Oleh Ridwan Saidi - Budayawan

DALAM pidato di HUT I partai Ummat baru2 ini. Amien Rais minta agar Jokowi-Luhut  tidak menjadi rezim pelayan oligarkhi. Kepada Luhut, Amien minta supaya Luhut resign agar tidak jadi beban Nasional. Sementara itu Fadli Zon berpuisi tentang Brutus (yang khianati Julius Caesar).

Materi presiden tiga periode yang didukung Big Data Luhut telah pun berbuah dialog keras BEM UI vs Luhut.

Ini adalah pukulan kepada rezim, tapi pukulan yang mematikan (coup de grace) datang dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat berupa laporan pelanggaran HAM oleh sejumlah negara termasuk Indonesia.

Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Indonesia a.l perlakuan yang tak manusiawi dan melanggar pula hak-hak pribadi dalam program aplikasi perdulilindungi. Bahkan Ketua DPR minta agar pemerintah membuktikan itu tak langgar HAM.

Yang lain adalah kasus pembantaian 6 orang aktivis FPI di Km 50. Daftar pelanggaran masih belerot seperti dipanggilnya BEM UI gara-gara bilang Jokowi King of Lips service. Juga buzzer berbayar yang ternyata tergolong pelanggaran.

Membaca laporan  Kemlu USA sepertinya pemerintah Jokowi sudah dalam kepungan CCTV HAM Internasional.

Sementara itu seorang pejabat kepolisian dari Densus 88 umumkan telah menangkap 16 orang NII membawa senjata tajam yang berniat merobohkan negara. Waduh, cuma modal sajam bisa robohkan negara? Pelakunya NII lagi.

Apakah siarkan berita model begini masih paralel dengan Resolusi PBB March 15 to combat Islamophobia?

Pemerintah harus respon laporan Kemlu USA dengan sepatutnya karena posisi pemerintah di dalam dan luar negeri tak bagus2 amat. Keterpojokan itu pun tak dapat ditolong oleh Maklumat Menkeu tentang THR. Jaman Orla juga ada THR. (*)