internasional
Aksi Solidaritas Masyarakat Sunda Mendukung Bangsa Melayu Rempang
Bandung, FNN | Gedung Sate Bandung (26/9) dipenuhi masyarakat tatar Sunda yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat. Mereka terdiri perwakilan para ulama, purnawirawan, akademisi, aktivis, mahasiswa, santri, pemuda/ remaja masjid, buruh, jawara, dan barisan emak-emak Kita Bandung. Sebagian berasal dari luar Bandung, seperti Purwakarta, Garut dan dari Cirebon. Aksi mereka berawal dari halaman Gedung Sate yang dikenal di sebagai pusat pemerintahan Povinsi Jawa Barat. Pengunjuk rasa melakukan aksi jalan kaki/ longmarch sepanjang 5 km menuju gedung Merdeka, gedung bersejarah di Jalan Asia Afrika Bandung. Tampak Polda Jabar mengawal secara simpatik dan baik, para polisi muda berjalan berdampingan bersama para demonstran. Patut dicontoh. Mereka mengawal para pengunjuk rasa menyampaikan opini mereka secara baik sesuai dengan UU. Para pengunjuk rasa membawa berbagai spanduk dan poster di antaranya tertulis di spanduk : “Bangsa Sunda Mendukung Bangsa Melayu Mengusir Invasi Insvestor China” Para pengunjuk rasa juga diperkenankan mengaso di depan mall Bandung Indah Plaza, yang dimanfaatkan untuk orasi oleh korlap. Lalu lintas tidak terganggu. Jalanan tidak ditutup. Dari pihak pengunjuk rasa hadir para ulama yang di koordinir oleh Ustad Asep Saefudin dari Aliansi Pergerakan Islam Jabar dan tokoh Sunda seperti Dindin S Maolani, Memet Hakim , Memet Hamdan dan budayawan/pemusik terkenal Acil Bimbo. Di depan Gedung Merdeka sudah menunggu para purnawirawan yang tergabung dalam Presidium Purnawirawan Siliwangi (PPS) yang dikoordinir Letjen TNI Purn. Yayat Sudrajat mantan Kabais. Di antaranya juga terlihat yang dikenal Mayjen TNI Robby Win Kadir (Presidum KAMI Jabar), Brigjen TNI Purn. Hidayat Purnomo (Ketua Umum Gerakan Bela Negara) beserta puluhan purnawirawan sepuh berpangkat Kolonel sampai Jenderal. Para pengunjuk rasa setibanya di Gedung Merdeka melakukan shalat Ashar berjamaah di depan Gedung Merdeka. Kerjasama Polisi dengan pengunjuk rasa patut diapresiasi. Jalan Asia Afrika tidak ditutup. Lalu lintas kendaraan berjalan lancar. Para pelintas malah bisa menyaksikan adanya unjuk rasa, dan orasi yang disampaikan. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, Maju Tak Gentar , Halo-halo Bandung. Secara bergantian para orator yang terdiri dari purnawirawan, ulama, aktivis, emak-emak yang berasal dari beberapa daerah yang intinya mereka menyampaikan bahwa, konflik warga etnis Melayu dengan aparat di Rempang merupakan skandal nasional yang memalukan martabat bangsa Indonesia dengan manipulasi kebohongan tentang investor China dan berpotensi besar adanya korupsi dan praktek-praktek tidak etik. Tindakan sewenang-wenang Rezim Jokowi melakukan pengosongan Pulau Rempang dengan memindahkan penduduk asli yang telah ada secara turun temurun ke Pulau Galang merupakan perilaku merusak sendi-sendi moral mengarah kepada pelanggaran HAM. Brigjen TNI Purn Hidayat Purnomo pada orasinya juga mengajak seorang mahasiswi yang berasal dari Rempang. Pada kesempatan tersebut Mega Putri asal Rempang yang baru tamat kuliah di salah satu Perguruan Tinggi di Bandung menyampaikan “sangat terharu dan terimakasih kepada masyarakat Sunda yang telah mendukung perjuangan rakyat Rempang”. Acara aksi ditutup dengan pembacaan Pernyataan yang dibacakan oleh Letjen TNI Purn Yayat Sudrajat didampingi para tokoh. Lengkapnya Pernyataan sebagai berikut ; Kami para Ulama, Purnawirawan, Akademisi, Aktivis, Mahasiswa, Santri, Pemuda/ Remaja Masjid, Buruh, Jawara, Barisan Emak-Emak, yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Jawa Barat menyatakan sikap; 1. Pemerintahan Jokowi sudah tidak memiliki harapan lagi untuk mampu meningkatkan kemampuan ekonomi bangsa dan malah memberikan rasa takut rakyat Indonesia, banyak kebijakannya yang telah melanggar konstitusi yang membahayakan keutuhan NKRI serta memberikan kemudahan bagi Negara Asing untuk mencaplok Indonesia, untuk itu agar lembaga legislatif meminta pertanggunjawaban Presiden Jokowi 2. Menolak Invasi berkedok Investasi yang berbaju Proyek Srategis Nasional yang ditetapkan secara mendadak hanya mementingkan beberapa gelintir pemodal apalagi asing tanpa adanya kajian mendalam dari berbagai aspek termasuk lingkungan dan sosial kemanusiaan. 3. Demi keutuhan NKRI kami Masyarakat Sunda mendukung sepenuhnya Bangsa Melayu, terutama dipulau Rempang sebagai penjaga pulau Rempang terluar yang berdekatan dengan Negara tetangga Singapura. 4. Menolak PT MEG yang pernah diperiksa korupsi 3,6 Triliun (yang sampai saat ini belum ada kejelasan proses hukumnya), serta meminta agar izin kepada PT MEG untuk mengelola \"Rempang Eco City\" dibatalkan karena tidak memenuhi proses perizinan yang layak. (*)
Gempa Hebat di Maroko Telan Korban 4000 orang, 2.012 Tewas
Jakarta, FNN - Korban tewas gempa maroko bertambah menjadi 2.012 Orang pada 10 September 2023, pukul 09:30 WIB Gempa bumi yang terjadi di pegunungan High Atlas Maroko hingga saat ini tercatat telah menelan lebih dari 4.000 orang, dimana sebanyak 2.012 meninggal dunia. Korban jiwa diperkirakan masih akan terus bertambah. Terbaru, Kementerian Dalam Negeri Maroko pada Sabtu (9/9/2023) sekitar pukul 23.00 waktu setempat atau pada Minggu (10/9/2023) pukul 05.00 WIB, melaporkan gempa telah menewaskan 2.012 orang. Sementara, disebutkan jumlah penduduk yang terluka akibat gempa juga mencapai 2.000 orang lebih. \"Sedikitnya 2.012 orang dipastikan tewas, sementara 2.059 orang terluka, termasuk 1.404 orang dalam kondisi kritis,\" ungkap Kementerian Dalam Negeri Maroko dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP. Dari jumlah korban tewas tersebut, 1.293 di antaranya tercatat berada di Provinsi Al-Haouz sebagai pusat gempa, dan 452 orang di Provinsi Taroudant. Itu adalah dua daerah yang paling parah terkena dampak gempa. \"Pihak berwenang masih mengerahkan pasukan untuk meningkatkan operasi penyelamatan dan mengevakuasi para korban,\" tambah pernyataan Kementerian tersebut. Gempa berkekuatan 6,8 skala richter itu, terjadi sekitar pukul 23.00 waktu setempat (05.00 pagi WIB) tersebut melanda wilayah provinsi Al Haouz dan Marrakesh, serta kota Ouarzazate, Azilal, Chichaoua dan Taroudantdan sekaligus merusak sebagain besar bangunan hingga tembok bersejarah. Sejauh ini, tim penyelamat masih terus menyisir puing-puing bangunan untuk mencari korban yang belum ditemukan. Gempa ini sekaligus menjadi yang terbesar sepanjang sejarah negara Maroko selama puluhan tahun terakhir. Tercatat dampak gempa bumi terparah di negara ini terjadi pada tahun 1960 yang menelan 12.000 korban jiwa. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko memastikan, bahwa sejauh ini belum ada laporan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdampak akibat bencana tersebut. “Kami telah berkoordinasi dengan otoritas setempat dan komunitas Indonesia. Hingga saat ini tidak terdapat informasi adanya korban WNI,” ujar KBRI dalam keterangannya di Rabat, Sabtu (9/9/2023). Diberitakan sebelumnya, delegasi Indonesia di Marrakesh yang tengah mengikuti The 10th International Conference on UNESCO Global Geoparks 2023, menyatakan terpantau aman. (ant/ida)
Tentara Bayaran: Si Sepatu Kotor Bernama Wagner
Masa depan Wagner di Rusia pascapengkhianatan bosnya, masih gelap. Ada kemungkinan para tentara bayaran ini dijadikan sepatu kotor untuk pekerjaan tak terpuji lainnya. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN Tanggal 23 Juni menjadi hari yang mencekam bagi Rusia. Pasukan paramiliter swasta Rusia, Wagner, tiba-tiba melakukan perlawanan terhadap Presiden Vladimir Putin. Kepala Wagner, Yevgeny Viktorovich Prigozhin, membawa 2.000 tentara berbaris dari Ukraina ke Moskow. Di sisi lain, dalam aksi pertahanan balasan, 3.000 orang pasukan Chechnya dikerahkan untuk mempertahankan Moskow. Truk sampah penuh pasir ditempatkan di pintu masuk kota. Keesokan harinya, sekitar 150 km dari ibu kota Rusia, sebuah kesepakatan dicapai. Kepala Wagner, Yevgeny Prigozhin, diasingkan ke Belarus, sebagai imbalan untuk mengakhiri pemberontakannya. Buntut aksi Prigozhin ini membuat Kementerian Pertahanan Rusia agak gagap tatkala memutuskan nasib Wagner. Tidak mudah mengambil alih komando perusahaan militer yang memiliki pasar, struktur intelijen, dan jaringan internasional. Wagner tidak hanya memiliki sejumlah besar petempur di Ukraina. Perusahaan ini juga mengopersikan ribuan tentara di Suriah, Libya, Sudan, Mali, Republik Afrika Tengah, dan tempat lain. Middle East Eye (MEE) berspekulasi bahwa beberapa elemen sayap kanan nasionalis dan radikal Rusia dari Wagner telah meninggalkan perusahaan setelah Prigozhin setuju untuk pindah ke Belarusia dan membubarkan bisnisnya. Hanya saja, sebagian besar pasukan Wagner masih siap bekerja sama dengan militer Rusia karena mereka tidak punya banyak pilihan. “Kantor Wagner di seluruh negeri tidak ditutup dan secara aktif merekrut tentara, tapi kali ini kontrak mereka diteruskan ke kementerian pertahanan.” Sumber lainnya menyebut banyak pejuang enggan meninggalkan organisasi karena mereka telah direkrut dari penjara dengan imbalan amnesti. Mereka memilih beralih ke kontrak dengan kementerian pertahanan. Diperkirakan 85% dari sekitar 50.000 pasukan Wagner yang bertempur di Ukraina akan akan beralih bergabung dengan kementerian pertahanan. Hanya sebagian kecil saja dari mereka yang akan meninggalkan medan perang. “Angka desersi akan menjadi jelas dalam beberapa hari mendatang, karena militer Rusia tidak mengontrol sebagian besar pangkalan perusahaan,” ujar sumber itu. Beberapa pejuang konon telah meninggalkan pos mereka di Afrika, seperti di Libya. “Ada desersi di Libya dari para pejuang yang direkrut dari wilayah Suriah yang dikendalikan oleh Damaskus, karena gaji yang tidak dibayar dan salah urus,” kata sumber itu. “Ada juga rekrutan dari negara ketiga dan masa depan mereka tidak jelas.” Kemungkinan langkah Prigozhin dan pembubaran Wagner akan mendorong sejumlah besar kaum radikal untuk beraksi melawan Moskow, baik di dalam maupun di luar Rusia, dan elemen-elemen ini, para buronan dan mereka yang bergerak di bawah tanah, akan mencari perlindungan di tempat lain. Hanya saja, tetap saja sebagian besar orang yang berafiliasi dengan organisasi di Libya, Mali, dan Suriah kemungkinan akan menandatangani kontrak dengan kementerian pertahanan. Lebih jauh lagi, situasi di Suriah tidak akan banyak berubah karena pangkalan militer Rusia di Khmeimim akan memegang kendali penuh atas operasi Moskow di negara itu. Sedangkan di Afrika tengah, organisasi tersebut telah mengakui supremasi kementerian pertahanan Rusia. Pekerjaan Kotor Yevgeny Viktorovich Prigozhin kini mengungsi di Belarusia. Presiden Rusia, Vladimir Putin, secara pribadi menuduh Prigozhin melakukan pengkhianatan. Sedangkan nasib Wagner akan digabungkan dengan perusahaan baru. Banyak juga yang memperkirakan Wagner tidak akan menghilang begitu saja. Moskow kemungkinan akan tetap menggunakan grup tersebut untuk melakukan pekerjaan ‘kotor’ lainnya. “Ada orang yang mengatakan bahwa kita harus membuat Wagner dalam keadaan koma untuk sementara waktu dan menggunakannya sebagai sepatu kotor untuk beberapa tugas, tetapi prioritasnya adalah mengambil komando penuh pasukan Wagner,” ujar sumber MEE. Nasib Wagner tampaknya masih misterius. Butuh waktu setidaknya setahun bagi Rusia untuk menata ulang perusahaan pembunuh ini. Prigozhin mendirikan Grup Wagner ketika Rusia menganeksasi Krimea dan berperang di negara-negara seperti Libya dan Suriah sebagai wakil Rusia dan sekutunya. Dia secara bertahap membangun Wagner sebagai kekuatan tangguh yang bergerak di area di mana militer Rusia tidak dapat terlibat secara langsung. Keterlibatan terbaru mereka adalah di Ukraina. Di sini Wagner mengubah momentum untuk mendukung Rusia setelah menangkap Bakhmut. Pasukan Wagner tersebar di banyak negara di Afrika dan Timur Tengah. Mereka adalah kekuatan utama yang menyelamatkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan membantu Khalifa Belqasim Haftar di Libya. Kebanyakan pasukan Wagner direkrut dari penjara Rusia. Mereka juga mempekerjakan pejuang dari negara tempat mereka beroperasi, seperti Suriah, misalnya. Selain berpartisipasi dalam perang aktif, Prigozhin memelihara hubungan dekat dengan kekuatan Timur Tengah seperti Uni Emirat Arab dan Mesir. Prigozhin menjadi nakal untuk membalas dendam karena militer Rusia membunuh pasukannya. Kudeta bersenjata berakhir dalam waktu kurang dari 24 jam. Kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui Presiden Belarusia Aleksander Lukashenko bahwa tuduhan terhadap Prigozhin akan dibatalkan dan para pejuangnya tidak akan dihukum. Bermula sebagai Koki Putin Nama Yevgeny Viktorovich Prigozhin belakangan ini sangat ngetop. Prighozhin menempati popularitas setara Presiden Rusia, Vladimir Putin; Perdana Menteri Mikhail Mishustin; Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu. Pria berusia 62 tahun itu memiliki riwayat dunia hitam yang panjang. Ia menjadi narapidana akibat aksi perampokan dan penyerangan pada 1981. Hebatnya, Prigozhin yang mengenyam masa tahanan 12 tahun akibat aksi itu, lantas sukses jadi pengusaha. Dia membuka bisnis restoran di Saint Petersburg pada 1990-an. Banyak pihak menilai, status sebagai pengusaha restoran itulah yang memperkenalkannya dengan Vladimir Putin, Presiden Rusia saat ini. Pada dekade yang sama, Putin menjabat Wakil Walikota Saint Petersburg. Perkenalan dengan Putin sebagai pengusaha restoran, membuat Prigozhin mendapat julukan “koki Putin”. Seiring karibnya menaiki tangga kekuasaan Rusia, Prigozhin pun ikut terkatrol, dari bisnis restoran kemudian sukses membidani perusahaan media, hingga pabrik konten internet yang sempat membuatnya dituding ikut campur dalam Pilpres Amerika Serikat pada 2016 lalu. Pada Januari lalu, ia membuka diri mengaku sebagai aktor di balik layar perusahaan Wagner. Pasca itu, sepak terjangnya menjadi-jadi. Dengan menggunakan efek emosional masyarakat Rusia terutama berhaluan konservatif, Prigozhin seringkali mengobarkan slogan Pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin, termasuk janjinya menaklukkan Ukraina. “Kamerad Stalin benar sekali, hukuman mati bagi prajurit dan pejabat yang ‘gagal’ mendukung upaya perang,” ujarnya pada Mei lalu. Ucapan Prigozhin itu merujuk pada undang-undang kebijakan Perang Dunia II Stalin. Terkait Wagner, dia mengklaim memiliki 50.000 orang yang siap membantunya \"di saat-saat terbaik\", dengan sekitar 35.000 pasukan di garis depan setiap saat. Prigozhin dilaporkan menggunakan penyebaran Wagner ke Suriah dan negara-negara Afrika untuk mengamankan kontrak pertambangan yang menguntungkan. Beberapa media Rusia menuduh bahwa Wagner terlibat dalam pembunuhan tahun 2018 terhadap tiga jurnalis Rusia di Republik Afrika Tengah yang sedang menyelidiki aktivitas kelompok tersebut. Sayang, hingga kini kasus pembunuhan tetap tidak terpecahkan.
Bisnis Tentara Bayaran, Berkaca pada Wagner
Kata ‘tentara bayaran’ kembali mengapung pasca-pengkhianatan Bos Wagner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Padahal bisnis membunuh ini sudah ada sejak dulu kala. Oleh Dimas Huda ---Wartawan Senior FNN BIAYA perang tidaklah murah. Apalagi jika harus menyewa tentara bayaran segala. Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengungkap partisipasi Wagner dalam invasi Ukraina sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah Rusia. Negeri Beruang Merah itu telah merogoh kocek untuk pembayaran reguler 70,4 miliar rubel atau setara dengan Rp11,59 triliun sepanjang Mei 2022 hingga April 2023. Lalu, 15,9 miliar rubel atau Rp2,649 triliun untuk bonus, dan 100,2 miliar rubel atau Rp16,560 triliun untuk pembayaran asuransi. Sebagai patokan, 1 rubel sama dengan Rp165.59. Total jenderal pengeluaran Rusia untuk Wagner dalam perang Ukraina mencapai Rp30,69 triliun. Sayang, Putin tidak menyebut berapa banyak duit yang dihabiskan untuk peralatan dan amunisi pasukan paramiliter swasta Rusia itu. Angka-angka itu sudah barang tentu sebanding dengan risiko yang dihadapi para petempur bayaran. Boris Grozovski, pakar ekonomi Rusia dari think tank Wilson Center, memperkirakan bahwa pengeluaran militer Rusia terus meningkat pesat dan diperkirakan telah melampaui pengeluaran US$9 triliun. Selama bulan ketiga invasi saja, Spoonts memperkirakan bahwa Rusia mempertahankan upaya militernya menelan biaya sebanyak US$900 juta per hari. Itu tergantung pada bagaimana angka dihitung. Rusia diperkirakan telah kehilangan lebih dari setengah dari semua tanknya di Ukraina — total 1.769 kendaraan — menurut Oryx, sebuah situs web yang memantau kerugian militer di negara yang dilanda perang itu. Grozovski mengatakan kepada Newsweek bahwa seluruh pengeluaran pemerintah Rusia pada tahun 2022 adalah sekitar 23,7 triliun rubel (US$346 miliar), di mana sekitar 3,5 triliun rubel (US$46,1 miliar) dihabiskan untuk militer dan 2,8 triliun rubel (US$36,9 miliar) digunakan untuk keperluan polisi dan layanan keamanan (FSB). Tentara Bayaran Biaya perang yang mahal, menjadi lahan basah bagi bisnis tentara bayaran. Vantage Market Research memperkirakan pasar layanan militer swasta global bernilai US$$258,11 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan menjadi US$446.81 miliar pada tahun 2030. Angka ini akan terus meningkat sejalan dengan maraknya koflik antaranegara. Bagi mereka yang belum tahu tentang keterlibatan Rusia di Timur Tengah atau Afrika, dan perang di Bakhmut, \'tentara bayaran\' dianggap hanya kisah-kisah di buku sejarah dan film seperti \'Dogs of War\'. Kata ‘tentara bayaran’ mengapung pasca-pengkhianatan Bos Warner Group, Yevgeny Viktorovich Prigozhin. Sejatinya, tentara bayaran sebagai pasukan tempur sewaan telah ada sejak dulu kala. Kini, mereka membentuk industri korporat. Wagner, hanyalah salah satunya saja. Ada banyak kelompok bersenjata swasta semacam itu di dunia korporat. Ada lusinan di Amerika Serikat saja dan ratusan di seluruh dunia. The Open Democracy, dalam sebuah artikel, menyebut ini adalah kisah berusia 2.500 tahun. Sebut saja Ten Thousand Group. Mereka ada sekitar 2.500 tahun yang lalu. Sejarawan Xenophon menggambarkan mereka sebagai kelompok “Ten Thousand” atau “Sepuluh Ribu”. Pasukan ini dikontrak oleh Cyrus the Younger untuk membantu menggulingkan saudaranya Raja Artaxerxes II dari tahta Persia. Cyrus kehilangan nyawanya dalam pertempuran di dekat Bagdad. Jenderal tentara bayaran dari Ten Thousand mencoba mengajak berunding tetapi dikhianati dan dibunuh. Selanjutnya, Grup Ten Thousand, bertahan di bawah kepemimpinan baru Xenophon. Sepanjang catatan sejarah, bisa ditemukan banyak kelompok tentara bayaran seperti itu. White Company, misalnya, adalah salah satu tentara bayaran terkenal pada abad ke-14 di Italia. Itu adalah era ketika Italia terbagi antara kota-kota yang bertikai dan penguasa abad pertengahan. Pada kondisi itu, tentara bayaran mengail cuan dalam kekacauan. Mereka melakukan pembunuhan, lalu melelang jasa mereka kepada penawar tertinggi. Selama bertahun-tahun, ditemukan banyak nama tentara bayaran yang menakutkan seperti Swiss Guard di Abad Pertengahan, Flying Tigers di abad terakhir, Catalan Grand Company, dan Varangian Guard. Perusahaan militer swasta yang sempat ngetop di perang Irak adalah Blackwater. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1997 oleh Erik Prince. Blackwater memberikan layanan keamanan dan militer kepada pemerintah, perusahaan, dan klien lain di seluruh dunia. Selama perang Irak, Blackwater dikontrak oleh pemerintah AS untuk memberikan layanan keamanan dan perlindungan kepada pejabat, diplomat, dan fasilitas AS di Irak. Perusahaan tersebut terlibat dalam beberapa insiden besar seperti melepaskan tembakan ke warga sipil Irak di Lapangan Nisour Baghdad, yang mengakibatkan 17 kematian pada tahun 2007. Pembantaian ini menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas dan perilaku kontraktor militer swasta. Dalam contoh lain, DynCorp International adalah salah satu kelompok yang menghadapi tuduhan perdagangan manusia dan keterlibatan dalam perdagangan seks di Bosnia selama tahun 1990-an. Selain itu, mereka baru-baru ini bergabung dengan Cerberus, kelompok lain yang memiliki Grup Tier 1 yang diduga melatih para pembunuh jurnalis Saudi, Jamal Khashoggi. Ada sebuah majalah terkenal bernama \'Soldier of Fortune\' yang dikenal karena mengagungkan kekerasan dan fokusnya pada aktivitas tentara bayaran, yang menurut beberapa orang mempromosikan perspektif berbahaya dan tidak etis tentang konflik bersenjata. Tidak sulit menemukan banyak lowongan pekerjaan \'keamanan\' di situs-situs seperti Silent Professionals – pasar kerja keamanan swasta. Dari pekerjaan kontraktor militer hingga pekerjaan keamanan maritim, banyak pekerjaan semacam itu tersedia di situs tersebut. Jadi, masalah tentara bayaran atau tentara yang disewa sudah ada selama berabad-abad lalu. Tetapi The Observatory Shock Monitor mengatakan bahwa jenis tentara bayaran saat ini berbeda dan lebih memprihatinkan karena penampilan korporat mereka, pola kerja internasional mereka, dan layanan bisnis mereka. Dari bertindak sebagai penjaga keamanan, membersihkan ranjau darat atau menyelamatkan sandera hingga berpatroli di layanan publik. Peran mereka mencakup lebih banyak jalan daripada yang secara tradisional diperjuangkan oleh tentara bayaran. Berkat neoliberalisme, privatisasi fungsi keamanan dimungkinkan. Akibatnya, tentara bayaran korporat telah membentuk kembali struktur kekuasaan dan menjadikan keamanan sebagai sapi perah. Sekarang jalan tergelapnya adalah ketergantungan negara pada mereka. Ini tidak hanya untuk keamanan tetapi juga untuk melakukan tindakan koersif secara terselubung. Mereka dipekerjaan untuk pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan pasukan keamanan reguler. Meningkatnya ketergantungan negara pada militer swasta dapat diilustrasikan oleh Perancis yang menggunakan salah satu kekuatan yang disebut Groupe DCI untuk melatih pasukan pemerintah dalam memadamkan aksi demonstrasi. Ada contoh tentara bayaran korporat seperti Professional Protection Alternatives atau Alternatif Perlindungan Profesional yang berperan sebagai kepolisian di Cape Town, Afrika Selatan. Jadi, koneksi on-and-off kepemimpinan Rusia dengan Grup Wagner sebenarnya adalah fenomena global. Dan tentara bayaran, dari waktu ke waktu, telah menjadi korporatisasi dan menjamur menjadi kelompok yang lebih besar dengan kekayaan besar yang mereka miliki. Kasus Grup Wagner di Rusia ini menjadi pelajaran berharga bagi dunia. Kasus ini boleh jadi bukan terakhir kalinya: tentara bayaran berkhianat dengan tuannya.
PBB Menyatakan Penodaan Kitab Suci Tidak Bisa Ditolelir
Toronto, FNN - Juru bicara Perserikatan Bangsa-Bangsa Stephane Dujarric pada Kamis waktu setempat menyatakan sikap tidak menghormati kitab suci dan rumah ibadah tak bisa ditolelir. Pernyataan ini disampaikan sebagai jawaban atas kasus penodaan AlQuran di Swedia.\"Yang kita butuhkan adalah saling menghormati. Saya kira kami sudah jelaskan bahwa penodaan kitab suci dan rumah ibadah tidak bisa ditolelir,\" kata dia kepada pers.Sembari menyebut prilaku itu biasanya dilakukan sebagai provokasi, Dujarric menekankan pentingnya tidak terprovokasi.Dia menyatakan orang-orang seharusnya saling menghormati agamanya, tidak main hakim sendiri, dan menghindari aksi kekerasan.Pada Kamis pagi, sekelompok orang Irak menyerbu Kedutaan Besar Swedia di Baghdad.Mereka membakar gedung kedutaan besar itu sebagai protes atas pembakaran kitab suci Al-Quran yang terjadi pada 28 Juni dan dilakukan oleh Salwan Monikoa, pria kelahiran Irak yang tinggal di Swedia.Kementerian Luar Negeri Swedia mengutuk serangan di kedutaan besarnya di Baghdad, yang disebutnya sebagai \"pelanggaran serius\" terhadap Konvensi Wina.Banyak negara, termasuk Amerika Serikat, Rusia, Turki, Irak, Pakistan, Indonesia, Afghanistan dan negara-negara Islam lainnya, mengutuk serangan terhadap kompleks kedutaan besar Swedia itu.Swedia menyatakan tengah menyelidiki insiden tersebut.Menyusul serangan terhadap misi diplomatik Swedia itu, Momika kembali menodai AlQuran dengan menginjaknya dan juga bendera Irak di depan Kedutaan Besar Irak di Swedia.Insiden Kamis itu terjadi setelah Irak memperingatkan Swedia akan memutuskan hubungan diplomatik jika penodaan Al-Quran terjadi lagi.Bagdad melangkah lebih jauh dengan mem- persona non grata-kan duta besar Swedia setelah Al-Quran untuk kedua kalinya dalam sebulan dinodai kembali.(ida/ANTARA)
Ketika Tubuh Muslimah Jadi Fokus Politik Negara
TAHUN depan India menggelar pemilihan umum. Perdana Menteri India petahana, Narendra Modi, bersiap mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga. Salah satu gerakan yang kini dilakukan adalah menjadikan perempuan Muslim sebagai fokus politik komunal negara itu. Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di bawah Modi, bersama dengan kelompok-kelompok radikal Hindu yang berafiliasi, telah merevitalisasi upaya untuk memajukan undang-undang yang akan mengatur lebih lanjut kehidupan muslimah. Ini termasuk Uniform Civil Code (UCC), sebuah proposal kontroversial yang akan membawa undang-undang pribadi yang mengatur berbagai kelompok agama di bawah hukum umum yang bersatu. Pada 14 Juni, Komisi Hukum India ke-22 mengeluarkan pemberitahuan yang meminta komentar dan pendapat dari organisasi publik dan keagamaan tentang UCC dalam waktu 30 hari. Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, baru-baru ini mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di UCC, memicu spekulasi bahwa pemerintah dapat memperkenalkan RUU tersebut dalam sesi parlemen yang akan datang. Media India juga melaporkan bahwa Komisi Hukum negara itu sedang mempertimbangkan untuk mulai mengerjakan RUU UCC. UCC bertentangan dengan sistem hukum personal India yang ada, yang menurutnya masalah keluarga dan properti tertentu - seperti pernikahan, perceraian, adopsi dan warisan untuk umat Hindu, Muslim, Kristen, dan lainnya - diatur oleh hukum agama masing-masing. Implementasi UCC, bersamaan dengan pencabutan Pasal 370 di wilayah Kashmir yang disengketakan dan pembangunan Kuil Ayodhya Ram, telah menjadi tuntutan inti dari kaum nasionalis Hindu radikal. \"Masalah UCC juga merupakan bagian dari manifesto jajak pendapat Modi dalam pemilu nasional 2019 dan pemungutan suara baru-baru ini di negara bagian Karnataka selatan,\" tulis Haris Zargar dalam artikelnya berjudul \"India threatens new gendered war on Muslim community\" yang dilansir Midle East Eye (MEE) 12 Juli 2023. Haris adalah peneliti doktoral di International Institute of Social Studies (ISS) Erasmus University Rotterdam, dengan spesialisasi perubahan agraria, gerakan sosial, dan pemikiran revivalis Muslim. Pada bulan Maret, Mahkamah Agung India menutup serangkaian petisi yang menuntut UCC, mencatat bahwa masalah tersebut harus diputuskan oleh parlemen. Mempersenjatai Diri Haris Zargar mengatakan mengadopsi UCC dalam masyarakat majemuk agama India akan secara efektif menggerakkan penghapusan hukum pribadi Islam yang mengatur urusan keluarga Muslim, sambil mengubah hukum adat dan ritual berbagai komunitas suku India. Para kritikus berpendapat bahwa hal itu akan merusak tatanan sosial dan agama India dan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan negara Hindu yang bersatu. Keyakinan ini dibentuk oleh narasi Hindutva bahwa salah satu cara untuk menghadapi kehadiran Muslim yang “mengganggu” di India adalah dengan mengasimilasi mereka ke dalam tatanan sosial Hindu yang “universal”. Umat Islam juga menyatakan keprihatinan bahwa UCC dapat digunakan untuk mengganggu cara hidup mereka, memaksa mereka untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma Hindu yang tertanam dalam hukum nasional. Sebaliknya, beberapa aktivis hak gender mendukung gagasan UCC, yang menurut mereka dapat membantu mengakhiri diskriminasi terhadap perempuan. Jenis kode ini telah lama digambarkan sebagai reformasi hukum untuk melarang praktik-praktik seperti poligami, yang oleh sayap kanan Hindu secara keliru dinyatakan sebagai praktik umum Muslim. Padahal menurut Survei Kesehatan Keluarga Nasional 2006, menunjukkan bahwa hanya 2,5 persen dari Muslim melakukan poligami. “Ada beberapa orang di India yang mengira mereka bisa menikahi empat wanita. Itulah pemikiran mereka. Tapi, saya katakan, Anda tidak akan bisa melakukan empat pernikahan. Hari-hari itu akan segera berakhir,” kata seorang pemimpin senior BJP di negara bagian Assam, Himanta Biswa Sarma, bulan lalu, menegaskan bahwa UCC akan diterapkan di seluruh India. Hindutva sering mengutip poligami dalam konteks perceraian instan Islami \"talaq tiga\" yang sekarang dilarang, yang bertujuan untuk menggambarkan hukum pribadi Muslim sebagai \"regresif\" dan membutuhkan reformasi mendesak. Tetapi seperti yang dikemukakan oleh cendekiawan feminis India Nivedita Menon, UCC tidak ada hubungannya dengan keadilan gender, dan sepenuhnya merupakan bagian dari agenda nasionalis Hindu: “UCC yang adil harus merestrukturisasi dasar pernikahan heteroseksual yang diasumsikan sebagai sebuah institusi. Tapi tentu saja, baik keadilan maupun paritas gender bukanlah tujuan sebenarnya dari UCC, seperti yang telah kita lihat.” Sejarah Kebencian Menurut Haris Zargar, selama seabad terakhir, \"perselisian perempuan muslim\" telah menjadi inti dari proyek supremasi kelompok militan Hindu di India. Tubuh perempuan Muslim telah digunakan sebagai tempat pembalasan kekerasan peradaban, menjadi fokus utama wacana Hindutva. Perselisihan perempuan atau \"The woman question\" diterjemahkan dari istilah Prancis querelle des femmes. Selama pemerintahan kolonial Inggris, hukum Hindu dikritik, dan kemudian direformasi, dalam konteks praktik seperti pernikahan anak, pembakaran janda, dan larangan pernikahan kembali janda. Sejarawan Purushottama Bilimoria mengatakan bahwa bagi kaum nasionalis Hindu, seperangkat hukum pribadi yang terpisah bagi umat Islam berarti bahwa hanya umat Hindu yang menanggung “beban peraturan dan agenda reformasi” di bawah “negara sekuler”. Setelah revisi undang-undang pribadi Hindu pada 1950-an, undang-undang ini mulai dianggap lebih adil gender, sementara hukum pribadi Muslim masih dipandang sebagai \"primitif\" dan \"tidak beradab\". Kelompok Hindutva mulai mendorong reformasi hukum Muslim pada 1980-an selama kasus Shah Bano, di mana pengadilan India meremehkan hukum pribadi Muslim dalam memberikan dukungan pasca-perceraian yang lebih tinggi kepada seorang wanita Muslim. Putusan itu menggemakan narasi Hindutva, yang menyatakan bahwa keluarga Muslim adalah entitas yang longgar di mana kehormatan perempuan tidak dihormati, dan di mana laki-laki mempraktikkan poligami dan berusaha memikat perempuan Hindu ke dalam kelompok mereka. Wacana semacam itu telah terwujud dalam teori konspirasi anti-Muslim yang dikenal sebagai “jihad cinta”, di mana pria Muslim diduga mengejar wanita Hindu untuk mengubah mereka menjadi Islam. Meskipun tidak ada bukti bahwa jihad cinta itu ada, kaum nasionalis Hindu terus mengklaim bahwa jihad digunakan sebagai alat untuk berpindah agama. Pada bulan Februari, pemimpin kelompok Hindu terkemuka mengancam akan menculik wanita Muslim untuk melawan praktik ini: “Jika kita kehilangan seorang gadis Hindu untuk \'mencintai jihad\', kita harus menjebak dan memikat 10 wanita Muslim sebagai pembalasan… Kita harus melindungi agama kita dari kekuatan luar.\" Cendekiawan Runa Das mengatakan bahwa “woman question” sangat penting untuk proyek Hindutva, dengan wanita Hindu kasta atas dilihat baik sebagai objek nafsu laki-laki Muslim maupun sebagai penjaga kehormatan nasional. Wacana BJP juga berfokus pada gagasan ini sebagai bagian dari upayanya untuk membangun kembali negara Hindu. (Dh)
Pembakaran Al-Quran Bikin Paus Fransiskus Marah dan Jijik
MEREKA yang memproklamirkan diri sebagai juru kampanye kebebasan dan demokrasi di Barat kembali menyalahgunakan kesucian agama dan melukai perasaan umat Islam. Mereka melakukan itu dengan kedok kebebasan berekspresi dan kebebasan berbicara. Kasus terbaru terjadi pekan lalu. Sekali lagi, Al-Qur\'an dirusak oleh ekstremis sayap kanan di ibu kota Swedia. Tindakan itu dilakukan pada saat umat Islam merayakan Idul Adha. Mengomentari hal itu, Paus Fransiskus mengecam tindakan tersebut dan mengatakan hal itu membuatnya marah dan jijik. “Buku apa pun yang dianggap suci harus dihormati untuk menghormati mereka yang mempercayainya,” katanya dalam wawancara dengan surat kabar UEA Al Ittihad. \"Saya merasa marah dan muak dengan tindakan ini.\" Menurutnya, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk merendahkan orang lain dan membiarkan yang ditolak dan dikutuk. Salwan Momika, seorang pria berusia 37 tahun asal Irak yang melarikan diri ke Swedia beberapa tahun lalu, merobek dan membakar halaman-halaman Al-Quran di luar Masjid Pusat Stockholm. Tindakan penistaan agama ini dilindungi dan dijaga oleh aparat keamanan setempat. Penodaan Al-Quran di Eropa Penodaan kitab suci Islam bukanlah fenomena baru di seluruh Eropa. Pemerintah mengizinkan aksi semacam ini dengan dalih “kebebasan berbicara.” Di Swedia sendiri, insiden seperti itu menjadi sangat berbahaya. Pada bulan Januari, Rasmus Paludan, pemimpin partai sayap kanan Denmark Stram Kure, menodai Al-Qur\'an di luar kedutaan Turki di Stockholm. Juga di bulan Januari, seorang politisi Belanda di kota Den Haag merobek salinan Al-Qur\'an. Dalam insiden lain di Denmark, pada Maret 2023, kelompok ekstremis anti-Muslim yang dikenal sebagai Patrioterne Gar Live membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Kopenhagen. Di Norwegia, sebuah gerakan anti-Islam, kelompok Stop Islamisation of Norway, telah berulang kali menodai Al-Qur\'an dalam aksi unjuk rasa mereka dengan mencabik-cabik kitab suci Islam. Kebebasan berekspresi Meskipun ada kecaman keras dari berbagai negara atas tindakan keji tersebut, Swedia dan negara-negara Eropa lainnya, melindungi penistaan kitab suci Islam sebagai kebebasan berekspresi. Dalam pidatonya pada hari Kamis, Kepala NATO Jens Stoltenberg membela penistaan agama di Swedia dan mengatakan bahwa pembakaran Al-Quran tidak ilegal, mendesak kompromi agar Swedia bisa masuk menjadi anggota NATO. “Saya memahami emosi dan kedalaman perasaan,” kata Stoltenberg membela penodaan Al-Quran. “Penyebab dan tindakan yang diambil yang ofensif dan tidak menyenangkan ini belum tentu ilegal dalam sistem hukum yang berdaulat.” “Ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi,” Stoltenberg buru-buru menambahkan. \"Saya tidak suka mereka, tapi saya membela hak untuk tidak setuju.\" Presiden Turki Recep Tayyip Erdoğan awal tahun ini mengatakan bahwa jika Swedia tidak menunjukkan rasa hormat kepada umat Islam dan kesucian mereka, dia tidak akan mendukung Swedia masuk ke NATO. Turki memiliki hak veto untuk masalah tersebut. Pemerintah di Stockholm membela tindakan tersebut karena pengadilan setempat menganggap melarang aksi sama saja melarang demonstrasi yang berarti melanggar hak kebebasan berbicara. Pada bulan April, pengadilan Swedia membatalkan langkah polisi untuk melarang dua protes pembakaran Al-Quran, dengan alasan masalah keamanan tidak cukup untuk membatasi hak untuk berdemonstrasi. Menyusul insiden terbaru di Swedia, otoritas keagamaan tertinggi Irak, Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, dalam sepucuk surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres menyatakan protes keras atas penodaan Al-Qur\'an. Ayatollah Sistani menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak dapat membenarkan tindakan memalukan yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap kesucian Islam lebih dari dua miliar Muslim di seluruh dunia. Kecaman Negara-Negara Muslim Negara-negara Muslim sudah barang tentu mengecam tindakan tersebut dan memperingatkan agar tidak menguji kesabaran umat Islam. Turki mengecam tindakan itu sebagai tindakan yang \"mengerikan\" dan \"tercela\", dengan Presiden Tayyip Erdogan mengatakan bahwa umat Islam akan \"mengajari orang-orang Barat yang arogan bahwa bukanlah kebebasan berekspresi untuk menghina nilai-nilai suci umat Islam.\" “Tidak dapat diterima untuk mengizinkan tindakan anti-Islam ini dengan dalih kebebasan berekspresi,” tulis Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan di Twitter. Maroko menarik duta besarnya untuk Swedia dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dan memanggil kuasa usaha Swedia di Rabat agar mengeluarkan kecaman keras atas serangan ini dan penolakannya atas tindakan yang tidak dapat diterima ini. Mesir menggambarkan langkah Momika yang mengizinkan penodaan Al-Qur\'an sebagai \"memalukan\". “Mesir mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam tentang insiden berulang pembakaran Al-Qur\'an dan eskalasi Islamofobia baru-baru ini dan kejahatan penistaan agama di beberapa negara Eropa, menegaskan penolakan totalnya terhadap semua praktik tercela yang mempengaruhi konstanta dan keyakinan Muslim,” kata kementerian luar negeri Mesir dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip oleh media Mesir. Pemerintah Irak menyebut tindakan itu \"rasis\" dan \"tidak bertanggung jawab\" dengan orang-orang Irak turun ke jalan untuk memprotesnya. \"Mereka tidak hanya rasis tetapi juga mempromosikan kekerasan dan kebencian,\" kata pemerintah Irak dalam sebuah pernyataan, merujuk pada mereka yang \"berulang kali\" menghina kesucian umat Islam di seluruh Eropa. Beberapa ratus orang memprotes di luar Kedutaan Besar Swedia di Baghdad atas panggilan Muqtada al-Sadr, yang meminta pemerintah Irak untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Swedia. Negara-negara lain seperti Arab Saudi, Yordania, Kuwait, Yaman, Suriah, Palestina, UEA, dan Qatar, juga mengutuk tindakan keji di Swedia tersebut, dengan beberapa di antaranya memanggil utusan Swedia masing-masing. Perwakilan Tinggi untuk Aliansi Peradaban Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNAOC) Miguel Moratinos menyatakan \"kecaman tegas\" atas penodaan Al-Qur\'an, menyebutnya \"keji\". \"Tindakan keji seperti itu tidak menghormati umat Islam yang merayakan hari suci Idul Adha,\" kata Moratinos. (Dh)
Islamofobia di India dan Jebakan Cinta Bhagwa
Oleh Dimas Huda---Wartawan Senior FNN DI India, propaganda Islamofobia dari sayap kanan sering kali memanfaatkan ketakutan yang tidak berdasar akan ekspansi populasi Muslim. Keyakinan yang mendalam ini telah melahirkan teori konspirasi yang dikenal sebagai “jihad cinta”, yang menyatakan bahwa pria Muslim secara aktif berusaha memikat wanita Hindu dan mengubah mereka menjadi Islam. \"Memanfaatkan teori ini, kelompok main hakim sendiri telah terlibat dalam pelecehan pasangan beda agama, terutama ketika perempuan yang terlibat beragama Hindu,\" tulis Sara Ather dalam artikelnya berjudul \"Indian Muslim women don’t need male ‘saviours’ – Hindu or Muslim\" yang dilansir Aljazeera, 30 Juni 2023. Arsitek dan penulis independen yang berbasis di New Delhi, India, ini menyebut tokoh nasionalis Hindu terkemuka secara teratur menyampaikan pidato yang mendorong pria Hindu untuk menikahi wanita Muslim dan mengubahnya menjadi Hindu. Baru-baru ini, narasi femo-nasionalis juga mendapatkan daya tarik, di mana wanita berpengaruh yang terkait dengan organisasi nasionalis Hindu mendesak wanita Muslim untuk menikah dengan pria Hindu untuk menemukan “kebebasan” dari dugaan penindasan. “Menyelamatkan” wanita Muslim telah menjadi komponen tak terpisahkan dari narasi nasionalis Hindu India, karena membantu menggambarkan Islam sebagai agama yang menindas pengikut wanita yang membutuhkan intervensi dari pria Hindu untuk emansipasi mereka. Pemerintah yang berkuasa dari Partai Bharatiya Janata (BJP), misalnya, telah mengklaim pujian karena membuat Mahkamah Agung melarang praktik talak tiga atau perceraian instan. Wanita Muslim secara paradoks adalah sosok yang paling hadir dan tidak terlihat dalam wacana politik di India. Hidupnya terus-menerus menjadi bahan diskusi publik, sementara pendapatnya sendiri tentang hal itu tidak terlihat. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, tren konspirasi dan kekhawatiran yang sama telah lahir, lagi-lagi konon berpusat pada “menyelamatkan wanita Muslim” – kali ini dipimpin oleh pria Muslim. Menurut Sara Ather, apa yang awalnya dimulai sebagai kampanye Twitter yang disebut \'Jebakan Cinta Bhagwa\', memperingatkan muslimah tentang pria Hindu yang diduga mencoba memikat mereka, segera berubah menjadi teori bayangan cermin tentang jihad cinta. Kelompok pemolisian moral pria Muslim yang ditunjuk sendiri telah menargetkan pasangan atau teman di mana wanita itu Muslim, mengikuti pola yang sama persis dengan hak Hindu dalam tindakan main hakim sendiri. Sara Ather mengatakan beberapa kasus telah muncul di seluruh negeri di mana perempuan Muslim yang terlihat bersama seorang laki-laki yang diduga beragama Hindu, atau dalam kelompok campuran, telah dikonfrontasi di ruang publik. Dalam gambar dan video yang direkam dan dibagikan secara online untuk mempermalukan mereka, para wanita tersebut dapat dilihat saat mereka diinterogasi, diceramahi tentang kesucian dan dipaksa oleh massa untuk membagikan nomor telepon dan alamat ayah atau saudara laki-laki mereka. Secara terpisah, akun Twitter anonim bertindak lebih jauh dengan memasukkan detail pribadi wanita Muslim yang telah menikah beda agama, yang diperoleh dari situs pendaftaran pernikahan pemerintah negara bagian Telangana. Ini mengkhawatirkan dan berbahaya, kata Sara Ather, terutama pada saat wanita Muslim sudah menerima stereotip yang tidak manusiawi dan pelecehan yang bersifat seksual oleh nasionalis Hindu. Pada akhirnya, dalam kedua kasus tersebut, perempuan Muslimlah yang menanggung beban pengawasan yang ketat – dan ini meluas dari ruang fisik hingga dunia online. Selama beberapa tahun terakhir, pemuda radikal Hindutva telah membuat platform – yang satu disebut Sulli Deals, yang lain berjudul Aplikasi Bulli Bai – yang memposting foto dan detail wanita Muslim yang mereka klaim akan dilelang secara virtual. Idenya, untuk mempermalukan muslimah. Di antara target mereka adalah Fatima Khan, seorang jurnalis, dan Nabiya Khan, seorang aktivis dan penyair. Ironi yang mengerikan? \"Justru wanita seperti Fatima dan Nabiya yang sekarang berada di garis bidik kelompok kecil pria Muslim, yang tidak mewakili komunitas dan menyerang wanita Muslim yang pandangannya tidak mereka setujui secara online,\" tutur Sara Ather. Fatima, seorang jurnalis untuk publikasi The Quint yang secara ekstensif meliput meningkatnya Islamofobia di India, menjadi sasaran para troll ini secara online setelah dia menulis sebuah cerita yang meliput kampanye Jebakan Cinta Bhagwa. Nabiya juga menjadi sasaran selama berhari-hari, oleh beberapa akun anonim di media sosial, termasuk Twitter dan Instagram, setelah dia men-tweet: \"Mengapa kebijakan moral hanya diperuntukkan bagi perempuan?\" Ketika pria Muslim men-tweet untuk membela para wanita ini, mereka juga difitnah dan diserang oleh para troll. Sara Ather mengatakan untuk mengatasi fenomena berbahaya ini, penting untuk memahami apa yang mendorongnya. \"Hidup di bawah rezim nasionalis Hindu selama hampir satu dekade, persepsi tradisional tentang laki-laki sebagai pelindung dan perempuan sebagai pelestari tradisi budaya semakin diperkuat dalam membentuk identitas masyarakat di India kontemporer – baik di antara umat Hindu dan Muslim,\" katanya. Menurut Sara Ather, seruan berulang untuk genosida, meningkatnya kejahatan rasial, dan penghinaan sehari-hari terhadap Muslim di tangan nasionalis Hindu menimbulkan krisis eksistensial bagi seluruh komunitas Muslim. Namun, kata Sara Ather lagi, beberapa pria menginternalisasi krisis ini sebagai kegagalan pribadi karena peran gender tradisional mereka sebagai pelindung komunitas mereka dan mengadopsi sifat maskulin yang berlebihan dan dangkal sebagai mekanisme pertahanan. Trolling Fatima, seorang wanita non-hijab, berpusat pada nama Muslimnya dan keabsahan imannya. Dalam kasus Nabiya, sementara itu, akun-akun dengan banyak pengikut di internet mengedarkan gambar-gambar dirinya yang menunjukkan dirinya sedang duduk dengan teman-teman laki-laki non-Muslim – sebuah tindakan yang, menurut mereka yang mengincarnya, tidak menghormati hijab. Ironisnya, para troll Muslim menyerangnya melalui kepercayaan stereotip yang sama persis dengan sayap kanan Hindu yang diasosiasikan dengan wanita Muslim, yang menurutnya hijab yang dikenakannya bukanlah representasi dari keyakinannya melainkan simbol penaklukan dirinya kepada para pria. Menurut Sara Ather, sifat trolling yang dialami perempuan-perempuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa pemikiran liberal atau feminis dalam diri perempuan Muslim telah mempengaruhi mereka untuk melawan laki-laki, menyalahgunakan nama atau simbol agama mereka (dalam hal ini jilbab), sambil membahayakan kehormatan komunitas Muslim. Budaya menyalahkan korban yang meresahkan berkembang biak, di mana kekerasan Islamofobia yang ditujukan kepada umat Islam disalahkan pada yang paling lemah dari semuanya dalam komunitas. Sara Ather mengatakan meskipun mempertaruhkan keselamatan mereka untuk berbicara menentang Islamofobia yang meningkat di India, wanita seperti Fatima dan Nabiya dicap oleh beberapa orang sebagai pengkhianat masyarakat. Meskipun serangan daring terhadap Nabiya dan Fatima keji dan kasar, mereka adalah wanita urban yang relatif istimewa – sebuah status yang memberi mereka setidaknya beberapa tingkat perlindungan. Perempuan yang berasal dari bagian yang terpinggirkan memiliki sedikit atau bahkan tidak ada dukungan sama sekali, begitu mereka menjadi sasaran penghinaan publik. Hal ini pada gilirannya dapat menyebabkan pengucilan sosial dan bahkan kekerasan fisik, yang semuanya pasti memiliki dampak negatif yang mendalam pada kesejahteraan psikologis mereka. Sara Ather mengatakan sulit untuk menentang implikasi dari serangan-serangan ini. \"Sudah ada di India dan banyak bagian dunia lainnya, narasi yang dibuat-buat dan tidak adil yang membingkai semua pria Muslim sebagai penindas, kekerasan, dan pemangsa,\" katanya. \"Menyadari bagaimana penindasannya sendiri akan dipersenjatai melawan komunitasnya dan akan memberanikan sistem yang terus-menerus mencari alasan untuk mencap stereotip ini, wanita Muslim berada di bawah tekanan untuk diam-diam tunduk pada ancaman baru yang meningkat ini,\" tambahnya. Pembungkaman ganda ini tidak hanya membatasi kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri dari kekerasan, tetapi juga menyangkalnya sebagai agen politik, membuatnya menjadi penonton, pendukung, atau medan pertempuran. Dia dipaksa untuk memilih dari biner yang telah ditulis sebelumnya – di mana dia bisa “diselamatkan” oleh pria Hindu atau “dilindungi” oleh pria Muslim.
Swedia Kutuk Pembakaran Al-Qur'an, Setelah OKI Bergerak
PEMERINTAH Swedia akhirnya ikut mengutuk pembakaran mushab Al-Qur\'an di halaman masjid utama Stockholm. Pernyataan Pemerintah Swedia ini dikeluarkan menyusul sikap keras Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang menyerukan langkah-langkah untuk menghindari penodaan kitab suci umat Islam di masa depan. \"Pemerintah Swedia memahami sepenuhnya bahwa tindakan Islamofobia yang dilakukan oleh individu pada demonstrasi di Swedia dapat menyinggung umat Islam,\" kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan pada hari Ahad 2 Juni 2023. \"Kami mengutuk keras tindakan ini, yang sama sekali tidak mencerminkan pandangan pemerintah Swedia,\" tambahnya. Sikap Swedia ini datang sebagai tanggapan atas seruan OKI untuk bertindakan secara kolektif dalam mencegah penghancuran Al-Qur\'an di masa depan. Badan beranggotakan 57 negara itu bertemu di markas besar Jeddah untuk menanggapi insiden hari Rabu di mana seorang warga negara Irak yang tinggal di Swedia, Salwan Momika, 37, menginjak kitab suci dan membakar beberapa halaman mushab Al-Qur\'an. Tidak Ada Tempat di Swedia OKI mendesak negara-negara anggota untuk “mengambil tindakan terpadu dan kolektif untuk mencegah terulangnya insiden penodaan salinan Al-Qur\'an. “Pembakaran Al-Qur\'an, atau teks suci lainnya, adalah tindakan ofensif dan tidak sopan serta provokasi yang jelas. Ungkapan rasisme, xenofobia, dan intoleransi terkait tidak memiliki tempat di Swedia atau di Eropa,” kata Kementerian Luar Negeri Swedia. Pada saat yang sama, kementerian menambahkan bahwa Swedia memiliki “hak kebebasan berkumpul, berekspresi, dan demonstrasi yang dilindungi secara konstitusional”. Negara-negara termasuk Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab dan Maroko telah memanggil duta besar Swedia sebagai protes atas insiden pembakaran Al-Qur\'an. Polisi Swedia memberikan izin kepada Momika sejalan dengan perlindungan kebebasan berbicara, tetapi pihak berwenang kemudian mengatakan mereka telah membuka penyelidikan atas \"hasutan terhadap dan kelompok etnis\", mencatat bahwa Momika telah membakar lembaran dari kitab suci Islam. (Dh)
Putin: Menodai Al-Quran sebagai Kejahatan di Rusia
London, FNN- Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan penodaan Al-Qur\'an adalah kejahatan dan akan dihukum di Rusia. \"Meskipun negara lain gagal menghormati kesucian Al-Qur\'an, Al-Qur\'an akan selalu dihormati di Rusia,\" ujarnya sebagaimana dilansir Arab News, Rabu. Pernyataan Putin ini disampaikan tatkala ia berkunjung ke Derbent di Republik Otonomi Dagestan yang mayoritas Muslim. “Di negara kami, ini adalah kejahatan baik menurut Konstitusi maupun hukum pidana,” katanya saat menerima salinan kitab suci saat berkunjung ke masjid bersejarah Derbent, di mana ia bertemu dengan perwakilan Muslim dari Dagestan. “Al-Qur’an suci bagi umat Islam dan harus suci bagi orang lain,” katanya sambil mengucapkan terima kasih kepada perwakilan atas hadiah tersebut. “Kami akan selalu mematuhi aturan ini.” Putin mengatakan hal tersebut menyusul insiden di Swedia yang membiarkan seorang lelaki merobek dan membakar salinan Al-Quran di luar masjid pusat Stockholm pada hari Rabu. Sejumlah negara Islam telah mengutuk aksi tersebut. “Tindakan penuh kebencian dan berulang ini tidak dapat diterima dengan pembenaran apa pun, dan tindakan tersebut jelas-jelas menghasut kebencian, pengucilan dan rasisme, dan secara langsung bertentangan dengan upaya internasional yang berupaya menyebarkan nilai-nilai toleransi, moderasi, dan penolakan terhadap ekstremisme, serta merusak rasa saling menghormati yang diperlukan untuk hubungan antara masyarakat dan negara,” kata pernyataan kementerian luar negeri Saudi. (AN/DH)
POPULER
