Demo Mahasiswa Akhirnya Lebih Viral Berita Ade Armando Digebukin
Dengan Tuntutan Demo kembali ke UUD 1945, maka rakyat akan berdaulat melalui elemen bangsa yang duduk di MPR. Kemudian merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN.
Oleh: Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Rumah Pancasila
MENGIKUTI Demo mahasiswa 11 April baik secara live dan berbagai potongan jalannya demo yang sedang berlangsung dan berbagai isu yang tersaji begitu mengharu-biru.
Bagaimana tidak, bukan ormas underbow partai politik yang bisa dipecah-pecah, BEM pun dipecah menjadi lima. Ada BEM SI ada dua BEM SI. Ada BEM Nusantara, juga ada dua BEM Nusantara. Dan ada Aliansi BEM.
Sukses memecah-belah mahasiswa sehingga tuntutan demo pun tidak bisa didengar Masyarakat.
Skenario untuk mengkambing-hitamkan Mahasiswa dengan kekerasan dengan lakon Ade Armando gagal menstikma demo mahasiswa anarkhis.
Dari lemahnya BEM yang bisa dipecah-pecah menunjukan bahwa ada banyak kepentingan yang memfaatkan mahasiswa untuk memperlemah kebersamaan, dan rupanya tidak mengkristalnya isu tuntutan yang disuarakan dan seakan hambar, tidak membumi karena isu yang dibangun tidak pada akar masalah.
Ambil contoh minyak goreng. Kalau hanya meminta harga diturunkan mudah bagi oligarki untuk menurunkan. Seharusnya tuntutan itu lebih pada akar masalah.
Misal, tuntutan Kembali ke UUD 1945 dan Pancasila segera diadakan Sidang Istimewa MPR untuk kembali ke UUD 1945 asli dan demonya ke Gedung MPR, pasti akan ribut.
Sebab, akan kembali pada Pasal 33 UUD 1945,maka tidak boleh ada swasta menguasai jutaan hektar tanah untuk sawit, harus kembali dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Soal Agraria juga begitu, seluruh konsensi tanah yang dikuasai swasta harus dikembalikan pada negara.
Bahkan sejak Proklamasi diikrarkan, maka detik itu juga tidak ada lagi tanah milik penjajah, harus kembali pada NKRI.
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Mengapa sampai detik ini masih ada sertifikat egendowm, sertifikat Belanda? Seharunya sudah diserahkan pada NKRI dalam tempo sesingkatsingkatnya.
Dengan Tuntutan Demo kembali ke UUD 1945, maka rakyat akan berdaulat melalui elemen bangsa yang duduk di MPR. Kemudian merumuskan politik rakyat yang disebut GBHN.
Oleh sebab itu presiden menjadi mandataris MPR, tidak seperti sekarang ini memindahkan Ibu Kota Negara tidak minta persetujuan rakyat sebab rakyat tidak berdaulat.
Kedaulatan di tangan partai politik, yang jadi sumber korupsi itu adalah partai politik dengan model pemilu berbiaya tinggi. Sekarang saja butuh Rp 86 triliun dan hanya menghasilkan para koruptor.
Sebaiknya Mahasiswa melakukan konsolidasi, sehingga lagi menjadi satu yang kompak tuntutan jangan banyak-banyak.
Segera geruduk gedung MPR minta Sidang Istimewa kembali pada UUD 1945 asli dan Pancasila. Selamat berjuang, masa depan ada di tanganmu. Hari ini kamu menentukan menjadi bangsa yang besar atau bangsa kuli di negeri sendiri.
Pojok Stasiun Tugu, Jogjakarta. (*)
