Lihat saja manuver Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Disusul oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengajak rakyat “berpikir”.

Oleh: Andrianto, Salah Seorang Pelaku Reformasi 98

SEMUA daya diupayakan agar Rezim Joko Widodo ini tetap lanjut... tanduk dengan perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden Tiga Periode. Para Oligarkhys yang berpesta pora selama 8 tahun ini nampaknya belum cukup Wareg... alias kenyang.

Mengelabui Rakyat dengan beking hukum melalui UU Minerba, UU IKN, UU Omnibuslaw, dan lain-lain semua dalam rangka kepentingan merampok resource semata.

Sepertinya besar modal yang Oligarkhys keluarkan untuk menjadikan rezim ini kuasa, nampaknya belum cukup memuaskan mereka. Setelah tanda-tanda the next Boneka makin jauh harapan dari tiket Pilpres.

Maka politik chaostik akan dilakukan. Apapun taruhannya kalo sang the new boneka gagal mentas mending tidak ada pemilu.

Apakah Rakyat akan berdiam diri?

Tampaknya jarum sejarah akan berputar. Semua elemen Pro Reformasi mesti siap siaga kembali. Taruhan Reformasi akan menjadi Demarkasi kita terhadap Anasir-anasir rezim Pengkhianat.

Semua mesti kita konsolidasikan lagi. Haqul yakin Rakyat para Pendukung Konstitusi masih lebih besar. Kejadian di Peru bisa saja terjadi di Indonesia, meski parlemen di sini sudah “terkontaminasi” ngikuti kemauan Rezim.

Lihat saja manuver Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang tiba-tiba mengusulkan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Disusul oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang mengajak rakyat “berpikir”.

Apakah LaNyalla dan Bamsoet sudah “terbeli”? Hanya mereka dan Allah SWT yang tahu. Juga Malaikat karena setiap langkah manusia itu diikuti Malaikat. Tinggal kita lihat saja nanti, dapat dipastikan akan terungkap, transaksinya berupa apa.

Rakyat Indonesia selalu bangkit berjuang dan melawan para Pengkhianat. Ini yang bisa memicu kemarahan rakyat. Karena merasa dikhianati. Di mana itu nurani mereka?

Untuk soal penundaan atau penambahan tiga periode tersebut, ditentang oleh PDIP sebagai partai yang menjadikan Jokowi sebagai Petugas Partai. Kita tetap berharap, PDIP masih bersikap sama: menentang perpanjangan atau presiden tiga periode. (*)