Mabes Polri Akhirnya “Melawan” Jokowi
Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya?
Oleh: Mochamad Toha, Wartawan FNN
PENGARAHAN tentang Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022, berbuntut panjang. Setidaknya, tudingan Presiden Joko Widodo yang menyebut seragam Polri-TNI masih impor justru diklarifikasi telah sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
Seperti dilansir dari Tempo.co, Jumat (25 Maret 2022 13.06 WIB), Mabes Polri menyatakan, pengadaan seluruh seragam dan atribut yang digunakan aparat kepolisian telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo memastikan, pengadaannya memedomani arahan Presiden. Ia tidak merinci apakah memang seragam hingga sepatu yang digunakan polisi saat ini adalah hasil impor.
“Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden," katanya, Jumat, 25 Maret 2022.
Presiden Jokowi melihat rinci pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pusat, daerah, sampai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tak hanya yang skala makro tapi juga mikro. Jokowi mengaku miris karena pengadaan ini masih banyak diisi oleh barang-barang dari luar Polri.
"Cek yang terjadi, sedih saya belinya barang-barang impor," kata Jokowi sambil geleng-geleng kepala dalam acara tersebut.
Untuk pengadaan barang dan jasa, Jokowi menyebutkan anggaran modal pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun. Pemerintah daerah lebih besar lagi yaitu Rp 535 triliun. Sementara di BUMN yaitu Rp 420 triliun.
Menurutnya, kalau saja 40 persen dari total anggaran modal pengadaan ini bisa dialihkan untuk produk lokal, maka bisa memicu pertumbuhan ekonomi di pusat dan daerah sampai 1,71 persen.
Sehingga, pemerintah tiodak usah cari investor lagi dan diam saja seraya konsisten membeli barang-barang yang diproduksi di pabrik dan UMKM lokal. “Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini,” tegas Jokowi.
Jokowi lalu menyinggung beberapa contoh pengadaan seperti CCTV yang harus diimpor, padahal ada yang diproduksi di dalam negeri. "Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju, buat CCTV saja beli impor," katanya.
Kemudian, seragam dan sepatu tentara hingga polisi yang dibeli dari luar negeri, di saat produksi lokal ada di mana-mana. Belum lagi impor alat kesehatan yang di dalam negeri ada, tapi masih membeli produk impor. "Jangan diteruskan," kata Jokowi.
Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kebijakan impor beras, gula, kedelai, dan bahan pangan lainnya yang terjadi selama ini? Apakah Jokowi tidak pernah melarangnya, atau malah mendiamkannya?
Apakah lahan pertanian kita sudah habis sehingga produksi pertanian jadi sangat berkurang?
Kalau CCTV saja masih impor, bagaimana dengan tenda yang dipakai Jokowi berkemah di titik nol calon Ibu Kota Negara (IKN) bermerk Quechua Arpenaz? Jokowi berkemah Senin hingga Selasa, 14-15 Maret 2022.
Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, dalam kegiatan kemah, Jokowi dan para pejabat memakai tenda seperti kegiatan kemah pada umumnya. Tenda itu merupakan inventaris Sekretariat Presiden.
Tenda tersebut tidak baru, melainkan sisa penanganan bencana gempa bumi Poso 2018 lalu yang tidak terpakai. Kasetpres Heru menjelaskan, tenda yang digunakan Jokowi bermerk Quechua Arpenaz.
Merek yang sama juga digunakan oleh para menteri dan pejabat lainnya. “Sama sisa stok jaman dulu juga,” ujar Heru.
Cobalah tengok tenda bermerk Quechua Arpenaz ini dari mana asalnya. Tenda yang digunakan Jokowi memicu rasa penasaran sebagian orang. Tenda yang digunakan Jokowi merupakan jenis inflatable air, Quechua Arpenaz ini merek dagang Prancis.
Ini adalah tenda yang mampu menampung hingga empat orang. Tenda ini memiliki ruang tidur dan ruang tamu yang luas. Ruang tamu ini juga disetel berdiri agar memudahkan para tamu.
Bahan yang digunakan tenda ini dapat mengurangi panas dengan ventilasi mekanik. Tenda ini juga dapat menahan angin hingga 60 km/jam, dengan berat 20 kilogram.
Mengutip CNBC Indonesia (16 March 2022 09:15), harga tenda tersebut, berdasarkan penelusuran dari sejumlah lapak toko online berkisar Rp 10 jutaan.
Pertanyaan selanjutnya, mengapa Jokowi “membolehkan” Sekretariat Presiden membeli merek Quechua Arpenaz dari Prancis? Apa industri kecil-menengah di Indonesia belum ada yang mampu memproduksinya?
Cobalah Googling dan ketik “industri tenda untuk kemah Indonesia”. Di sini muncul sekitar 160.000 hasil (0,44 detik). Beragam jenis tenda mulai harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah semua ada di sini.
Sangat ironis jika tenda saja harus beli merek luar seperti Quechua Arpenaz dari Prancis. Industri pertahanan seperti Pindad Bandung saja mampu bikin senjata yang menang kompetisi dengan negara lain, masa’ jahit tenda kemah saja tidak mampu, malah beli merek dagang asing.
“Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju buat CCTV saja beli impor,” tandas Jokowi, kesal dengan nada tinggi.
Keliatan sekali Jokowi sangat marah dan kesal. Yang kena damprat adalah menteri yang paling doyan gunakan APBN untuk belanja impor. Antara lain Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Kemendikbud Ristek, dan BUMN.
Namun, mengapa yang “ditegur” secara terbuka justru terkait seragam Polri dan TNI? Jokowi jelas mulai “bermain api” dengan institusi yang selama ini terkesan berada di belakang Jokowi dan koleganya.
Sebelum berbicara soal impor-imporan itu, seharusnya Jokowi berkaca diri terlebih dahulu. Sehingga, tidak sampai kena “skakmat” seperti diucapkan oleh Kepala Divisi Humas Polri di atas.
“Kalau Polri pengadaan mendukung kebijakan pemerintah dan memedomani arahan Bapak Presiden," kata Irjen Dedi. (*)