-angka itu. Misalnya, investasi jangka panjang dialirkan kemana saja, untuk proyek apa saja, dan lain-lain. Ketiadaan atau minimnya informasi tersebut membuat desas-desus beranak pinak tak karuan. Kita memaklumi posisi BPKH. Lembaga ini sederhananya hanya nasabah saja. Sebagai nasabah, yang paling baik yang dapat dilakukan BPKH adalah memilih investasi terbaik, dengan manfaat maksimal, dan minim resiko. Selebihnya, pengelolaan investasi sepenuhnya urusan bank. Sering terdengar, keamanan dana haji dibuat berlapis. Investasi gagal, maka perlindungan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Namun 95,17 persen aset LPS justru dibelanjakan dalam Surat Berharga Negara (SBN). Total aset LPS mencapai Rp140,16 triliun di akhir 2020. Sebanyak 133,39 atau 95,17 persen dalam bentuk SBN. Keempat, maka kita harus mendudukkan pula positioning BPKH. BPKH adalah lembaga yang ditunjuk negara untuk mengelola dan mengoptimalkan dana haji. Negaralah yang memberikan mandat, bukan jamaah haji. Padahal, yang dikelola adalah uang jamaah, bukan uang negara. Jadi, BPKH harusnya berada di tengah-tengah secara proporsional antara kepentingan pemerintah dan jamaah haji. Saat-saat begini, jamaah haji memerlukan informasi dan konfirmasi. Agar suplai Informasi pada jamaah maksimal, BPKH seharusnya menggagas terobosan baru untuk masuk ke gelanggang pascainvestasi. Dengan begitu, BPKH dimungkinkan mengetahui ke mana dana haji mengalir, untuk proyek apa saja, dan lain-lain sehingga dapat melaporkannya secara paripurna ke hadapan publik . Kelima, tentang tuntutan audit dana haji. Merespon tuntutan ini, Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan, setiap tahun dana haji diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bila pemerintah dan BPKH peka, tuntutan audit seharusnya dimaknai sebagai meningkatnya kekhawatiran publik alias menurunnya kepercayaan masyarakat. Lagi pula, desakan audit menginginkan pelibatan akuntan independen, selain BPK. Desakan audit muncul akibat surplus spekulasi yang menyesaki bisik-bisik di ruang publik. Yang santer terdengar adalah misalokasi dana yang berujung tidak siapnya dana haji saat diperlukan. Benarkah demikian? Kalau tidak benar, lalu bagaimana membuktikannya kepada publik? Tentu jawaban yang paling tepat adalah audit dana haji oleh akuntan independen. Bila tidak, bisik-bisik akan semakin liar dan berpotensi menjadi auman. Selain dugaan misalokasi dana haji, juga muncul variabel isu lain yang mengaitkan Habib Rizieq Shihab. Isu ini membangun sudut pandang penghormatan Kerajaan Arab Saudi terhadap HRS selaku keturunan Rasul yang berbanding terbalik dengan ketidakadilan hukum yang diterima beliau di tanah air. Konon, itu punya pengaruh. Tidak berhenti di sana, muncul lagi spekulasi yang mengaitkan pembatalan haji dengan kebangkitan komunis gaya baru. Spekulasi ini seolah mendapat pembenaran ketika ulama atau tokoh Islam dipersekusi, dikriminalisasi, dicap radikal, dan seterusnya, yang dipandang sebagai agenda politik neokomunisme. Pun dengan pengrusakan imej simbol-simbol Islam. Haji bukan sekadar ibadah mahdhah, tapi juga mengandung syiar islam, persatuan dan kebersamaan umat, perjuangan dan nilai-nilai Islam lainnya. Apapun itu, spekulasi hanya bisa dibantah dengan data. Data pulalah yang bisa membackup kebenaran alasan keputusan menteri agama membatalkan ibadah haji pada tahun ini. Kalau musabab gagal berangkat karena misalokasi dana haji, tidak murni pertimbangan Covid-19, menteri agama dan presiden Joko Widodo tentu harus bertanggungjawab. Jadi, audit sebaiknya dilakukan saja, agar pemerintah terbebas tudingan miring dan rakyat tidak terbelenggu syak wasangka. Penulis adalah Anggota DPD RI
Bandara Aminggaru Ilaga Dibakar KKB
Jayapura, FNN - Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ilaga Herman Sujito mengatakan tidak ada staf perhubungan yang terluka akibat pembakaran fasilitas di sekitar bandara yang dilakukan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. "Alhamdulillah, seluruh staf aman karena sejak meningkatnya gangguan KKB, kami tidak lagi mendiami perumahan yang terletak di dekat kawasan bandara," ungkap Herman kepada Antara, Jumat. Ketika dihubungi dari Jayapura Kepala UPBU Aminggaru Ilaga mengaku selain tower/ATC yang dibakar teroris KKB juga enam unit perumahan yang berlokasi di sekitar bandara. Saat pembakaran fasilitas Bandara Aminggaru Ilaga, seluruh petugas sudah berada di Kota Ilaga, kata Herman seraya mengaku, staf hanya ke rumah dinas itu saat siang hari disela-sela tugasnya di bandara. Usai operasional di bandara selesai, seluruhnya langsung ke kota sehingga tidak ada yang mendiami perumahan tersebut. Akibat insiden tersebut operasional bandara sementara ditutup namun bila ada kondisi darurat akan dilayani, kata Herman Sujito. Teroris KKB, Kamis petang (3/6) sekitar pukul 17.40 WITmembakar sejumlah fasilitas di Bandara Aminggaru Ilaga dan sempat terjadi baku tembak dengan aparat keamanan.
Kebun Raya Gianyar Dikembangkan Jadi Destinasi Wisata Edukasi
Gianyar, FNN - Bupati Gianyar I Made Mahayastra berjanji akan terus mengembangkan Kebun Raya Gianyar menjadi destinasi wisata edukasi, sekaligus sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Gianyar, Bali untuk melestarikan lingkungan. "Pemkab Gianyar akan terus mengembangkan Kebun Raya Gianyar agar bisa menjadi wisata edukasi. Ke depan, Kebun Raya Gianyar ini, akan terus kita lestarikan, kita kembangkan, sehingga Kebun Raya Gianyar menjadi ikon pelestarian lingkungan hidup Kabupaten Gianyar, dan menjadi obyek wisata dan edukasi yang menarik di Kecamatan Payangan,” ujar Bupati dalam keterangan tertulisnya di Gianyar, Jumat. Kini, Pemkab Gianyar sedang mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana yang diperlukan Kebun Raya Gianyar agar nanti bisa ditetapkan sebagai bagian dari kebun raya Indonesia. ”Saat ini kami sedang mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan. Sehingga Kebun Raya Gianyar, pada perayaan hari ulang tahunnya tanggal 17 Juli 2021, dapat diresmikan atau di-launching, dan ditetapkan sebagai bagian dari kebun raya Indonesia,” tambah dia. Bupati menanam pohon di kebun raya Gianyar itu terkait dengan peringatan hari Lingkungan Hidup Sedunia. Tampak hadir pula, Ketua DPRD Gianyar, Sekda Kabupaten Gianyar dan seluruh pimpinan OPD melakukan penanaman pohon “Nyabah” sebagai ikon Kebun Raya Gianyar. Di samping itu, Ketua Tim Penggerak PKK Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra juga ikut melaksanakan penanaman pohon Toga. Pemkab Gianyar melaksanakan kegiatan menanam pohon dan bersih-bersih lingkungan secara serentak di seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Gianyar serta penyemprotan eco-enzim di area Kebun Raya Gianyar, Banjar Pilan Desa Kerta Payangan. Made Mahayastra dalam sambutan yang dibacakan Sekda Made Gede Wisnu Wijaya mengatakan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Gianyar Tahun 2021 ini, harus dimaknai sebagai upaya untuk mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. “Peringatan Hari Lingkungan Hidup merupakan momentum strategis, untuk melakukan kampanye penyadaran peduli lingkungan, serta mengingatkan dan memotivasi segenap komponen masyarakat Gianyar, untuk berpartisipasi nyata dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” ujar Wisnu Wijaya. Dalam upaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, Pemkab Gianyar telah melakukan berbagai langkah terobosan seperti, penataan Lapangan Astina Gianyar, pembangunan pedestrian dan taman di sepanjang jalan di Kota Gianyar, penataan TPA Temesi, dan mendorong pembangunan TPS3R Terpadu di setiap desa dan kelurahan, bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar. Dikatakannya, keanekaragaman hayati merupakan pondasi pendukung semua kehidupan di daratan, lautan dan udara, yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, menyediakan udara, air bersih, makanan, dan obat-obatan alami. Untuk diketahui, peringatan Hari Lingkungan Hidup berawal dari konferensi besar pertama tentang isu-isu lingkungan yang diadakan pada tanggal 5 sampai dengan 16 juni 1972 di Stockholm Swedia ketika itu majelis umum PBB membuat resolusi yang menetapkan tanggal 5 Juni sebagai hari lingkungan hidup sedunia dan sejak saat itu hari lingkungan hidup sedunia dirayakan setiap tahun.
ICW Laporkan Firli Bahuri ke Bareskrim Polri
Jakarta, FNN - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri atas dugaan penerimaan gratifikasi, Kamis. Tiga orang perwakilan ICW tiba di Bareskrim Polri, Jakarta, sekitar pukul 11.25 WIB, membawa satu bundel berkas bersampul biru bertulis "Dugaan Penerimaan Gratifikasi oleh Firli Bahuri selaku Ketua KPK RI". Ketiga perwakilan ICW tersebut diwakili Kurnia Ramadhana dan Wana Alamsyah selaku peneliti ICW. Saat dugaan korupsi apa yang dilaporkan, para peneliti ICW mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan keterangan setelah mereka memasukkan laporan ke Bareskrim Polri. "Nanti saja setelah laporan, ya," kata Kurnia Ramadhana, peneliti ICW. Sebelumnya, ICW mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo perihal permintaan penarikan atau pemberhentian Ketua KPK Konjen Pol. Firli Bahuri sebagai anggota Polri, Selasa (25/5). Ada beberapa laporan atau kejadian terkait dengan Firli yang disampaikan dalam surat permohonan itu, yakni pertama pada tahun 2020, ada kasus pengembalian paksa Kompol Rossa Purbobekti. Laporan yang kedua ada kasus pelanggaran etik yang bersangkutan saat mengendarai helikopter mewah. Ketiga, lanjut dia, yang paling fatal terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang mengakibatkan 75 pegawai KPK dinonaktifkan. (ant)
