Oleh Wawan Leak - Koordinator ID.Food Watch

Kran impor beras yang kembali dibuka oleh Jokowi sebagai Presiden RI, jelas sangat tidak sesuai dengan semngat Ketahanan Pangan yang dicanangkannya sendiri.

Seperti kita ketahui bersama, Presiden Jokowi baru saja membuka kran impor beras sebesar 500.000 ton dengan pengalokasian Rp 4,4 Triliun.

Keputusan tersebut sangat fatal sekali, karena disampaikan oleh Presiden Indonesia, yang sudah dikenal di belahan mana pun bahwa Indonesia adalah bangsa agraris, yang bertumpu pada sektor pertanian, dan perikanan karena letak geografis Indonesia.

Sebutan tentang pangan bukan lagi menjadi ketahanan pangan akan tetapi  musti diganti demgan sebutan kedaulatan pangan.

Karena dengan jargon Ketahanan oangan, masih ada celah untuk impor pangan.

Dan lagi-lagi petani diposisikan sebatas obyek dan bukan subyek dalam hal urusan pangan.

Bisa dibayangkan bagaimana ke depan nasib petani Indonesia.

Belum lagi akhir-akhir ini, petani banyak mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi.

Kalaupun ada harganya melambung tinggi, dan yang pasti tidak sesuai dengan harga panen.

Pertanyaannya, masih adakah fungsi dari Kementerian Pertanian, kalau memang tidak bisa menjawab tentang kebutuhan pangan dalam negeri.

Atau copot dan ganti Menteri Pertanian, yang tidak berfungsi sebagaimana layaknya. 

Mengapa perlu dicopot? Sebab sebagai tanggungnjawab moral lantaran tidak berhasilnya dia menjadi Menteri Pertanian dalam memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia.

Bagaimana mungkin negara yang samgat diuntungkan dengan iklim tropis, masih saja menjadi negara importir pangan?

Dan ID.Food WATCH akan berkirim nota protes tentang hal tersebut, langsung kepada Presiden Jokowi dan Kementerian terkait, karena ini sangat mencederai rakyat khususnya petani. (sof)