Oleh Ridwan Saidi, Budayawan

AKAR peradaban kekuasaan di Andunisi adalah Egypt. Akhenaton medio XIII SM meski pada usia akil baligh diusir ayahnya, yang pharao, karena Akhenaton buruk rupa, tapi giliran ganti pharao karena Dewan Pendeta Egypt yang berkuasa di atas pharao, ketok martil tetapkan Akhenaton yang pharao. Tu bapak tak bisa bilang apa-apa.

Prasasti Kebon Kopi II,  Campea, Bogor, menjelaskan Juru Pengambet (dewan tertinggi  struktur kerajaan) menolak permintaan undur diri Prabu Jayabhupati. Jayabhupati bertahta lagi.

Model manajemen kekuasaan macam ini juga dikenal di Pagaruyung dan hampir di seluruh mayor power system Andunisi.

Dewan tertinggi mengambil putusan yang dalam istilah sekarang musyawarah  mufakat. 

Sistem musyawarah mufakat digunakan dalam memilih pemimpin perkumpulan2 sampai dengan tahun 1918. 

Tionghoa Hwe Koan 1901,  Djamijatchaer 1905, Boedi Oetomo 1908, Sarekat Islam 1912, Muhammadiyah 1912.

Al Irsyad, 1914, adalah perkumpulan yang mengambil  putusan, termasuk memilih pengurus, dengan musyawarah mufakat.

Volksraad yang dibentuk pada 1918 memperkenalkan sistem pengambilan putusan dengan simple majority, suara terbanyak.

Tanggal 16 Agustus 1945 tokoh-tokoh Indonesia termasuk Bung Karno bertemu di gedung Oranje Boulevard No.1, kediaman Laksmana Maeda. Jepang memang memfasilitasi usaha persiapan kemerdekaan. Pada waktu itu BPUPKI (Dokoritsu Zyunbi Tsosakai) dengan  lanjutan mufakat Panitia 9, sepakat tentang lima sila sebagai philisopische grondslach a.l permufakatan dalam permusyawaratan perwakilan. Tapi dalam BPUPKI juga dilakukan voting tentang bentuk negara, 6 anggota memilih kerajaan, selebihnya dari total 69 memilih republik. 

Drs Moh Hatta benar, bahwa faktor pendidikan penting dalam melaksanakan demokrasi.  Atau dengan kata lain index kecerdasan variable penting dalam melaksanakan demokrasi.

Semakin rendah index kecerdasan , semakin tinggi pula tingkat komersialisasi demokrasi.

Riwayat kekuatan politik  Andunisi bermula dari sarekat, sebelumjya sudah ada kongsi, perseroan dagang.

UUD 45 asli tidak mengatur keberadaan parpol. Kalau parpol berjiwa sarekat, mungkin kita masih perlu parpol. Kalau bersemangat kongsi? Waduh, entar dulu dèh. 

(Foto bangunan-bangunan lapangan Banteng oleh Daendels. Yang paling kiri pada 1950-1959 dipakai DPRS lalu DPR) (*)