internasional
Ketum PDKN Apresiasi Indonesia Bergabung di BRICS: Terbuka Langkah Mendayagunakan Aset Collateral Kerajaan Nusantara untuk Kemakmuran Bangsa
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN), Dr. Rahman Sabon Nama, mengapresiasi langkah Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Subianto bergabung sebagai keanggotaan mitra BRICS (Brasil Rusia India China South Africa). BRICS merupakan kelompok negara-negara yang merancang-bangun sistem keuangan global dengan melepaskan kebergantungan pada Dollar AS. Ada enam negara yang bergabung lagi sebagai anggota penuh Kelompok BRICS sejak 1 Januari 2024: Iran, Mesir, Arab Saudi, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Pada KTT BRICS di Kazan Rusia, 22-24 Oktober pekan lalu, 13 negara menyatakan bergabung sebagai anggota mitra (bukan anggota penuh): Aljazair, Belarus, Bolivia, Indonesia, Kazastan, Kuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan, dan Vietnam. “PDKN dan segenap Sultan-Raja Nusantara yang bergabung di PDKN menyatakan apresiasi dan dukungan penuh atas bergabungnya Indonesia dalam Kelompok BRICS. Ini langkah strategis dan tepat Presiden Prabowo mengawali 100 hari pemerintahannya,\" kata Rahman Sabon Nama (RSN) Namun dia juga menyarankan, agar Indonesia tidak hanya bergabung sebagai anggota mitra. Akan tetapi Indonesia lebih baik dan strategis menjadi anggota penuh. Alumnus Lemhanas ini mengatakan tiga tahun belakang sejak 2021, dirinya intens mengikuti progres dan isu global mengenai pergerakan BRICS yang didirikan pada 16 Juni 2009. Desain program dan agenda BRICS, kata dia, muara Dedollarisasi atau peniadakan kebergantungan pada Dollar AS dalam sistem keuangan dunia merupakan reformasi fundamental Moneter dan Keuangan dunia. “Kedepannya, mata uang yang berlaku dalam transaksi perdagangan internasional adalah mata uang nasional setiap negara. Pada gilirannya, sistem keuangan ini membuat semua mata uang negara di dunia, equal 1:1. Inilah keadilan,” kata Rahman Sabon. Selai itu, imbuhnya, nilai matau ang dalam sistem keuangan dunia dipatok berdasarkan nilai emas. Bukan lagi dipatok berdasar dolar AS yang sejak 1944 diberlakukan, atau sejak 3 dekade berdirinya Federal Reserve pada 1914 dan Word Bank ,IMF pada Juni 1944 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan Jaminan Collateral Dinasti Kerajaan Nusantara. Secara spesifik Rahman memberi penekanan pada gerakan BRICS yang mengubah rezim mata uang berpatokan dolar AS ke emas.“Gerakan kelompok paling fenomenal ini dapat menjadi jalan bebas hambatan mendaya-manfaatkan aset Collateral emas milik kerajaan Nusantara yang tersimpan di lembaga keuangan dunia untuk kepentingan Indonesia,” kata Rahman . Selama ini, menurut Wareng Pahlawan Pra Kemerdekaan Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Adonara /Sunda Kecil -NTT ini, aset Collateral emas kerajaan Nusantara digunakan sebagai jaminan pencetakan dan peredaran uang 153 negara di dunia. Tetapi sejak runtuhnya Perjanjian Bretton Woods tahun 1970, kala ekonomi dan keuangan dikuasai para globalis Amerika, Israel dan Eropa, basis nilai pencetakan mata uang diubah dari emas ke Dollar AS. Pada poin itulah pertukaran dan perdagangan mata uang internasional melalui pengembangan Word Bank dan IMF menjadi lumbung pengembangan pertukaran mata uang internasional. Inilah membuat Amerika dan Israel jadi superior. Kini, aset Collateral emas milik Dinasti Kerajaan Nusantara, yang, menurut Rahman digunakan globalis AS dan blok Barat tanpa ‘kulo nuwun’ kepada sang pemilik, telah terkunci. Digembok rapat. “Asbabnya, masa kontrak Aset Collateral dengan Dinasti kerajaan Nusantara selaku pemilik telah berakhir pada Agustus 2024. Sedangkan untuk perpanjangan kontrak harus dengan ahli waris pemegang Induk Collateral, bukan dengan pemerintah Republik Indonesia,” kata Rahman Sabon . Rahman tidak menampik bahwa akibat berakhirnya kontrak aset Collateral itu berdampak menyulitkan sistim keuangan dunia yang berpengaruh buruk pula terhadap ekonomi dan keuangan Indonesia,menurutnya tahun Fiskal tahun 2025 Indonesia mengalami perlambatan ekonomi. Dalam catatan ihwal kesulitan keuangan dunia, Rahman mengungkapkan, saat ini Tahun Fiskal AS telah berakhir dan mengalami kesulitan lantaran tidak ada persetujuan anggaran oleh Kongres, hanya berjalan tanpa hasil dengan Dollar Fiat.” Ketika roda pergerakan BRICS berjalan kencang, menurutnya, maka bukan tidak mungkin Federal Reserve (Bank Sentral AS) akan kolaps kemudian tutup. Di sinilah sebuah fakta yang akan mengubah sistim keuangan dunia baru. Per saat itu, imbuh Rahman, ada 134 negara yang comited menjadi anggota BRICS, telah bergerak dengan transfer kekayaan terbesar dalam sejarah dengan meninggalkan mata uang Dollar AS, beralih ke mata uang yang didukung emas. “Efeknya, masing-masing matauang negara itu akan diperdagangkan pada rasio 1:1. Praktis, hal ini akan menciptakan persaingan yang lebih ketat dari sebelumnya,” kata Sabon Nama. Karenanya, dia memprediksi, apabila Donald Trump memenangkan Pemilu Amerika November ini, kemungkinan Amerika akan juga memulai Tahun Fiskal barunya dengan mata uang US Note yang didukung emas sebagai bagian dari rancangan Global Currency Reset. Karenanya Rahman berpandangan bahwa bila bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS, akan menjadi solusi tepat mengentaskan kesulitan keuangan, ekonomi, dan utang negara sebesar Rp 15.000 Triliun yang dibebankan Jokowi ke pundak Presiden Prabowo. Rahman yang merupakan salah satu pemegang Aset Collateral Kerajaan Nusantara menyatakan, bergabungnya Indonesia di BRICS dapat dengan leluasa pemerintahan Prabowo menjalin komunikasi substantif dengan BRICS dalam memproses aset Collateral emas kerajaan Nusantara bagi kepentingan Indonesia menyeluruh. “Pada kerangka itu pulalah tentu perlu ada jalinan komunikasi antara Presiden Prabowo dengan pemilik aset kolateral Kerajaan Nusantara yang bergabung di PDKN. Demi kepentingan bangsa, kepentingan nasional, komunikasi ini menjadi penting dan utama,” kata dia. Ihwal menyejahterakan dan memajukan bangsa Indonesia melalui Aset Coleteral kerajaan, sejatinya sudah menjadi tekad dan cita-cita luhur Raja-Sultan Nusantara. Mengkontemplasi perjalanan bangsa belakangan ini, menurut Rahman, para Raja-Sultan Nusantara menyatakan keprihatinan dan kegalauan atas konstitusi dasar bangsa ini, UUD 1945, yang mengalami empat kali amandemen. Itu sebabnya, menurut Rahman Sabon Nama, Dekrit Presiden Prabowo kembali ke UUD 1945 Asli menjadi elemen utama relasi penggunaan Aset Collateral kerajaan Nusantara yang dimiliki para Raja dan Sultan. “Saya percaya bahwa relasi penggunaan Aset Colateral kerajaan Nusantara dengan UUD 1955 Asli dapat dipahami jauh lebih dalam oleh Presiden Prabowo yang memiliki otoritas penuh perihal perubahan konstitusi dasar negara: Dekrit Presiden Kembal ke UUD 1945 asli.” “Saya juga percaya bahwa kapasitas dan kaya tabungan pengalaman diplomasi internasional Presiden Prabowo dalam kiprah Indonesia sebagai anggota BRICS, akan menuai hasil menggembirakan bagi Indonesia,” pungkas Pria kelahiran pulau Adonara NTT itu.[*]
Wamenlu Anis Matta Segera Lanjutkan Perjuangkan Kemerdekaan Palestina
Jakarta | FNN - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta secara resmi dilantik sebagai Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) di Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Selain Anis Mata, Presiden Prabowo Subianto juga mengangkat dua Wamenlu lainnya, yakni Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dipimpin oleh Sugiono selaku Menteri Luar Negeri (Menlu). Usai dilantik sebagai Wamenlu Urusan Dunia Islam, Anis Matta mengatakan, sikap Indonesia terhadap Palestina jelas. Sebab, Presiden Prabowo sudah menyatakan akan mendukung penuh kemerdekaan Palestina. \"Kalau kita mendengarkan pidato Presiden kemarin jelas sekali, Beliau katakan isu Palestina akan menjadi isu utama dan akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam,\" kata Anis Matta dalam keterangannya, Selasa (22/10/2024).. Anis Matta mengatakan, membantu kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Oleh sebab itu, segala cara akan dilakukan termasuk melalui jalur diplomasi agar peperangan di Gaza bisa segera berakhir dan Palestina bisa merdeka. \"Karena isu perang Palestina sudah berlangsung lebih dari 1 tahun dan kita punya amanah konstitusi untuk membantu kemerdekaan Palestina. Saya kira semua usaha kita sebagai bangsa Indonesia baik diplomasi politik maupun kemanusiaan akan kita tunjukkan untuk membantu kemerdekaan Palestina,\" kata dia. Meski begitu, Anis Matta mengatakan isu dalam dunia Islam tidak hanya Palestina. Ia menyebut, masalah di Palestina nantinya akan jadi game changer terhadap konstelasi global. \"Isu dunia Islam bukan cuma Palestina. Tapi menurut saya perang Palestina akan jadi game changer, hasil akhir perang nanti ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di Timur Tengah tapi di tingkat global,\" katanya. Anis Matta mengungkapkan dirinya akan fokus menangani masalah diplomasi di Timur Tengah. Salah satu yang menjadi fokus adalah isu Palestina dan Israel. \"Kira-kira itu ya (Palestina-Israel) secara khusus di dunia Islam Timur Tengah,\" ujarnya. Namun, mengenai tugasnya secara mendetail masih menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembagian tugas antar wakil menteri masih belum tuntas sepenuhnya. \"Pembagian tugas di antara kami belum kita tuntaskan betul walaupun dari awal saya diberi fokus untuk dunia Islam,\" pungkasnya. Usai pelantikan, Anis Matta bersama Arrmanatha Nasir dan Arif Havas Oegroseno menemani Sugiono melakukan serah terima jabatan (sertijab) di kantor Kemenlu. Retno Marsudi secara resmi menyerahkan jabatan Menlu kepada Sugiono. Seperti diketahui, pada Senin (21/10/2024) sore, Presiden Prabowo Subianto melantik para Wakil Menteri (Wamen), Wakil Kepala Badan/Lembaga, dan Sekretaris Kabinet Merah Putih, di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan Wamen berdasarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 73/M/Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029. Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan para wamen periode tahun 2024-2029. \"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,\" ucap Prabowo diikuti para Wamen. \"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,\" sambungnya. (*)
Cegah Perang Dunia III, Prabowo Disarankan Cetuskan Dasasila Bandung Jilid II dan Hidupkan Kembali Gerakan Non Blok
Jakarta | FNN - Pakar politik luar negeri dan keamanan Pitan Daslani berharap Presiden Prabowo Subianto bisa memanfaatkan momentum perayaan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang untuk menghidupkan kembali Gerakan Non Blok (GNB). Keberadaan GNB saat ini mutlak diperlukan untuk mencegah terjadinya perang dunia (PD) III dan perang nuklir pasca meningkatnya ketegangan antara Israel-Iran yang semakin memanas. \"Pesan saya untuk Presiden Prabowo, April tahun depan kita akan merayakan 70 tahun Dasasila Bandung. Itulah momen terbaik, bagi Indonesia untuk menghadirkan kembali negara-negara non-blok untuk mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II,\" kata Pitan dalam Gelora Talks, Rabu (9/10/2024) sore. Dalam diskusi dengan tema \'Babak Baru Israel Vs-Iran: Ancaman Perang Nuklir di Ujung Tanduk\' itu, Pitan mengatakan, apabila hal tersebut bisa dilakukan Prabowo, maka pamor atau citra Indonesia akan terangkat. \"Dan Presiden Prabowo bisa pidato di PBB untuk mengangkat Dasasila Bandung Jilid II seperti yang dilakukan Presiden Soekarno terdahulu, yang kemudian dibentuklah Gerakan Non Blok,\" katanya. Sebab, ketika dunia dalam ancaman perang seperti sekarang ini, maka diperlukan suara dunia ketiga yang bersikap netral agar bisa berpikir rasional. \"Karena orang yang dalam kondisi berperang itu, tidak bisa kita minta berpikir rasional, nggak bisa. Sehingga mesti ada suara dari dunia ketiga yang meluncurkan itu,\" urainya. Melalui forum diskusi Gelora Talks ini, Pitan berharap Prabowo mau mendengarkan masukan darinya agar saat peringatan 70 tahun Dasasila Bandung pada April 2025 mendatang, bisa mencetuskan Dasasila Bandung Jilid II. \"Mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar. April tahun depan kita luncurkan itu, 70 tahun Dasasila Bandung Jilid II dan Gerakan Non Blok ada lagi\" katanya. Seperti diketahui, Dasasila Bandung atau pokok-pokok Piagam Bandung adalah salah satu hasil Konferensi Asia Afrika (KAA) I di Bandung dalam bidang politik yang digelar pada 18-25 April 1955. Dasasila Bandung adalah sebuah prinsip perdamaian yang dihasilkan melalui KAA 1955. Prinsip ini pada akhirnya digunakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai persetujuan perdamaian di seluruh dunia. KAA 1955 di Bandung ini, juga merupakan cikal bakal didirikannya Gerakan Non Blok (GNB) yang berasal dari negara-negara dunia ketiga, yang tidak ikut terlibat perseturuan atau perang dingin antara Blot Barat dan Blok Timur. Kecil Kemungkinan Sementara itu, pengamat geopolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman mengatakan, perang nuklir antara Israel-Iran kecil kemungkinan akan terjadi, meskipun Israel dibackup penuh oleh Amerika Serikat (AS). \"Sebab, Israel tahu kalau Iran, bukan Hamas, bukan Houthi, bukan Hizbullah. Kalau kita lihat-proxy-proxy Iran itu, sekarang hampir 300 ribu di seluruh Arab. Israel sekarang berperang baru dengan 7 front, boneka-boneka Iran,\" ujar Tengku Zulkifli. Karena itu, ketika Israel memutuskan berperang dengan Iran, maka negara zionis tersebut, harus punya kalkulasi matang dan akurat. \"Dengan Hamas saja nggak menang, apalagi dengan Iran. Hamas tidak bisa dihabisi, tujuannya tidak tercapai, dan ekonomi Israel juga makin parah. Netanyahu digoyang terus, kalau berperang dengan Iran,\" katanya. Politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia ini yakin Israel tidak akan berani menyerang Iran, apabila tidak mendapatkan restu dari AS dan sekutu-sekutu lainnya. \"Saya yakin Israel tidak berani. Iran itu sudah berkali-kali dicoba diinvasi oleh Rusia, Turki, Arab dan Mongolia. Bahkan Saddam Husien juga nyoba, tapi semua gagal,\" katanya. Apabila Iran diserang Israel, maka seluruh proxy Iran di Arab yang berjumlah lebih dari 300 ribu itu, seluruhnya akan mengepung Israel dari segala penjuru. \"Sementara Iran juga akan meluncurkan balistik hipersonik terbaiknya ke Israel, dan bisa jadi Iran akan pakai nuklirnya. Karena itu, saya yakin Israel tidak akan berani menyerang Iran,\" tegasnya. Dalam situasi geopolitik sekarang, Indonesia menurut dia, harus menggeser sikap kebijakan politik luar negerinya agar bisa berperan lebih maksimal dalam menjaga perdamaian dunia. \"Pak Prabowo sebagai pakar geopolitik, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Beliau akan banyak mempraktekkan apa yang telah disampaikan di Shangri-La Dialoque dan Gaza Summit,\" ujarnya. Tengku Zulkifli usman menilai Prabowo akan banyak terlibat dalam penyelesaian konflik-konflik internasional seperti yang terjadi di kawasan Timur Tengah. \"Prabowo berani mengatakan, Gaza telah dizhalimi, Israel harus menghormati hukum internasional dan genosida di Gaza sudah keterlaluan. Belum dilantik saja sudah bicara keras, apalagi nanti kalau sudah jadi Presiden, Amerika Serikat bisa dikuliahin sama Pak Prabowo,\" tegasnya. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto menelepon langsung Presiden AS Joe Biden untuk ikut serta meredakan situasi global yang semakin menakutkan. \"Pak Prabowo harus bilang sama Presiden Biden agar Amerika bisa mengendalikan Netanyahu, karena yang bisa mengendalikan dia hanya Amerika, bukan Perancis atau negara barat lainnya agar tidak terjadi perang nuklir,\" kata Hikmahanto. Hikmahanto mengkhawatirkan dunia akan kiamat apabila terjadi peran nuklir antara Israel-Iran. Sehingga semua negara diharapkan dapat melihat dampak bom atom yang telah dijatuhkan di Heroshima dan Nagasaki, Jepang pada PD I. \"Kalau senjata nuklir digunakan sebagai senjata pemusnah massal dalam perang Israel-Iran, saya khawatirkan dunia sudah mendekati kiamat. Semua akan musnah, tidak hanya umat manusia,\" kata Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ini. Disampaing itu, Hikmahanto juga mendorong Prabowo agar menggalang pembentukan koalisi kemanusiaan untuk membela Palestina, serta berpegang teguh terhadap politik luar negeri bebas aktif. \"Saya yakin dalam perang ini, Pak Prabowo tidak akan berpihak kepada Hamas, apalagi berpihak kepada Israel atau Hizbullah. Tapi berpihak kepada rakyat Palestina, Rakyat Palestina itu butuh perdamaian,\" katanya. Indonesia seperti kata Prabowo, menginginkan adanya gencatan senjata antara Israel-Hamas, serta fokus pada penanganan masalah kemanusiaan. Sehingga Indonesia siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dibawah bendera PBB, serta mendirikan Rumah Sakit untuk membantu warga Gaza yang menjadi korban kemanusiaan. \"Karena itu, saya harap Pak Prabowo berani mengatakan kepada negara-negara besar yang selama ini bicara hak asasi manusia. Sekarang kami tidak mendengar lagi, kita mau anda yang mendengar kami agar dunia damai,\" tandasnya. (*)
Perilaku Korup Raja Yordania: Transaksi USD 100 Juta Timbun Aset di Eropa dan USA
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Hukum Trisaksi) Di tengah krisis ekonomi dan pengangguran yang meningkat lebih dari 100% di Yordania, Raja Abdullah II ketahuan menyalurkan $100 juta melalui jaringan perusahaan rahasia untuk membeli properti mewah yang tersebar di Eropa dan Amerika. Perilaku timbun-menimbun harta kekayaan di luar negeri ini, bocor melalui investigasi Will Fitzgibbon dari konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ). Isi dokumen mengungkapkan, Raja Abdullah II melakukan tranksaksi secara tersembunyi melalui perusahaan cangkang dan dikawal penasihatnya di Swiss dan Karibia. Identitasnya disamarkan dengan sebutan “you know who”, Anda tahu siapa. Dirincikan, dana US$ 100 juta digunakan untuk membeli properti mewah di kawasan elit Amerika Serikat dan Inggris, termasuk di Malibu, California, dan kawasan Kensington di London. Di Malibu, California misalnya, Raja Abdullah membeli rumah mewah dan megah seperti hotel resor\" dengan 26 kamar seharga US$ 33,5 juta. Tepat menghadap hamparan garis pantai yang terkenal sebagai lokasi adegan terakhir yang dramatis dalam film Planet of the Apes tahun 1968. Sebelumnya, Abdullah juga dilaporkan telah membeli tiga kondominium di Washington DC dengan total harga US$ 13,8 juta. Dokumen yang bocor itu juga mengungkap bagaimana penguasa Yordania itu secara diam-diam memperoleh portofolio tujuh properti mewah di Inggris. Termasuk tiga di Belgravia, London dengan harga pasar saat ini sekitar £28 juta. Kebocoran dokumen transaksi mencurigakan Abdullah, mendapat protes keras masyarakat Yordania yang saat ini hidup dalam kondisi ekonomi sulit, pengangguran yang meningkat menjadi 23,32% dengan tingkat pengangguran muda 46,1%. Saat ini, diperkirakan 1 dari 4 angkatan kerja Yordania menganggur. Mengkonfirmasi rendahnya akses lapangan kerjaan. Tingginya pengangguran berbanding lurus dengan kemiskinan yang meningkat capai 24,1% akibat stagnasi ekonomi yang berlangsung selama satu dekade terakhir. Masyarakat marah menyoroti gaya hidup sang diktator yang telah berkuasa sejak 1999. Apalagi perilaku menimbun kekayaan di luar negeri dengan jumlah transaksi yang terus meningkat ini terjadi di tengah kenaikan kucuran pinjaman asing yang masuk. Protes masyarakat, mencurigai transaksi itu berasal dari korupsi Abdullah terhadap pinjaman yang sejauh ini tidak direalisasikan secara utuh untuk memulihkan perekonomian nasional. Sejauh ini, Inggris secara konsisten memberi pinjaman hingga £100 juta per tahun dalam bentuk bantuan bilateral ke Yordania. Termasuk Amerika dalam tahun mutakhirnya, sebagaimana yang tertuang dalam laporan \"Contries that Receive the most foreign aid from the United State\", mengirimkan bantuan senilai US$ 1,8 miliar kepada Yordania. Rakyat mencurigai sebagian besar aliran masuk pinjaman asing tersebut, ditilap Abdullah untuk membangun kekayaan yang tersebar di Amerika dan Eropa. Kecurigaan tersebut berbanding lurus dengan fakta pemulihan perekonomian Yordania yang berjalan di tempat. Sejak 3 dekade terakahir, Abdullah menjadikan kerajaan Yordania sebagai sekutu utama Barat. Kebijakan paling kontroversial pada sisi politik, Amerika dan barat mendorong Yordania menjadikan israel sebagai aliansi vital di kawasan. Pada sisi ekonomi, liberalisasi dan privatisasi menjadi startegi dasar memutar roda gerak ekonomi dengan imbalan akses pinjaman ke IMF dan World Bank. Lonjakan utang Yordania telah mencapai 114% terhadap PDB. Melampui batas aman 60% terhadap PDB dengan kemampuan bayar utang yang sangat lemah. Itulah kenapa, Yordania saat ini sedang bernegosiasi dengan Inggris untuk pinjaman program dan kredit devisa sebesar £500 juta untuk keperluan pembayaran kewajiban luar negeri, salah satunya utang pemerintah dan sektor publik. Selama tiga dekade terkahir, untuk mengatasi kesulitan keuangan, terutama dalam konteks pelunasan utang luar negerinya, pemerintah konsisten mengikuti resep IMF untuk melalukan pengetatan fiskal dan pemangkasan belanja publik. Raja Abdullah secara otoriter memaksa kebijakan penghematan anggaran. Langkah-langkah tersebut telah menyebabkan kenaikan pajak dan pemotongan subsidi roti, listrik, dan bahan bakar setiap tahunnya. Pemerintah juga meluncurkan kampanye untuk menyingkirkan para koruptor dan pengemplang pajak guna mengendalikan utang publik. Sayangnya, upaya kerajaan tersebut sangat kontras dengan perilaku Raja Abdullah yang cenderung korup, hidup mewah dan diduga tilap pinjaman luar negeri untuk belanja memperkaya diri dan keluarganya lewat transaksi gelap untuk menimbun harta kekayaan di luar negeri. Protes terhadap perilaku korup dan hidup mewah keluarga raja serta pemotongan dana untuk kesejahteraan, termasuk kenaikan upah sektor publik, direspon Abdullah secara otoriter dengan memberhentikan beberapa perdana menteri selama satu dekade terakhir. Dilakukan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Ketergantungannya terhadap pinjaman dan jerat sistem ekonomi liberal ala IMF dan World Bank, bukan saja membawa dampak buruk terhadap stagnasi serta kesulitan kondisi ekonomi masyarakat. Lebih dari itu, membuatnya harus menjadi kacung Amerika dan Barat dengan menjadikan Israel sebagai aliansi vital di kawasan, mengkhianati semangat kemerdekaan Palestina dengan menjadikan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara. Bahkan menuruti perintah Amerika tembak jatuh rudal Iran ke Israel yang melintasi teriotori udaranya. Alasannya untuk melindungi kedaulatan dan keamanan dalam negeri. Tapi anehnya, selama 75 Tahun rudal asal Amerika dan Barat yg ditembakan Israel melewati udaranya tidak sekalipun ditembak jatuh dengan alasan kedaulatan. Semua kelakuan sang diktator dilengkapi perilaku kesenangannya terhadap uang dan harta, gaya hidup mewah. Kekayaan membuatnya lupa diri. Jangankan mendukung kemerdekaan Palestina, kesejahteraan dan hak-hak rakyat Yordania sendiri dirampas, dirampok untuk kesenangan pribadi. Sejauh ini, akibat perilaku korupnya, Abdullah selalu diprotes bahkan beberapa kali diancam gerakan kudeta, terakhir pada bulan April 2023 lalu. Kalangan oposisi yang dipimpin saudara tirinya, berulang kali gelar gerakan perlawanan terhadap tiran Abdullah dengan mengkritik korupsi pemerintah dan upaya reformasi ekonomi Yordania dengan \"berulang kali menilap uang rakyat\". Ujungnya, banyak tokoh perlawanan ditempatkan dalam tahanan rumah dan kaki tangannya yg diduga terlibat dalam rencana penghasutan itu dijatuhi hukuman penjara panjang. Menghadapi perlawanan rakyat demi terus mempertahankan kekuasaannya, Abdullah menghamba dan menguatkan hubungannya dengan Amerika. Ia sukses mengantongi pinjaman dari Amerika mencapai total US$ 22 miliar pada tahun sejak 2018 lalu dan miliaran lagi pada tahun-tahun berikutnya hingga 2024. Memalukan !!! (*)
Bravo Iran, Bravo Sinwar
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Universitas Trisakti SELAMA 75 Tahun arogansi Israel di Timur Tengah, terutama di Palestina, inilah kali pertama Israel berbalik menerima pukulan telak yang memalukan. israel menghadapi situasi yang sangat mengkhawatirkan sepanjang sejarah. Dihantam sekitar 500 rudal hipersonik Iran. Semua orang, terutama masyarakat Gaza dan Lebanon, menyambut gembira. Termasuk masyarakat dunia lainnya yang selama ini mengutuk arogansi Israel. Pastinya, detik-detik serangan masif rudal Iran ke Israel, sudah sangat lama dinantikan. Iran benar-benar mewujudkan janjinya. Mengejutkan dunia, terutama Israel, Amerika dan sekutu lainnya. Lewat operasi \"Janji Setia 2\", ratusan rudal disasarkan secara terorientasi ke target-target utama. Iran melesatkan rudalnya ke titik-titik pangkalan militer Israel di sekitar Tel Aviv: Nevatim, Netzarin Tel Nof. Meskipun wilayah ini dilindungi sistem pertahanan (Iron Dom) paling canggih di Israel, tapi suksesi serangan mencapai 90% merusak target. Selain Tel Aviv, rudal Iran juga terlibat jatuh di beberapa kota lainnya dan berhasil merusak fasilitas vital termasuk gedung pencakar langit. Suasana horor begitu mencekam, raungan sirine dan teriakan histeris warga sahut-menyahut. Iron Dom yg dibangga-banggakan, tak berdaya mencegah serangan rudal Iran. Paling fenomenal dari serangan Iran, sampai detik ini, meskipun berhasil mengahncurkan fasilitas militer dan vital lainnya, tapi tidak satupun jatuh korban dari kalangan sipil Israel. Netanyahu tampil dalam konfrensi pers dengan kondisi tangan dan suara yang terlihat gemetar tanpa henti. Antara menahan rasa takut, rasa marah dan rasa malu. Menyatakan siap melangsungkan serangan balasan yang lebih dahsyat. Begitupun Amerika dan Prancis yang langsung mengutuk dan mendorong Dewan Kemanan PBB menggelar rapat darurat pukul 10 WIB pagi tadi. Presiden Biden menyatakan dukungan penuh ke Israel. Tengah didiskusikan bersama Netanyahu terkait rancangan serangan balasan Israel ke Iran. Amerika memastikan konsekuensi berat akan segera diterima Iran. Juru bicara Gedung Putih, Jack Sullivan juga menegaskan, pihaknya, bersama Israel dalam waktu dekat akan memastikan terjadinya serangan balasan. Iran meresponnya dengan kalimat elegan. Untuk saat ini, untuk sementara, serangan rudal balistik kami selesai. Namun jika Israel, Amerika dan sekutu melakukan serangan balik, maka kami akan merespon serangan berikutnya dengan kehancuran yang lebih besar terhadap infrastruktur Israel. Iran juga mengancam akan menargetkan aset-aset regional sekutu Israel yang selama ini terlibat bersama Israel. Serangan Iran membuka alternatif baru dalam wajah konflik di kawasan. Menjadi pemicu meningkatnya ketagangan regional dengan potensi akselerasi eskalasi menuju perang terbuka yg lebih masif dan meluas. Hal ini bergantung pada langkah balasan yang nnti dilakukan Israel dan Amerika. Semakin tinggi intensitas balasan Israel dan sekutu, semakin besar respon Iran, semakin dahsyat eskalasi konflik. Artinya, potensi kecamuk perang makin tidak terkendali dan akan menyeret banyak pihak. Pernyataan Iran, selain membalas kematian petinggi Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, pemimpin sayap milisi luar negeri Iran yang paling tua (dibentuk 1982) yang tewas dalam akibat rudal Israel di Lebanon, serangan terbaru ini juga untuk membalasa provokasi, serangan dan genosida Israel di Palestina, terutama di Gaza yang berlangsung hampir setahun. Di sinilah titik menariknya. Sejauh ini, Iran hanya mampu merealisasikan dukungannya secara tertutup kepada kelompok pejuang Hamas di Gaza. Bahkan hingga kasus kematian Ismail Haniyeh, Iran hanya mampu berjanji akan balik menyerang Israel. Masyarakat dunia, terutama oposisi di Iran dan warga Gaza, berharap Iran lewat IRGC akan balik menyerang israel dalam waktu dekat. Tapi kenyataannya, Iran hanya mampu bermain lewat sayap milisi IRGC di Lebanon, Irak dan Houthi di Yaman. Dimana konsentrasi serangannya berpusat di Lebanon. Belakangan, Pemimpin Hamas terbaru, Yahya Sinwar, sukses merajut komunikasi lebih intens, strategis dengan Hassan Nasrallah sehingga mempengaruhi pola serangan Hizbullah menjadi lebih agresif dan masif terhadap Israel. Pola lebih agresif yang dipraktikan Hizbullah dari perbatasan Lebanon, sukses menyulut Netanyahu melakukan serangan yang lebih masif ke Lebanon. Eskalasi serangan yajg meningkat, dilakukan secara random tanpa ada target yang terorientasi. Bukan hanya menyasar milisi Hizbullah, kebanyakan justru berdampak terhadap kerusakan fasilitas publik, perumahan dan ribuan korban jiwa dari kalangan sipil Lebanon. Didalamnya termasuk ekses terbunuhnya pemimlin Hizbullah, Hassan Nasrallah dan komandan Garda Revolusi Iran, Abbas Nilforoshan. Hanya berselang sepekan, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei memerintahkan langsung serangan terbuka dari Iran ke Israel. Ali Khamenei mengatakan: \"Dengan pertolongan Allah, pukulan front pemberontakan akan semakin kuat dan menyakitkan bagi tubuh rezim Zionis yang sudah usang dan membusuk. Serangan garis depan perlawanan terhadap tubuh rezim Zionis yang sudah usang dan membusuk akan lebih dahsyat lagi\". Pola komunikasi Yahya Sinwar dengan para pendukungn regionalnya, terutama dengan Hizbullah dan Pimpinan Iran sangat efektif, mampu mendorong Kesediaan Iran melancarkan serangan langsung ke Israel. Eksesnya, telah membuka babak baru yg sedikit memberi kelegaan bagi warga palestina dan Hamas hadapi intensitas gempuran Israel di Gaza. Saat ini Israel dibuat sibuk, harus berfikir keras, membentuk pertahanan anti rudal yang lebih canggih untuk cegah serangan lanjutan rudal Iran, meningkatkan kemampuan alustistanya, belanja perangnya, termasuk mengorinetasikan perang secara masif di dua front selain Gaza, yakni Lebanon dan Iran sebagai sumber ancaman terbesarnya. Sinwar berusaha keras memanfaatkan papun yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi intensitas serangan Israel ke Gaza. Termasuk memanfaatkan Iran dan seluruh froxy milisinya yang juga sangat berguna untuk mengisi kelemahan strategis-alustista Hamas dalam melawan Arogansi Israel. Sinwar sadar, smanatomi kepemimoinan tertinggi dan militer Iran juga banyak pengkianat, kaki tangan-informan Israel. Tapi secara mayor, Sinwar juga mengerti, pola relasi Iran dan Israel saat ini berada dalam fase ke-4, permusuhan terbuka, setelah periode Ambivalen, persahabatan dan memburuk yang berakhir pada revolusi Iran 1979. Sinwar sadar, negara Arab di sekitar Palestina, hampir semuanya, termasuk Yordania dan Mesir udah masuk perangkap Jongos, dengan model mutakhir basis Abraham Accords buatan Amerika. Mendorong seluruh negara arab normalisasi hubungan dengan Israel. Ini alasan kenapa negara-negara Arab, mayoritasnya tetap diam, hanya sebatas ngoceh doang. Di sisi lain, iran juga mendapatkan manfaat yang berbeda dengan mendukung Hamas dan warga Palestina. Dengan membela Palestina, Iran bisa mempolitisasi dukungan dan kemarahan umat Islam dunia dalam rangka menggoyang konstrasi dan tindak lanjut Abraham Accords menyeret negara-negara Arab ber-makmum pada Israel menjadikan Iran sebagai common ennemy. Eksistensi Iran sebagai sandaran kekuatan militer utama di Gaza, tidak berdiri sendiri. Di belakang Iran berdiri Rusia, Cina dan beberapa koalisi lainnya. Iran sejalan kepentingan dan mewakili kepentingan oposisi Amerika dan Barat di kawasan regional. Artinya yang terjadi sekarang adalah perang froxy beserta milisi turunan. Perang kepentingan pengaruh dan dominasi adidaya dunia. Dalam konteks ini, Hamas di bawah pimpinan Sinwar, pasti memilih memanfaatkan kekuatan Iran yang mewakili kelompok oposisi Amerika, Barat, Israel. Memanfaatkan kelompok oposisi, membuat Hamas punya banyak kesempatan untuk menahan laju genosida dan ambisi Israel yg memang sudah sangat ngotot kuasai tanah Palestina lebih cepat. Pastinya, melihat Israel dihajar tak berdaya seperti ini adalah impian, harapan, cita-cita mayoritas manusia di dunia, terutama warga Palestina. Dan yang melakukannya adalah negara Syiah terbesar dunia Iran, bukan negara Sunni yang se-aqidah dengan warga Palestina. Sungguh hina negara-negara muslim Arab Sunni di sekitar Palestina, mampunya hanya menjadi jongos, sekutu Israel, Amerika dan Barat. Apapun motif serangannya, Iran patut diapresiasi. Banyak emosi dan kemarahan umat Islam dunia terbalaskan lewat aksi serangan Iran ke Israel. Semoga, serangan balasan berikutnya lebih dahsyat lagi..(*)
Kerajaan Nusantara Diklaim Punya Saham Mayoritas di The FED, Koleksi Sejuta Ton Emas
Jakarta | FNN - Tak ada bank di dunia yang mampu mengkoleksi emas sejuta ton. Tak ada negara yang cadangan devisanya sejuta ton emas. Hanya Indonesia yang milik Kerajaan Nusantara yang memiliki kemampuan itu. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu pemegang asset collateral Kerajaan Nusantara, Dr. Rahman Sabon Nama, kepada wartawan di kediamannya Komplek Perumahan Sarana Indah Permai, Kota Tangerang Selatan, Rabu, 11 September 2024. Rahman Sabon Nama yang merupakan cucu buyut dari seorang Panglima Perang Jelajah Nusantara dari Kerajaan Sunda Kecil – Nusa Tenggara, dan Kerajaan Buton Sulawesi Tenggara, Adipati Kapitan Lingga Ratuloly, mengatakan bahwa Kerajaan Nusantara memiliki simpanan emas tidak kurang dari 1 juta ton yang disimpan sebagai asset collateral di The FED. Sebagai informasi, The FED adalah bank sentral milik Amerika Serikat, yang memiliki otoritas untuk menjaga stabilitas peredaran uang dollar di dunia. The FED didirikan berdasarkan Undang-Undang Amerika Serikat, Federal Reserve Act, yang ditandatangani oleh Presiden AS saat itu, Woodrow Wilson, pada 23 Desember 1913 di Kongres AS. Untuk mencetak uang dengan jumlah tertentu, bank sentral itu menjadikan simpanan (asset collateral) sebagai dasar penerbitan uang dollar AS. “Tetapi hingga kini belum dilakukan sinkronisasi antara aset Kerajaan Nusantara dengan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI). Sehingga emas sejuta ton bagaikan berada di negeri awan, mengambang tanpa negara, dan menggantung tanpa arah, walaupun Collateral Asset itu terbukukan dalam sistem keuangan dan perbankan dunia,” ungkap Rahman Sabon Nama yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN). Tokoh kerajaan-kerajaan Nusantara itu menjelaskan bahwa pihaknya menawarkan jalan keluar dari perkara harta karun Indonesia di The FED ini. Solusi yang ditawarkan PDKN, sebuah Parpol Non Kontestan Pemilu 2024, adalah dengan melibatkan peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). “Langkah awal yang perlu dilakukan adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia mengeluarkan TAP MPR RI yang menetapkan bahwa Kerajaan Nusantara diakui keberadaannya di bumi Nusantara Indonesia. Alasan utama dan sahihnya adalah karena para raja dan sultan di seantero Nusantara telah dengan kebesaran hati dan jiwa menyerahkan segenap kebesaran berupa kekuasaan, mahkota, martabat bahkan tanah kedaulatan beserta isi yang terkandung di dalam bumi, termasuk rakyatnya, kepada negara Republik Indonesia lewat Presiden Soekarno beberapa waktu pasca Proklamasi Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945,” jelas Ketum PDKN, Dr. Rahman Sabon Nama. Penyerahan kekuasaan, sambungnya, hingga penyerahan wilayah kedaulatan, termasuk rakyat yang berada di wilayah Kesultanan dan Kerajaan tersebut terkandung perjanjian dan komitmen bahwa NKRI berkewajiban menyejahterakan dan memakmurkan Kesultanan dan Kerajaan berikut seluruh rakyatnya yang telah digabungkan ke dalam Negara Kesatuan RI. Perjanjian dan komitmen akan kesejahteraan dan kemakmuran yang wajib dipenuhi oleh NKRI terpatri dalam UUD 1945 yang Asli dan Pancasila 18 Agustus 1945. “Tetapi sampai dengan perayaan HUT ke-79 RI tahun 2024 ini, realitasnya masih jauh panggang dari api. Namun kami para Raja dan Sultan yang tergabung dalam Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) yang hebat dan luar biasa itu tidak permasalahkan, atau belum mau permasalahkan, dan belum sampai mempertimbangkan untuk Mencabut Mandat bergabung dengan NKRI,” tambah Rahman Sabon Nama yang pada saat wawancara didampingi Dewan Pakar PDKN di bidang keuangan dan perbankan, Ir. Sugito. Hari ini, di tengah negara Republik Indonesia menghadapi multi krisis, keterbelahan sosial (polarisasi), keberadilan hukum, serta krisis ekonomi dan keuangan, para Raja Sultan Nusantara tetap memiliki komitmen tanggung jawab moral untuk mengambil peran perbaikan dan pelurusan jalannya pengelolaan negara. Jajaran para Raja dan Sultan yang berjumlah ratusan dari seluruh nusantara ini meminta presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto, untuk melakukan kebijakan politik pasca pelantikan. “Kami meminta kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk pertama, mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke Naskah Asli UUD 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Kedua, agar Collateral Aset Dinasti yang tersimpan di dalam negeri maupun di luar negeri dapat digunakan menjadi strong point utama untuk menghantarkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan Indonesia memberi dampak pula bagi keamanan dan perdamaian dunia, maka PDKN meminta Presiden terpilih 2024 berkordinasi dengan MPR agar Sidang Umum MPR RI mengeluarkan TAP MPR menetapkan Kerajaan Nusantara diakui di seluruh Nusantara Indonesia dan Kerajaan Induk adalah pemegang Collateral Aset Dinasti, sedangkan kerajaan-kerajaan yang bersifat lokal di Indonesia merupakan paduan kebersamaan dalam kesatuan Raja Sultan Nusantara lokal di Indonesia,” terang Dr. Rahman Sabon Nama sambil berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto benar-benar menyimak dan mempertimbangkan solusi yang diusulkan PDKN ini. (abd).
Amerika Dalang di Balik Kerusuhan dan Kudeta Militer Bangladesh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Kandidat Doktor Hukum Trisakti INTELIGEN Amerika di balik kerusuhan massal Bangladesh. Amerika merancang proses kudeta terhadap Perdana Menteri Sheikh Hasina dengan menebar isu kegagalan demokrasi, kemunduran ekonomi, dan penguatan otoritarianisme rezim. Nafsu Amerika menjatuhkan Hasina mulai menguat sejak penyelenggaraan dua pemilu terkahir di Bangladesh. Amerika secara terbuka mengumumkan kecaman dengan menuding Hasina dan Partai Liga Awami melakukan penyimpangan signifikan, termasuk kotak suara yang dipalsukan dan ribuan pemilih siluman. Dengan kecurangan itu, masing-masing, Hasina sukses memenangkan 84% dan 82% suara. Amerika marah dan jengkel terjadap Hasina yg menjadi forxy Rusia dalam pengembangan reaktor nuklir untuk listrik PLTN di kawasan Asia Selatan, sejak 2017. Bersama perusahan Rusia, Rosatom State Atomiс Energy Corporation, Hasina membangun reaktor nuklir utk PLTN pertama di Ruppur, distrik Pabna, bagian barat Bangladesh, 90 mil dari Dhaka. Beton pertama pada tahap konstruksi proyek dimulai sejak 2017. Sementara Batu Fondasi diletakan pada 2023 lalu. Proyek senilai US$ 12,65 miliar, 90% di antaranya dibiayai melalui pinjaman Rusia yang dapat dilunasi dalam waktu 28 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun. Pembangkit dengan kapasitas 2.400 MW Ini menjadi prpoyek infrastruktur terbesar di negara berpenduduk sekitar 170 juta orang itu. Kemarahan Amerika terhadap Hasina memuncak sejak 6 Oktober 2023 lalu, bertepatan dengan momen penyerahan uranium Rusia kepada Hasina sebagai bahan dasar reaktor nuklir. Menlu Rusia, Sergey Lavrov hadir langsung dalam upacara penyerahan di Bangladesh. Sementara Vladimir Putin dan Hasina, saling memberikan sambutan secara virtual. Lewat proyek Rusia ini, Bangladesh menjadi pengguna bahan bakar nuklir ke-33 di dunia. Bangladesh kini dapat menyediakan energi nuklir untuk PLTN yg sangat dibutuhkan bagi perkembangan kekuatan ekonominya yang sedang berkembang di level regional. Rusia tidak hanya membangun reaktor nuklir untuk pengembangan PLTN, melainkan juga memberikan bantuan sepanjang siklus proyek nuklir beroperasi di Bangladesh. Rangkaian bantuan meliputi kewajiban penyediaan bahan bakar reaktor jangka panjang, pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir, pengelolaan bahan nuklir bekas, serta melatih personel berkualifikasi tinggi untuk industri nuklir Bangladesh. Bangladesh yang terletak di antara India dan Myanmar di Teluk Benggala, menjadi sasaran persaingan geopolitik yg ketat. Sebelum diterima, Rusia bersaing ketat dengan Amerika memberi tawaran kerjasama dan inveatasi kepada Sheikh Hasina. Namun Rusia lewat Rosatom mampu menawarkan pembiayaan hingga 90% untuk proyek nuklir dengan pembayaran yg dicicil selama beberapa dekade dengan suku bunga minimal. Pembiayaan yg lebih menarik membantu Rosatom Rusia memenangkan kesepakatan tersebut. Sementara Amerika lewat Perusahaan Listrik Westinghouse tidak dapat menandingi persyaratan yg ditawarkan oleh Rosatom Rusia. Wajar jika Rusia dimenangkan. Bagi Bangladesh, Persyaratan yang menguntungkan dari Rusia “sangat penting bagi negara-negara miskin seperti Bangladesh dengan peringkat kredit rendah. Pembiayaan semacam itu, sulit ditemukan di tempat lain. Proyek reaktor nuklir PLTN Rooppur Bangladesh telah memberi Moskow pijakan yang tak ternilai untuk mengendalikan Geopolitik di kawasan Asia Selatan. Amerika dan sekutu Barat cemas serta khawatir, proyek reaktor nulir Rusia di Bangladesh adalah ancaman bagi kelangsungan geopolitik, geokonomi, geostrategis mereka di kawasan. Mantan sekretaris energi nuklir di Departemen Energi Amerika, Kathryn Huff, mengatakan, proyek Rusia di Bangladesh adalah bentuk awal kesuksesan perluasan wilayahnya ke belahan bumi selatan. Lewat proyek ini, Rusia sukses mengikat Bangladesh selama beberapa dekade. Memanfaatkan Bangladesh untuk memperluas pengaruh Kremlin di Bumi Selatan seperti yg telah dilakukannya terhadap negara lain yg tidak memiliki kapasitas nuklir sendiri. Menurutnya, sangat penting bagi Amerika dan sekutunya untuk memutus perluasan tersebut. Amerika harus membangun kembali rantai pasokan nuklir yg stabil untuk menggeser Rusia dari kepemimpinan di sektor nuklir global di wilayah ini. Namun dirinya pesimis Amerika mampu menggeser pengaruh Rusia secara profesional dalam waktu singkat meskipun Amerika masih menjadi Sumber investasi ekonomi terbesar dan pasar ekspor utama Bangladesh. Kathryn Huff melihat kenyataan industri Nuklir Amerika dan sekutu yang masih perlu waktu satu dekade untuk mewujudkannya. Memanfaatkan kekuatan intligennya, Amerika menunggangi oposisi dan militer lewat tangan pesaing Hasina, ketua partai oposisi utama Bangladesh National Party, Khaleda Zia untuk mendorong proses kudeta dari atas. Dadi bawah, Amerika berupaya menghasut masyarakat, kritikus dan Mahasiswa. Selain menggunakan isu Kegagalan demokrasi, otoritarianisme, pengangguran, kemiskinan dll, Amerika juga menebarkan isu bencana masa depan ekonomi, korupsi, jebakan utang menggunung, jebolnya devisa untuk pengembalian pinjaman proyek, kenaikan harga liatrik yang tinggi dan kemiskinanasa depan. Menurut perhitungan oposisi berbaju akademis, Mahmud Titumir, ekonom Universitas Dhaka, jika dihitung berdasarkan perkiraan biaya konstruksi pembangkit, harga untuk PLTN Rooppur capai 9,36 sen per kilowatt/jam. Kenaikan harga sangat tinggi hampir 100% dibandingkan dengan 5,34 sen untuk jumlah energi yg sama dari proyek tetangga India. Menurutnya, Bangladesh akan lebih baik jika menghabiskan uang untuk tenaga surya dan angin yang dihasilkan di dalam negeri yang biayanya telah turun tajam dalam beberapa tahun terakhir. Daripada menciptakan ketergantungan pada Rusia untuk energi nuklir yg mahal dan berpotensi berbahaya. Menurutnya ini adalah bencana. Rencana dan keterlibatan Amerika dalam proses kudeta Hasina, bukanlah hal baru. Ia bahkan sudah 19 kali menjadi target pembunuhan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini diungkapkan sendiri olehnya dalam sesi wawancara bersama Time dengan judul \"Hard Power: Prime Minister Sheikh Hasena and the Fate of Democracy in Bangladesh\" \"Saya mengatakan kepada parlemen, bahwa Amerika berusaha menghilangkan demokrasi Bangladesh dengan merekayasa penggulingan saya\". Sebagai tanggapannya, selain mendikresitkan proyek Nuklir Rusia, Hasina juga dituding Washington sebagai pemimpin Bangladesh yang mengarah pada despotisme. Itulah kenapa, Hasina tidak diundang ke dua pertemuan KTT Demokrasi berturut yang diselenggarakan Amerika. Kemudian pada Mei 2023 Amerika mengumumkan pembatasan visa bagi warga Bangladesh pendukung Rezim Hasina. Kini, Hasinah melarikan diri berlindung di India. Karena India adalah sekutu sekaligus mitra yang disertakan Rusia dan Bangladesh ke dalam proyek Reaktor Nuklir Rooppur. India turut menyediakan perusahaan-perusahaannya yang terlibat dalam mengerjakan pembangunan PLTN sebagai kontraktor. Selain itu, spesialis Bangladesh dilatih di Rusia dan India. Pada akhirnya, Hasil perubahan pemerintahan Bangladesh dengan jatuhnya Hasina tidak akan menghasilkan perubahan berarti untuk kebaikan masyarakat. Perubahan rezim hanyalah upaya pergeseran dominasi dari pencuri yang lama ke perampok yang baru. Dari rezim Tiran Hasina ke calon rezim Jongos besutan Amerika dan sekutu. Mirisnya, saat ini, Amerika menggeser opini terkait akar konflik ke arah fundamentalisme Islam. Judulnya \"Minoritas Hindu Jadi Korban Kerusuhan\". Terminologi yang meyeret Islam sebagai agama mayoritas. Islam pelaku kekerasan. Pergeseran opini dan tindakan mankpulatif tersebit sejalan dengan pernyataan yang dimuat di portal Time pada 2 November 2023. Bahwa Bangladesh adalah tempat yang sulit karena penduduk Muslim yang lebih banyak daripada negara Timur Tengah mana pun. Muslim yang mayoritas bercampur dengan minoritas yang signifikan sekitar 10% penganut Hindu, Buddha, Kristen, dan lainnya. Meskipun secara konstitusional, Bangladesh sekuler, seorang diktator militer pada tahun 1988 dan kini dilanjutkan Hasinah, menjadikan Islam sebagai agama negara, menciptakan paradoks yang terbukti menjadi lahan subur bagi fundamentalis radikal. (*)
Bangladesh dan Perubahan Cepat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA Indonesia skeptis dapat melakukan perubahan cepat atas rezim Jokowi yang tinggal menyisakan 2 bulan lebih masa jabatannya, maka gerakan perubahan Bangladesh dapat berlangsung 1 bulan saja. Mulai 1 Juli 2024 blokade jalan dan kereta api oleh mahasiswa, 16 Juli bentrok demonstran dengan pro pemerintah, 18 Juli mahasiswa menolak tenang, 21 Juli ada Putusan MA, 4 Agustus militer berpihak pada demonstran dan 5 Agustus PM Syeik Hasina mundur lalu kabur. Teringat Mei 2022 saat Presiden Srilangka Gotabaya Rajapaksa didesak mundur oleh rakyatnya lalu lari ke Maladewa untuk lanjut Singapura. Sebelumnya Mahinda Rajapaksa juga diturunkan oleh demonstran. Dinasti Rajapaksa memang kaya tapi korup sehingga tidak disukai. Dinasti ini berakhir dengan dimundurkannya Gotabaya Rajapaksa. Rakyat akhirnya marah dan menggigit keluarga besar Rajapaksa. Tukang paksa dipaksa turun tahta. Bagi pemimpin otoroter dan pengembang politik dinasti, peristiwa di Srilangka dan Bangladesh harus menjadi pelajaran. Gerakan serupa bukan hal yang mustahil dapat terjadi juga di Indonesia. Pengalaman penggulingan Presiden tahun 1965 dan 1998 dilakukan oleh aksi massa dan mahasiswa. Gaya memimpin Jokowi yang \"seenaknya\" potensial untuk membangunkan gerakan massa walaupun di ujung masa jabatan. Gerakan tersebut dapat ditentukan oleh Presiden pelanjutnya. Jika menempatkan diri sebagai boneka penerus, maka dipastikan gerakan akan bersambung. Titik lemah Prabowo adalah pada legitimasi yang diragukan pasca Putusan MK dan KPU. Ada cacat moral, cacat etika, politik dan hukum. Prabowo Gibran bukan Presiden/Wakil Presiden yang ajeg. Terlalu mudah untuk menggoyangnya. Jika Prabowo berani tampil mandiri dan berpihak pada suara rakyat, termasuk berani menghukum Jokowi, maka Prabowo akan selamat. Gerakan massa terfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya. Pemakzulan terjadi secepatnya, tangkap dan adili. Bongkar-bongkar dosa Jokowi merupakan hal yang mengasyikan. IKN menjadi pusat sorotan. Apalagi upacara 17 Agustusan di IKN tercium aroma foya-foya dan penghamburan dana. Moeldoko menganggap enteng kritikan pemborosan hingga rental 1000 mobil dengan harga sewa sampai 25 juta perhari. Menurut Moeldoko tidak ada harga mahal untuk kemerdekaan. Ngawur dan ngeles Moeldoko. Benar bahwa untuk kemerdekaan tidak ada harga mahal, nyawa pun dikorbankan, tetapi ini untuk \"pesta\" peringatan kemerdekaan, beda atuh. Konyol pisan. Meski sudah ada Undang-Undang akan tetapi IKN belum jadi Ibukota Negara karena belum ada Keppres. Akibatnya Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dilakukan di tempat yang bukan Ibukota Negara. Presiden yang berada di Kaltim hanya ingin pamer kekuasaan bak seorang \"Kaisar\". Lucunya, setelah selesai upacara nanti pasti balik lagi ke Istana Jakarta. Mungkin ia berujar \"gak bisa tidur\" di IKN. Rajapaksa, Hasina dan Jokowi sama saja. Ketiganya dianggap pemimpin yang korup dan tidak becus. Dinasti Rajapaksa, Hasina puteri Mujibur Rahman dan Jokowi yang merekayasa Gibran dan famili adalah para penjahat politik bagi rakyatnya. Mereka pelanggar HAM yang merampok demokrasi. Merekayasa kecurangan dalam Pemilu. Program dan masa depan hanya tersisa janji-janji. Rajapaksa dan Hasina telah tumbang, Jokowi masih kesana kemari. Menggapai-gapai mencari pegangan. Namun itu hanya permainan waktu sebagaimana Raja Srilangka dan Ratu Bangladesh awalnya. Raja Jawa ini juga akan mengalami hal yang sama pada akhirnya. Mundur, dimundurkan, lalu kabur. Atau tangkap dan proses pengadilan. Dalam disain IKN satu hal yang tertinggal dan belum ada, yaitu bangunan untuk bui atau penjara. Mungkin cocok penghuninya bagi yang selalu ngotot ingin pindah. Tentu bukan Rajapaksa yang lari ke Maladewa atau Hasina ke India. Ini untuk yang masih di Indonesia. Jika juga ngotot ingin kabur ke China, ya boleh-boleh saja. (*)
Pelajaran dari Bangladesh
Oleh Andi Rahmat | Mantan Ketua Umum KAMMI, Anggota DPR RI 2004-2014 Sheikh Hasina, wanita penguasa Bangladesh berusia 76 tahun itu tidak menduga ketika dia bangun pagi di hari 5 Agustus 2024 lalu. Dia mesti terburu-buru dan panik bersama adik perempuannya terbang dengan helikopter meninggalkan Bangladesh. Terbang untuk menghindari serbuan rakyatnya sendiri yang marah kepadanya. Sheikh Hasina baru beberapa bulan sebelumnya memenangkan Pemilu Bangkadesh. Kemenangan yang sangat fantastitas. Menang mutlak 80%, namun Pemilu yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama di Bangladesh. Sebagai seorang Perdana Menteri, Sheikh Hasina terbilang sukses membangkitkan perekonomian Bangladesh. Jutaan orang Bangladesh terbebas dari jeratan kemiskinan. Syeikh Hasina sukses besar. Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi Bangladesh adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ekonomi tumbuh rata-rata di atas 7%. Pertumbuhan rata-rata yang fantastis ini dicapai melalui upaya kerasnya dalam menata ulang struktur perekonomian Bangladesh dalam kurun 15 tahun masa kedua kekuasaannya. Dari tahun 2009-2024. Bangladesh adalah negeri yang sejak memerdekakan diri dari Pakistan di tahun 1971, dipenuhi dengan ketidakstabilan politik. Diguncang oleh berbagai kekerasan politik yang menewaskan ribuan orang dan dua orang pemimpinnya. Secara ekonomi, negeri ini adalah paria dan salah satu negara miskin di dunia. Sheikh Hasina sendiri adalah seorang pemimpin politik tangguh, yang telah melewati berbagai prahara politik. Bapaknya, Sheikh Mujibur Rahman adalah Presiden Bangkadesh pertama. Sheikh Hasina sedang berada di Eropa ketika militer Bangladesh menyerbu rumahnya dan membunuh bapak dan sebagian anggota keluarganya. Dia hidup untuk beberapa waktu sebagai “exile” di negara lain. Kemudian kembali ke Bangladesh untuk memulai karier politiknya hingga dia berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1996-2001, dan terpilih kembali di tahun 2009. Pengalaman ini membuat Sheikh Hasina meyakini bahwa sumber ketidakstabilan Bangladesh adalah kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Kemiskinan itu sendiri adalah hasil dari ketidakstabilan politik Bangladesh. Sejak berkuasa kembali untuk yang kedua kalinya di tahun 2009, Sheikh Hasina menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama. Kepercayaannya terhadap keniscayaan stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, menyebabkan dia memutuskan untuk mengeradikasi sumber-sumber ketidakstabilan politik itu. Sejak 2009, Sheikh Hasina mulai melancarkan kampanye untuk menaklukan lawan-lawan politik. Kampanye itu dimulai dengan kelompok politik Islam yang digawangi oleh Jemaat Islami, Partai Politik Islam yang diilhami oleh Abul A’la Al Maududi. Kampanyenya ini mendapat dukungan diam-diam dari Barat yang saat itu melihat kelompok-kelompok Islam sebagai ancaman global. Dan yang lebih penting lagi, dia mendapat dukungan penuh dari negara tetangganya India. Apalagi India juga melihat keberadaan kelompok itu di Bangladesh sebagai ancaman asimetrik bagi India. Kendati mengalami perlawanan keras, Sheikh Hasina mendapat dukungan kuat dan penuh dari aparat keamanan negara polisi. Dukungan yang sama kuat juga datang dari militer Bangladesh. Ditambah dukungan rakyat Bangladesh yang lelah dengan kemiskinan dan kekacauan politik. Kampanyenya ini membuahkan hasil luar biasa. Dengan modal keberhasilan ini, ditambah meluasnya dukungan rakyat Bangladesh yang melihat keberhasilannya memulihkan perekonomian, membuat Sheikh Hasina kemudian mulai memperluas kampanye politiknya. Keberhasilan kebijakan ekonominya ditopang oleh arus besar investasi dari India yang menganggapnya sebagai partner yang dapat diandalkan. Bangladesh memperoleh berkah besar akibat realokasi industri tekstil dari berbagai negara. Apalagi ditopang okeh India yang mendorong usahawan India untuk menjadikan Bangladesh sebagai basis industri tekstil mereka yang baru. Semua keberhasilan ini membuat Sheikh Hasina memperluas kampanye politiknya untuk memberangus kekuatan oposisi terhadapnya. Kaum intelektual, jurnalis dan banyak aktivis menjadi korban berikutnya. Banyak di antara mereka yang dipenjarakan atau melarikan diri ke luar Bangladesh. Puncaknya adalah Sheikh Hasina melancarkan kebijakan politik untuk mengisolasi, menghancurkan dan memenjarakan rival utamanya, Begum Khaleda Zia. Begum adalah seorang pemimpin politik kuat, Mantan Perdana Menteri dan janda mantan presiden Bangladesh yang tewas terbunuh, Ziaur Rahman. Sempurna sudah konsolidasi kekuasaan Sheikh Hasina. Ekonomi Bangladesh meroket 7%. Cengkramannya terhadap kekuasaan birokrasi sangat kuat. Militer dan polisi berada dalam kontrol penuhnya. Bahkan, kelompok ulama dan institusi keagamaan di Bangladesh pun tak kuasa melawan kharisma dan daya gentarnya. Sayangnya, sejarah mengajarkan, justru di puncak kekuasaan ini segalanya bermula. Tindakan Sheikh Hasina terhadap lawan-lawan politiknya menyebabkan meningkatnya apatisme politik publik. Di permukaan tampak ini dibaca sebagai kemenangan penguasa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Apatisme ini perlahan-lahan bermetamorfosis menjadi silent disobedience (pembangkangan diam-diam). Ekspresi ketidakpatuhan ini kadang-kadang muncul sebagai gerakan protes kecil-kecil yang mudah diberangus. Contoh mencolok dari silent disobedience tampak dalam pemilu tahun 2024 yang dimenangkan mutlak oleh Sheikh Hasina. Partisipasi pemilih sangat rendah dikarenakan calon-calon yang dimajukan adalah calon-calon dari koalisi penguasa. Sementara calon oposisi yang berniat maju terpaksa tidak terlibat karena gugurnya mereka di persyaratan kandidat. Masyarakat Bangladesh secara diam-diam terpisah secara diametral. Terbelah antara mereka yang euphoria dengan kecanggihan konsolidasi kekuasaan dengan mereka yang diam-diam memelihara ketidakpatuhannya. Tragedi itupun akhirnya datang juga. Di puncak kegemilangan kekuasaanya, Sheikh Hasina, mengeluarkan suatu kebijakan yang berbau patriotis. Mengalokasikan 30% lowongan pekerjaan negara kepada keturunan veteran Bangladesh. Kebijakan yang tampaknya patriotis ini memicu reaksi keras dari kalangan muda Bangladesh yang digawangi kalangan kampus. Mereka berdemonstrasi dan juga menempuh jalur hukum. Kedua-duanya dihadapi dengan sangat keras dan brutal. Mereka yang berdemonstrasi, ditangkap, dipukuli dan bahkan tewas terbunuh. Sementara Mahkamah Agung Bangladeesh mengesahkan kebijakan Sheikh Hasina tersebut. Rupa-rupanya, tindakan represif aparat keamanan yang brutal dan jumawa ini menjadi pemicu. Ditambah lagi dengan dukungan putusan Mahkamah Agung Bangladesh menemukan “rallying point” bagi kalangan rakyat Bangladesh yang selama ini diam-diam tidak patuh. Unjuk rasa meluas dalam bentuk perlawanan. Upaya pemerintah menciptakan demonstrasi tandingan hanya sia-sia. Demontrasi tandingan dilumat oleh ledakan dukungan rakyat Bangladesh kepada keresahan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Gerakan mahasiswa dan rakyat beruhab menjadi prahara politik bagi penguasa terkuat dalam sejarah Bangladesh ini. Manusia, meminjam istilah almarhum Prof.Soedjatmoko, adalah makhluk otonom. Manusia akan merasa terancam manakala ke-otonom-annya diusik. Setiap upaya untuk mengontrol dan apalagi memberangus otonomi manusia akan menimbulkan reaksi balik yang hebat. Bisa menjadi serangan langsung terhadap kemerdekaan dan rasa keadilannya yang paling asasi. Benarlah penggalan kata-kata “sang orang tua” dalam Old Man and The Sea (Ernest Hemingway); “ Man is not made for defeated. Man can be destroyed, but not defeated..” (Manusia tidak dibuat agar ditaklukkan. Manusia bisa dihancurkan tapi tidak bisa dikalahkan). Wallahu ‘alam.
Perubahan Dunia Sekarang akan Mengucilkan Israel dan Memaksa Pengembalian Tanah-tanah Palestina yang Diambil Secara Ilegal
Jakarta | FNN - Konflik antara Palestina-Israel baru bisa diakhiri melalui pendekatan geopolitik, sebab berdirinya Israel merupakan hadiah dari Inggris, karena Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia (PD) I dan pada saat yang sama Inggris menguasai Semenanjung Palestina. Sehingga kemerdekaan Palestina juga harus didorong melalui pendekatan geopolitik. Dan Situasi geopolitik sekarang menjadi momentum bagi Palestina, ketika Israel dikucilkan dunia, karena melakukan genosida di Gaza. Hal itu disampaikan Pengamat GeoPolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talk bertajuk \'Ismail Haniya, Hamas dan Masa Depan Perjuangan Palestina\', Rabu (7/8/2024) sore. \"Jadi soal Palestina ini, masalah klasik geopolitik, Inggris janji ke Yahudi. Dan waktu itu Sekutu menang Perang Dunia (PD) I, maka berdirilah Israel. Artinya, penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan Geopolitik (GeoPolitical Approach),\" kata Tengku Zulkifli Usman. Sebab, Israel lahir dari rahim warisan kolonialisme barat yang settingannya sudah dilakukan sejak PD I. Sehingga apabila ingin menghilangkan Israel dari peta dunia juga harus dengan momentum geopolitik. Namun, pendekatan geopolitik juga harus dipahami bahwa selama tatanan dunia masih seperti ini, dimana Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) masih didominasi Amerika Serikat (AS) dan aliansinya, maka Palestina akan sulit Merdeka. \"Sekarang ini mulai ada perubahan geopolitik yang selama ini stagnan, menyediakan momentum untuk Palestina karena ada kekuatan multipolar aliansi Rusia, Iran, China dan Korea Utara,\" kata TZU, sapaan Zulkifli Usman. Sekarang perubahan dunia sedang menuju multipolar, sehingga memberikan secercah cahaya bagi peluang kemerdekaan Palestina. Perubahan tatanan dunia dan melemahnya aliansi Aliansi AS, Israel dan Sekutunya ini adalah perubahan yang mengarah positif kepada kemerdekaan Palestina. \"Disanalah Indonesia perlu banyak berperan, untuk memperkuat sistem multipolar dan mendorong banyak negara lain, bangkit bersama-sama menentang ketidakadilan AS, Israel, dan seluruh Sekutunya atas penghinaan terhadap nilai nilai kemanusiaan di seluruh tanah Palestina terutama Gaza, yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun,\" ujarnya. Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran ini berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil momentum ini untuk mempercepat kemerdekaan Palestina melalui landscape perubahan geopolitik global. \"Pendekatan geopolitik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Momentum ini harus diambil Indonesia ke depan dibawah pimpinan Pak Prabowo,\" tegasnya. Pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Arie Afriansyah menambahkan, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, tidak hanya 143 negara saja, serta semakin sedikit negara yang abstain. Dengan demikian, keberadaan negara Palestina yang didukung oleh perubahan geopolitik global akan semakin kuat dan nyata. Sehingga Isarel pun pada akhirnya diharapkan dapat menyadari tidak akan bisa lagi menguasai keseluruhan Semenanjung Palestina sebagai wilayah Israel. \"Dan Israel harus mengembalikan tanah-tanah yang secara ilegal itu diambil oleh Israel, ya harus diserahkan kembali kepada Palestina,\" kata Afriansyah. Meski hal itu sulit untuk dilakukan, tetapi dengan adanya perkembangan dunia yang mengalami perubahan saat ini, ia yakin hal itu akan terwujud. \"Harapan saya, dengan perkembangan dunia yang sedang berubah ini, saya rasa akan ada jalan ke sana, karena bukanya tidak mungkin (tanah-tanah yang diambil secara ilegal Israel dikembalikan ke Palestina),\" katanya. Tidak Terpengaruh Sementara itu, Director Asia Middle East Center for Research and Dialogue Muslim Imran mengatakan, terbunuhnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (31/7/2024) tidak akan mempengaruhi Hamas sebagai organisasi perlawanan Israel. \"Peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh oleh Zionis Israel di Teheran Iran tidak akan mempengaruhi jalannya organisasi Hamas, karena Hamas memiliki budaya organisasi dan sistem yang sudah berjalan,\" kata Muslim Imran. Bahkan Hamas, kata Muslim, telah menunjuk pemimpin barunya Yahya Sinwar, yang pernah menghabiskan hidupnya lebih dari 20 tahun di penjara Israel sebagai pengganti Ismail Haniyeh. \"Penujukkan Yahya Sinwar justru meningkatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di Palestina. Sementara Israel sekarang sedang mengalami stagnasi karena tidak mampu mengambil alih kondisi yang ada,\" katanya. Ia mengatakan, saat ini ada pergeseran dinamika global akibat peristiwa genosida dan perkembangan terakhir di Palestina yang telah mempengaruhi tatanan dunia. \"Kalau Israel hanya begitu-begitu saja,\" katanya. Hal senada disampaikan Direktur Baitul Maqdis Institute Pizaro Gozali Idrus. Pizaro mengatakan, terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi perjuangan rakyat Palestina dalam memerangi penjajah Israel. \"Terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi apapun, itu bukan situasi baru bagi Hamas. Kalau kita lihat wafatnya Syekh Ahmad Yasin misalnya, tetap ada yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan hingga Ismail Haniyeh gugur. Dan Hamas sekarang sudah menujuk Yahya Sinwar,\" kata Pizaro. Pizaro mengatakan, bandul perjuangan politik Hamas akan semakin menarik ke depannya, karena Yahya Sinwar merupakan orang lapangan yang mengetahui betul karakter Israel dan mempelajari bahasa Ibrani, karena pernah dipenjara selama 23 tahun di penjara negara zionis. \"Yahya Sinwar ini yang berhasil melakukan transformasi kelompok militer Hamas hingga seperti sekarang dan berani melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Yahya Sinwar ini monster bagi Israel, mimpi buruk bagi Israel,\" katanya. Pizaro menilai penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas, menujukkan bahwa perjuangan Hamas ke depan akan lebih fokus kepada kekuatan militer daripada diplomasi global seperti yang dilakukan Ismail Haniyeh selama ini. (*)
POPULER
