Jakarta, FNN - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen besarnya dalam pengurangan emisi demi mencapai target netralitas karbon pada 2060 atau lebih cepat dengan bantuan internasional.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Energi, dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) Kementerian ESDM Prahoro Nurtjahyo mengatakan sumber daya manusia berperan penting dalam mendukung pembangunan berbagai fasilitas energi bersih di Indonesia yang dapat mendukung pencapaian target emisi nol bersih tersebut.

"Roadmap (peta jalan) tidak berarti apabila tidak ada tenaga yang berkompeten untuk menjalankannya," kata Prohoro dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis.

Pada 22 Juni 2022 Kementerian ESDM menghadiri Forum Kedutaan atau Embassies Forum di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Forum itu bertujuan untuk menjalin kerja sama dengan universitas terbaik dari negara-negara terpilih yang memiliki keunggulan teknologi, kompetensi pengajar, dan pengembangan sumber daya manusia.

Pemerintah Indonesia telah menyusun peta jalan untuk mencapai target netralitas karbon pada tahun 2060 dengan berfokus kepada mengurangi penggunaan pembangkit listrik batu bara, percepatan pembangunan fasilitas energi baru terbarukan, penggunaan kendaraan listrik, serta penggunaan smart grid.

Prahoro menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan tenaga terampil guna menjawab tantangan peta jalan tersebut.

"Kami memiliki peta jalan net zero emmission, sehingga semua program terkait pengembangan sumber daya manusia harus mengikuti roadmap tersebut. Kami telah menyiapkan anggaran untuk tahun 2022 dan telah berdiskusi dengan beberapa universitas di luar negeri antara lain Selandia baru, Australia, dan Inggris," tegasnya.

Kementerian ESDM membuka peluang kerja sama dengan pihak universitas yang memiliki program di luar skema pembiayaan negara. Terkait tingkat pendidikan yang menjadi fokus utama program ini, Prahoro menjelaskan, kerja sama menyasar pendidikan magister dan doktoral (S2 dan S3), namun tidak menutup kemungkinan bentuk kerja sama lainnya.

"Pasca-pelaksanaan forum itu, maka dapat diketahui kapasitas SDM yang dimiliki oleh Kementerian ESDM, sehingga memperjelas strategi pendidikan yang akan dilaksanakan, serta mendapatkan prioritas untuk ditindaklanjuti," pungkas Prahoro. (mth/Antara)