Komite Eksekutif KAMI: Nama KAMI Tidak Layak untuk Ditransaksikan dengan Paslon Pilkada Manapun

Jakarta | FNN - Terkait dukungan kepada salah satu paslon Pilgub Jawa Tengah oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jawa Tengah, antara lain Sutoyo Abadi dan Mudrik Sangidu, Komite Eksekutif KAMI memberikan klarifikasi sebagai berikut:

1. KAMI sebagai organisasi tidak memiliki struktur komando di daerah.  Adapun yang menyatakan sebagai KAMI daerah merupakan kelompok-kelompok simpatisan atau pendukung KAMI yang ada di daerah-daerah, yang mengorganisir diri dan bergerak karena memiliki kesamaan visi dan perjuangan dengan KAMI.

2. KAMI adalah organisasi yang independen, sehinga tidak berpihak kepada paslon Pilkada manapun. KAMI mendukung kontestasi politik yang adil, transparan, dan akuntabel dalam rangka membangun demokrasi yang sehat sesuai perjuangan KAMI yang mengacu pada jati diri KAMI dan 8 Maklumat KAMI.

3. Sebagai individu, setiap deklarator KAMI maupun simpatisan KAMI di daerah berhak menggunakan hak politiknya untuk mendukung siapapun dalam setiap kontestasi politik, dan bertanggung jawab sepenuhnya secara pribadi tanpa melibatkan KAMI sebagai organisasi dalam setiap kesepakatan apapun dengan paslon kontestasi politik manapun.

Klarifikasi ini ditandatangani oleh tiga anggota Komite Eksekutif KAMI antara lain Gde Siriana, Anton Permana, dan Anthony Budiawan.

Gde menegaskan, "KAMI tidak bisa dibeli oleh kelompok manapun, dan nama KAMI tidak untuk ditransaksikan demi kepentingan sesaat," katanya kepada redaksi FNN, Selasa (17/09/2024) di Jakarta.

Seperti diketahui lanjut Gde, KAMI juga bersikap netral dalam Pilpres 2024 yang lalu, tetapi mempersilahkan deklarator KAMI secara pribadi mendukung paslon tertentu.

"Mestinya mereka pakai nama lain yang sesuai dengan tujuan dukungan itu. Nama KAMI tidak layak digunakan untuk berpetualang dalam politik," tegas Gde.

"Jadi kalau ada yg mengatasnamakan KAMI mendukung salah satu Paslon itu patut diduga hanya menggunakan KAMI untuk transaksi politik guna kepentingan pribadinya", tutup Gde. (sws).

699

Related Post