internasional
Bangladesh dan Perubahan Cepat
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan KETIKA Indonesia skeptis dapat melakukan perubahan cepat atas rezim Jokowi yang tinggal menyisakan 2 bulan lebih masa jabatannya, maka gerakan perubahan Bangladesh dapat berlangsung 1 bulan saja. Mulai 1 Juli 2024 blokade jalan dan kereta api oleh mahasiswa, 16 Juli bentrok demonstran dengan pro pemerintah, 18 Juli mahasiswa menolak tenang, 21 Juli ada Putusan MA, 4 Agustus militer berpihak pada demonstran dan 5 Agustus PM Syeik Hasina mundur lalu kabur. Teringat Mei 2022 saat Presiden Srilangka Gotabaya Rajapaksa didesak mundur oleh rakyatnya lalu lari ke Maladewa untuk lanjut Singapura. Sebelumnya Mahinda Rajapaksa juga diturunkan oleh demonstran. Dinasti Rajapaksa memang kaya tapi korup sehingga tidak disukai. Dinasti ini berakhir dengan dimundurkannya Gotabaya Rajapaksa. Rakyat akhirnya marah dan menggigit keluarga besar Rajapaksa. Tukang paksa dipaksa turun tahta. Bagi pemimpin otoroter dan pengembang politik dinasti, peristiwa di Srilangka dan Bangladesh harus menjadi pelajaran. Gerakan serupa bukan hal yang mustahil dapat terjadi juga di Indonesia. Pengalaman penggulingan Presiden tahun 1965 dan 1998 dilakukan oleh aksi massa dan mahasiswa. Gaya memimpin Jokowi yang \"seenaknya\" potensial untuk membangunkan gerakan massa walaupun di ujung masa jabatan. Gerakan tersebut dapat ditentukan oleh Presiden pelanjutnya. Jika menempatkan diri sebagai boneka penerus, maka dipastikan gerakan akan bersambung. Titik lemah Prabowo adalah pada legitimasi yang diragukan pasca Putusan MK dan KPU. Ada cacat moral, cacat etika, politik dan hukum. Prabowo Gibran bukan Presiden/Wakil Presiden yang ajeg. Terlalu mudah untuk menggoyangnya. Jika Prabowo berani tampil mandiri dan berpihak pada suara rakyat, termasuk berani menghukum Jokowi, maka Prabowo akan selamat. Gerakan massa terfokus hanya pada Jokowi dan keluarganya. Pemakzulan terjadi secepatnya, tangkap dan adili. Bongkar-bongkar dosa Jokowi merupakan hal yang mengasyikan. IKN menjadi pusat sorotan. Apalagi upacara 17 Agustusan di IKN tercium aroma foya-foya dan penghamburan dana. Moeldoko menganggap enteng kritikan pemborosan hingga rental 1000 mobil dengan harga sewa sampai 25 juta perhari. Menurut Moeldoko tidak ada harga mahal untuk kemerdekaan. Ngawur dan ngeles Moeldoko. Benar bahwa untuk kemerdekaan tidak ada harga mahal, nyawa pun dikorbankan, tetapi ini untuk \"pesta\" peringatan kemerdekaan, beda atuh. Konyol pisan. Meski sudah ada Undang-Undang akan tetapi IKN belum jadi Ibukota Negara karena belum ada Keppres. Akibatnya Upacara Peringatan Kemerdekaan 17 Agustus 2024 dilakukan di tempat yang bukan Ibukota Negara. Presiden yang berada di Kaltim hanya ingin pamer kekuasaan bak seorang \"Kaisar\". Lucunya, setelah selesai upacara nanti pasti balik lagi ke Istana Jakarta. Mungkin ia berujar \"gak bisa tidur\" di IKN. Rajapaksa, Hasina dan Jokowi sama saja. Ketiganya dianggap pemimpin yang korup dan tidak becus. Dinasti Rajapaksa, Hasina puteri Mujibur Rahman dan Jokowi yang merekayasa Gibran dan famili adalah para penjahat politik bagi rakyatnya. Mereka pelanggar HAM yang merampok demokrasi. Merekayasa kecurangan dalam Pemilu. Program dan masa depan hanya tersisa janji-janji. Rajapaksa dan Hasina telah tumbang, Jokowi masih kesana kemari. Menggapai-gapai mencari pegangan. Namun itu hanya permainan waktu sebagaimana Raja Srilangka dan Ratu Bangladesh awalnya. Raja Jawa ini juga akan mengalami hal yang sama pada akhirnya. Mundur, dimundurkan, lalu kabur. Atau tangkap dan proses pengadilan. Dalam disain IKN satu hal yang tertinggal dan belum ada, yaitu bangunan untuk bui atau penjara. Mungkin cocok penghuninya bagi yang selalu ngotot ingin pindah. Tentu bukan Rajapaksa yang lari ke Maladewa atau Hasina ke India. Ini untuk yang masih di Indonesia. Jika juga ngotot ingin kabur ke China, ya boleh-boleh saja. (*)
Pelajaran dari Bangladesh
Oleh Andi Rahmat | Mantan Ketua Umum KAMMI, Anggota DPR RI 2004-2014 Sheikh Hasina, wanita penguasa Bangladesh berusia 76 tahun itu tidak menduga ketika dia bangun pagi di hari 5 Agustus 2024 lalu. Dia mesti terburu-buru dan panik bersama adik perempuannya terbang dengan helikopter meninggalkan Bangladesh. Terbang untuk menghindari serbuan rakyatnya sendiri yang marah kepadanya. Sheikh Hasina baru beberapa bulan sebelumnya memenangkan Pemilu Bangkadesh. Kemenangan yang sangat fantastitas. Menang mutlak 80%, namun Pemilu yang diboikot oleh partai-partai oposisi utama di Bangladesh. Sebagai seorang Perdana Menteri, Sheikh Hasina terbilang sukses membangkitkan perekonomian Bangladesh. Jutaan orang Bangladesh terbebas dari jeratan kemiskinan. Syeikh Hasina sukses besar. Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi Bangladesh adalah salah satu yang terbaik di dunia. Ekonomi tumbuh rata-rata di atas 7%. Pertumbuhan rata-rata yang fantastis ini dicapai melalui upaya kerasnya dalam menata ulang struktur perekonomian Bangladesh dalam kurun 15 tahun masa kedua kekuasaannya. Dari tahun 2009-2024. Bangladesh adalah negeri yang sejak memerdekakan diri dari Pakistan di tahun 1971, dipenuhi dengan ketidakstabilan politik. Diguncang oleh berbagai kekerasan politik yang menewaskan ribuan orang dan dua orang pemimpinnya. Secara ekonomi, negeri ini adalah paria dan salah satu negara miskin di dunia. Sheikh Hasina sendiri adalah seorang pemimpin politik tangguh, yang telah melewati berbagai prahara politik. Bapaknya, Sheikh Mujibur Rahman adalah Presiden Bangkadesh pertama. Sheikh Hasina sedang berada di Eropa ketika militer Bangladesh menyerbu rumahnya dan membunuh bapak dan sebagian anggota keluarganya. Dia hidup untuk beberapa waktu sebagai “exile” di negara lain. Kemudian kembali ke Bangladesh untuk memulai karier politiknya hingga dia berhasil menjadi Perdana Menteri di tahun 1996-2001, dan terpilih kembali di tahun 2009. Pengalaman ini membuat Sheikh Hasina meyakini bahwa sumber ketidakstabilan Bangladesh adalah kemiskinan yang menghimpit rakyatnya. Kemiskinan itu sendiri adalah hasil dari ketidakstabilan politik Bangladesh. Sejak berkuasa kembali untuk yang kedua kalinya di tahun 2009, Sheikh Hasina menjadikan pembangunan ekonomi sebagai fokus utama. Kepercayaannya terhadap keniscayaan stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, menyebabkan dia memutuskan untuk mengeradikasi sumber-sumber ketidakstabilan politik itu. Sejak 2009, Sheikh Hasina mulai melancarkan kampanye untuk menaklukan lawan-lawan politik. Kampanye itu dimulai dengan kelompok politik Islam yang digawangi oleh Jemaat Islami, Partai Politik Islam yang diilhami oleh Abul A’la Al Maududi. Kampanyenya ini mendapat dukungan diam-diam dari Barat yang saat itu melihat kelompok-kelompok Islam sebagai ancaman global. Dan yang lebih penting lagi, dia mendapat dukungan penuh dari negara tetangganya India. Apalagi India juga melihat keberadaan kelompok itu di Bangladesh sebagai ancaman asimetrik bagi India. Kendati mengalami perlawanan keras, Sheikh Hasina mendapat dukungan kuat dan penuh dari aparat keamanan negara polisi. Dukungan yang sama kuat juga datang dari militer Bangladesh. Ditambah dukungan rakyat Bangladesh yang lelah dengan kemiskinan dan kekacauan politik. Kampanyenya ini membuahkan hasil luar biasa. Dengan modal keberhasilan ini, ditambah meluasnya dukungan rakyat Bangladesh yang melihat keberhasilannya memulihkan perekonomian, membuat Sheikh Hasina kemudian mulai memperluas kampanye politiknya. Keberhasilan kebijakan ekonominya ditopang oleh arus besar investasi dari India yang menganggapnya sebagai partner yang dapat diandalkan. Bangladesh memperoleh berkah besar akibat realokasi industri tekstil dari berbagai negara. Apalagi ditopang okeh India yang mendorong usahawan India untuk menjadikan Bangladesh sebagai basis industri tekstil mereka yang baru. Semua keberhasilan ini membuat Sheikh Hasina memperluas kampanye politiknya untuk memberangus kekuatan oposisi terhadapnya. Kaum intelektual, jurnalis dan banyak aktivis menjadi korban berikutnya. Banyak di antara mereka yang dipenjarakan atau melarikan diri ke luar Bangladesh. Puncaknya adalah Sheikh Hasina melancarkan kebijakan politik untuk mengisolasi, menghancurkan dan memenjarakan rival utamanya, Begum Khaleda Zia. Begum adalah seorang pemimpin politik kuat, Mantan Perdana Menteri dan janda mantan presiden Bangladesh yang tewas terbunuh, Ziaur Rahman. Sempurna sudah konsolidasi kekuasaan Sheikh Hasina. Ekonomi Bangladesh meroket 7%. Cengkramannya terhadap kekuasaan birokrasi sangat kuat. Militer dan polisi berada dalam kontrol penuhnya. Bahkan, kelompok ulama dan institusi keagamaan di Bangladesh pun tak kuasa melawan kharisma dan daya gentarnya. Sayangnya, sejarah mengajarkan, justru di puncak kekuasaan ini segalanya bermula. Tindakan Sheikh Hasina terhadap lawan-lawan politiknya menyebabkan meningkatnya apatisme politik publik. Di permukaan tampak ini dibaca sebagai kemenangan penguasa. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Apatisme ini perlahan-lahan bermetamorfosis menjadi silent disobedience (pembangkangan diam-diam). Ekspresi ketidakpatuhan ini kadang-kadang muncul sebagai gerakan protes kecil-kecil yang mudah diberangus. Contoh mencolok dari silent disobedience tampak dalam pemilu tahun 2024 yang dimenangkan mutlak oleh Sheikh Hasina. Partisipasi pemilih sangat rendah dikarenakan calon-calon yang dimajukan adalah calon-calon dari koalisi penguasa. Sementara calon oposisi yang berniat maju terpaksa tidak terlibat karena gugurnya mereka di persyaratan kandidat. Masyarakat Bangladesh secara diam-diam terpisah secara diametral. Terbelah antara mereka yang euphoria dengan kecanggihan konsolidasi kekuasaan dengan mereka yang diam-diam memelihara ketidakpatuhannya. Tragedi itupun akhirnya datang juga. Di puncak kegemilangan kekuasaanya, Sheikh Hasina, mengeluarkan suatu kebijakan yang berbau patriotis. Mengalokasikan 30% lowongan pekerjaan negara kepada keturunan veteran Bangladesh. Kebijakan yang tampaknya patriotis ini memicu reaksi keras dari kalangan muda Bangladesh yang digawangi kalangan kampus. Mereka berdemonstrasi dan juga menempuh jalur hukum. Kedua-duanya dihadapi dengan sangat keras dan brutal. Mereka yang berdemonstrasi, ditangkap, dipukuli dan bahkan tewas terbunuh. Sementara Mahkamah Agung Bangladeesh mengesahkan kebijakan Sheikh Hasina tersebut. Rupa-rupanya, tindakan represif aparat keamanan yang brutal dan jumawa ini menjadi pemicu. Ditambah lagi dengan dukungan putusan Mahkamah Agung Bangladesh menemukan “rallying point” bagi kalangan rakyat Bangladesh yang selama ini diam-diam tidak patuh. Unjuk rasa meluas dalam bentuk perlawanan. Upaya pemerintah menciptakan demonstrasi tandingan hanya sia-sia. Demontrasi tandingan dilumat oleh ledakan dukungan rakyat Bangladesh kepada keresahan terhadap suatu kebijakan pemerintah. Gerakan mahasiswa dan rakyat beruhab menjadi prahara politik bagi penguasa terkuat dalam sejarah Bangladesh ini. Manusia, meminjam istilah almarhum Prof.Soedjatmoko, adalah makhluk otonom. Manusia akan merasa terancam manakala ke-otonom-annya diusik. Setiap upaya untuk mengontrol dan apalagi memberangus otonomi manusia akan menimbulkan reaksi balik yang hebat. Bisa menjadi serangan langsung terhadap kemerdekaan dan rasa keadilannya yang paling asasi. Benarlah penggalan kata-kata “sang orang tua” dalam Old Man and The Sea (Ernest Hemingway); “ Man is not made for defeated. Man can be destroyed, but not defeated..” (Manusia tidak dibuat agar ditaklukkan. Manusia bisa dihancurkan tapi tidak bisa dikalahkan). Wallahu ‘alam.
Perubahan Dunia Sekarang akan Mengucilkan Israel dan Memaksa Pengembalian Tanah-tanah Palestina yang Diambil Secara Ilegal
Jakarta | FNN - Konflik antara Palestina-Israel baru bisa diakhiri melalui pendekatan geopolitik, sebab berdirinya Israel merupakan hadiah dari Inggris, karena Sekutu menjadi pemenang Perang Dunia (PD) I dan pada saat yang sama Inggris menguasai Semenanjung Palestina. Sehingga kemerdekaan Palestina juga harus didorong melalui pendekatan geopolitik. Dan Situasi geopolitik sekarang menjadi momentum bagi Palestina, ketika Israel dikucilkan dunia, karena melakukan genosida di Gaza. Hal itu disampaikan Pengamat GeoPolitik Internasional Tengku Zulkifli Usman dalam Gelora Talk bertajuk \'Ismail Haniya, Hamas dan Masa Depan Perjuangan Palestina\', Rabu (7/8/2024) sore. \"Jadi soal Palestina ini, masalah klasik geopolitik, Inggris janji ke Yahudi. Dan waktu itu Sekutu menang Perang Dunia (PD) I, maka berdirilah Israel. Artinya, penyelesaiannya juga harus dengan pendekatan Geopolitik (GeoPolitical Approach),\" kata Tengku Zulkifli Usman. Sebab, Israel lahir dari rahim warisan kolonialisme barat yang settingannya sudah dilakukan sejak PD I. Sehingga apabila ingin menghilangkan Israel dari peta dunia juga harus dengan momentum geopolitik. Namun, pendekatan geopolitik juga harus dipahami bahwa selama tatanan dunia masih seperti ini, dimana Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) masih didominasi Amerika Serikat (AS) dan aliansinya, maka Palestina akan sulit Merdeka. \"Sekarang ini mulai ada perubahan geopolitik yang selama ini stagnan, menyediakan momentum untuk Palestina karena ada kekuatan multipolar aliansi Rusia, Iran, China dan Korea Utara,\" kata TZU, sapaan Zulkifli Usman. Sekarang perubahan dunia sedang menuju multipolar, sehingga memberikan secercah cahaya bagi peluang kemerdekaan Palestina. Perubahan tatanan dunia dan melemahnya aliansi Aliansi AS, Israel dan Sekutunya ini adalah perubahan yang mengarah positif kepada kemerdekaan Palestina. \"Disanalah Indonesia perlu banyak berperan, untuk memperkuat sistem multipolar dan mendorong banyak negara lain, bangkit bersama-sama menentang ketidakadilan AS, Israel, dan seluruh Sekutunya atas penghinaan terhadap nilai nilai kemanusiaan di seluruh tanah Palestina terutama Gaza, yang telah berlangsung lebih dari 70 tahun,\" ujarnya. Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran ini berharap Presiden terpilih Prabowo Subianto mengambil momentum ini untuk mempercepat kemerdekaan Palestina melalui landscape perubahan geopolitik global. \"Pendekatan geopolitik adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Momentum ini harus diambil Indonesia ke depan dibawah pimpinan Pak Prabowo,\" tegasnya. Pakar Hukum Internasional, Universitas Indonesia Arie Afriansyah menambahkan, mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi negara yang mengakui Palestina sebagai negara berdaulat, tidak hanya 143 negara saja, serta semakin sedikit negara yang abstain. Dengan demikian, keberadaan negara Palestina yang didukung oleh perubahan geopolitik global akan semakin kuat dan nyata. Sehingga Isarel pun pada akhirnya diharapkan dapat menyadari tidak akan bisa lagi menguasai keseluruhan Semenanjung Palestina sebagai wilayah Israel. \"Dan Israel harus mengembalikan tanah-tanah yang secara ilegal itu diambil oleh Israel, ya harus diserahkan kembali kepada Palestina,\" kata Afriansyah. Meski hal itu sulit untuk dilakukan, tetapi dengan adanya perkembangan dunia yang mengalami perubahan saat ini, ia yakin hal itu akan terwujud. \"Harapan saya, dengan perkembangan dunia yang sedang berubah ini, saya rasa akan ada jalan ke sana, karena bukanya tidak mungkin (tanah-tanah yang diambil secara ilegal Israel dikembalikan ke Palestina),\" katanya. Tidak Terpengaruh Sementara itu, Director Asia Middle East Center for Research and Dialogue Muslim Imran mengatakan, terbunuhnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran, Iran pada Rabu (31/7/2024) tidak akan mempengaruhi Hamas sebagai organisasi perlawanan Israel. \"Peristiwa pembunuhan Ismail Haniyeh oleh Zionis Israel di Teheran Iran tidak akan mempengaruhi jalannya organisasi Hamas, karena Hamas memiliki budaya organisasi dan sistem yang sudah berjalan,\" kata Muslim Imran. Bahkan Hamas, kata Muslim, telah menunjuk pemimpin barunya Yahya Sinwar, yang pernah menghabiskan hidupnya lebih dari 20 tahun di penjara Israel sebagai pengganti Ismail Haniyeh. \"Penujukkan Yahya Sinwar justru meningkatkan dukungan dari kekuatan-kekuatan yang ada di Palestina. Sementara Israel sekarang sedang mengalami stagnasi karena tidak mampu mengambil alih kondisi yang ada,\" katanya. Ia mengatakan, saat ini ada pergeseran dinamika global akibat peristiwa genosida dan perkembangan terakhir di Palestina yang telah mempengaruhi tatanan dunia. \"Kalau Israel hanya begitu-begitu saja,\" katanya. Hal senada disampaikan Direktur Baitul Maqdis Institute Pizaro Gozali Idrus. Pizaro mengatakan, terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi perjuangan rakyat Palestina dalam memerangi penjajah Israel. \"Terbunuhnya Ismail Haniyeh tidak akan mengubah situasi apapun, itu bukan situasi baru bagi Hamas. Kalau kita lihat wafatnya Syekh Ahmad Yasin misalnya, tetap ada yang melanjutkan tongkat estafet perjuangan hingga Ismail Haniyeh gugur. Dan Hamas sekarang sudah menujuk Yahya Sinwar,\" kata Pizaro. Pizaro mengatakan, bandul perjuangan politik Hamas akan semakin menarik ke depannya, karena Yahya Sinwar merupakan orang lapangan yang mengetahui betul karakter Israel dan mempelajari bahasa Ibrani, karena pernah dipenjara selama 23 tahun di penjara negara zionis. \"Yahya Sinwar ini yang berhasil melakukan transformasi kelompok militer Hamas hingga seperti sekarang dan berani melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023 lalu. Yahya Sinwar ini monster bagi Israel, mimpi buruk bagi Israel,\" katanya. Pizaro menilai penunjukkan Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas, menujukkan bahwa perjuangan Hamas ke depan akan lebih fokus kepada kekuatan militer daripada diplomasi global seperti yang dilakukan Ismail Haniyeh selama ini. (*)
PDKN Mengutuk Keras Aksi Pembunuhan Pemimpin Hamas: Memicu Perang Multi Front, Bereskalasi Perang Dunia III
Jakarta | FNN - Krisis Palestina-Israel kian membara, dipicu aksi pembunuhan oleh Israel terhadap Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran Iran, Rabu dinihari (31/7/2024) lalu. Para Raja, Sultan se-Nusantara, Indonesia yang tergabung dalam Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) menyampaikan duka cita mendalam untuk rakyat Palestina atas terbunuhnya Pemimpin Hamas yang juga Perdana Perdana Menteri Palestina itu,\" kata Dr. Rahman Sabon Nama, Sabtu (7/7/2024). Ketua Umum PDKN ini menyebut pembunuhan menggunakan bom di tempat inap Ismail Haniyeh di Teheran sebagai tindakan pengecut dan kebiadaban Israel. \"PDK mengecam keras dan mengutuk aksi biadab Israel itu, tandasnya. Ketua Umum Ormas Persatuan Pengamal Tharikat Islam (PPTI) ini menyerukan pula kepada seluruh umat Tharikat Islam untuk melakukan sholat ghaib di masjid , surau, dan alaqah dzikir di seluruh Indonesia. Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloli Adonara NTT ini mengatakan, para Raja Sultan Nusantara menyerukan agar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ikut mengutuk aksi pembunuhan ala teroris terhadap pemimpin karismatik Palestina, Ismail Haniyeh. Kepada pemerintah Indonesia, dia menyerukan agar mengambil peran dengan mengajak negara-negara Arab dan Organisasi Konferensi Islam (OKI) memulai suatu tindakan diplomatik, politik, serta mempertimbangkan sanksi ekonomi dan keuangan terhadap Israel dan sekutunya Amerika Serikat. “Tindakan seperti itu menjadi hal urgen, guna mencegah pecahnya perang multi front melibatkan Iran, Mesir, Rusia, Korea Utara, juga China, bahkan lebih luas memicu Perang Dunia III,” kata Rahman. Dalam telaah Alumnus Lemhanas ini, serangan pembunuhan Haniyeh oleh Israel bermotif ekonomi, melibatkan Amerika Serikat. “Negara yang mengklaim menjadi polisi dunia itu (Amerika Serikat) selalu mengeruk keuntungan ekonomis pada setiap ketegangan di Timur Tengah,” katanya. Selama ini, imbuhnya, Amerika Serikat telah menjadikan Timur Tengah sebagai lapak dagangan senjatanya dan sebagai pemasok terbesar persenjataan ke Israel. Menurut Rahman, kemerdekaan Palestina menjadi suatu tuntutan absolut untuk perdamaian dunia. Konstitusi Indonesia--UUD 1945 dan Pancasila—menghendaki dan mengamanatkan hal ini. Oleh karena itu, pungkas Rahman, absolut pula bagi Indonesia qq Menteri Luar Negeri untuk bergegas-proaktif melancarkan lobi-lobi diplomatik. Tidak hanya pada anggota OKI tetapi juga kepada anggota DK PBB untuk memastikan dukungan bagi kemerdekaan Palestina.-***
Operasi Mossad Israel Susupi "Geng Korup" Inteligen Iran: Sukses Bunuh Haniyeh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa Doktor Hukum Trisakti BANYAK yang bertanya, mengapa Ismail Haniyeh terbunuh di Iran. Beliau sudah ke Qatar, Turki, Suriah, Lebanon, bahkan kunjungan ke Asia Tenggara, tetapi aman-aman saja. Apakah pertahanan dan inteligen Iran sedemikian rapuh? Ataukah ada kemungkinan keterlibatan sejumlah pejabat tinggi Iran dalam peristiwa pembunuhan Haniyeh? Sebelum Haniyeh, masih segar dalam ingatan kecelakaan helikopter yang menewaskan Presiden Iran, Ebrahim el- Raisi. Banyak spekulasi mengemuka. Salah satunya, kematian Raisi disebabkan sabotase operasi intligen Mossad Israel. Meskipun belum ada hasil penyelidikan resmi pemerintah Iran terkait kematian Raisi, bagi saya, kematian Raisi membuka tabir bobroknya internal departemen pertahanan dan intligen Iran yang sejauh ini selalu bisa dibobol Israel. Dua dekade terakhir, operasi senyap Mossad Israel sukses menyusup ke tubuh inteligen Iran lewat kolaborator dari kalangan perwira tinggi dan pejabat pertahanan Iran sendiri. Mereka dikenal sebagai \"Geng Korup\" intligen Iran. Terdiri dari sekelompok personel keamanan di eselon atas yang dipimpin langsung kepala departemen Israel di dinas inteligen nasional Iran. Geng korup ini memiliki antibodi, bahkan mampu menyembunyikan informasi dari menteri inteligen Iran, melakukan disinfomasi dan kebohongan data-data inteligen. Geng korup Inteligen Iran, bekerja di bawah perintah pejabat Mossad. Mereka ditugaskan menghimpun informasi dan mencuri dokumen penting negara untuk diserahkan kepada Israel. Terutama untuk mendukung aksi spionase Mossad dalam rangka melemahkan pengembangan nuklir Iran, propoganda oposisi dalam rangka melunakkan kampanye anti zionisme hingga pembunuhan tokoh-tokoh penting dalam negeri atau kolega Iran anti Israel. Dari puluhan bahkan ratusan, operasi inteligen Mossad dengan memanfaatkan tangan \"Geng Korup\" Inteligen Iran yang dilakukan, paling mencolok adalah peristiwa terbunuhnya fisikawan dan ilmuan nuklir kenamaan Iran Mohsen Fakhrizadeh pada November 2020 lalu. Mohsen adalah kepala pengembangan nuklir Iran. Ia tewas akibat serangan senapan mesin dengan kecerdasan buatan yang dikendalikan dari jarak jauh dalam operasi inteligen real time lapangan, Mossad. Fenomenalnya, dua bulan sebelum kematiannya, tepatnya Oktober 2020, menteri Inteligen Iran, Mahmoud Alavi telah memperingatkan, bahwa dua bulan berikutnya, Mohsen akan dibunuh oleh Mossad tepat di lokasi ia terbunuh pada November 2020. Alavi menyebut, bahwa dalang yang merencakan pembunihan Mohsen adalah kolega Mossad dari internal angkatan bersenjata Iran yang juga merupakan salah satu petinggi di Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC). Fenomenalnya, informasi dan peringatan Mahmoud Alavi diabaikan, tidak ditindaklanjuti IRGC. Fenomenalnya lagi, ketika informasi itu benar dan Mohsen terbunuh sesuai waktu dan pada tempat yang diberitakan, tidak ada sama sekali upaya penyelidikan untuk menguak dalang yang bertindak sebagai spionase Mossad di tubuh IRGC. Peristiwa ini menunjukkan, sabotase dan kendali Mossad sudah sangat kuat di internal IRGC. Bayangkan, untuk informasi sejelas, sepenting, dan se-strategis itu, diabaikan begitu saja. Hal ini mengindikasikan, bahwa pelayan Mossad di tubuh IRGC, memang menduduki jabatan-posisi-pangkat yang cukup tinggi. Sehingga punya kendali kuat untuk dapat mengabaikan peringatan, dan melaksanakan rencana pembunuhan pada waktu dan lokasi yang ditentukan terhadap kepala pengembangan nuklir Iran. Kita tahu bersama, IRGC adalah unit paling khusus militer Iran. Di dalamnya termasuk devisi khusus yang menjalankan tigas anti spionase terhadap operasi inteligen Israel. Jika sudah disusupi, maka tentu saja fungsi anti spionase terhadap operasi Mossad jadi mandul. Berubah menjadi lembaga pemberi informasi inteligen kepada Mossad. Kabar ini dibenarkan oleh kalangan pemerintah dan secara arogan diprotes oleh kelompok oposisi Iran sendiri. Bahwa Sumber-sumber di dalam bangsal keamanan penjara Evin, Teheran, mengkonfirmasi, ada puluhan komandan tinggi IRGC yang di tahan di lokasi itu dengan dakwaan sebagai mata-mata untuk negara asing, terutama Mossad Israel. Hanya saja, pemerintah Iran tidak mempublikasi nama-nama para pengkhianat tersebut beserta jabatannya demi menjaga martabat Pengawal Revolusi Iran. Berikutnya, soal pencurian dokumen rahasia Iran paling fenomenal sepanjang sejarah dalam operasi inteligen Mossad dengan memanfaatkan spionase \"Geng Korup\" dari kalangan IRGC Iran. Operasi ini berjalan senyap tanpa diketahui oleh dinas pertahanan dan intelen Iran. Perampokan ini terjadi di akhir Januari 2018, di tengah malam, puluhan orang merangsek masuk ke fasilitas gudang nuklir di sebuah kawasan industri, 30 km dari kota Tehran. Fenonemalnya, di dalam gedung, terdapat 32 berangkas. Tapi Mossad tahu mana brangkas yang berisi materi-materi berharga. Akhirnya, dalam waktu kurang dari tujuh jam, Mossad berhasil membobol 27 berangkas, mengambil setengah ton arsip nuklir rahasia dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Ini merupakan salah satu perampokan paling berani dalam sejarah Iran, tapi para pejabat Iran memilih untuk tetap diam. Tiga bulan kemudian, tepatnya 18 April 2018, dokumen yang dicuri tersebut muncul di Tel Aviv, Israel. Dalam sesi konfrensi pers, Benjamin Netanyahu saat itu, dengan bangga memamerkan dokumen-dokumen yang dicuri itu. Fenomenalnya lagi, saat itu, Netanyahu menyoroti peran Mohsen Fakhrizadeh atas apa yang disebut program senjata nuklir yang tak pernah diumumkan. Dengan jelas ia menyebut nama \"Dr. Mohsen Fakhrizadeh, ingat namanya, saya ulang, ingat namanya\". Sejak saat itu, direncanakan pembunuhan, Dua tahun kemudian, November 2020 Mohsen tewas. Dalam dua dekade terakhir, sejumlah ilmuwan nuklir terkemuka Iran telah dibunuh. Terdapat banyak sabotase di fasilitas militer dan nuklir Iran, tapi sejauh ini pasukan keamanan Iran secara umum gagal untuk mencegah atau menangkap pelaku dan komplotannya. Penyebabnya sederhana. Operasi senyap Mossad Israel telah menembus dan berhasil mengendalikan sebagian tubuh IRGC lewat \"Geng Korup\" yg terdiri dari sejumlah eselon atas pejabat dan perwira Iran dari kalangan dinas inteligen nasionalnya. Maka sangat mudah bagi Israel untuk melangsungkan spionase dan sabotase pembunuhan terhadap petinggi-petinggi maupun kolega Iran dari luar di dalam negeri. Salah satunya, seperti yang baru saja menimpa kepela biro politik Hamas, Ismail Haniyeh. (*)
Badai Besar Kematian Ismail Haniyeh
Oleh Faisal S Sallatalohy | Mahasiswa S3 Hukum Trisakti OPERASI pembunuhan Ismail Haniyeh dilakukan bersamaan dengan operasi pembunuhan tangan kanan Sekjen Hizbullah, Foad Syukur di Beirut, Lebanon. Suksesnya operasi Israel membunuh keduanya, memang berhasil mewujudkan tujuan jangka pendek Israel. Namun dalam jangka panjang, Israel akan membayar harga yang jauh lebih mahal. Dalam jangka pendek, kematian Haniyeh dan Foad, secara spontan mampu meredam kondisi frustasi Israel yang saat ini dipukul habis-habisan front perlawanan Hamas dan Hizbullah dari boarder Lebanon. Terutama terkait serangan di Dataran Tinggi Golan dua hari lalu yang menewaskan 12 orang Isarel dan melukai puluhan lainnya. Dalam negeri Israel menyambutnya dengan desakan terhadap Netanyahu dan seruan perang terbuka terhadap Hizbullah. Termasuk desakan pelengseran Netanyahu secepatnya jika gagal menghadapi faksi perlawanan dari perbatasan Lebanon. Suksesnya Israel membunuh Haniyeh dan Foad, memberi efek detterent yg berhasil melunakan sementara waktu upaya boarder conflict Hamas dan Hizbullah terhadap Israel dari perbatasan Lebanon. Tujuan jangka pendek paling penting lainnya adalah, kematian Haniyeh sukses mengganggu jalannya deklarasi perdamaian dan penyatuan Seluruh Faksi Palestina, terutama kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah yang dimediasi Cina di Beijing beberapa waktu lalu. Kesepkatan penyatuan seluruh faksi, terutama Fatah dan Hamas yang dimediasi China, jika sukses terlaksana, tentu saja sangat merugikan Israel, Amerika dan sekutu. Isi kesepakatan tersebut bermuara pada pembentukan pemerintahan rekonsiliasi dan persatuan seluruh elemen dalam negeri Palestina dalam rangka melawan dan mengakhiri agresi Zionis. Bagian penting lainnya, akan dibentuk pemerintahan Rekonsiliasi Palestina yang diprioritaskan untuk menyatukan wilayah Gaza dan West Bank di bawah satu kendali pemerintahan untuk memerintah Palestina pasca perang yang terlepas sepenuhnya dari kendali Israel dan sekutu. Tentu saja, sebagai dua faksi terkemuka, Fatah dan Hamas yang akan paling dominan dalam menentukan kebijakan rekonstruksi Palestina. Cita-cita Hamas dan Fatah adalah mendirikan negara Palestina merdeka serta melenyapkan aneksasi Israel dalam bentuk apapun. Sebagaimana yang terlihat dalam kesepakatan yang dibuat di Beijing. Cina berani memfasilitasi proses rekonsiliasi. Artinya, China juga bersedia menjadi pemasok utama kekuatan bagi Hamas dan Fatah untuk menggusur Israel dari Palestina. Secara historis, dukungan China terhadap perjuangan Palestina sudah ada sejak era pemimpin Partai Komunis China, Mao Zedong yang mengirim senjata ke Palestina untuk mendukung apa yang disebut sebagai gerakan \"pembebasan nasional\" di seluruh dunia. Mao bahkan membandingkan Israel dengan Taiwan, bahwa keduanya didukung oleh AS sebagai basis imperialisme Barat. Kini, dalam pernyataan terbaru pemerintah China dan Presiden Xi Jinping telah menekankan perlunya negara Palestina yang merdeka. Jika hal ini benar-benar terjadi, maka tujuan terbesar Israel melenyapkan Hamas atas kendali pemerintahan di Gaza akan lenyap. Tidak ada pilihan lain, selain menargetkan pembunuhan terhadap petinggi Hamas, termasuk Haniyeh dalam rangka untuk menghentikan upaya rekonsiliasi yang dimediasi Cina tersebut. Di sisi lain, jika China berhasil memediasi persatuan Hamas dan Fatah untuk mendirikan pemerintahan rekonsiliasi nasional Palestina dan berhasil membawa Palestina sebagai negara merdeka dan diakui bangsa-banga dunia, maka dunia akan melihat Cina dengan citra pembawa perdamaian dunia. Terutama di Palestina, Cina akan dilihat sebagai pahlawan, sementara Israel, Amerika dan sekutu akan tetap dipandang sebagai pembunuh, pelaku genosida, penyemai perang, perusak perdamaian dunia. Dengannya, Cina akan tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang menggilas pengaruh Amerika di balik Israel dalam kancah politik internasional. China akan tampil sebagai negara yang lebih baik bagi dunia daripada Amerika. Israel berharap, dengan terbunuhnya, Haniyeh dapat menjadi ancaman serius bagi seluruh faksi untuk menghentikan perlawanan terhadap Israel. Terutama tekanan terhadap Hamas agar segera menandatangani proposal gencatan senjata Gaza yang dirancang Israel-Amerika. Sungguh harapan prematur. Israel seolah tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Sama halnya kematian-kematian pemimpin Hamas terdahulu, terbunuhnya Haniyeh sama sekali tidak berdampak signifikan terhadap perlawanan Hamas. Hamas didirikan Ahmad Yasin sebagai sebuah sistem perlawanan dimana ritme perjuangannya yang sama sekali tidak bergantung terhadap sosok, figure atau perorangan. Pimpinan Hamas, termasuk Ahmad Yasin, sudah banyak terbunuh tapi kekuatan Hamas tidak pernah melunak. Malah makin ganas. Benar saja, petinggi Hamas, Al Arouri menyambut kematian Haniyeh dengan lantang: pemimpin politik Hamas setelah Haniyeh tetap memberlakukan visi perlawanan terhadap Zionis tanpa kompromi. Hamas akan segera membalikan perlawanan dengan eskalasi yang lebih mematikan dibandingkan 7 Oktober lalu. Boleh dikatakan, kematian Haniyeh adalah bentuk kebodohan yang akan berujung kerugian jauh lebih besar bagi Israel. Kondisi geopolitik memasuki babak baru yang panjang dan makin meluas. Kematian Haniyah sekaligus menutup semua proses perdamaian dan gencatan senjata. Membawa kawasan regional ke halaman baru eskalasi konflik yang tak terkendali. Perlawanan hebat bukan cuma datang dari Hamas, melainkan juga Hizbullah, Iran, Houthy, Suriah dan beberapa kelompok perlawanan dunia bertekad meningkatlan eskalsi perang terhadap Israel. Terutama Iran. Bahwa kematian Haniyeh, sangat menampar wajah sistem keamanan Iran untuk terlibat lebih jauh dalam konfrontasi dengan Israel lewat seluruhnya proxy-nya. Artinya, Israel harus siap menghadapi serangan tak terduga dari berbagai arah. Dalam jangka panjang, Israel harus siap membayar kerugian yang jauh lebih besar dibanding kerugian perang selama 9 bulan terakhir di Gaza. Bukan cuma soal tanggungan biaya perang yang meningkat besar, juga kerugian diplomasi, geopolitik, politik, ekonomi, tekanan internasional. (*)
Sikat Afiliasi Israel
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan DAMPAK atas kejahatan dan kebiadaban Israel ternyata sangat luas. Di samping Israel kalang kabut menghadapi Hamas dan kelompok yang membantunya, juga mendapat tekanan berat dari dunia Internasional. Lobi Yahudi yang dikenal hebat mulai terurai kelemahannya. Israel terkejut oleh hentakan perlawanan masif baik di Palestina maupun di berbagai belahan dunia. Jika salah langkah maka hapusnya Israel dari peta dunia dapat menjadi kenyataan. Ironi di Amerika terjadi aksi massa anti Israel, demikian juga negara Uni Eropa yang mulai ragu mendukung terang-terangan Zionis Israel. Saat pemungutan suara di PBB hampir seluruh negara UE ternyata memilih abstain. Israel berubah dari negara yang harus diakui eksistensinya oleh dunia menjadi negara yang paling berbahaya di dunia, negara bandit bahkan negara teroris. Agenda intensif untuk membuka hubungan diplomatik Indonesia-Israel yang sudah semakin mendekat, kini menjauh kembali. Afiliasi Zionis baik institusi maupun personal mendapat hantaman. Rekam jejak pun dibongkar paksa. Acara seminar \"Interfaith\" di Istiqlal yang bertema \"Relations Among Abrahamic Religious Communities in History and Today\" dengan pembicara Direktur American Jewish Committee (AJC) Ari Gordon batal karena \"dibombardir\" umat pasca aktivis NU ke Israel. Undangan Prof Nasaruddin Umar kepada AJC sepertinya sebagai balasan AJC yang pernah mengundang Prof Nasaruddin Umar belajar agama Yahudi di AS selama 6 minggu. Dua lembaga yang mengundang yaitu AJC dan Jewish Theological Seminary (JTS). Sorotan pada Nasaruddin Umar atas \"hubungan gelap\" ini harus berkonsekuensi pada evaluasi atas kedudukannya sebagai Imam Masjid Istiqlal. Mesti secepatnya diganti. Institusi bermasalah yang perlu dikritisi bahkan dibubarkan adalah Rahim atau The Ibrahim Heritage Study Center for Peace. Lembaga ini yang mengatur Aktivis NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog. PB NU telah mengultimatum dan PWNU DKI memecat beberapa personal pengurus Rahim. Kerjasama dengan organisasi Zionis Israel B\'nai B\'rith International dan Simon Wiesenthal Center sangat memprihatinkan. Satu lembaga strategis \"agen Zionis\" di Indonesia \"Museum Holocaust\" Minahasa wajib untuk ditutup. Rabbi Yaakov Baruch pendiri dan pengelola Museum menjadi anggota delegasi pertemuan dengan Presiden Israel beberapa waktu lalu. Museum ini menjadi pusat propaganda Zionis Israel di Indonesia. Ma\'had Az Zaytun termasuk lembaga Islam yang mengagumi Zionis Israel. Panji Gumilang sering \"berda\'wah\" untuk kebaikan Zionis. Bahkan secara implisit mendukung pembukaan hubungan diplomatik dengan Israel. Bebasnya Panji Gumilang patut menjadi sebab dari perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap orientasi dan kiprah Az Zaytun. Ingatkah lagu yang dikomandokan Panji Gumilang \"Hevenu Shalom Elechem\" ? Itu lagu pujian dan ibadah Yahudi. Agen-agen Zionis tidak semata menggumpal dalam bentuk kelembagaan atau organisasi tetapi juga pada personal-personal yang melakukan infiltrasi di berbagai instansi sipil maupun militer. Termasuk kampus dan ormas keagamaan. Yahudi memang sejak lama dikenal mahir dalam lobi dan penyusupan. Peran Rotary Club dan Lions Club yang disinyalir bagian dari Freemasonry ternyata cukup besar dalam lobi dan infiltrasi tersebut. Peta konflik Palestina dan Israel yang semakin menekan dan mengucilkan Israel harus menjadi momentum peningkatan semangat bangsa Indonesia untuk terus berjuang mendukung kemerdekaan Palestina. Semua gerak Zionis Israel dalam mencari simpati rakyat Indonesia mesti dipotong dan dimatikan. Saatnya untuk mulai menyikat semua hal yang terafiliasi dengan Israel. Israel adalah negara penjahat kemanusiaan yang tidak boleh ditoleransi. Sikat habis afiliasi Israel. Terkutuklah Zionis. (*)
Pemerintahan Baru Didorong Buka Perwakilan Kantor Kebudayaan di Ramallah dan Yerussalem Barat
JAKARTA | FNN - Putusan Mahkamah Internasional International Court of Justice/ICJ) pada Jumat (19/7/2024), yang menyatakan pendudukan Israel atas wilayah Palestina ilegal, menjadi momentum bagi Prabowo Subianto untuk menyampaikan isu Palestina dalam pidato perdananya usai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Hal itu disampaikan Pakar Hubungan International Universitas Padjajaran Teuku Rezasyah dalam Gelora Talk dengan tema \"Menanti PBB Bertindak, Akankah Israel Patuhi Putusan ICJ?\", Rabu (24/7/2024) sore. Menurut Reza, Palestina perlu disebutkan dalam pidato perdana Prabowo usai dilantik sebagai Presiden. Sebab, Prabowo dalam kampanyenya secara tegas akan mendukung perjuangan dan kemerdekaan Palestina, termasuk saat menghadiri pertemuan Shangri-La Dialague di Singapura beberapa waktu lalu. Sehingga putusan ICJ ini menjadi angin segar bagi kemerdekaan Palestina, dan perlu disampaikan kepada Prabowo ketika resmi menjadi Presiden agar bisa membuka mata dunia, serta pentingnya solusi dua negara. \"Kata kunci Palestina perlu dimasukkan dalam pidato awal Pak Prabowo, termasuk kita akan mengirimkan pasukan perdamaian. Palestina ini adalah panggilan konsititusi kita, untuk turut serta memelihara perdamaian dunia,\" katanya. Indonesia saat ini, kata Teuku Rezasyah, dipandang sebagai mediator potensial secara global, karena sikap dan penerimaannya diangggap sebagai negara muslim moderat. Tinggal memperkuat upaya diplomatik untuk mendorong kemerdekaan Palestina melalui forum-forum internasional. \"Kita bisa menyerukan solidaritas global dan kedudukan yang setara di antara semua negara. Dan perlunya perubahan sistemik di negara mereka sendiri untuk meningkatkan tekanan global terhadap Israel,\" katanya. Jadi Pemain Global Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, Indonesia bisa menjadi pemain global asal memasukkan isu Palestina sebagai salah satu agenda utama. Dalam kesempatan itu, Mahfuz menggambarkan bagaimana China baru-baru ini mengambil peran sebagai pihak yang menengahi rekonsiliasi faksi-faksi Palestina, termasuk menyatuhkan Fatah dan Hamas di Beijing pada Selasa (23/7/2024). \"Ini menunjukkan bahwa China ingin mengambil posisi di tengah, yaitu situasi di persimpangan global agar kekuatan nasionalnya bisa menjadi lebih berpengaruh di tataran global,\" kata dia. Menurut Mahfuz, jika Indonesia ingin menjadi pemain besar seperti China sekarang, maka melibatkan diri dalam dinamika politik global mutlak dilakukan. Oleh sebab itu, Mahfuz menyarankan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto membawa isu Palestina yang disaksikan seluruh mata dunia saat ini menjadi perhatian utama di bawah kepemimpinannya. \"Setelah dilantik sebagai presiden yang harus dilakukan (Prabowo) adalah menjadikan Palestina sebagai salah satu isu besar Indonesia dalam diplomasi internasionalnya,\" tegasnya. Dikatakan Mahfuz, peningkatan dukungan terhadap Palestina di akar rumput harus terus didorong dan dibawa ke tingkat nasional. Sebab, kebijakan yang dibawa ke tataran pemerintah bisa digaungkan di kancah internasional dan berpengaruh pada pengambilan sikap PBB. \"Gelombang dunia yang saat ini sangat kuat di akar rumput ini memang harus terus didorong ke tingkat kebijakan negara maka nanti itu akan berpengaruh di sidang umum PBB,\" ujarnya. Kendati demikian, Mahfuz menilai penyelesaian konflik Palestina tidak bisa hanya bergantung sepenuhnya pada mekanisme multilateral seperti melalui PBB dan Mahkamah Internasonal. \"Benjamin Netanyahu buru-buru berangkat ke Washington setelah ICJ mengeluarkan putusan. Karena dia tahu bahwasanya harus ada yang menjaga palang pintunya di PBB yaitu Amerika,\"kata mantan Ketua Komisi I DPR ini. Buka Perwakilan di Palestina Sementara itu, Sejarawan dan Tokoh Agama Babeh Haikal Hassan mengusulkan agar pemerintah Indonesia segera membuka perwakilan di Ramallah dan Yerussalem Barat di Palestina untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke dua negara. \"Kantor ini bukan kantor kedutaan, tapi sebuah kantor kebudayaan atau rumah Indonesia sebagai gagasan gerakan persaudaraan antara Indonesia dan Palestina, memberikan pelatihan, beasiswa dan lain-lain,\" kata Babeh Haikal. Dengan adanya kantor kebudayaan di Palestina, lanjut Babeh Haikal, berbagai upaya diplomatik lebih lanjut dan negosiasi di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik, pembicaraannya bisa dilakukan di sini. Selama ini, kata Babeh Haikal, masalah Palestina dirangkap oleh Kedutaan Besar Indonesia di Yordania. Sehingga ketika pejabat/orang-orang Indonesia mau masuk Palestina dilarang dan harus mendapat izin Israel. \"Kalau kita punya kantor perwakilan kebudayaan di Palestina sendiri, tidak akan ada yang bisa melarang. Rumahnya kita beli untuk kegiatan budaya Indonesia, bisa jadi alat negosiasi. Jadi ini yang saya usulkan, mudah-mudahan menjadi tindakan nyata pada tahun 2025,\" pungkasnya. (*)
Pemilu Amerika Serikat, Selamat Ginting: Netanyahu Cenderung Dukung Trump Daripada Kamala Harris
Jakarta | FNN - Pengamat politik Universitas Nasional (UNAS) Selamat Ginting melihat kecenderungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu lebih condong akan mendukung Donald Trump daripada Kamala Harris dalam pemilihan presiden (pilpres) Amerika Serikat (AS), November 2024 mendatang. Apalagi saat menjadi presiden, Trump mendukung Israel memindahkan ibukota negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem. \"Netanyahu akan cenderung mendukung Trump daripada Kamala Harris dalam pilpres mendatang. Saat dunia mengutuk pemindahan ibukota Israel pada Desember 2016 sebagai provokasi, Trump malah abaikan protes dunia. Bahkan Trump memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem pada pertengahan 2017,\" kata Selamat Ginting di Kampus Unas, Jakarta, Rabu (24/7/2924). Kamala Humanis Ginting melanjutkan, Kamala Harris sebagai perempuan akan lebih humanis dalam penyelesaian kasus di Timur Tengah. Bahkan cenderung tidak akan melanjutkan kebijakan Joe Biden yang terus memasuk senjata dan amunisi kepada tentara Israel di Gaza, Palestina. \"Sebagai mantan jaksa agung di California, Kamala akan lebih menghormati hukum. Apalagi Perserikatan Bangsa Bangsa dan Mahkamah Internasional telah membuat keputusan keberadaan Israel di Gaza adalah ilegal. Kebengisan tentara Israel di Gaza adalah genosida yang harus dihentikan dan Netanyahu dianggap penjahat perang paling dicari dunia,\" ungkap Ginting. Saat ini PM Netanyahu sedang berada di AS dan akan berpidato di depan Kongres AS. Dalam agendanya Netanyahu juga akan bertemu Presiden AS Joe Biden serta Donald Trump yang sedang berjuang untuk kembali menjadi presiden AS. Lobi Politik Menurut Ginting, Netanyahu memanfaatkan masa reses DPR Israel untuk mendapatkan dukungan dari AS, siapa pun yang akan menjadi presiden baru setelah Joe Biden mengundurkan diri dari kontestasi pilpres AS. Sehingga kunjungan Netanyahu ke AS saat ini akan dimanfaatkan dengan lobi politik untuk memengaruhi elite AS, terutama calon presiden mendatang agar dapat memberikan keuntungan bagi Israel dalam konstalasi global di Timur Tengah. \"Lobi politik dilakukan Netanyahu agar siapa pun Presiden AS mendatang tetap menjadi sekutu kuat Israel di tengah ancaman perang regional di Timur Tengah,\" ujar dosen tetap (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) FISIP UNAS itu. Apalagi, kata dia, saat ini Israel harus berhadapan dengan tiga milisi Hamas di Palestina, Hizbullah di Libanon, dan Houthi di Yaman. Termasuk ancaman dari Iran akibat tindakan Israel yang menyerang konsulat Iran di Suriah. Di Bawah Tekanan Ginting mengungkapkan, saat ini Netanyahu berada di bawah tekanan yang semakin meningkat di dalam negeri. Termasuk dari publik Israel dan pimpinan militer, untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata yang akan membebaskan beberapa dari perkiraan 116 sandera yang masih ditahan oleh Hamas dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina di penjara Israel dan penghentian pertempuran. Jadi, lanjut Ginting, kunjungan Netanyahu ke AS antara lain dilakukan untuk meredakan ketegangan di Israel utara dan Lebanon selatan. Tentara Israel sedang berperang dengan militan Hizbollah yang didukung Iran, dan mencegah perang regional. Termasuk dengan milisi Houthi di Yaman dan milisi Hamas di Palestina,\" ujar Ginting. \"Rakyat Israel saat ini sudah tidak tenang, karena serangan balasan dari milisi Hamas, Hizbullah, dan Houthi sudah menyasar ke wilayah strategis Israel. Belum lagi kuatnya militer Iran akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan zionis Israel,\" pungkas Ginting. (sws).
57 Tahun Israel Ilegal
Oleh M Rizal Fadillah | Pemerhati Politik dan Kebangsaan PUKULAN palu godam terbaru ke kepala Israel adalah Keputusan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice (ICJ) bahwa pendudukan sekaligus pembangunan pemukiman di tanah Palestina selama 57 tahun adalah illegal. Artinya perbuatan Israel itu melanggar hukum dan \"harus diakhiri\". Israel mesti diusir pergi. Dunia berhak menekan paksa. Pernyataan badan utama PBB di Den Haag tersebut adalah jawaban atas permintaan Majelis Umum PBB bulan Desember tahun 2022. Cukup waktu ICJ untuk melakukan penyelidikan dan menetapkan temuannya. Pengadilan juga menyatakan bahwa tembok pembatas yang dibuat Israel sebagai \"tembok apartheid\" yang harus dibongkar dan dihancurkan. Tepi Barat, Yerusalem dan Gaza merupakan satu kesatuan otoritas Palestina. Majelis Umum, Dewan Keamanan dan dunia harus melangkah dengan kewajiban berbasis pada ketetapan Pengadilan Internasional tersebut. Proses penyelidikan ini berbarengan dengan ajuan Afrika Selatan kepada ICJ bahwa Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan genosida. Israel harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Keputusan Mahkamah Internasional tersebut tentu membuat Zionis Israel semakin terpuruk dan terkucilkan. Sebelumnya lembaga dunia lain yaitu International Criminal Court (ICC) telah mengeluarkan Surat Perintah penangkapan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas statusnya sebagai penjahat perang. Konon putusan ini telah membuat Benyamin Netanyahu sembunyi di dalam bunker dengan pengawalan ketat. ICC juga berkedudukan di Den Haag Belanda. Luar biasa serangan awal Hamas 7 Oktober 2023 berlanjut pada berperangan panjang yang memberi implikasi konstruktif bagi Palestina dan konsekuensi negatif untuk Israel. Zionis dibuat kocar-kacir menghadapi kecaman dan tekanan dunia. Secara fisik memang banyak bangunan hancur dan jiwa tewas di Gaza, namun nampaknya pengorbanan tersebut tidak akan sia-sia. Kemerdekaan Palestina kian semakin dekat. Dampak negatif lain bagi Israel, di antaranya : Pertama, agenda banyak negara termasuk Saudi Arabia, Yordania dan UEA yang akan membuka hubungan diplomatik menjadi urung untuk melanjutkan. Kedua, permusuhan dengan negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, dan Mesir menjadi semakin tajam. Serangan Yaman dan Iran menyulitkan perdamaian sebagaimana yang diinginkan oleh Israel. Ketiga, sanksi dunia khususnya PBB kepada Israel di samping mempersempit ruang diplomasi juga potensial menimbulkan gejolak politik dalam negeri, termasuk desakan untuk menggusur PM Benyamin Netanyahu. Benny Gantz Menteri Kabinet Perang telah mengancam. Agenda Israel untuk penyerangan besar-besaran ke Rafah jika dilaksanakan akan menjadi puncak dari arogansi Israel. Serangan penghancuran itu sesungguhnya menghancurkan Israel sendiri. Hak hidup Israel akan segera selesai. Bagi Indonesia misi rahasia untuk membuka hubungan diplomatik dipastikan gagal. Pertemuan aktivis muda NU dengan Isaac Herzog adalah blunder besar. Berbagai organisasi kerjasama Yahudi akan menjadi sasaran dari kemarahan. Pemerintah tidak bisa main mata lagi jika tidak ingin digulingkan rakyat. Siapapun rezim harus menutup segala bentu kerjasama termasuk stop impor barang israel. Keputusan Mahkamah Internasional tentang ilegalnya 57 tahun pendudukan Israel atas Palestina, meski pelaksanaannya tergantung respons dari dunia ketiga, namun hal ini merupakan kekuatan awal bagi peta jalan keruntuhan Israel. Israel go to hell and fuck you ! (*)
POPULER
