Oleh Ridwan Saidi - Budayawan

Hanya 1-2 bulan terakhir saja publik mendengar suara yang tidak biasanya datang dari 2 orang pimpinan Lembaga Tinggi Negara. Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan keadaan ekonomi kita krisis di atas krisis. Ketua DPD LaNyala cukup sering melontarkan pernyataan-pernyataan tajam tertuju pemerintah.

Walau pernyataan mereka menarik, tapi tergolong kritik. Wajar sajalah.

Menko Polhukam Mahfud MD dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkannya sangat keras tertuju rezim  dimana dia merupakan bagiannya. A.l Mahfud berkata, keadaan sudah parah, kalau di luar negeri rezim begini sudah dikudeta. Untuk memahami Mahfud dapat kita tengok empirik perubahan kekuasaan era Presiden Suharto yang diawali dengan mundurnya 14 orang menteri lalu disusul pernyataan pimpinan DPR Harmoko dkk minta Presiden Suharto undur diri.

Manouver Mahfud apa copy paste 1998? Bisa ya bisa tidak karena script perubahan kekuasaan mustahil diketahui yang tidak berkepentingan. Scene demi scene script perubahan kekuasaan selalu surprising kemudian setelah peristiwa berlalu.

Yang diketahui umum cuma doktrin perubahan kekuasaan yang selalunya diawali dengan demo, yang begini all over the world. Meski pun tak mesti demo berujung pergantian kekuasaan.

Situasi seperti di atas tak nyaman bagi rezim. Proses pengabaian terhadap pimpinan rezim dari aparatnya sendiri pun menggejala. Baru saja Presiden Jokowi usai pimpin rapat (entah dengan siapa tak dijelaskan) berucap larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Segera saja keluar Surat Edaran Dirjen Perkebunan Kementan yang isinya, Tidak ada larangan ekspor CPO, crude palm oil.

CPO nomenclatur standard, bahan baku common langauage for common people. DirBun benar.  Malam tadi 26/4 beredar kabar (babe.news) istilah yang digunakan jadinya larangan ekspor CPO. Katanya ini akan dikoreksi dulu sebelum diberlakukan. Memang larangan tertulisnya, sesuai format hukum, sudah ada? Kalau belum ada, apanya yang dikoreksi? Haduh haduuuh. (*)