INFRASTRUKTUR

Bupati Pringsewu Lakukan Pengisian Awal Bendungan Way Sekampung

Pringsewu, Lampung, FNN - Bupati Pringsewu Sujadi melakukan pengisian awal (impounding) Bendungan Way Sekampung di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Jumat (20/08/21). Pengisian awal (impounding) Bendungan Way Sekampung dimulai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirene oleh Bupati Pringsewu didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Alexander Lida, Vice President Infrastructure I Division PT.Waskita Karya Lasino dan Manager Operasional II PT.Adhi Karya Ahmad Syamsu Bagiono. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah merespons usulan pembangunan Bendungan Way Sekampung, sehingga telah terwujud sebuah bendungan yang sangat kokoh, termasuk jembatan penghubung Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara yang saat ini menjadi jembatan terpanjang di Lampung. "Terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada para kepala pekon di wilayah Kecamatan Banyumas, Pagelaran dan Pagelaran Utara beserta masyarakat, yang berkaitan langsung dalam penyediaan lahan bendungan. Kita berharap dan berdoa keberadaan bendungan ini menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat," kata Sujadi. Kepala BBWS Mesuji Sekampung Alexander Lida pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Pringsewu atas dukungannya selama ini sehingga proses pembangunan Bendungan Way Sekampung berjalan lancar. Menurut Alex, pembangunan Bendungan Way Sekampung ini merupakan bagian dari pengembangan dalam rangka penyediaan air baku, baik untuk irigasi maupun air minum untuk sejumlah daerah di Provinsi Lampung. "Keberadaan Bendungan Way Sekampung di Pringsewu ini memberi dampak yang signifikan dalam penyediaan air baku, baik untuk irigasi maupun air minum," ujarnya. Sementara itu, Vice President Infrastructure I Division PT.Waskita Karya Lasino mengatakan keberhasilan pembangunan Bendungan Way Sekampung ini merupakan kolaborasi yang sangat baik diantara semua pihak yang terlibat. Selain itu, pembangunannya hampir semua menggunakan material dari lokasi di sekitar bendungan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut kaya akan material alam. Lebih lanjut dikatakan Lasino, kegiatan pengisian awal atau penggenangan ini merupakan bagian dari proses pembangunan Bendungan Way Sekampung, yang menjadi tanda bahwa pembangunan bendungan hampir selesai. "Saat ini progres pembangunannya mencapai 98 persen, sedangkan persen sisanya akan dilakukan setelah proses impounding," terangnya. (mth)

WIKA Ungkap JIS Akan Jadi Stadion Berteknologi Tinggi

Jakarta, FNN - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA mengungkapkan Jakarta International Stadium (JIS) nantinya akan menjadi stadion megah dengan kapasitas besar dan berteknologi tinggi. "Ini merupakan stadion yang menurut saya tidak hanya berteknologi tinggi di bagian atap saja, namun juga semua bagiannya. Nanti, kalau sudah selesai akan terlihat tata pencahayaannya atau lightning, kemudian kapasitasnya juga cukup besar di atas 80.000 orang," ujar Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Agung menyampaikan untuk bagian atap stadion, JIS bisa ditutup dan dibuka secara mekanis. Artinya, stadion ini bisa dipakai dalam segala cuaca, mau dipakai saat hujan bisa ditutup ataupun pada saat panas, pagi maupun malam. "Saya kira ini kebanggaan bagi WIKA untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta International Stadium," kata Agung. Sebelumnya, WIKA melalui PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi dan PT Binatama Akrindo (WIKON BA KSO) selaku pelaksana pekerjaan struktur atap dan retractable roof telah berhasil melakukan lifting atap dengan bentang terpanjang 270 meter dan bobot terberat 3.900 ton yang dilakukan secara bersamaan dengan total ketinggian 70 meter. Keberhasilan pekerjaan ini merupakan kontribusi antara inovasi, kolaborasi dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ketidakmungkinan, sehingga mampu diwujudkan. Melalui kontribusi pekerjaan struktur atap baja dan retreactable roof, WIKA mendapatkan pengalaman melaksanakan pekerjaan lifting struktur atap stadion dengan bentang terpanjang dan terberat di Indonesia dengan penggunaan teknologi dan perencanaan yang cermat serta presisi. WIKA melalui PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) yang tergabung dalam konsorsium bersama PT Jaya Konstruksi (Jakon) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) ditetapkan sebagai pemenang tender Proyek Pembangunan JIS di Jakarta Utara dengan total nilai Rp4,083 triliun dengan porsi WEGE mencapai 51 persen. Stadion ini didesain untuk memenuhi standar teknik oleh federasi sepakbola dunia, FIFA (Fédération Internationale de Football Association) dan memiliki kualifikasi green building. (mth)

KemenPUPR Bangun 900 Hunian Wisata di 5 KSPN Nonsuper Prioritas

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 900 hunian wisata di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) unggulan nonsuper prioritas pada tahun ini. “Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Terkait hal ini, Kementerian PUPR akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Di samping terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan pada lima KSPN unggulan prioritas lainnya yang juga ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 seperti Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur. Dukungan Kementerian PUPR salah satunya dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dengan mendorong pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung Pariwisata atau dikenal juga dengan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta). Pembangunan rumah wisata ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Pada tahun 2021 program peningkatan kualitas rumah swadaya di KSPN Morotai, Tanjung Kelayang, Raja Ampat, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru disalurkan sebanyak 900 unit dengan alokasi anggaran Rp54,7 miliar. Desain renovasi rumah warga menjadi Sarhunta dimodifikasi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap. Untuk Sarhunta di KSPN Morotai salah satunya dibangun di permukiman warga di Desa Galo Galo, Kecamatan Morotai Selatan, yang telah menobatkan dirinya sebagai Desa Wisata Mandiri. Pembangunan Sarhunta KSPN Morotai sebanyak 170 unit dengan progres fisik hingga Juni 2021 mencapai 28,88 persen. Selanjutnya KSPN Tanjung Kelayang sebanyak 90 unit dengan progres 35,50 persen, KSPN Raja Ampat sebanyak 90 unit progres 41,48 persen, KSPN Wakatobi 120 unit progres 26,63 persen, dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru sebanyak 430 unit progres fisik 31,74 persen. Lima KSPN unggulan tersebut merupakan bagian dari 10 Bali Baru yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (mth)

Konsultan: Insentif PPN Stimulus Penjualan Rumah Tapak di Triwulan II

Jakarta, FNN - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, khususnya rumah tapak menstimulus penjualan rumah tapak pada triwulan II tahun ini. Head of Research JLL Yunus Karim mengatakan kalau melihat semester I tahun pajak rumah atau insentif yang diberikan oleh pemerintah cukup menstimulus penjualan rumah tapak. "Karena memang pembeli dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pada masa-masa biasa," kata Yunus dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis. Dia juga menambahkan para pengembang yang memiliki rumah ready stock atau rumah yang sudah jadi, serta rumah yang akan jadi dalam waktu dekat, tentunya terdampak oleh stimulus tersebut berupa peningkatan penjualan. Head of Advisory JLL Vivin Harsanto menambahkan rumah tapak masih menjadi salah satu segmen yang bertahan di tengah pandemi. Minat pasar terlihat masih cukup tinggi merespons peluncuran produk baru oleh pengembang. "Permintaan yang didominasi oleh pengguna akhir dan keterjangkauan harga menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini tetap memiliki performa yang baik. Selain itu, insentif PPN, relaksasi Loan to Value (LTV), disertai dengan promosi dari pengembang dan penawaran cara pembayaran yang variatif juga menunjang keberhasilan penjualan rumah tapak,” katanya. JLL mencatat pada semester I tahun 2021 hampir 80 persen yang terjual memiliki harga di bawah Rp1,3 miliar. Di samping itu beberapa pengembang perumahan diperkirakan akan meluncurkan produk-produk rumah tapak baru sebagai dampak dari perluasan township atau kompleks perumahan serta melakukan joint venture terkait pembangunan rumah tapak di wilayah seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi, pada akhir tahun ini. Sebelumnya Pemerintah telah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp300 juta hingga Rp2 miliar. Langkah pemerintah menanggung PPN tersebut berlaku untuk rumah yang sudah jadi dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Salah satu insentif pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang diperpanjang hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku sampai bulan Agustus 2021. Pemerintah memberikan insentif berupa PPN untuk rumah dengan harga rumah maksimal Rp2 miliar. Sementara secara spesifik, insentif yang masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yaitu rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun. Pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50 persen untuk tipe rumah tersebut dengan rentang harga jual dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Insentif tersebut berlaku untuk maksimal satu unit rumah tapak atau rumah susun untuk satu orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. (mth)

Waskita Karya dan PT API Tandatangani Divestasi Tol Cibitung-Cilincing

Jakarta, FNN - PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui ) melalui anak usahanya yaitu PT Waskita Toll Road dan PT Akses Pelabuhan Indonesia (API) menandatangani divestasi Jalan Tol Cibitung-Cilincing. Direktur Utama Waskita Toll Road atau WTR, Septiawan Andri Purwanto menjelaskan dana yang diterima dari hasil divestasi ini akan digunakan untuk mendukung proses bisnis WTR ke depannya. "Setelah menandatangani PPJB, kami masih harus melakukan pemenuhan persyaratan administrasi dan memastikan proses divestasi dilakukan dengan mematuhi ketentuan yang berlaku sebelum penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) antara kami dengan PT API," ujar Septiawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. WTR telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PPJB) dengan PT Akses Pelabuhan Indonesia atas seluruh kepemilikan saham WTR pada PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (CTP). CTP adalah pemegang konsesi atas jalan tol Cibitung Cilincing. Divestasi jalan tol merupakan bagian dari proses bisnis Waskita sebagai salah satu pengembang infrastruktur terbesar di Tanah Air. Waskita menggunakan skema asset recycling, yaitu investment – construction – divestment dalam mendorong kinerja usaha serta sebagai bentuk nyata kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan Nasional. Selain bagian dari proses bisnis Waskita, Divestasi juga merupakan bagian dari komitmen Waskita dalam rangka penyehatan keuangan Waskita serta menciptakan bisnis yang berkelanjutan. Melalui penandatanganan PPJB tersebut, WTR dan PT API menyepakati untuk melakukan pengalihan 55 persen saham WTR pada CTP melalui skema jual beli dengan nilai transaksi sebesar Rp2,49 Triliun. Adapun kini WTR merupakan pemegang saham atas 55 persen saham pada CTP, sedangkan PT API merupakan pemegang saham atas 45 persen saham pada CTP. Setelah transaksi diselesaikan maka PT API akan menjadi pemegang saham atas keseluruhan CTP. PT API merupakan anak usaha dari PT Pengembang Pelabuhan Indonesia dan PT Pelabuhan Tanjung Priok,serta bagian dari grup perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT API bergerak dalam bidang penyediaan jalan akses khusus dan/atau jalan tol kepelabuhan dan fasilitas pendukungnya. Penandatanganan PPJB tersebut dilakukan oleh Septiawan Andri selaku Direktur Utama WTR dan Iwan Ridwan selaku Direktur Utama PT API pada hari Rabu (21/7) secara daring. Dengan adanya divestasi CTP ini, Waskita diperkirakan dapat menurunkan utang melalui dekonsolidasi hingga Rp5 Triliun. Saat ini Waskita telah sukses melaksanakan divestasi atas 4 ruas jalan tol dari 9 ruas jalan tol yang ditargetkan untuk dilepas kepada investor di tahun 2021 ini. Sebagai informasi, pada April 2021, Waskita telah sukses melakukan divestasi atas seluruh kepemilikan saham WTR pada PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT) kepada Kings Rings Ltd. Kemudian pada bulan Juni 2021 lalu, Waskita juga telah berhasil melakukan divestasi atas 40 persen kepemilikan saham WTR pada PT Jasamarga Semarang Batang (JSB) serta divestasi atas 35 persen saham WTR pada PT Cinere Serpong Jaya (CSJ). Divestasi kepemilikan WTR pada JSB dilakukan dengan 2 skema, yaitu melalui melalui penerbitan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), serta melalui konversi saham (share swap), masing-masing atas 20 persen kepemilikan WTR pada JSB. Sedangkan divestasi pada CSJ dilakukan seluruhnya melalui mekanisme share swap. Kesuksesan Waskita dalam melakukan divestasi ini membuktikan bahwa minat para investor untuk melakukan investasi pada konsesi jalan tol Waskita masih sangat tinggi. President Director Waskita, Destiawan Soewardjono mengatakan divestasi dan program penyehatan keuangan lainnya akan mendorong perbaikan kondisi keuangan Waskita, untuk kemudian dapat memberikan dampak yang positif terhadap pencatatan kinerja Waskita di masa mendatang. (mth)

Kementerian PUPR: Program Sejuta Rumah Tetap Berjalan Saat Pandemi

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa meski pandemi, program Sejuta Rumah tetap berjalan sehingga kalangan pengembang diharapkan terus bersemangat dalam rangka membangun rumah untuk masyarakat di berbagai daerah. "Kami akan terus menggandeng para pelaku pembangunan agar tetap bersemangat membangun rumah yang layak huni untuk seluruh masyarakat Indonesia," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid di Jakarta, Selasa. Untuk itu, ujar dia, Kementerian PUPR akan terus berkoordinasi dengan para pelaku pembangunan guna memperkuat pendataan pembangunan perumahan di Indonesia yang termasuk dalam program Sejuta Rumah. Menurut Khalawi, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang untuk menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman. Hal tersebut, lanjutnya, perlu mendapat dukungan dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota serta para pelaku pembangunan perumahan lainnya. "Kami berharap dukungan dari mitra kerja Kementerian PUPR di bidang perumahan yang ikut melaksanakan pembangunan perumahan untuk tetap mengirimkan data hasil pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini dilaksanakan untuk mendukung pendataan program Sejuta Rumah di masa pandemi," paparnya. Kementerian PUPR, masih menurut dia, selama ini terus berupaya menyediakan data program Sejuta Rumah sebaik mungkin. Data tersebut berasal dari hasil pembangunan rumah umum maupun rumah komersil yang berasal dari sumber APBN maupun dari non-APBN. Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Fitrah Nur menyatakan dalam pendataan program Sejuta Rumah, Kementerian PUPR membagi ke dalam dua kelompok yakni rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan rumah untuk non-MBR. Adapun kriterianya terdiri dari rumah baru yang telah selesai dibangun dan rumah layak huni yang telah selesai terbangun dan terhuni. Di tempat terpisah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah menilai Penyertaan Modal Negara (PMN) yang rencananya akan diberikan kepada Bank Tabungan Negara Tbk akan membantu bank tersebut untuk mengoptimalkan program Sejuta Rumah. "Pemerintah tidak bisa lepas tangan. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi pemerintah untuk mendukung permodalan BTN, melalui PMN. Demi optimalisasi program yang diamanatkan kepada BTN," ujar Piter. Apalagi, lanjut Piter, kebutuhan perumahan untuk kelompok masyarakat menengah ke bawah tidak sebanding dengan ketersediaan rumah (backlog). Dengan kata lain, angka backlog-nya masih sangat tinggi, yaitu sekitar 11 juta unit. (mth)

Kementerian PUPR Terus Bangun Infrastruktur Dukung Perekonomian Sumbar

Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus membangun sejumlah infrastruktur di Sumatera Barat (Sumbar) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas. "Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan infrastruktur yang andal di seluruh Indonesia salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan konektivitas baik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun sektor pariwisata," sebut siaran pers Kementerian PUPR yang diterima di Jakarta, Sabtu. Beberapa infrastruktur yang dibangun di Provinsi Sumatera Barat yaitu, revitalisasi Kawasan Nagari Seribu Rumah Gadang (SRG) di Kabupaten Solok Selatan, pembangunan Pasar Rakyat Pariaman di Kota Pariaman, dan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin. Revitalisasi SRG, yang dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat Direktorat Jenderal Cipta Karya itu merupakan tindak lanjut atas pencanangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Padang pada Februari 2018 lalu. Revitalisasi kawasan rumah adat khas Minangkabau tersebut meliputi pemugaran 32 rumah gadang, penataan lansekap kawasan, pembangunan menara songket sebagai landmark serta pembangunan fasilitas-fasilitas untuk wisatawan. Revitalisasi SRG dikerjakan 475 orang dan 5 tukang tuo dengan biaya APBN 2019-2020 sebesar Rp67 miliar. Lokasi SRG berjarak 147 km dari Bandara Internasional Minangkabau dengan waktu tempuh 3,5-4 jam menggunakan transportasi darat. Selain dapat menambah daya tarik bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara, kawasan SRG diharapkan juga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Solok Selatan dan sekitarnya. Kementerian PUPR juga telah menyelesaikan revitalisasi Pasar Pariaman sehingga menjadi sarana perdagangan rakyat yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih estetis (tidak kumuh) di Kota Pariaman. Pembangunan pasar yang dilakukan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat itu dimulai pada Desember 2019 dengan anggaran senilai Rp89,7 miliar dan manajemen konstruksi (MK) senilai Rp2,8 miliar. Pasar Pariaman, yang dibangun di atas lahan seluas 5.431 meter persegi, dapat menampung 562 pedagang terdiri atas 362 kios dan los yang mampu menampung 200 pedagang. Keberadaan pasar juga menjadi layanan wisata karena lokasinya berada di pusat kegiatan kota dan dekat dengan Pantai Gandoriah. Sementara, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III Sumatera Barat Ditjen Bina Marga juga tengah melaksanakan pembangunan Jalan Tol Sirip Pekanbaru-Padang Seksi Padang-Sicincin sepanjang 36,6 km yang merupakan bagian dari Jalan Tol Trans-Sumatera. Pembangunan tol ini akan meningkatkan konektivitas antara Provinsi Sumatera Barat dengan Riau. Pembangunan Tol Padang-Sicincin dimulai pada Februari 2018 dan ditargetkan selesai serta beroperasi pada Desember 2022. Saat ini progres fisik Tol Padang-Sicincin telah mencapai 40,81 persen. Jalan Tol Padang-Pekanbaru membentang sepanjang 256 km dan terbagi menjadi enam seksi, yaitu Seksi I Padang-Sicincin, Seksi II Sicincin-Bukittinggi, Seksi III Bukittinggi-Payakumbuh, Seksi IV Payakumbuh-Pangkalan, Seksi V Pangkalan-Bangkinang, dan Seksi VI Bangkinang-Pekanbaru. (mth)

Anggaran Proyek Gurindam 12 Dialihkan untuk Jembatan Batam Bintan

Tanjungpinang, FNN - Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Provinsi Kepri membatalkan pekerjaan lanjutan proyek Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 di 2021 karena anggarannya dialihkan untuk mendukung pembangunan jembatan Batam-Bintan. “Sekarang pembangunan jembatan Batam-Bintan itu lebih penting. Insya Allah tahun depan baru dilanjutkan,” kata Kepala Dinas PUPRP Kepri Abu Bakar di Tanjungpinang, Selasa. Adapun pekerjaan yang batal dilaksanakan yaitu, pengaspalan jalan sekitar 1 kilometer di sekitar jembatan, pembangunan pedestrian (jalur pejalan kaki), dan pembangunan podium di zona 1. Abu Bakar menjelaskan seluruh pekerjaan tersebut batal dilanjutkan karena alokasi anggaran sebesar Rp30 miliar di APBD 2021 untuk merampungkan pekerjaan di pusat ibu kota itu dialihkan untuk menutupi kekurangan biaya pembebasan lahan di Kelurahan Tanjungpermai, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan. Lahan tersebut, kata dia, nantinya akan digunakan untuk membangun infrastruktur pendukung jembatan Batam Bintan. “Untuk membebaskan lahan di sana, anggaran yang dibutuhkan Rp50 miliar, sementara anggaran kita yang ada sebelumnya hanya Rp20 miliar. Karena itu anggaran lanjutan proyek Gurindam 12 kita alihkan,” jelasnya. Meskipun begitu, lanjut dia, di tahun anggaran 2021 ini tetap ada sejumlah pekerjaan berskala kecil di kawasan Gurindam 12, yakni berupa pemasangan bangku serta lampu. “Anggarannya kita alokasikan di APBD Perubahan 2021, sekitar Rp5 sampai Rp7 miliar,” ungkap Abu Bakar. Proyek Penataan Kawasan Pesisir Gurindam 12 senilai Rp428 miliar merupakan proyek multiyears Pemprov Kepri yang disahkan di APBD 2018 dengan masa pengerjaan selama selama 2 tahun 3 bulan. (mth)

Rest Area Salatiga Jadi Destinasi Wisata Pengguna Tol

Semarang, FNN - PT Trans Marga Jateng (TMJ) menghadirkan "rest area" Pendopo Salatiga di KM 456 ruas Tol Semarang-Solo yang tidak sekadar sebagai tempat istirahat namun juga sebagai destinasi wisata bagi para pengguna jalan bebas hambatan tersebut. Direktur Utama PT TMJ Denny Chandra Irawan dalam siaran pers di Semarang, Sabtu, mengatakan tempat istirahat seluas 3,3 ha ini berada di kedua sisi jalan tol dan dilengkapi dengan sebuah jembatan penghubung. Ia menjelaskan terdapat lima bangunan utama yang menggambarkan keberadaan lima gunung di wilayah Jawa Tengah, yaknk Gunung Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, dan Ungaran. Menurut dia, terdapat berbagai fasilitas pendukung di kedua sisi tempat istirahat tersebut, seperti tempat parkir luas yang mampu menampung kendaraan besar dan kecil, puluhan toilet, sekitar 40.gerai UMKM.yang menawarkan produk kuliner, kerajinan, busana, hingga oleh-oleh khas Jawa Tengah. Konsep tempat istirahat ini sendiri, kata dia, merangkul para pelaku UMKM di wilayah Kota Semarang, Solo, Salatiga, Boyolali, dan daerah sekitarnya sehingga perekonomian berjalan dan bermanfaat bagi masyarakat. "Pengendara dari arah Jakarta maupun Solo bisa melepas lelah di tempat istirahat ini dan mengembalikan stamina sebelum melanjutkan perjalanan kembali," katanya. Rest area KM 456 ini sendiro mendapat penghargaan dari Kementerian PUPR sebagai tempat istirahat memiliki kualitas pelayanan dan pengelolaan yang baik, memenuhi aspek kenyamanan, kerapian dan kebersihan lingkungan. (mth)

IPC Group dan Mitra Utama Teken Deklarasi Bersama Pelabuhan Bersih

Jakarta, FNN - PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) atau IPC Group dan mitra usaha kepelabuhanan menandatangani Deklarasi Bersama untuk mewujudkan Pelabuhan Bersih sebagai salah satu bentuk kongkret sinergi dalam mewujudkan Pelabuhan Bersih. Turut hadir dalam deklarasi bersama yang digelar secara hybrid di 12 cabang pelabuhan yang dikelola oleh IPC, Rabu, jajaran Direksi IPC, general manager cabang pelabuhan, jajaran direksi anak dan cucu perusahaan IPC, perwakilan mitra usaha, asosiasi, Perusahaan Bongkar Muat (PBM) serta instansi pemerintah sebagai stakeholder di lingkungan pelabuhan. "Deklarasi Bersama ini menunjukkan bahwa baik IPC Group dan mitra usaha serta stakeholders kepelabuhanan terkait memiliki tujuan yang sama, yakni kesepahaman bahwa praktik pungli dan gratifikasi di lingkungan pelabuhan harus diberantas serta memastikan kelancaran dan keamanan kegiatan operasional di pelabuhan merupakan tanggung jawab kita bersama," kata Direktur Utama IPC Arif Suhartono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu. IPC juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi serta pungutan liar yang disampaikan oleh Plt. Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Syarief Hidayat. Arif menjelaskan, dalam praktik di lapangan, manajemen IPC telah menugaskan segenap karyawannya untuk memastikan bahwa tanpa memberi tip atau uang apapun, proses keluar masuk barang di terminal tetap dilayani sesuai jadwal dan sesuai Service Level Agreement (SLA) dan Service Level Guarantee (SLG). "Pelayanan operasional di pelabuhan telah menggunakan sistem cashless payment dan seluruh kegiatan operasional kepelabuhanan dilakukan sesuai dengan SLA dan SLG yang telah ditetapkan. Jika ada hal-hal yang kurang tepat dalam praktiknya, silakan laporkan pada kami," tambah Arif. Layanan saluran pengaduan Whistle Blowing System (WBS) dapat diakses oleh stakeholders Pelabuhan di seluruh wilayah operasi IPC Group melalui layanan WhatsApp di 0811-9511-665 dan https://ipcbersih.whistleblowing.link/ (mth)