internasional
WHO: Asia Tertinggal Dalam Upaya Menghilangkan Lemak Trans dari Makanan
Jenewa, FNN - Negara-negara Asia dan Afrika tertinggal dalam upaya untuk menghilangkan lemak trans berbahaya dari produk makanan akhir tahun ini, meskipun ada kemajuan besar yang terjadi di seluruh dunia sejak WHO menetapkan tujuan itu pada 2018.Hal itu terungkap dalam sebuah laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Senin (23/1).Lemak trans (trans fat) adalah sejenis lemak jenuh tidak sehat yang terbentuk saat cairan minyak menjadi lemak padat.\"Asia adalah wilayah di mana kemajuan (dalam penghapusan lemak trans yang diproduksi secara industri) relatif lambat ketimbang Eropa dan Amerika,\" kata penulis utama laporan itu, Rain Yamamoto, seorang ilmuwan di departemen nutrisi dan keamanan pangan WHO.\"Akan menyenangkan melihat Jepang, yang berhasil dalam banyak bidang kesehatan, memimpin kawasan ini dengan menerapkan kebijakan praktik terbaik,\" ujar Yamamoto.Jepang tidak memiliki kebijakan wajib untuk membatasi lemak trans dalam produk makanan.Sementara Thailand pada 2019 menjadi contoh bagi Asia dengan mengadopsi peraturan pembatasan lemak trans pada produk makanan. Langkah itu diikuti oleh Singapura, Bangladesh, India, dan Filipina.Lemak trans yang diproduksi secara industri adalah senyawa buatan dari minyak olahan dan dapat ditemukan dalam makanan gorengan, kue kering, makanan kemasan, dan olesan seperti mentega dan selai.Konsumsi lemak trans dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan mengeraskan arteri karena berkontribusi pada kadar kolesterol yang lebih tinggi.\"Lemak trans adalah bahan kimia beracun yang membunuh dan seharusnya tidak ada dalam makanan,\" kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah siaran pers.\"Lemak trans tidak memiliki manfaat yang diketahui, dan risikonya bagi kesehatan sangat besar hingga menimbulkan biaya besar untuk sistem layanan kesehatan,\" jelasnya.Menurut WHO, pengganti lemak trans buatan yang lebih sehat adalah berbagai minyak nabati, seperti yang berasal dari kedelai, biji rapa (rapeseed) dan zaitun.Dari 60 negara membatasi kadar lemak trans dalam makanan, 43 negara di antaranya telah mengadopsi \"kebijakan praktik terbaik\" WHO untuk menghilangkan lemak trans yang diproduksi secara industri dari semua produk makanan hingga akhir 2023, kata laporan tersebut.Namun, 5 miliar orang masih tinggal di sejumlah negara, termasuk Jepang, yang tidak membatasi lemak trans dalam produk makanan.Sembilan dari 16 negara, yang diperkirakan memiliki angka kematian tertinggi akibat penyakit jantung koroner yang disebabkan oleh konsumsi lemak trans, belum menerapkan kebijakan praktik terbaik WHO tentang lemak trans, kata laporan itu.Negara-negara itu termasuk Australia, Mesir, Pakistan, dan Korea Selatan.Meskipun tingkat kematian seperti itu rendah di Jepang, Yamamoto mengatakan konsumsi lemak trans bisa menjadi lebih umum di kalangan penduduk Jepang di masa depan karena produsen makanan terus mencari pasar yang masih mengizinkan produk dengan kandungan lemak trans.Aliansi Makanan dan Minuman Internasional, yang beranggotakan perusahaan pengolahan makanan besar seperti Nestle dan Danone, telah berkomitmen untuk menghentikan produksi lemak trans industri secara bertahap hingga 2023.Yamamoto mengatakan WHO secara independen memantau komitmen perusahaan-perusahaan tersebut dan akan menyerahkan kesimpulan pantauannya pada paruh kedua tahun ini.(sof/ANTARA)
Indonesia Mendukung Gambia Menggelar KTT OKI dengan Hasil Konkret
Jakarta, FNN - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan dukungan Indonesia untuk Gambia yang akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-15 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).Dalam pertemuan dengan Menlu Gambia Mamadou Tangara di Jakarta, Selasa, Retno menyampaikan harapan agar KTT OKI yang akan digelar akhir tahun ini dapat membawa hasil yang konkret.“Indonesia mendukung Gambia untuk dapat menghasilkan kerja sama yang dapat dirasakan manfaatnya bagi rakyat negara anggota OKI, antara lain melalui kerja sama untuk pemenuhan hak atas pendidikan bagi perempuan Afghanistan, serta kerja sama penguatan kapasitas di bidang pertanian,” kata Retno dalam keterangan tertulis Kemlu RI.Retno menyatakan kesiapan Indonesia untuk memberikan pelatihan keprotokolan dan persidangan internasional kepada Gambia guna meningkatkan kesiapan negara itu menyelenggarakan KTT OKI tersebut.Selain membahas kerja sama dalam kerangka forum OKI, kedua menlu juga mendiskusikan berbagai peluang peningkatan kerja sama bilateral.“Indonesia ingin menjadi bagian dari kisah sukses pembangunan ekonomi Afrika,” ujar Retno kepada Tangara.Secara khusus, kedua menlu membahas tindak lanjut beberapa inisiatif dalam Indonesia-Africa Forum 2018 dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019.Retno juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk membantu merenovasi Agricultural Rural Farmers Training Centre (ARFTC) di Jenoi, Gambia, yang dibangun Indonesia pada 1996.Dengan renovasi itu, ARFTC diharapkan dapat menjadi hub regional untuk pelatihan petani di Afrika Barat.Kedua menlu juga membahas rencana preferential trade agreement (PTA) antara Indonesia dan Economic Community of West African States (ECOWAS), yang diusulkan Indonesia sejak 2017.Tangara menyampaikan kesiapan Gambia menindaklanjuti rencana PTA tersebut.Di bidang kesehatan, Retno menginformasikan bahwa vaksin COVID-19 buatan Indonesia, IndoVac, saat ini dalam proses pengajuan daftar penggunaan darurat (EUL) dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).Dia menyampaikan keinginan Indonesia untuk semakin terlibat dalam program-program kesehatan di Gambia.(sof/ANTARA)
Rusia Kembali Mengingatkan "Bencana Global" Menyusul Pasokan Senjata ke Ukraina
Moskow, FNN - Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin pada Minggu (22/1) menyatakan pengiriman senjata ofensif ke Ukraina akan menyebabkan \"malapetaka global\".\"Jika Washington dan negara-negara NATO memasok senjata yang akan digunakan untuk menyerang kota-kota sipil dan berusaha merebut wilayah kami, seperti yang mereka ancamkan, ini akan mengarah pada tindakan pembalasan dengan menggunakan senjata yang lebih kuat,\" kata Volodin di Telegram.Para anggota Kongres Amerika Serikat (AS), Bundestag Jerman, Majelis Nasional Prancis, dan parlemen Eropa lainnya \"harus menyadari tanggung jawab mereka terhadap kemanusiaan,\" katanya.\"Dengan keputusan mereka, Washington dan Brussel memimpin dunia menuju perang yang mengerikan: ke aksi militer yang sama sekali berbeda dari hari ini, ketika serangan dilakukan secara khusus terhadap militer dan infrastruktur penting yang digunakan oleh Kiev,\" kata Volodin.\"Mengingat keunggulan teknologi senjata Rusia, politisi asing yang membuat keputusan semacam itu perlu memahami bahwa ini bisa berakhir dengan tragedi global yang akan menghancurkan negara mereka,\" katanya.Pada Jumat (20/1), para pemimpin pertahanan dari negara-negara Barat menghadiri pertemuan di Pangkalan Udara Ramstein di Jerman, tempat mereka menjanjikan dukungan militer lebih lanjut ke Ukraina, tetapi gagal mengatasi perpecahan soal pengiriman tank tempur.Pada pertemuan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak para pemimpin pertahanan yang menghadiri pertemuan tersebut untuk mempercepat pasokan senjata ke Ukraina, lapor layanan pers kepresidenan.(ida/ANTARA)
Kuwait juga Mengecam Pembakaran Al Quran di Swedia
Kuwait, FNN - Pembakaran Al Quran oleh seorang ekstremis sayap kanan Swedia-Denmark di Stockholm, Swedia, juga menuai kecaman pemerintah Kuwait pada Sabtu (21/1).Di bawah perlindungan polisi, pemimpin partai sayap kanan Stram Kurs (Garis Keras), Rasmus Paludan, membakar sebuah Al Quran di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, ibu kota Swedia.Peristiwa itu \"menyakiti perasaan umat Islam\' di seluruh dunia sekaligus merupakan provokasi serius,\" kata Menteri Luar Negeri Kuwait Sheikh Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah lewat pernyataan yang dikutip kantor berita Kuwait, KUNA.Menlu mendesak komunitas internasional \"untuk memikul tanggung jawab dengan menghentikan menghentikan tindakan yang tidak dapat diterima semacam itu serta mengecam segala bentuk kebencian dan ekstremisme, juga mengadili para pelaku.\"Pada Sabtu (21/1) pagi, Kementerian Luar Negeri Turki menggambarkan pembakaran Al Quran di Stockholm sebagai \"serangan keji\".\"Kami mengecam sekeras mungkin serangan keji terhadap kitab suci kami, Al Quran, di Swedia pada hari ini (21 Januari), meski sebelumnya telah kami peringatkan,\" kata Kemenlu melalui pernyataan. Lantaran Swedia telah memberikan izin bagi rencana pembakaran kitab suci umat Islam tersebut, Ankara membatalkan kunjungan Menteri Pertahanan Swedia Pal Jonson ke Turki.(ida/ANTARA)
Dikabarkan Kepala Staf Gedung Putih Ron Klain Akan Mundur
Rehoboth Beach, FNN - Ron Klain, Kepala Staf Kantor Presiden AS, berencana meninggalkan jabatannya dalam beberapa minggu mendatang, kata sejumlah sumber yang mengetahui hal tersebut, Sabtu.Klain telah memberi tahu Biden tentang rencananya itu, menurut para sumber saat mengonfirmasi artikel di New York Times yang mengatakan bahwa pembantu Joe Biden sejak lama itu akan meninggalkan posisinya setelah sang presiden menyampaikan pidato kenegaraan pada 7 Februari.Klain (61 tahun) memiliki sejarah panjang di Gedung Putih. Dia telah bertugas sebagai kepala staf bagi mantan Wakil Presiden Al Gore dan Biden saat dia menjadi wakil presiden dalam pemerintahan Presiden Barack Obama.Keputusan itu diambil saat Biden bersiap menyatakan niatnya untuk meraih masa jabatan empat tahun kedua pada 2024.Pengumuman tentang pencalonan diri Biden sebagai Presiden AS berikutnya diperkirakan akan dilakukan setelah pidato kenegaraan.The Times memberikan daftar panjang tentang kemungkinan siapa pengganti Klain.Di antara mereka adalah Menteri Tenaga Kerja Marty Walsh, mantan Gubernur Delaware Jack Markell, penasihat senior Biden Anita Dunn, dan penasihat presiden Steve Richetti.Selain itu, ada juga mantan koordinator pandemi Jeff Zients, penasihat kebijakan dalam negeri Susan Rice, dan Menteri Pertanian Tom Vilsack.Kabar soal rencana pengunduran diri Klain muncul ketika Biden menghabiskan akhir pekan di kediamannya di Pantai Rehoboth, Delaware.Kepala staf adalah salah satu jabatan paling penting di Gedung Putih dengan tingkat kelelahan yang tinggi.Pejabatnya bertanggung jawab mendorong agenda kebijakan presiden dan memastikan anggota staf Gedung Putih pantas dipekerjakan.Di bawah Presiden Donald Trump, empat orang telah bergantian memegang posisi kepala staf. Kepala staf pertama, Reince Priebus, memegang posisi tersebut hanya selama 192 hari.(ida/ANTARA/Reuters)
Indonesia Mengutuk Pembakaran Al Quran di Swedia
Jakarta, FNN - Indonesia turut mengutuk keras aksi pembakaran Al Quran yang dilakukan oleh seorang ekstremis sayap kanan Swedia-Denmark di depan Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia, Sabtu (21/1).“Indonesia mengutuk keras aksi pembakaran kitab suci Al Quran oleh Rasmus Paludan, politisi Swedia, di Stockholm,” demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui akun resminya di Twitter pada Minggu.Kemlu mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan penistaan kitab suci serta melukai dan menodai toleransi umat beragama.Kemlu juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat seharusnya dilakukan secara bertanggung jawab.Menteri Luar Negeri Swedia Tobias Billstrom telah menanggapi insiden pembakaran Al Quran di negaranya.\"Provokasi islamofobia sangat mengerikan. Swedia menjunjung kebebasan berekspresi, tetapi bukan berarti pemerintah Swedia, atau saya sendiri, mendukung pendapat yang diungkapkan,\" kata Billstrom di Twitter.Billstrom sebelumnya mengatakan bahwa demonstrasi itu dapat meningkatkan risiko tertundanya pengesahan dari Turki atas permohonan Swedia untuk menjadi anggota NATO.Dikutip dari kantor berita Turki Anadolu, Rasmus Paludan, pemimpin Partai Stram Kurs (Garis Keras) membakar mushaf Al Quran atas izin pemerintah dan perlindungan polisi.Pemerintah Swedia mengizinkan aksi pembakaran Al Quran karena menilai hal itu adalah bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat.Aksi pembakaran itu terjadi selama demonstrasi yang menentang permintaan Turki pekan lalu agar Swedia mengambil langkah tegas melawan PKK (Partai Pekerja Kurdistan) yang dianggap Turki sebagai kelompok teror.Swedia dan Finlandia secara resmi telah mengajukan diri untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) tahun lalu.Namun, Turki menyatakan keberatan dan menuduh kedua negara itu menoleransi bahkan mendukung kelompok teror, termasuk PKK dan organisasi teroris Fetullah (FETO).(ida/ANTARA)
Korut Memberi Amunisi untuk Rusia, Melanggar Resolusi DK PBB
Washington, FNN - Korea Utara (Korut) terus menyediakan amunisi untuk Rusia, mendukung Moskow yang memerangi Ukraina tanpa alasan, kata pernyataan pejabat Gedung Putih pada Jumat (20/1).Pihak Gedung Putih AS menyebut tindakan Korut itu sebagai pelanggaran keras atas resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk Pyongyang.Koordinator komunikasi strategis bagi Dewan Keamanan Nasional AS (NSC) John Kirby mengatakan AS telah membagikan informasi intelijen, kepada Panel Ahli DK PBB untuk sanksi Korea Utara, tentang pengiriman amunisi Korea Utara ke Rusia.Pejabat NSC belum lama ini mengatakan Korut telah mengirimkan amunisi kepada perusahaan militer swasta Rusia, Kelompok Wagner, untuk digunakan di Ukraina.“Kami jelas mengutuk aksi Korut dan mendesaknya untuk menghentikan pengiriman kepada Wagner secepatnya,” kata Kirby pada konferensi pers harian di Gedung Putih.“Seperti yang kami nyatakan sebelumnya, pengiriman senjata dari Korut merupakan pelanggaran atas resolusi DK PBB. Sehingga hari ini (kami) akan memberikan informasi mengenai pelanggaran tersebut kepada panel ahli Komite Sanksi Dewan Keamanan untuk DPRK, tambahnya.DPRK adalah singkatan dari Republik Demokratik Rakyat Korea yang merupakan nama resmi Korea Utara.Dalam tindakan yang langka, NSC juga membagikan gambar satelit gerbong kereta Rusia yang melakukan perjalanan antara Rusia dan Korut pada 18 dan 19 November 2022.Perjalanan itu disebut Kirby bertujuan untuk pengiriman pertama senjata Korut kepada perusahaan Rusia.“Saat ini walaupun kami menilai jumlah material yang dikirim ke Wagner tidak mengubah dinamika medan perang di Ukraina, kami perkirakan Wagner akan terus menerima peralatan senjata Korea Utara,\" kata Kirby.Pejabat NSC mengatakan saat ini AS tidak berencana untuk memberikan sanksi tambahan kepada Korut, akan tetapi hal tersebut masih menjadi pilihan.\"Kami tentu saja tidak akan mengesampingkan kemungkinan sanksi tambahan jika itu tampak sesuai dengan pembahasan di PBB,\" kata Kirby kepada pers.Kirby menambahkan bahwa Korut juga terus mengelak dari sanksi, dengan bantuan dari Rusia dan China.\"Tidak setiap negara yang seharusnya mematuhi rezim sanksi benar-benar melakukannya. Sehingga mereka masih bisa berdagang dengan negara-negara seperti Rusia dan China. Dan, jelas, itu masalah yang berbeda, tapi mereka bisa menghindari sanksi untuk terus menyalurkan uang ke dalam ekonomi mereka,\" kata Kirby.\"Tapi mari kita pertahankan hal ini dalam perspektif. Ini bukan negara dengan ekonomi yang sedang berkembang. Ini bukan negara yang kaya dengan cara apa pun atau layak dan fleksibel dalam ekonomi global,\" tambahnya.(ida/ANTARA)
Ekonomi 2023 Diprediksi Tumbuh Rendah Dibandingkan 2022, Indonesia Diminta Waspada!
Kejari Jaktim: Teroris dan Kasus PT Asabri Sita Perhatian Masyarakat... Suram, Ketenagakerjan Indonesia Mengarah Ketidakpastian... Jokowi Umumkan Dekrit kembali ke UUD 1945, PEMILU Diundur ?... PJMI Gelar Audiensi dengan PP DMI... MOU Kemitraan Yayasan Laut Lestari Indonesia dan Pemda Kab Talaud ... RICHIE, Diam Dalam Doa... Insan Bumi Mandiri Bangun Sumur Bor di Tiga Titik Pedalaman Sumatera Selatan... Bisnis Bancassurance Bank Muamalat Tumbuh Dua Digit... Kapal Dakwah Dokter Care dr. Joserizal Jurnalis akan Bero Jakarta, FNN - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia berharap para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan mengikuti konstetasi di Pemilu 2024 tidak hanya sekedar menampilkan kepopularitasannya saja, tetapi juga harus memiliki ide dalam mengelola situasi krisis global saat ini yang semakin mengkhawatirkan dan dalam. \"Para capres dan cawapres yang akan berkontestasi dalam perubahan politik di Indonesia di 2024 nanti harus memberikan pencerahan. Dia harus punya ide yang bisa ditawarkan, yang bisa membawa Indonesia melampaui fase krisis saat ini. Sehingga kita sebagai bangsa melakukan lompatan besar menjadi negara maju baru, sebagai kekuatan global baru,\" kata Mahfuz Sidik, Sekretaris Jenderal Partai Gelora dalam Gelora Talks bertajuk \'Mengintip Arah Stabilitas Global 2023, Rabu (18/1/2023). Dalam diskusi yang digelar secara daring oleh partai bernomor urut 7 ini, Mahfuz menyesalkan para kandidat capres masih disibukkan urusan popularitas saja, padahal tren perubahan global saat ini mengancam masa depan Indonesia. Sehingga diperlukan upaya dalam memitigasi tren perubahan global dan bisa menjadi bahan pengambilan kebijakan politik agar Indonesia tidak lagi menjadi collateral damage atau sandwich di tengah tekanan pertarungan kepentingan kekuatan-kekuatan besar dunia. \"Dalam sejarahnya Indonesia selalu menjadi collateral damage, menjadi Sandwich di tengah pertarungan kepentingan kekuatan global. Kita tidak ingin menjadi collateral damage lagi, kita harus mengelola situasi krisis sekarang untuk kepentingan kita,\" katanya. Mahfuz meminta agar para capres tidak hanya \'jumping\' dengan mengangkat tema-tema permukaan yang bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektablitasnya saja. \"Masyarakat disibukkan dengan tema-tema permukaan, termasuk dalam memilih pemimpin. Kita jumping tentang figur yang paling favorit, kita lupa dengan ide apa yang dibutuhkan Indonesia ketika nanti ada pergantian kepemimpinan di 2024,\" katanya. Karena itu, Mahfuz sependapat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Pidato Kenegaraan di DPR pada 15 Agustus 2022 lalu, bahwa Indonesia harus bisa \'membajak krisis\' saat ini dan mampu melakukan lompatan besar disaat negara-negara lain tengah terpuruk akibat krisis ekonomi. \"Jadi apa yang disampaikan Presiden Jokowi sejalan dengan pikiran Partai Gelora yang sejak 2 tahun lalu, yang secara konsisten kita suarakan ke tengah-tengah masyarakat, bahwa kita harus mampu mengambil benefit dari krisis saat ini. Itulah sebenarnya yang kita maksud dengan Arah Baru Indonesia,\" katanya. Menurut Mahfuz, selama dua tahun terakhir, Partai Gelora melalui Gelora Talks selalu mengangkat tema-tema mengenai tren perubahan global, meskipun tema tersebut dirasa terlalu berat dan elitis Namun hal itu, dilakukan sebagai bentuk pencerahan kepada pemerintah dan masyarakat agar bisa memitigasi dalam mengelola situasi krisis global saat ini. \"Mudah-mudahan apa yang dilakukan Partai Gelora selama dua tahun ini bisa menyemai ide-ide bagi kemajuan Indonesia ke ke depan setelah kita mampu mengelola situasi krisis global yang kita rasakan saat ini,\" pungkas mantan Ketua Komisi I DPR ini. 7 Rumus Kearifan Dunia Sementara itu, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung Teuku Rezasyah mengatakan, bahwa sebagai bangsa Indonesia tidak boleh lengah terhadap perkembangan yang terjadi di luar pasca terjadinya perang Rusia-Ukraina saat ini. Sebab, ada kecenderungan setiap negara di dunia saling bersinggungan dan ingin memperluas diri baik secara geografi maupun secara pengaruh. \"Pertanyaan buat kita semua, apakah kita bangsa besar bangsa tangguh atau bangsa yang terseret rivalitas antarbangsa. Ada kata bijak dari tokoh Tsu Su yang menyatakan kenali dirimu. Juga pesan Tjut Nya Dien kepada Teuku Umar tentang kenali kemampuan diri,\" kata Teuku Rezasyah. Teuku Rezasyah lantas menyitir 7 rumus kearifan dunia yang bisa menjadi patokan dalam mengelola negara, di antaranya, meritokrasi, pendidikan, sains dan teknologi, budaya, market ekonomi, pragmatism, dan penegakan hukum. \"Di bidang meritokrasi, bereskan dulu dalam memilih pemimpin di semua lini, tidak hanya presiden. Pemimpin harus jelas asal usulnya, pendidikan, kecakapan, dan leadershipnya. Kepemimpinan di Indonesia menjadi tanggungjawab para partai politik yang memiliki kewenangan dalam menentukan,\" katanya. \"Parpol harus bisa menghadapi tantangan besar dalam melakukan sosialisasi politik, kaderisasi dan pemimpin yang ditunjuk. Parpol harus bersinergi dengan parpol lain untuk menentukan sikap. Jangan main-main dengan 7 kearifan di atas yang harus dilakukan secara tegas,\" imbuhnya. Teuku Rezasyah berharap agar para capres dan cawapres maupun kader partai politik yang akan maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024 , harus memiliki 7 kriteria tersebut, sehingga memiliki kapabilitas dan bisa membawa kemajuan bagi Indonesia. \"Jadi capres dan cawapres maupun para kader parpol saat ada 18 sekarang ini, harus mempersiapkan diri dengan 7 kearifan dunia tersebut, sehingga kalau terpilih bukan karena fulus atau kedekatanya, tetapi memang karena kemampuan dan kapabilitasnya,\" katanya. Pengamat Hubungan Intenasional Unpad Bandung ini lantas menyoroti nomor urut 7 yang didapat Partai Gelora sebagai peserta Pemilu 2024. Teuku Rezasyah menilai nomor 7 memiliki makna yang mendalam dalam bahasa Jawa maupun Sunda. \"Tujuh dalam bahasa Jawa itu Pitu. Pitu artinya pitulangan atau mengharapkan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi hendaknya Partai Gelora selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa, sehingga mendapatkan tuntunannya atau pitulungan dan jangan besar kepala, karena kita hidup dalam suatu masyarakat, seperti di Jawa Barat ini kita harus Silih Asuh, Silih Asah dan Silih Asuh,\" katanya. Sedangkan Researcher CORE Indonesia Muhammad Ishak mengatakan, Indonesia harus memiliki peran lebih kuat dalam menghadapi tahun-tahun penuh ketidakpastian di 2023. \"Indonesia di tahun 2023 ini akan mengalami tahun-tahun yang sulit. Ekonomi Indonesia pada 2023 akan lebih rendah pertumbuhannya dibandingkan 2022,\" kata Ishak. Ia menyebutkan ada tiga faktor yang akan menyebabkan ekonomi Indonesia pada 2023 rendah. Pertama, perang Ukraina melawan Rusia belum diketahui kapan berakhir dan besarnya eskalasi yang masih akan terjadi, sehingga menyebabkan inflasi tinggi di berbagai negara. Kedua seberapa tinggi harga komoditas global. Ketiga, seberapa besar recovery yang dilakukan China akibat Covid 19 di China yang belum turun meskipun sudah mulai melandai. Selain itu, pelambatan pertumbuhan ekonomi di China dan Eropa juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena ketergantungan pada impor sangat tinggi. \"Pemerintah jangan mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat luas. Harga gas jangan dinaikkan, bansos jangan dikurangi atau dihentikan. Jangan menanggalkan kebijakan yang telah dibuat,\" katanya. Namun, dalam kesempatan yang sama, pemerintah, harus bisa menyiapkan generasi muda, pendidikan yang baik, memberikan permodalan dan mendukung teknologi yang kuat, serta penegakkan good government dalam aturan main dan tata kelola pemerintahan. (sws)
Penghilangan CO2 Global Mencapai 2 Miliar Ton per Tahun
London, FNN - Sekitar dua miliar ton karbondioksida dihilangkan dari atmosfer setiap tahunnya, menurut sebuah laporan yang dirilis pada Kamis.Namun, hampir semua upaya penghilangan CO2 itu dilakukan melalui pemeliharaan hutan, bukan melalui investasi terhadap teknologi yang baru berkembang.Laporan independen tersebut, yang dipimpin oleh Universitas Oxford, merupakan yang pertama untuk menilai seberapa banyak dunia telah menghilangkan CO2 dan seberapa banyak lagi yang perlu dihilangkan.Laporan itu memperkirakan penghilangan karbondioksida sebesar 1.300 kali lebih banyak dari teknologi baru, dan dua kali lipatnya dari pemeliharaan pohon dan tanah, dibutuhkan untuk menjaga suhu dunia di bawah 2 derajat Celsius pada 2050, berdasarkan Perjanjian Paris.\"Agenda penghilangan CO2 bergerak secara cepat,\" kata salah satu penulis laporan tersebut, Steve Smith, yang adalah seorang ilmuwan iklim di Universitas Oxford.Smith mengatakan meskipun ada perkembangan dalam minat dan investasi untuk penurunan CO2, masih ada kekurangan besar dalam informasi mengenai hal tersebut.Penghilangan CO2 melibatkan upaya penangkapan gas rumah kaca dari atmosfer dan menyimpannya untuk waktu yang lama di tanah, laut, formasi geologi, dan produk-produk lainnya.Hingga saat ini, hampir semua penghilangan CO2 telah dicapai melalui tindakan seperti menanam pohon dan mengelola tanah dengan lebih baik.Dari 2020 hingga 2022, investasi global dalam kapasitas penghilangan CO2 baru telah mencapai sekitar 200 juta dolar (sekitar Rp3 triliun), menurut laporan tersebut.Sementara itu, dana senilai 4 miliar dolar (sekitar Rp60,4 triliun) telah disalurkan ke penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan pemerintah sejak 2010.Meskipun negara-negara umumnya tidak berencana untuk menggunakan penghilangan C02 untuk memenuhi tujuan iklim jangka pendek pada 2030, banyak negara membayangkannya sebagai bagian dari strategi mereka untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050.Penulis lain dari laporan itu, Jan Minx, dari Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change di Jerman, berkata bahwa pengurangan emisi karbon tetap menjadi prioritas utama untuk mencapai sasaran dalam Perjanjian Paris tentang Iklim.\"Di saat yang bersamaan, kita juga harus secara agresif mengembangkan dan meningkatkan skala penghilangan CO2, terutama dengan metode-metode baru itu,\" ujar Minx.Dia juga menambahkan bahwa upaya penghilangan CO2 akan memakan waktu lama karena masih dalam tahap awal.Pada Desember 2022, Departemen Energi AS berkomitmen menyalurkan 3,7 miliar dolar AS (sekitar Rp55,9 triliun) untuk membiayai proyek penghilangan C02.Selain itu, Uni Eropa juga menargetkan untuk menangkap dan menghilangkan lima juta ton C02 tiap tahunnya hingga 2030.(sof/ANTARA/Reuters)
Pentagon Minta Pasukan AS di Korsel Memberi Bantuan ke Ukraina
Seoul, FNN - Pentagon meminta pasukan Amerika Serikat (AS) yang ditempatkan di Korea Selatan untuk memberikan peralatan untuk membantu Ukraina dalam perang melawan Rusia, demikian pernyataan militer AS, Kamis.Langkah tersebut tidak memiliki dampak apapun terhadap operasi pasukan AS di Korea Selatan, tambah militer AS.\"Ini tidak memiliki dampak apapun terhadap operasi dan kemampuan kami untuk melaksanakan komitmen kuat kami terhadap pertahanan sekutu, Republik Korea,\" kata juru bicara Pasukan Amerika Serikat Korea (USFK) Kolonel Isaac Taylor.USFK, yang memiliki 28.500 tentara di Korea Selatan mengatakan bahwa aksi ini merupakan upaya dari AS untuk membantu Ukraina dengan perlengkapan yang mereka miliki.USFK menolak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk tipe peralatan apa yang mereka kirim dan seberapa banyak yang telah diminta atau sudah dikirim.Pernyataan ini muncul setelah New York Times sebelumnya melaporkan minggu ini bahwa Amerika Serikat mengalihkan amunisi di Israel dan Korea Selatan ke Ukraina untuk digunakan dalam perang terhadap Rusia.Rusia menyebut aksinya di Ukraina sebagai \"sebuah operasi khusus\".Saat ditanya mengenai laporan tersebut. Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa pihaknya berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat untuk menjaga kesiagaan.Kebijakan Korea Selatan yaitu tidak memasok senjata-senjata mematikan ke Ukraina. Korea Selatan telah berusaha untuk menghindari memusuhi Rusia, baik demi alasan ekonomi dan karena pengaruh yang dapat diberikan Rusia terhadap Korea Utara.Seorang pejabat AS pada November di Washington berbicara dengan Korea Selatan untuk membeli peluru artileri untuk dikirim ke Ukraina, tetapi Korea Selatan bersikeras bahwa Amerika Serikat merupakan pengguna dari amunisi tersebut.(sof/ANTARA/Reuters)
POPULER
