Jakarta, FNN - Politikus  PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengajak semua pihak untuk menolak wacana tiga periode Presiden Joko Widodo. Wacana tersebut sebetulnya muncul sejak lama, dan paling anyar Projo bertekad menggalakkan Jokowi tiga periode. Ia mengajak pemuda dan mahasiswa berdemonstrasi turun ke jalan menolak praktek anti-demokrasi tersebut.  

Menanggapi ajakan demo dari anggota  DPR RI tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyebut, Masinton mengindap frustasi parah. Seorang anggota DPR ngomong suruh demo. Itu artinya dia sendiri frustrasi di dalam lembaganya. Mungkin dalam fraksi PDIP di dalamnya ada faksi-faksi juga. Jadi, yang bisa dia lakukan hanya mendorong. Rocky menyarankan agar Masinton Pasaribu memimpin demo seperti tahun ’98.

Bagaimana pandangan Rocky Gerung tentang wacana Jokowi tiga periode dan ambang batas pencapresan 20 persen, berikut petikan wawancara wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Ahad, 13 Juni 2022. Petikannya:

Bung Rocky, ini orang kelihatannya sudah mulai frustrasi dengan pengajuan gugatan judicial review tentang PT 0%. Saya dapat kiriman video dan beritanya banyak ini teman-teman KAHMI alumni HMI, senior-senior HMI di Pare-Pare langsung mendemo, datang ke rumah hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto.

Ini fenomena ada lucunya tapi juga di dalam kelucuan itu ada semacam frustrasi bahwa seluruh elemen institusi masyarakat sipil, bahkan DPD sebagai lembaga sudah datang ke MK untuk mengajukan judicial review. Dan temen-temen di Pare-Pare ini KAHMI juga berupaya untuk memikirkan kembali. Kalau sudah sampai DPD mentok, apalagi tuh. Apalagi dia datangi rumah pribadi itu. Jadi sebetulnya ini sudah dipahami bahwa keseriusan 20% sudah dipahami oleh seluruh rakyat. Emak-emak sudah paham, buruh juga bahkan lebih awal paham bahwa hanya melalui menihilkan, menolkan itu kuantitas, meniadakan threshold itu, barrier to entry, itu yang menjadi standar pertama menyebut negara demokrasi. Tentu ada kajian macam-macam, kajian hukum tata negara, kajian politik segala macam. Tapi orang merasa, ya kalau kajian itu akhirnya ditolak dengan cara yang arogan oleh MK, maka lebih baik lakukan sepanjang happening art buat menggedor kesadaran Mahkamah Konstitusi. Nanti ini akan berlanjut. Jangan-jangan Ketua Mahkamah Konstitusi makan di restoran juga didatangi oleh emak-emak di sampingnya. Lalu angkat posters di itu, lalu dianggap sebagai pelecehan lembaga negara segala macam. Itu yang kita sebut sebagai bentuk paling lembut dari people power, yaitu happening art. Jadi, menggugah orang supaya terlibat dalam upaya memperjuangkan demokrasi secara lebih panjang. Ini demontrasi yang betul-betul datang dari kalkulasi akal sehat.

Mungkin lebih tepat disebut happening art. Orang mungkin mulai mempersoalkan kok di rumah pribadi, tapi selama dia tidak masuk ke halaman rumah itu tidak melanggar properti orang dan saya kira kalau lihat tadi video-videonya, memang berlangsung damai. Saya sepakat dengan Anda bahwa ini orang sudah mulai buntu, mau apa lagi nih. Sementara partai-partai politik yang katanya punya legal standing sampai sekarang bukan melakukan langkah konkret. PKS yang katanya mau ngajukan juga sampai sekarang tidak maju-maju juga ke Mahkamah Konstitusi.

Itu saya dorong terus. Saya masih bicara dengan teman-teman PKS, iya kami 0%.  Ya majukan dong. Kami masih nunggu momentum. Demokrat lebih jauh langkahnya mengajukan judicial review. Jadi sebetulnya nanti PAN juga akan ikut. Lakukan saja sekaligus dengan DPD. Jadi ini satu upaya untuk wake up call bahwa demokrasi berbahaya kalau dibiarkan hal yang paling mendasar itu, yaitu garis start kompetisi yang sama itu dibatalkan. Dan kita menghitung sebetulnya apa penyebabnya kenapa soal threshold ini tidak ingin diwujudkan. Samar-samar nanti kita dengar nanti kalau threshold diwujudkan itu partai-partai yang berbasis yang mereka sebut radikal fundamental, yaitu Islam, itu punya calon, dan itu berbahaya dalam kompetisi. Ini artinya mau menghalangi orang untuk ikut berpartisipasi, hanya karena ketakutan pertama Islamofobia yang memang lagi beredar di seluruh dunia. Jadi, di belakang desain yang ingin menghalangi 20% juga ada faktor Islamofobi. Itu intinya. Ketakutan dari mereka yang tidak punya kader, padahal partai muslim kan kecil semua, tidak mungkin memenangkan 20% threshold. Karena itu, kita musti juga awasi ada semacam ketidakadilan. Kita minta threshold itu untuk menyetarakan dan meratakan garis start. Bukan demi memungkinkan radikalisme. Konsekuensi dari pluralisme adalah semua orang boleh punya pandangan hidup yang berbeda. Yang tidak boleh adalah melakukan kekerasan. Itu sebetulnya semacam refleksi kita juga terhadap keadaan di dunia. Tetapi, sekali lagi happening art ini menunjukkan bahwa sudah merata kejengkelan terhadap pemerintah, karena pemerintah dan DPR-lah yang membuat itu jadi aturan yang disebut open legal policy yang menjadi alat pembenaran Mahkamah Konstitusi supaya Mahkamah Konstitusi terbebas dari kewajiban untuk memberi putusan, Mahkamah Konstitusi menolak judicial review. Padahal Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia dalam sejarah hukum peradaban diberi kewenangan untuk bahkan melakukan, bukan sekadar judicial review tapi judicial activism, harus mampu membaca keresahan konstitutional di publik. Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi, yang juga sekarang mungkin sudah selesai berbulan madu, harus melihat bahwa di Pare-Pare orang akhirnya mendatangi rumah. Kan mustinya malu Mahkamah Konstitusi. Kan Pak Ketua MK bisa bilang datanglah ke kami di Merdeka Barat. Itu rumah konstitusi. Jangan datang ke rumah pejabat hakim konstitusi. Tapi nanti akan bilang, lo Anda kunci kok Mahkamah Konstitusi. Ya datangi saja rumah rumah personal-personal itu. Saya usulkan bergilir aja datangin semua hakim konstitusi. Di depan pagar rumah mereka saja kan?

Pokoknya tetap jaga, tidak boleh melanggar privasi. Juga nggak perlu ramai-ramai, simbolik saja pesannya sampai.

Bagus tadi saya lihat posternya itu. Gambar itu hanya 5 - 7 orang, tetapi efeknya yang penting. Kan pesan di situ yang betul-betul sangat fundamental pesannya, tidak ada demokrasi bila masih ada diskriminasi dengan 20%. Jadi, dengan mudah kita paham bahwa rakyat ingin agar supaya ada partisipasi langsung dan tidak boleh dihalangi melalui threshold 20%.

Oke tadi Anda menyinggung soal satu alasan khawatir tokoh-tokoh Islam yang muncul dan kemudian terjadi Islamofobia. Dan sebenarnya stigma yang sama sudah diberikan kepada Anies Baswedan ketika memimpin DKI dan sampai sejauh ini tidak terbukti bahwa Anis menjadi pemimpin yang mengambil garis radikal seperti Taliban. Yang kedua saya kira jauh lebih serius yang selalu kita ingatkan itu adalah praktik yang terjadi saat ini, PT 20% menyebabkan oligarki lebih bisa berkuasa terus-menerus dan saya sih senang kalau Fahri Hamzah menyebutkan bahwa sekarang ini tiket capres itu dengan PT 20% itu semua sudah di kantong oligarki. Dan siapa pun yang jadi presidennya juga sudah di kantong oligarki.

Itu yang sudah bertahun-tahun kita bahas bahwa pada akhirnya 20% itu adalah peternakan politik oligarki. Saya pakai istilah itu dulu. Oligarki beternak dengan membeli tiket 20% sehingga dari awal kita tahu bahwa yang tidak ada peluang partisipasi politik kalau tiket itu dikuasai oleh oligarki. Ini yang mau kita bongkar sebetulnya dan nggak ada cara lain untuk memulai demokrasi selain mendobrak kuota 20% itu yang dikuasai oleh oligraki. Jadi, sekali lagi. ini sudah menjadi pengetahuan publik dan sudah diolok-olok sampai ke depan rumah. Kan mustinya sudah malu dong. Anda kita gaji untuk menghasilkan demokrasi kenapa Anda seolah-olah berdiri di belakang oligarki. Walaupun mereka tidak sebutkan itu bahwa mereka cuma katakan bahwa 20% itu adalah cara untuk mengefisienkan politik. Tetapi, di belakang itu kan kita mesti baca simbol di belakang mengefisienkan politik artinya melarang lawan untuk masuk bertanding. Kan itu intinya. Barrier to entry.  Itu yang sepertinya berbahaya juga dalam kompetisi apapun enggak boleh pakai itu. Itu yang disebut dalam bahasa dulu KKN. Tapi sekali lagi saya menganggap bahwa ini pasti jebol karena kalau MK kehabisan akal, dia pasti akan bilang ya udah kita win win solution, yang artinya pergi ke DPR misalnya supaya MK terbebas dari tanggung jawab. Enggak. Tetap kita minta MK untuk putuskan bahwa demokrasi sama dan sebangun dengan nol persen. Itu poin dasarnya.

Sangat menarik juga berkaitan dengan bagaimana oligarki tetap ingin berkuasa dan kemudian juga ada tanda-tanda kita membaca bahwa Pak Jokowi memang ingin berkuasa terus juga. Dan ini saya kira salah satu strategi Pak Jokowi untuk mempertahankan suaranya, mempertahankan kursinya dengan 20% ini, karena sekarang kelihatnnya Pak Jokowi mencoba melakukan rekonsiliasi politik dengan Ibu Megawati, tapi ternyata saya kira Ibu Megawati seperti kita juga, sudah membaca itu. Karena kita baca lagi Masinton Pasaribu sudah mendorong mahasiswa untuk turun ke jalan, untuk menghadang tiga periode.

Ya, kalau Masinton yang ngomong aman. Kalau kita yang ngomong dianggap makar. Padahal bertahun-tahun kita bilang demo saja, lalu hoakser-hoakser ini, saya nggak mau pakai istilah cebong lagi, yang disebut sebagai buzer buzer ini, dikerahkan untuk mengepung kita. “Ini mahasiswa dibiayai untuk makar, buruh dibiayai untuk makar.” Nah, kalau Masinton yang ngomong, dia anggota DPR. Dia akan memimpin makar kalau gitu kan. Jadi justru kita lihat bahwa ada pemulihan pikiran karena akhirnya orang semacam Masinton mengerti bahwa demokrasi kita memang sudah tidak bergerak. Karena itu digerakkan dari jalan saja kan. Bayangin anggota DPR ngomong suruh demo. Itu artinya dia sendiri frustrasi di dalam lembaganya. Kan mustinya dia bisa bilang, datang ke kami, kami akan memperjuangkan melalui fraksi PDIP. Tapi Masinton akhirnya ya mungkin dalam fraksi PDIP di dalamnya ada faksi-faksi juga. Jadi, yang bisa dia lakukan adalah mendorong dan mendukung. Karena yang mengucapkan itu adalah anggota DPR Masinton Pasaribu, silakan Bung, pimpin demo seperti Anda memimpin ’98.

Ha ha ha... Tapi hoakser jangan salah plintir ya, ini hanya mengutip. Nanti bilang Rocky Gerung memprovokasi mahasiswa untuk turun ke jalan. Enggak ini Masinton yang ngomong. (sws)