INFRASTRUKTUR
Jokowi Resmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi
Jakarta, FNN – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai pengendali banjir di Jakarta.\"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Bendungan Ciawi di Kabupaten Bogor pada pagi hari ini saya nyatakan diresmikan,\" kata Jokowi dilanjutkan dengan pemutaran roda pintu air di kedua bendungan di Bogor, Jawa Barat, Jumat.Dalam peresmian tersebut, turut mendampingi Jokowi ialah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.Menurut Jokowi, masalah besar Ibu Kota DKI Jakarta ada tiga, yaitu banjir, macet, dan tata ruang.\"Sekarang kita di sini akan berbicara mengenai urusan banjir. Banjir di Jakarta itu, siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta,\" kata Jokowi.Selain itu, dia mengatakan perlu ada manajemen pemompaan waduk-waduk di Jakarta serta pembuatan tanggul laut hingga bahkan yang lebih besar lagi yaitu giant seaworld.\"Ini harus diselesaikan. Kalau tiga hal ini tidak selesai, sampai kapan pun Jakarta akan selalu banjir. Siapa pun gubernurnya, harus konsisten menyelesaikan tadi yang saya sampaikan,\" tegasnya.Apalagi, menurut Jokowi, pola induk penanggulangan banjir DKI Jakarta sudah jelas ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian PUPR.\"Juga sodetan Ciliwung menuju ke BKT (Banjir Kanal Timur) itu juga harus segera diselesaikan,\" imbuhnya.Dia mengatakan Bendungan Ciawi merupakan bendungan kering yang pembangunannya dimulai sejak 2016 dan menghabiskan anggaran Rp1,3 triliun untuk bisa menampung kurang lebih 6,05 juta meter kubik air.\"Ciawi dan Sukamahi mereduksi dari 464 juta meter kubik menjadi 318 juta meter kubik. Kurang lebih nanti 12 kelurahan yang akan menjadi tidak terdampak lagi karena ada waduk Ciawi dan Sukamahi ini,\" ungkapnya.Jokowi juga meminta Heru Budi Hartono bersama Ridwan Kamil menuntaskan masalah banjir di DKI Jakarta secara konsisten.\"Baik yang berkaitan dengan waduk ini selesai, kemudian normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, urusan sodetan Ciliwung menuju BKT, tanggul laut, dan giant seaworld, serta pengelolaan pompa-pompa yang ada dengan manajemen yang lebih baik,\" katanya.Bendungan Sukamahi dibangun di atas 5,23 hektare lahan dan ditargetkan dapat mereduksi air 15,47 meter kubik per detik. Bangunan dam yang dikerjakan oleh PT. Wijaya Karya dan Basuki KSO tersebut menelan biaya Rp 464,93 miliar. Bendungan itu mereduksi air dari beberapa anak sungai yang mengalir ke Ciliwung, seperti sungai Sukabirus.Sementara itu, Bendungan Ciawi memiliki luas genangan hingga 39,40 hektare dan mampu menampung volume air hingga 6,05 juta meter kubik. Bendungan itu dapat mereduksi air Sungai Ciliwung sebelum sampai ke Jakarta dengan kapasitas 111,75 meter kubik per detik. Pembangunan Bendungan Ciawi menelan biaya Rp798,70 miliar dan dikerjakan oleh PT. Brantas Abipraya dan PT. Sacna.Selain memiliki manfaat sebagai induk sistem pengendalian banjir Jakarta, kedua bendungan juga bisa dijadikan tempat wisata atau taman ekowisata. (mth/Antara)
Bloomberg Sebut IKN Amburadul, Rocky Gerung: Dari Langit Ketujuh Masuk ke Gorong-gorong Kedelapan
Jakarta, FNN - Bloomberg, media berpengaruh di Amerika Serikat menulis rencana pemerintah Indonesia membangun ibu kota baru sebagai \"falling apart\" atau berantakan, amburadul. Tulisan Bloomberg berjudul \"Ambitious Plans to Build Indonesia a Brand New Capital City Are Falling Apart\" atau rencana ambisius untuk membangun ibu kota baru Indonesia berantakan. Akademisi Rocky Gerung yang sudah lama tidak setuju dengan projek Ibu Kota Nusantara (IKN) mengemukakan pendapatnya. Rocky menyentil Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini mengatakan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser, Kalimantan Timur sudah oversubscribed atau melebihi kapasitas sebanyak 25 kali lipat. \"Mau percaya Presiden Jokowi atau Bloomberg. Investor mestinya percaya Bloomberg karena suara Bloomberg adalah suara investor asing,\" kata Rocky Gerung kepada Hersubeno Arief dalam kanal You Tube Rocky Gerung Official, (6/12/22). Menurut Rocky Gerung investor pasti memilih percaya Bloomberg, karena itu Rocky Gerung mencurigai apa yang dikatakan para pembisik pada Jokowi karena mereka pasti berlangganan Bloomberg. \"Siapa investor yang mau berinvestasi di tempat yang potensi krisis politiknya tinggi,\" ujar Rocky Gerung menambahkan. Menurut Rocky Gerung, Bloomberg seakan beranggapan proyek IKN memiliki masalah lingkungan. Pemerintah era Jokowi ingin membangun kantor-kantor gemerlapan, bus listrik, dan penduduk yang produktif di sebuah kota metropolitan modern klasik di tengah hutan hujan yang luas sebagai ibu kota baru Indonesia. Hersubeno Arief selaku host kanal You Tube Rocky Gerung Official menyayangkan reputasi Jokowi yang dianggap sukses sebagai Ketua G20 dan konferensinya di Bali belum lama ini. \"Dari langit ketujuh masuk ke gorong-gorong kedelapan,\" gurau Rocky Gerung. Menurut laporan media asing termasuk Straits Times, semenjak projek IKN diumumkan, tak satu pun pihak asing yang sudah menandatangani kontrak mengikat guna mendanai projek itu. Baik pihak yang didukung oleh negara atau pihak swasta. Indonesia disinyalir membutuhkan US$34 miliar untuk membangun ibu kota baru dari nol. Jokowi mengatakan semula berniat mengundang 30 investor yang punya potensi menanamkan modal di IKN. Tetapi, niatan itu diurungkan karena kawasan inti di IKN sudah \'ludes\' diborong investor. Menurut Rocky Gerung, Anies Baswedan yang digadang-gadang akan memenangkan Pemilu selanjutnya tidak pernah menyinggung tentang proyek IKN yang membuat investor ketar-ketir. Presiden Jokowi hanya memiliki 18 bulan tersisa di masa jabatan terakhirnya. Sementara itu beberapa calon investor yang sudah menandatangani letter of intens, tidak memiliki komitmen tegas untuk mengeluarkan anggaran. Investor asing sangat berhati-hati karena proyek ini masih dalam tahap awal,” ujar Dedi Dinarto, analis utama Indonesia di firma penasehat bisnis strategis Global Counsel seperti dikutip FNN dari Straits Times. Penundaan bertahun-tahun sebab pandemi Covid-19 membuat calon pendukung ragu berkomitmen pada proyek seorang presiden yang akan habis dari jabatannya jauh sebelum kota baru rampung diselesaikan. Walaupun konstruksi nanti berjalan lancar, imbalan bagi investor tidak akan cepat kembali. “Banyak negara sedang menghadapi resesi atau sudah dalam resesi karena perlambatan ekonomi global,” kata David Sumual, kepala ekonom PT Bank Central Asia yang berbasis di Jakarta. Selama beberapa tahun ke depan, menurut David, bahkan negara-negara terkaya pun cenderung “memprioritaskan agenda domestik mereka sendiri.” Indonesia juga harus melawan reputasinya yang telah lama berdiri sebagai negara yang kurang berprestasi di bidang ekonomi. \"Pak Jokowi .. tugas anda yang lebih utama itu menyejahterakan rakyat.. usahakan pembangunan ekonomi .. ciptakan lapangan kerja, kemudian berikan lapangan kerja itu kepada rakyat Indonesia, bukan rakyat Cina .. dan .. anda tidak harus membangun IKN, apalagi sampai mengganggu APBN. .. (kira-kira paham apa enggak ya ?),\" tulis akun Safmogan 6320. Rocky Gerung mengatakan ia ingin menyelamatkan presiden dari olok-olok luar negeri. Ia ingin Presiden Jokowi berpikir ulang mengenai projek IKN ini. (Ida).
Laznas Dewan Dakwah Bangun Musholla Darurat di Lokasi Gempa
Cianjur, FNN --- Laznas Dewan Dakwah telah menginisiasi pembangunan musholla darurat. Di lokasi itu pula dilakukan Sholat Jumat pertama pasca gempa yang telah meluluhlantakkan Kabupaten Cianjur terutama di daerah Cugenang. \"Kami mendirikan ini demi memenuhi kebutuhan ibadah para saudara kita di sini,\" ujar M. Sa\'id, koordinator lapangan Tim Kemanusiaan Laznas Dewan Dakwah. Lebih dari 200 masyarakat terdampak menjadi jamaah Shalat Jum\'at di Posko Pengungsian Kp. Karamat, Sukamulya, Cianjur, pada 25 November 2022. Kebutuhan Masyarakat Shalat Jum\'at pertama ini juga dipimpin oleh warga setempat, berikut juga khatibnya. Setelah shalat Jum\'at, Ustadz Ro\'in, salah satu da\'i Dewan Dakwah, memberikan penguatan pada masyarakat di sana. \"Sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Qur\'an, meminta pertolongan dengan shalat dan sabar. Shalat, ya kita berdo\'a. Sabar ini kita usahakan bersama dengan saling membantu satu sama lainnya,\" tutur Ustadz Ro\'in dalam penguatannya. \"Kami, dari Laznas Dewan Dakwah juga berusaha membersamai semaksimal mungkin di sini. Semoga ini menjadi saksi di hadapan Allah nanti bahwa kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan saling membantu dalam ketakwaan,\" tutup Ustadz Ro\'in. Kegiatan shalat Jum\'at perdana ini juga dibantu oleh warga setempat. Kang Irfan selaku salah satu warga yang juga merangkap pengurus salah satu masjid, membantu meminjamkan pengeras suara, mikrofon dan alat pendukung lainnya. Gempa bumi yang terjadi Senin lalu setidaknya telah menelan 272 jiwa meninggal dunia dan ratusan lainnya luka-luka. Infrastuktur yang hancur mencapai lebih dari 62.000 bangunan termasuk masjid. Laznas Dewan Dakwah terus berusaha membersamai para penyintas, memenuhi kebutuhan saudara kita baik logistik, ruang bernaung, sandang serta kebutuhan penguatan rohaninya. Hingga saat ini, kebutuhan akan tempat dan pakaian ibadah juga selimut serta kebutuhan khusus anak bayi dan lansia sangat dibutuhkan di tenda-tenda pengungsian. (TG)
Rakyat Lebak Butuh Rumah Sakit Modern
Rangkasbitung, FNN- Rakyat Kabupaten Lebak, Banten, membutuhkan Rumah Sakit yang representatif dan lengkap. Sedangkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Adji Darmo, di Kota Rangkasbitung, yang ada saat ini belum mampu menjawab harapan warga. Selain lokasi yang sempit, lahan untuk parkir juga begitu sulit. Ketika masyarakat terjangkit penyakit tertentu, belum bisa terlayani dan harus dirujuk ke RS di Kota Tangerang atau Jakarta. Menyikapi kondisi rumah sakit yang tidak representatif itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, pada diskusi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Reformasi Indonesia (DPD-KWRI) Provinsi Banten, di Rangasbitung, Sabtu (19/11/22), mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lebak segera membangun rumah sakit yang modern dengan fasilitas lengkap, sesuai kebutuhan warga. Namun menurut Iti Octavia, untuk merelokasi RSUD Adji Darmo, yang sekarang terletak di Jalan Alun-Alun Utara Kota Rangkasbitung, Pemda masih terhambat dengan masalah pengadaan lahan. Pemkab Lebak berencana merelokasi RSUD ke daerah Cileuweung, sekitar 5 km dari lokasi rumah sakit yang ada sekarang. Lahan itu adalah milik PTPN VIII yang udah habis HGU nya sekira tahun 2004 lalu. \"Pemkab. Lebak sudah mengajukan permohonan lahan untuk rumah sakit, namun hingga kini belum ada jawaban. Sesuai dengan tata ruang (RUTR/RTW) Kabupaten Lebak Tahun 2022-2032, daerah Cileuweung, Pasir Ona, Cisalak, sudah bukan lagi untuk pertanian dan perkebunan. Jadi sekalipun mereka mengajukan perpanjangan HGU, sulit untuk dikabulkan, karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah,\" ungkap Iti Octavia. Sedangkan Ketua Komisi I DPRD Lebak, Enden Mahyudin, menyatakan dibutuhkan political will yang lebih kuat dari Pemda Lebak untuk mewujudkan rencana itu. \"Pemda Lebak disarankan untuk duduk bersama dengan pengambil kebijakan di perusahaan plat merah (PTPN VIII), bahwa lahan yang diperlukan itu untuk rakyat Lebak, rakyat Banten. Apalagi HGU PTPN VIII sudah habis. Artinya, status itu harus kembali dan dikuasai kembali oleh negara. Secara prinsip Komisi I DPRD Lebak, mendukung rencana untuk membangun rumah sakit di Cileuweung,\" tegas Enden Mahyudin, dari Fraksi PDIP. Anggota Komisi III DPRD Lebak, Bambang, mendukung rencana pemkab mendirikan rumah sakit yang modern. Menurutnya Rumah Sakit Adji Darmo, yang ada sekarang, tidak memadai. Harus direlokasi ke tempat lain dan dibangun di atas lahan yang memadai serta representatif. Warga yang berobat ke RSUD Adji Darmo tidak hanya warga Lebak semata. Namun juga berdatangan dari Pandeglang, sekitaran serang yang berbatasan dan Jasinga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. \"Kami mendukung rencana relokasi RSUD Adji Darmo, ke Cilwueung, Pasir Ona Rangkasbitung. Persoalan lahan dengan PTPN VIII, saya kira bisa segera dibahas dengan duduk bersama. Apalagi ini utuk kepentinga rakyat Lebak. PTPN VIII sebagai perusahaan plat merah, juga memiliki kewajiban dan harus berpihak kepada masyarakat\", tegas Bambang. Asisten Pemerintahan dan Kesara Setda Lebak, Drs. Alkadri, Jumat (25/11/22), menegaskan, Pemkab. Lebak sudah lama berencana membangun rumah sakit yag representatif. Sebab rumah sakit sekarang sebagai sudah kurang memadai. Namun terkendala lahan. \"Kami sudah berulangkali menyampaikan surat untuk audience dengan pemangku kebijakan di PTPV VIII. Namun yang dikirim, untuk hadir staf biasa, sehingga tidak menghasilkan keputusan yang menjawab persoalan. Lua lahan yang diperukan 7 hetar,\"kata Akadri. Kebun PTPN VIII yang dimohon untuk pembangunan rumah sakit, berada dalam Site Kebun Cisalak Baru. Luas lahan kebun PTPN VIII (kebun inti) sekitar 4.840 hektar dan habis HGU nya sejak tahun 2004 lalu. Komoditi yang dikembangkan semula kelapa hybrida, namun diganti dengan sawit dengan kondisi sudah kurang produktif. Direktur RSUD Adi Darmo, dr. Anik Sakinah, Jumat (25/ 11/ 22) masih belum bersedia dijumpai. Menurut salah seorang Kabid, \"Ibu sedang sibuk mempersiapkan akreditasi status RSUD bersama team yang lain\", jelasnya melalui sambungan celullar. Data yang terpampang di webiste RSUD Adji Darmo, Jumat (25/11/22), bahwa RSUD ini termasuk kedalam type B dengan jumlah tempat tidur; VVIV 2 tempat tidur (TT), VIV 26 TT, Kelas I 56 TT, Kelas II sebanyak 52 TT, Kelas III sebanyak 182 TT, Non Kelas 52 TT, TransitII GD 13 TT, Transit VK 8 TT, Non Kelas ICU 5 TT, Isolasi 4 TT. Sementara jumlah pasien sebanyak 52.145 orang dan jumlah kunungan pasien 110.238 orang. (bsa)
Erick Thohir: Terminal Kijing Perkuat Rantai Ekosistem Pelabuhan
Jakarta, FNN – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan pengoperasian Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat, memiliki nilai strategis dalam memperkuat rantai ekosistem industri pelabuhan nasional karena dapat mendukung program hilirisasi.\"Pelabuhan Terminal Kijing yang kapasitasnya akan meningkat ini membuat daya saing kita nantinya makin kuat, serta memantapkan rantai ekosistem industri pelabuhan kita sehingga makin terkoneksi dan mendukung hilirisasi industri,\" ujarnya dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Selasa.Terminal Kijing adalah pelabuhan terbesar di Pulau Kalimantan dengan kapasitas hingga 1,95 juta TEUs kontainer dan 28 juta ton barang. Terminal itu akan memperkuat ekosistem industri pelabuhan nasional, sekaligus daya saing pelabuhan-pelabuhan Indonesia sebagai jalur strategis perdagangan di Asia Tenggara serta internasional.Meski sekarang baru digunakan untuk 500 ribu TEUs kontainer dan 8 juta ton, namun kapasitas tersebut memiliki nilai strategis bagi pemerataan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi di daerah dan nasional.Kontribusi yang disediakan pelabuhan tersebut juga memperkokoh posisi Pelindo sebagai operator terminal peti kemas terbesar ke delapan di dunia dengan total arus peti kemas atau throughput mencapai 16,7 juta TEUs.Erick menuturkan bahwa Kementerian BUMN berperan dalam pembangunan Terminal Kijing, salah satunya melalui pendanaan mandiri dari anggaran BUMN hasil kolaborasi antara Pelindo dan WIKA dengan tujuan mempercepat kapasitas Pelindo menjadi operator pelabuhan bertaraf internasional.Ia berharap Pelindo dapat menghubungkan belasan ribu pulau di Indonesia, membawa arus pertumbuhan perekonomian, dan menaikkan daya saing Indonesia. Saat ini, Indonesia masih dianggap sebagai negara dengan biaya logistik tertinggi.\"Karena itu, saya berharap keberadaan pelabuhan Terminal Kijing ini harus dimanfaatkan secara optimal sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Kalimantan Barat yang memiliki potensi crude palm oil, bauksit, dan sumber alam lainnya melalui efisiensi jalur distribusi dari kawasan industri menuju lokasi bongkar muat barang. Hal ini bertujuan menekan biaya logistik agar lebih ekonomis,\" pungkasnya. (mth/Antara)
Proyek Kereta Cepat Terancam Mundur Karena Kurang Modal
Jakarta, FNN – Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Didiek Hartantyo mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terancam mundur lagi. Kabar buruk ini disampaikan langsung oleh Didiek dalam rapat dengan bersama Komisi V DPR RI, Rabu (6/7/22) ia mengatakan hal tersebut bisa terjadi jika modal negara yang diberikan dalam bentuk PMN tidak segera cair. Keterlambatan pencairan ini akan membuat kas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku pelaksana proyek hanya bisa bertahan hingga September mendatang. “Kemarin sudah dalam pembahasan menyeluruh dan ini akan diberikan support. Apabila ini tidak cair di 2022, maka penyelesaian kereta cepat ini akan terlambat juga,” ujar Didiek Hartantyo Apabila PMN tidak bisa turun tahun ini, maka penyelesaian proyek KCJB yang direncanakan selesai Juni 2023 tidak akan terwujud. Namun demikian, ia menyatakan rencana uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden China Xi Jinping pada acara G20 November mendatang masih terjadwal. Masalah pada proyek KCIC ini berawal dari kontraktor. Lalu, pada 2019 proyek ini terhambat karena pembebasan lahan. “Nah, saat itu lah kemudian kita PT KAI diminta untuk masuk, namun baru dengan keluarnya Perpres 93 tahun 2021 kemarin Kereta Api betul-betul menjadi lead sponsor daripada kereta cepat ini,” ujar Didiek Didiek menuturkan, biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek KCJB awalnya hanya US$6 miliar saja. Tetapi, pihaknya menghitung terdapat pembengkakan biaya (cost overrun) mencapai US$1,1 miliar hingga US$1,9 miliar. Pembengkakan biaya ini terdiri dari pembebasan lahan, engineering, procurement and construction (EPC), relokasi jalur, dan biaya lainnya. Meski sebelumnya mendapat sindiran yang banyak dari dalam negeri, namun hal ini langsung ditepis oleh Presiden Jokowi, karena Jokowi menjaminn proyek ini tidak akan pakai APBN satu persen pun, ini benar-benar business to business (B2B). Menko Luhut Binsar Panjaitan yang ditunjuk sebagai ketua komite KCIC menantang mereka yang menyebut adanya jebakan utang Cina untuk menguhubungi dia dan dia akan menunjukkan data-datanya. Namun, tidak perlu terlalu lama kekhawatiran para kritikus proyek KCIC ini kemudian terbukti, biaya proyek membengkak awalnya Rp 86 triliun menjadi Rp 114 triliun, ini jauh lebih tinggi dari proyek yang ditawarkan oleh Jepang. Wartawan senior FNN Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Sabtu (9/7/22) menyampaikan memang begitu cara permainan Cina untuk mengalahkan para pesaingnya dalam tender mereka menawarkan harga yang lebih murah dengan sejumlah janji manis, bunga yang murah dan tidak ada jaminan dari pemerintah. Lebih lanjut Hersu mengatakan namun ditengah jalan ketika mereka sudah memenangkan tender, semunya bisa diubah, tidak ada pilihan lain akhirnya pemerintah seperti dikatakan Presiden Jokowi, akhirnya menalangi dana pembengkakan itu bahkan menyuntik kekurangan modal dari BUMN. “Dengan melakukan penyertaan modal, maka mau tidak mau harus merogok kocek dari APBN, padahal sejak awal Jokowi sudah menjamin tidak ada dana dari APBN satu persenpun,” tutup Hersubeno wartawan FNN. (Lia)
Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali adalah Kegagalan Besar
Itu sikap dan tindakan minimal yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Presiden G20. Bukan cuma kebiasaan ngoceh menghimbau, berdasarkan moralitas dan kebaikan bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih ACARA Pertemuan Para Menteri Luar Negeri G20 atau G20 Foreign Ministers\' Meeting (FMM), telah diselenggarakan di Bali tanggal 7-8 Juli 2022. Temanya: “Membangun dunia yang lebih damai, stabil, dan sejahtera bersama”. Agenda ini akan menjadi forum strategis untuk membahas upaya pemulihan global. Pertemuan G20 FMM terdiri dari dua sesi. Sesi pertama mengenai penguatan multilateralisme yang membahas langkah bersama bagi penguatan kolaborasi global dan membangun rasa saling percaya antar-negara yang menjadi enabling environment bagi stabilitas, perdamaian, dan pembangunan dunia. Sesi kedua mengenai krisis Pangan dan Energi yang akan membahas langkah-langkah strategis untuk menanggulangi krisis kerawanan pangan, kekurangan pupuk, dan kenaikan harga komoditas global. Rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia telah dimulai pada 1 Desember 2021 dan berpuncak pada KTT Bali pada 15-16 November 2022. Mengamati proses selama ini sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Ukraina dan Rusia, selanjutnya peran Ketua G20 dalam proses pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, ini tampak sekali Indonesia mengalami kesulitan persiapan, gagap, keteteran, dan kering pengalaman sebagai diplomat kaliber dunia. Indonesia membutuhkan seorang diplomat brilian sekaliber Bung Karno, dan bukan diplomat ecek-ecek yang cuma pinter basa-basi seperti yang kita lihat dan saksikan selama ini. Sudah jelas, masalah ekonomi itu tidak lepas dari masalah geopolitics dan perang yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tidak mungkin dalam pertemuan Menteri Luar Negeri atau Presiden G20 itu hanya membahas urusan ekonomi dan mengesampingkan urusan politik. Itu hanya gagasan bodoh dan konyol. Wajah pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Bali terbukti gagal besar, tidak lebih seperti sirkus, sinetron, hanya kumpul-kumpul, basa-basi, dan foto-foto selfi saja. Tidak menghasilkan apa-apa yang signifikan atau memiliki hasil yang berarti. Karena Indonesia tidak memiliki proposal rencana perdamaian, atau peta jalan negosiasi yang kongkrit dan komprehensif yang bisa menghasilkan gencatan senjata, atau untuk mengakhiri perang di Ukraina yang bisa diterima oleh Rusia, Ukraina, USA, NARO dan Uni Eropa. Presiden Vladimir Putin sering berpidato bahwa perang di Ukraina itu akan berakhir ketika semua tujuan terpenuhi. Jadi tidak mungkin negara yang sedang dan memiliki tujuan militer, tujuan politik, tujuan teritorial, dan tujuan ekonomi akan berhenti perang, hanya dengan himbauan dari negara lain. Menjadi Presiden G20, Indonesia terlalu naif untuk mengambil gagasan dan posisi untuk hanya mendorong semua pihak untuk mengakhiri perang dalam diplomasi internasional tetapi tidak memiliki proposal rencana perdamaian yang dapat diperdebatkan secara terbuka atau dalam sesi tertutup oleh mereka, pihak yang terlibat dalam perang. Semestinya Indonesia sebelum pelaksanaan pertemuan para Menteri Luar Negeri dari G20 harus sudah mendapatkan gambaran tuntutan komprehensif rencana perdamaian dari: Rusia (apa syarat Rusia ingin mengakhiri perang) - Ukraina (apa ingin mengakhiri perang dan AS, NATO, Uni Eropa apa yang diinginkan dari negara tersebut untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina. Sesulit apapun tuntutan masing-masing negara, harus tetap diketahui dulu tuntutan mereka, kemudian diperdebatkan saat pertemuan Menteri Luar G20 itu dilakukan, baik secara terbuka atau sesi tertutup. Kemudian dicarikan kompromi dari masing-masing negara. Itu sikap dan tindakan minimal yang harus diambil oleh Indonesia sebagai Presiden G20. Bukan cuma kebiasaan ngoceh menghimbau, berdasarkan moralitas dan kebaikan bersama. Perang tidak mengakui moralitas dan tidak juga, kebaikan bersama. Perang mengakui kepentingan. Melakukan yang terbaik saja tidak cukup. Sebagai Ketua G20 harus bisa membuat proposal rencana perdamaian yang komprehensif yang dapat diperdebatkan secara terbuka atau dalam sesi yang tertutup untuk mengakhiri perang di Ukraina yang dapat diterima setidaknya oleh Rusia, Ukraina, Amerika Serikat dan NATO. Tanpa memiliki proposal rencana perdamaian hanyalah lelucon besar. Bila Indonesia sebagai Presiden G20 tidak belajar dan mengubah sikap, setelah pertemuan para Menteri Luar Negeri G20, maka KTT G20 di Bali mendatang hasilnya akan sama, tidak berarti, kegagalan besar, hanya kumpul-kumpul, basa-basi dan foto-foto. Apalagi kalau Presiden Putin datang akan ada boikot dari kepala negara AS dan Uni Eropa. (*)
Gambaran Bentuk Gerakan Perubahan
Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Oleh: Sutoyo Abadi, Koordinator Kajian Politik Merah Putih JOHANN Gottfried Herder merupakan seorang filsuf berkebangsaan Jerman: “percaya bahwa kemajuan sejarah itu tercapai berkat kerjasama antara faktor eksternal dan semangat yang subyektif”. Herder juga berpendapat, “kemajuan sejarah manusia di suatu tempat dan suatu waktu akan terjadi dengan caranya sendiri-sendiri secara alami atau bisa disebut juga sejarah sebagai suatu fenomena alam”. Dalam periode pergerakan, setiap kurun waktu memiliki jiwa pada zamannya sendiri-sendiri. Gambaran situasi di alam kekuasaan Oligarki saat ini sudah sedemikian rupa membutuhkan gerakan rakyat yang benar-benar bergerak melawan situasi kebuntuan yang semua dikendalikan oligarki. Petaka yang terjadi saat ini, masyarakat bawah dan menengah yang terpantau dalam jejaring WA atau keluhan langsung yang kita tangkap itu, mereka terus mengiba, merintih dengan kalimat tolonglah kami, mohon segera… kami tetap berharap... cepatlah bertindak dan bergerak... kami meminta... atasi segera... jangan terlambat... kami sudah menyerah… Mereka pada situasi berharap-harap dan terus dalam penantian lahirnya pemimpin pergerakan yang bisa menggerakkan, menyatukan, dan juga mengkonsolidasikan kekuatan untuk bergerak, melakukan perubahan di Indonesia. Realitas yang terjadi sekarang ini belum ada kekuatan yang bisa menghadapi dan mengatasi kekuatan Oligark yang memang sangat kuat dengan kekuatan strategi dan finansialnya. Bentuk perlawanan masih sebatas artikel dan wacana di media sosial, belum ada tanda tanda terkonsolidasi. Oligarki sangat paham pergerakan masih berserak-serak sebatas ucapan, tak akan bisa muncul karena kekuatan perlawanan dan finansialnya sangatlah terbatas, bahkan sponsor yang mungkin bisa mem-backup, arus keuangan mereka sudah dalam pengawasan oligarki. Apalagi, bank-bank banyak yang dikuasai oligarki. Bahkan, beberapa bank plat merah pun sebagian sahamnya berada dalam kekuasaan Aseng. Akan lebih mudah diketahui, aliran dananya dari siapa. Jadi, kalau ada yang terlibat dalam pergerakan, oligarki bisa langsung bertindak melalui boneka binaan dan asuhannya untuk menjatuhkan siksaaan, ancaman dan bisnis mereka harus di sumbat dan dimatikan. Antar tokoh pergerakan kadang masih muncul saling menjegal satu sama lain, mengkoreksi kelemahan gaya pergerakan lainnya. Pada saat yang bersamaan yang suka mengkoreksi mereka hanya diam di tempatnya. Semestinya saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Bahkan, terlalu banyak para aktivis yang terkena pengakit sindrom, terus- menerus memunculkan bahwa dirinya angkatan ..77-98 – hanya membela dirinya pernah berjuang dan merasa dirinya hebat, dan merasa paling tahu melakukan gerakan, lupa situasinya sudah berubah. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI Purn Gatot Nurmantyo pernah menyebut ciri ciri mereka yang yang hanya meminta dan berharap serta memiliki sifat sindrom. Saat ada gerakan riil – akan terjadi – mereka tetap di tempat, pada situasi krisis dan kritis mereka akan lari dari gelanggang. Situasi saat ini butuh kebersamaan, jiwa besar, negarawan dan kesadaran situasinya tidak bisa diatasi secara parsial masing masing merasa bisa dan paling tahu. Maka lahirlah poros perubahan semata untuk menyatukan semua kekuatan, menyamakan pikiran, langkah, dan tindakan bersama untuk bergerak secara bersama. Harus ada kesadaran kolektif satu pejuang di depan lebih utama dari ribuan cendekia yang hanya diam di tempat dan tak bergerak. Jangan saling menjegal dan melemahkan. Satukan niat, tekad, dan semangat, untuk tumbuhnya rasa kebersamaan berjuang besama. Dalam konteks gerakan mahasiswa, penguasa telah masuk melakukan politik kampus. Pengawalan isu saat ini harus masuk birokrasi yang ketat dengan ancaman dan segala resikonya sebagai mahasiswa menimpa beberapa gerakan mahasiswa. Membelit kepentingan penguasa untuk mengendalikan gerakan mahasiswa. Memaksa mahasiswa keluar dari kodratnya sebagai melting pot moralitas. Perubahan harus diperjuangkan bukan semata hanya berharap dengan khayalan mistis yang justru akan memperparah keadaan. (*)
Menteri PUPR Mengingatkan Ancaman Krisis Air Saat Hadiri ICOLD Prancis
Jakarta, FNN - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Kongres Ke-27 Komisi Internasional Bendungan Besar (International Commission On Large Dams/ICOLD) di Marseille, Prancis, seraya mengingatkan mengenai ancaman krisis air global.Menteri Basuki dalam keterangannya diterima di Jakarta, Senin (30/1) malam, menjelaskan bahwa saat ini krisis air merupakan tantangan global seiring dengan meningkatnya permintaan air karena pesatnya urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, pandemi COVID-19, dan isu perubahan iklim.Studi OECD menyatakan permintaan air global akan meningkat sebesar 55 persen hingga tahun 2050, terutama karena pertumbuhan penduduk dan industri. Untuk itu, diperlukan pengelolaan sumber daya air secara efektif.“Kita harus membangun lebih banyak bendungan dan mengelola bendungan eksisting lebih efisien. Sejak tahun 2015, Indonesia telah membangun 61 bendungan baru dan melakukan optimasi 231 bendungan/waduk eksisting untuk meningkatkan ketersediaan air mendukung pertanian, industri, pariwisata, perkotaan, kebutuhan domestik, dan kegiatan lainnya,” kata Basuki.Kongres dan Pertemuan Tahunan ICOLD yang merupakan agenda rutin komunitas bendungan internasional dengan pembahasan isu pembangunan dan pengelolaan bendungan besar diselenggarakan pada 30 Mei hingga 1 Juni 2022.Untuk meningkatkan kapasitas retensi banjir pada musim hujan, kata Basuki, Kementerian PUPR RI akan menambah pintu air pada 21 bendungan baru dan 24 bendungan yang sedang dibangun.Selain itu, untuk menjaga keseimbangan air pada wilayah sungai, saat ini telah dan akan terus dibangun fasilitas interkoneksi antarbendungan.“Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kita mampu untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dan teknologi informasi terkini untuk mengelola dan mengoperasikan waduk secara efektif. Sebagai contoh, untuk mendapatkan parameter hidrologi yang lebih akurat dan juga mengurangi risiko bencana, dilakukan pemodelan perkiraan inflow bendungan,” kata Basuki.Basuki juga menekankan bahwa seluruh pihak harus menaruh perhatian lebih besar pada isu keselamatan bendungan, seperti pekerjaan perbaikan bendungan, rehabilitasi instrumentasi bendungan, dan penyesuaian pola operasi waduk.Selain itu, Basuki berharap pertemuan ICOLD tahun ini dapat mendukung pertukaran pengetahuan tentang pembangunan dan kemajuan bendungan di seluruh dunia dan dapat menghasilkan beberapa ide atau terobosan baru dalam pembangunan bendungan.Turut mendampingi Menteri Basuki, antara lain Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar, Konjen RI Marseille Arief Basalamah, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S Atmawidjaja, Direktur Bendungan Airlangga Mardjono, dan Pengurus Komite Nasional Indonesia Bendungan Besar. (mth/Antara)
BAKTI Upaya Tuntaskan Pembangunan Menara BTS Meski Anggaran Terbatas
Jakarta, FNN - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus mengupayakan untuk menyelesaikan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G di tengah keterbatasan anggaran.Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif menegaskan pembangunan tersebut harus terus dilakukan agar jaringan telekomunikasi di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) di Indonesia bisa tersedia dengan baik.\"Kami tidak akan pernah berhenti, kami tidak akan pernah menyerah untuk membuat Indonesia terkoneksi,\" kata Anang saat dihubungi ANTARA, Sabtu.Anang mengatakan COVID-19 membuat pemerintah mengatur ulang fokus anggaran demi memulihkan dampak pandemi. Anggaran untuk infrastruktur telekomunikasi menjadi salah satu yang terkena pemotongan tersebut.Namun kata Anang, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate sudah memberi arahan bahwa proyek pembangunan menara BTS harus tetap dilanjutkan dan diselesaikan.Terkait anggaran, Anang menyebut bahwa Menkominfo sudah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Komisi I DPR, dan Badan Anggaran DPR agar pembiayaan sektor telekomunikasi bisa menjadi prioritas.Sambil menunggu jawaban dari Kementerian Keuangan, BAKTI Kominfo menggunakan anggaran yang ada untuk melanjutkan pembangunan menara BTS 4G di wilayah 3T.\"Arahan Pak Menteri sudah jelas bahwa setelah kami mendapatkan jawaban dari Kementerian Keuangan, kami akan tetap melanjutkan proyek yang masih belum tuntas hingga 100 persen ini di tahun ini juga, dengan tentunya pembiayaan yang kami siapkan all out untuk menyelesaikan ini segera,\" kata Anang.Terkait progres pembangunan saat ini, Anang mengatakan banyak material menara BTS 4G yang sudah ada di berbagai lokasi pembangunan.Artinya, proses pengerjaan sudah mencapai 90 persen, lantaran hanya tinggal menghubungkan menara BTS 4G tersebut dengan operator seluler.Anang berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaan itu di tengah keterbatasan yang ada.\"Tiap site harus bisa selesai walaupun selesainya berbeda-beda waktu. Tugas kami menyelesaikan pembiayaan itu sehingga proyek bisa tetap berlanjut. Kami sudah menemukan solusinya untuk bisa menyelesaikan kontrak ini sesegera mungkin,\" kata Anang.Saat ini pembangunan menara BTS fase pertama di wilayah 3T telah mencapai 86. Sebanyak 1.900 dari target 4.200 lokasi sudah terkoneksi. Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan 4.200 BTS 4G itu adalah sebesar Rp11 triliun. (mth/Antara)
