Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis.

Oleh: Isa Ansori, Kolumnis

REKAMAN dialog antara Benny Ramdhani, Relawan Jokowi, yang juga mantan Aktivis 98 yang kini Kepala BP2MI (dulu BNP2TKI) dengan Presiden Joko Widodo dalam acara Gerakan Nusantara Bersatu, Sabtu (26/11/2022), menuai banyak cemohan, bahkan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi mereaksi keras tindakan fasisme yang mengatasnamakan relawan.

Menurut Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto gerakan relawan yang mengatas namakan diri “Gerakan Nusantara Bersatu” itu hanya ingin mengambil keuntungan tanpa melihat dampaknya bagi Presiden.

“Akibatnya kehebatan Jokowi yang membanggakan di dunia, dan rakyat Indonesia, lalu dikerdilkan hanya urusan gegap gempita di GBK,” kata Hasto dalam keterangannya, Minggu (27/11/2022).

Hasto pun memperingatkan orang-orang di lingkaran dekat Jokowi agar tidak melakukan sesuatu dengan prinsip asal bapak senang (ABS). Menurut dia, tindakan relawan yang menggelar acara di GBK menjadi pelajaran politik yang penting.

Hasto terutama mengkritik acara tersebut karena menjanjikan sesuatu dengan cara yang tidak sehat. Namun, dia tak mengungkap maksud pernyataannya tersebut.

“Apa yang terjadi dengan acara Nusantara Bersatu, menjadi pelajaran politik yang sangat penting, terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut, sampai dilakukan cara-cara menjanjikan sesuatu yang tidak sehat,” katanya.

Bila melihat bagaimana gegap gempitanya acara tersebut, bisa ditangkap bahwa antara yang dilakukan oleh relawan dan apa yang dimaui oleh Jokowi mempuyai magnet yang sama.

Artinya, bahwa sejatinya Jokowi memang menghendaki adanya acara tersebut sebagai bagian “show off force”.

Pernyataan Benny sebetulnya mewakili perasaan Jokowi, bahwa mereka sebagai penguasa, pemenang dan dalam jumlah besar, sehingga mereka yang berseberangan dianggap sebagai lawan dan tidak boleh melakukan upaya kritik dan koreksi apapun terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menganggap bahwa pemerintah selalu benar, dan yang berbeda pandangan selalu salah.

Perasaan menang dan besar itulah yang membuat “relawan Jokowi” berusaha menjilat-jilat Jokowi karena takut akan kehilangan sesuatu yang melekat pada dirinya akibat kekuasaan yang ada pada Jokowi.

Apa yang dilakukan oleh relawan Jokowi ini mengingatkan kita pada gerakan yang dilakukan oleh diktator Italia Benito Mussolini masih disebut kejam. Rezim fasis yang ia dirikan pada tahun 1921 dengan cepat naik ke kekuasaan di Italia pasca-Perang Dunia I. Secara khusus, mengubah undang-undang dan prosedur pemilu Italia, membuat cengkeraman Mussolini semakin kuat di negara itu selama lebih dari lima belas tahun.

Sejauh mana Mussolini akan menggunakan kekerasan untuk mempertahankan kendalinya dan juga untuk membantu sesama pemimpin fasis yang baru muncul, Adolf Hitler, untuk mendominasi seluruh Eropa, menjadikan tindakannya tidak masuk akal. Dari eksekusi lawan politik hingga metode genosida yang dia perintahkan terhadap orang-orang di banyak negara, Mussolini layak disematkan dalam sejarah sebagai salah satu diktator paling jahat.

Apa yang terjadi saat ini menjelang transisi demokrasi dengan memilih presiden tahun 2024, nampaknya harus sejalan dengan kemauannya. Siapapun yang tidak sejalan layak dihambat dan dihabisi.

Apa yang dilakukan Jokowi dengan memunculkan kriteria yang tidak satupun sesuai dengan lawan politiknya adalah bagian dari pembunuhan karakter dan kebencian yang diumbar.

Ditambah lagi orang-orang yang menjadi kaki tangannya, diusahakan untuk menghabisi apapun karya sepak terjang lawan politik yang tidak dikehendaki dengan cara menghapus jejak karyanya atau menghambat upaya-upaya keterpilihan lawan politik.

Hal inilah yang dialami Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang tidak dikehendaki Istana. Padahal yang digadang sebagai calon bukan hanya Anies, tapi Anies lah yang selalu dijadikan sasaran permusuhan, tuduhan dan fitnah tentang intoleransi, politik identitas, dan segala macam kebohongan mereka yang sejatinya adalah bentuk dari ketakutannya akan kehilangan kekuasaan dan sesuatu yang menghidupi dirinya dari menjilat kekuasaan.

Upaya menghabisi Anies pun dilakukan secara sistematis melalui tangan- tangan kekuasaan yang menjadi kepanjangannya.

Menghapus jejak karya Anies di Jakarta yang dilakukan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Heru adalah salah satu upaya, belum lagi safari Anies ke daerah dihambat, dengan melarang Anies berkunjung, mencabut izin kedatangan Anies ke daerah sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Riau.

Perilaku seperti itu sejatinya menodai demokrasi yang sudah diperjuangkan melalui aksi Reformasi 98. Sehingga, kalau aksi fasisme mengatas namakan Aktivis 98, maka perlu dipertanyakan keberadaannya atau komitmennya guna membangun demokrasi di negeri Pancasila ini.

Demokrasi harus terus disuarakan dan diperjuangkan di tengah-tengah upaya fasis yang sedang dipertontonkan.

Siapapun yang memilih jalan demokrasi menuju transisi kepemimpinan Indonesia tahun 2024, tidak ada pilihan lain kecuali bersama Anies, karena yang lainnya adalah kepanjangan rezim yang berusaha menghapus demokrasi Indonesia menuju nagara fasis.

Tegakkan demokrasi dan lawan upaya-upaya fasis yang menganggap berbeda pendapat adalah musuh dan harus dihabisi.

Surabaya, 2 Desember 2022. (*)