Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini.

Oleh: Jajang Nurjaman, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA)

BAIK pemerintah maupun masyarakat sedang mengalami kesulitan. Rakyat begitu sengsara karena harga minyak goreng (Migor) meroket, sedangkan pemerintah teriak-teriak kekurangan dana pemindahan ibu kota negara (IKN).

Berdasarkan data Kemendag, rata-rata harga migor curah hari ini Rp 18.100 dan premium Rp 25.400 per liter. Beda jauh dengan harga migor di Malaysia yang stabil di kisaran Rp 8.500 per liter.

Anehnya bukannya fokus menangani harga migor yang selangit, pemerintah malah ikut merengek soal dana pemindahan IKN. Seperti tidak punya rasa empati atas kesulitan ibu-ibu, pemerintah malah minta masyarakat membuat patungan dana IKN.

Pemerintah seperti tidak ada puasnya membuat masyarakat jadi lebih miskin. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berjanji dana IKN tidak akan membebani APBN, apalagi menyusahkan rakyat, hanya dibutuhkan sekitar Rp 93 triliun atau setara 20 persen dari total rencana dana awal Rp 466,9 triliun.

Janji itu kemudian berubah, penggunaan dana APBN menjadi 53,5 persen dan anggaran IKN juga belum pasti, perkiraan akan meroket butuh sampai Rp 700 triliun.

Jika pemerintah masih tetap ngotot untuk menggalang dana IKN Nusantara dari masyarakat sebaiknya jangan menggunakan kata Nusantara karena bisa merusak citra agung nama Nusantara yang dihormati.

Pakai saja nama koin untuk Jokowi sebagai pemimpin negara atau koin untuk Luhut (Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan) sebagai penanggung jawab investor yang gagal menarik investor untuk IKN.

Presiden Jokowi sendiri jangan cuma meminta sumbangan dari rakyat yang sedang mengalami kesulitan karena pandemi dan harga migor yang meroket.

Lebih baik Jokowi meminta sumbangan dari pejabat yang harta kekayaannya terus meroket di tengah pandemi, atau para pengusaha kelapa sawit yang semakin tajir di bulan-bulan ini.

Contoh pejabat yang harta kekayaannya terus naik di tengah pandemi, seperti Luhut yang katanya sangat dermawan sampai-sampai banyak menyumbang alat PCR.

Atau bisa juga dari 500 pengusaha kelapa sawit yang selama ini menguasai 8,5 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Para pengusaha ini layak dimintai sumbangan karena semakin tajir melintir berkat lahan yang sebenarnya milik negara.

Jika masih tidak cukup juga patungan koin dari masyarakat dan pejabat serta pengusaha tajir melintir, Pemerintah bisa kerja sama dengan KPK dan aparat penegak hukum untuk kembali membuka kasus-kasus besar.

Banyak kotak pandora kasus korupsi yang bisa bermanfaat bagi APBN, seperti kasus kardus durian dan sebagainya. (*)