INFRASTRUKTUR
Ketua DPD: Perlu Langkah Kongkret Majukan Daerah Perbatasan
Surabaya, FNN - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap pemerintah membuat langkah konkret untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan seiring pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, Merauke, Papua. "Keberadaan Pos Lintas Batas Negara harus dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar," ujarnya dalam siaran pers diterima di Surabaya, Senin. Menurut dia, perlu sinergitas antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sentra-sentra perekonomian baru. Mantan Ketua Umum PSSI tersebut juga merasa diperlukan prioritas pada aktivitas perdagangan, yakni ekspor dan impor. "Semua pihak terkait harus berperan aktif dalam menumbuhkan serta memajukan perekonomian di kawasan perbatasan. Ke depan diharapkan PLBN akan berkembang sehingga mampu mendukung aktivitas ekspor maupun impor," ucapnya. Dengan diresmikannya PLBN di Sota diharapkan dapat mengembangkan berbagai potensi sumber daya alam lokal yang memiliki prospek besar seperti sektor pertanian dan peternakan. "Apalagi pada 2018 Merauke ditetapkan sebagai daerah lumbung padi nasional. Bahkan sudah mampu ekspor komoditi pertanian antara lain beras, kopra dan gaharu. Dengan dibangunnya PLBN tentu saja semakin memudahkan alur dan prosedur ekspor," katanya. Kendati demikian, LaNyalla mengingatkan untuk tetap mengutamakan pada sektor keamanan karena daerah perbatasan memiliki risiko kejahatan dan kriminalitas tinggi. "Tak boleh dikesampingkan adalah antisipasi kemungkinan terjadinya tindakan kriminalitas. Meningkatnya mobilitas masyarakat, arus masuk dan keluar, serta aktivitas perekonomian yang terjadi pasti akan mendorong adanya kejahatan," tutur senator asal daerah pemilihan Jawa Timur tersebut. (sws, ant)
Wamen BUMN Berharap Hutama Karya Rampungkan Tahap 1 Tol Trans Sumatera
Jakarta, FNN - Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap Hutama Karya dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Jalan Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024. "Hutama Karya diharapkan dapat menyelesaikan paket pembangunan Tahap 1 Tol Trans Sumatera hingga tahun 2024," ujar Wamen II BUMN yang akrab disapa Tiko tersebut dalam seminar daring di Jakarta, Kamis. Wamen BUMN itu menambahkan bahwa Untuk mewujudkan target tersebut pemerintah memberikan dukungan kepada Hutama Karya dalam bentuk teknis maupun pendanaan. Di sisi pendanaan, pemerintah telah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada Hutama Karya di mana PMN tersebut telah cair sebesar Rp6,2 triliun pada tahun ini. Pemerintah juga telah menyelesaikan tambahan PMN 2021 kepada Hutama Karya yang sedang diproses sebesar Rp19 triliun. Pengajuan tambahan dana PMN tersebut untuk mempercepat beberapa ruas utama Tol Trans Sumatera yakni Medan-Binjai, Binjai-Langsa, Pekanbaru-Dumai, dan sejumlah ruas tol lainnya. "Pembangunan Tol Trans Sumatera ini membutuhkan pendanaan dan investasi yang sangat besar, di sinilah peran BUMN dalam hal ini Hutama Karya yang sudah dipercaya pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Tol Trans Sumatera," kata Tiko. Tiko menyampaikan bahwa Pulau Sumatera merupakan penyumbang ekonomi nasional yang berkontribusi sebesar 20 persen terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dengan kekayaan alam yang berlimpah, Sumatera memiliki beberapa produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kopi dan teh. Pulau Sumatera juga memiliki lokasi yang sangat strategis yang dilalui oleh jalur perdagangan laut, menjadikan Pulau Sumatera sebagai pintu gerbang perdagangan internasional Indonesia. Dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, dibutuhkan pembangunan infrastruktur nasional sebagai sebuah katalis, karena itu pembangunan jalan tol Trans Sumatera dicanangkan sebagai salah satu proyek prioritas untuk meningkatkan konektivitas daerah Sumatera. (mth)
Gubernur: Pelabuhan Ujung Jabung Kunci Kemajuan Ekonomi Makro Jambi
Jambi, FNN - Gubernur Jambi Al Haris menyatakan Pelabuhan Ujung Jabung yang berada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan kunci kemajuan ekonomi secara makro di Provinsi Jambi. "Pelabuhan Ujung Jabung ini menjadi gerbang ekonomi di Jambi, selama ini kegiatan ekspor impor terhambat karena Jambi tidak memiliki pelabuhan internasional," kata Al Haris di Jambi, Kamis. Sementara begitu banyak komoditi di Provinsi Jambi yang di ekspor keluar negeri. Bahkan sejumlah komoditi lainnya memiliki peluang yang besar untuk di ekspor ke luar negeri jika Pelabuhan Ujung Jabung sudah beroperasi. Mulai dari ekspor komoditi pertanian, pertambangan hingga komoditi industri olahan dan rumahan. Dijelaskan Al Haris saat ini pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Ujung Jabung tersebut terkendala oleh akses jalan menuju pelabuhan. Dimana akses menuju Pelabuhan Ujung Jabung tersebut terhambat karena Jembatan di Sungai Rambut, Kecamatan Berbak belum memenuhi kualifikasi. "Salah satu kendala pembangunan pelabuhan itu yakni akses jembatan Sungai Rambut yang belum memenuhi kualifikasi, jika jembatan tersebut sudah dibangun dan sesuai standar maka pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung dapat dimaksimalkan," kata Al Haris. Untuk mempercepat pembangunan Jembatan Sungai Rambut, Gubernur Jambi Al Haris bersama anggota DPR RI komisi V A Bakrie pada Rabu (1/9) memaparkan perkembangan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) M Basuki Hadimoeljono di Jakarta. Al Haris meminta Pemerintah Pusat dapat membantu pembangunan Jembatan Sungai Rambut menuju Ujung Jabung. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya. "Dengan demikian mudah-mudahan pintu gerbang ekspor impor ke mancanegara dapat terbuka dan tidak ada lagi biaya lansir barang karena sudah ada Pelabuhan Internasional," katanya. Jembatan Sungai Rambut tersebut memiliki panjang 617 meter dengan estimasi lebar jembatan 10 meter. Diperkirakan biaya pembangunan Jembatan Sungai Rambut tersebut sebesar Rp280,22 miliar. Tidak hanya mempresentasikan kemajuan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, namun Gubernur Jambi turut meminta dukungan dari Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Jambi. "Semoga Kementerian PUPR bisa membantu kita untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi," katanya. (mth)
KSP Dorong Percepatan Pembangunan Dermaga Lantamal VI Makassar
Jakarta, FNN - Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko, mendorong percepatan pembangunan dermaga Pangkalan TNI AL VI/Makassar, agar kelak dapat memperkuat keamanan Makassar New Port, Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Moeldoko saat memfasilitasi penandatanganan perjanjian kerja sama pembangunan instalasi militer itu, oleh TNI dan sejumlah pihak terkait di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. "Saya meminta kepada semua pihak agar seluruh proses, khususnya perizinan, dapat dipercepat sehingga pembangunan dermaga Lantamal VI/Makassar dan fasilitas pendukung lainnya dapat segera dimulai setelah perjanjian kerja sama ditandatangani hari ini,” ujar Moeldoko. Moeldoko menyatakan dukungannya terhadap pembangunan infrastruktur sebagai penopang utama kegiatan perekonomian masyarakat, yang diintegrasikan dengan peningkatan fasilitas ketahanan dan keamanan, dalam hal ini Makassar New Port dan pembangunan dermaga Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar. Ia meminta komitmen seluruh pihak untuk menjamin kelancaran pembangunan Makassar New Port yang merupakan infrastruktur terbesar di Indonesia timur, termasuk juga dermaga Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar. Dalam acara penandatanganan itu hadir para pihak terkait yakni Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia IV, Prasetyadi, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para pihak menandatangani perjanjian kerja sama yang mencakup pembangunan fisik dermaga seukuran 150 meter x 12 meter, pembangunan trestle (jalan akses dari daratan) menuju dermaga, dan lain sebagainya. Margono menyatakan pembangunan dermaga itu akan membantu kemajuan bangsa. "Pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim merupakan salah satu pilar poros maritim dunia yang utama. Namun pilar poros maritim yang tak kalah penting adalah pertahanan maritim. Oleh karenanya dua hal ini harus dilakukan bersama-sama,” ujar dia. Makassar New Port merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang mendapatkan perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo. Makassar New Port berada dalam lokasi yang terintegrasi dengan Pelabuhan Soekarno-Hatta dan Markas Komando Pangkalan TNI AL VI/Makassar. Pelabuhan ini diharapkan menjadi penghubung transportasi dan perdagangan untuk wilayah Indonesia bagian timur serta lalu lintas internasional dari dan ke Australia. Adapun, rencana pembangunan dermaga Lantamal VI seukuran 150 meter x 12 meter di bagian sisi luar pemecah gelombang Pangkalan Utama TNI AL VI/Makassar itu permintaan TNI AL. Dermaga itu akan mewadahi kebutuhan sandar kapal perang TNI AL hingga kelas LPD (Landing Platform Dock) dan jenis fregat. Saat ini para pihak terkait tengah melakukan langkah-langkah percepatan dalam pengurusan perizinan, khususnya perizinan lingkungan yang membutuhkan dukungan dari Kementerian LHK dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. (mth)
PUPR Berdayakan 35.000 Orang Bangun Sanitasi Ponpes
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memberdayakan lebih dari 35.000 orang lewat program padat karya tunai (PKT) berupa pembangunan sanitasi pondok pesantren (ponpes). “Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa atau pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical dan social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia mengatakan program PKT Kementerian PUPR dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Selain menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, bersih dan sehat, program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK ini juga bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, sehingga manfaatnya dapat langsung berkontribusi pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Kementerian PUPR pada 2021 memperluas penyaluran PKT melalui penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di pondok pesantren/lembaga pendidikan keagamaan (LPK). Tercatat dalam sistem e-monitoring Kementerian PUPR per 21 Agustus 2021, telah tersalurkan dana Rp542,6 miliar atau 51,9 persen dari target Rp978,1 miliar. Anggaran yang terserap digunakan untuk upah tenaga kerja dan material, sehingga masih akan terus bertambah seiring waktu. Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pondok pesantren/LPK pada 2021 ditargetkan sebanyak 6.000 unit yang tersebar di 4.825 lokasi di Indonesia. Saat ini sudah tersalurkan di 2.582 lokasi dengan menyerap 34.576 tenaga kerja dari rencana 35.944 tenaga kerja. Untuk progres fisik seluruhnya sudah mencapai 31,6 persen. Program ini meliputi pembangunan bangunan MCK yang terdiri dari bilik mandi dan kakus/toilet, tempat wudhu, tempat cuci tangan dan tempat cuci pakaian serta instalasi pengolahan air limbah domestik dengan alokasi anggaran setiap unit sekitar Rp200 juta. Di samping sanitasi pondok pesantren/LPK, terdapat enam kegiatan PKT lain yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dengan total menyerap 268.859 tenaga kerja. Kegiatan tersebut meliputi kota tanpa kumuh (kotaku) sebanyak 124.140 tenaga kerja, pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW) menyerap 17.964 orang, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle (TPS3R) sebanyak 7.662 tenaga kerja, sanitasi perdesaan padat karya (sanimas) sebanyak 27.712 orang, SPAM perdesaan padat karya (pamsimas) sebanyak 34.823 orang, dan tambahan kegiatan kontraktual yang dilaksanakan dengan skema padat karya sebanyak 25.285 tenaga kerja. (sws)
Pemprov Sulsel Resmikan Ruas Jalan Perbatasan Sidrap - Soppeng
Makassar, FNN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan resmikan pembangunan ruas jalan Soppeng - Sidrap tahap ketiga yang baru saja selesai dikerjakan sepanjang 7,3 km dengan anggaran sebesar Rp33 miliar. "Alhamdulillah, hari ini kita sudah resmikan dan sudah bisa dilalui masyarakat," kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman pada acara peresmian, Sabtu. "Dulu kita pernah lewat ke sini, kondisinya rusak. Alhamdulillah, hari ini jalanan beraspal sudah bisa dinikmati masyarakat," katanya. Ruas ini menjadi akses yang menjadi jalan utama penghubung Kabupaten Soppeng dan Sidrap. Dimana pembangunan ruas jalan ini dikerjakan secara bertahap. Pembangunan jalan dimulai tahun 2019 dengan penanganan sepanjang 5,9 km senilai Rp34 miliar. Selanjutnya tahun 2020 sepanjang 3,1 km senilai Rp14,3 miliar, dan tahun ini sepanjang 7,3 km dengan nilai Rp33 miliar. Untuk menuntaskan jalan ini, direncanakan berlanjut di tahun 2022 sekitar dua km dengan anggaran Rp13 miliar. Secara keseluruhan, untuk total penanganan sepanjang 18,3 km, Pemprov Sulsel mengucurkan anggaran Rp94,3 miliar. Masyarakat setempat antusias menyambut hadirnya jalan beraspal ini. Mengingat kondisi sebelumnya, ruas Kabupaten Soppeng - Batas Kabupaten Sidrap mengalami rusak berat yang bertahun-tahun dinantikan penanganannya. (mth)
Bupati Pringsewu Lakukan Pengisian Awal Bendungan Way Sekampung
Pringsewu, Lampung, FNN - Bupati Pringsewu Sujadi melakukan pengisian awal (impounding) Bendungan Way Sekampung di Pekon Bumiratu, Kecamatan Pagelaran, Jumat (20/08/21). Pengisian awal (impounding) Bendungan Way Sekampung dimulai dengan penandatanganan prasasti dan penekanan tombol sirene oleh Bupati Pringsewu didampingi Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Alexander Lida, Vice President Infrastructure I Division PT.Waskita Karya Lasino dan Manager Operasional II PT.Adhi Karya Ahmad Syamsu Bagiono. Bupati Pringsewu Sujadi dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah merespons usulan pembangunan Bendungan Way Sekampung, sehingga telah terwujud sebuah bendungan yang sangat kokoh, termasuk jembatan penghubung Kecamatan Pagelaran dan Pagelaran Utara yang saat ini menjadi jembatan terpanjang di Lampung. "Terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada para kepala pekon di wilayah Kecamatan Banyumas, Pagelaran dan Pagelaran Utara beserta masyarakat, yang berkaitan langsung dalam penyediaan lahan bendungan. Kita berharap dan berdoa keberadaan bendungan ini menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat," kata Sujadi. Kepala BBWS Mesuji Sekampung Alexander Lida pada kesempatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bupati Pringsewu atas dukungannya selama ini sehingga proses pembangunan Bendungan Way Sekampung berjalan lancar. Menurut Alex, pembangunan Bendungan Way Sekampung ini merupakan bagian dari pengembangan dalam rangka penyediaan air baku, baik untuk irigasi maupun air minum untuk sejumlah daerah di Provinsi Lampung. "Keberadaan Bendungan Way Sekampung di Pringsewu ini memberi dampak yang signifikan dalam penyediaan air baku, baik untuk irigasi maupun air minum," ujarnya. Sementara itu, Vice President Infrastructure I Division PT.Waskita Karya Lasino mengatakan keberhasilan pembangunan Bendungan Way Sekampung ini merupakan kolaborasi yang sangat baik diantara semua pihak yang terlibat. Selain itu, pembangunannya hampir semua menggunakan material dari lokasi di sekitar bendungan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut kaya akan material alam. Lebih lanjut dikatakan Lasino, kegiatan pengisian awal atau penggenangan ini merupakan bagian dari proses pembangunan Bendungan Way Sekampung, yang menjadi tanda bahwa pembangunan bendungan hampir selesai. "Saat ini progres pembangunannya mencapai 98 persen, sedangkan persen sisanya akan dilakukan setelah proses impounding," terangnya. (mth)
WIKA Ungkap JIS Akan Jadi Stadion Berteknologi Tinggi
Jakarta, FNN - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA mengungkapkan Jakarta International Stadium (JIS) nantinya akan menjadi stadion megah dengan kapasitas besar dan berteknologi tinggi. "Ini merupakan stadion yang menurut saya tidak hanya berteknologi tinggi di bagian atap saja, namun juga semua bagiannya. Nanti, kalau sudah selesai akan terlihat tata pencahayaannya atau lightning, kemudian kapasitasnya juga cukup besar di atas 80.000 orang," ujar Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis. Agung menyampaikan untuk bagian atap stadion, JIS bisa ditutup dan dibuka secara mekanis. Artinya, stadion ini bisa dipakai dalam segala cuaca, mau dipakai saat hujan bisa ditutup ataupun pada saat panas, pagi maupun malam. "Saya kira ini kebanggaan bagi WIKA untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan Jakarta International Stadium," kata Agung. Sebelumnya, WIKA melalui PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi dan PT Binatama Akrindo (WIKON BA KSO) selaku pelaksana pekerjaan struktur atap dan retractable roof telah berhasil melakukan lifting atap dengan bentang terpanjang 270 meter dan bobot terberat 3.900 ton yang dilakukan secara bersamaan dengan total ketinggian 70 meter. Keberhasilan pekerjaan ini merupakan kontribusi antara inovasi, kolaborasi dan komitmen dari para pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan ketidakmungkinan, sehingga mampu diwujudkan. Melalui kontribusi pekerjaan struktur atap baja dan retreactable roof, WIKA mendapatkan pengalaman melaksanakan pekerjaan lifting struktur atap stadion dengan bentang terpanjang dan terberat di Indonesia dengan penggunaan teknologi dan perencanaan yang cermat serta presisi. WIKA melalui PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) yang tergabung dalam konsorsium bersama PT Jaya Konstruksi (Jakon) dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP) ditetapkan sebagai pemenang tender Proyek Pembangunan JIS di Jakarta Utara dengan total nilai Rp4,083 triliun dengan porsi WEGE mencapai 51 persen. Stadion ini didesain untuk memenuhi standar teknik oleh federasi sepakbola dunia, FIFA (Fédération Internationale de Football Association) dan memiliki kualifikasi green building. (mth)
KemenPUPR Bangun 900 Hunian Wisata di 5 KSPN Nonsuper Prioritas
Jakarta, FNN - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 900 hunian wisata di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) unggulan nonsuper prioritas pada tahun ini. “Pemerintah meyakini bahwa sektor ekonomi utama yang dapat rebound dengan cepat adalah sektor pariwisata. Terkait hal ini, Kementerian PUPR akan merenovasi rumah warga agar layak untuk dijadikan homestay di kawasan wisata sehingga masyarakat setempat bukan hanya jadi penonton, tetapi bisa menikmati kue pariwisata,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Di samping terus menyelesaikan pekerjaan infrastruktur 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Manado – Likupang, Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan pada lima KSPN unggulan prioritas lainnya yang juga ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 seperti Morotai di Maluku Utara, Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Raja Ampat di Papua Barat, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, Bromo-Tengger-Semeru di Jawa Timur. Dukungan Kementerian PUPR salah satunya dilaksanakan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan dengan mendorong pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya Mendukung Pariwisata atau dikenal juga dengan Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta). Pembangunan rumah wisata ini masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 109 Tahun 2020 untuk meningkatkan kualitas rumah warga sekitar kawasan pariwisata menjadi layak huni dan sekaligus dapat dimanfaatkan untuk usaha pondok wisata (homestay) dan usaha pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Pada tahun 2021 program peningkatan kualitas rumah swadaya di KSPN Morotai, Tanjung Kelayang, Raja Ampat, Wakatobi, dan Bromo-Tengger-Semeru disalurkan sebanyak 900 unit dengan alokasi anggaran Rp54,7 miliar. Desain renovasi rumah warga menjadi Sarhunta dimodifikasi lebih modern, tetapi tidak meninggalkan kearifan lokal sebagai upaya menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara untuk menginap. Untuk Sarhunta di KSPN Morotai salah satunya dibangun di permukiman warga di Desa Galo Galo, Kecamatan Morotai Selatan, yang telah menobatkan dirinya sebagai Desa Wisata Mandiri. Pembangunan Sarhunta KSPN Morotai sebanyak 170 unit dengan progres fisik hingga Juni 2021 mencapai 28,88 persen. Selanjutnya KSPN Tanjung Kelayang sebanyak 90 unit dengan progres 35,50 persen, KSPN Raja Ampat sebanyak 90 unit progres 41,48 persen, KSPN Wakatobi 120 unit progres 26,63 persen, dan KSPN Bromo-Tengger-Semeru sebanyak 430 unit progres fisik 31,74 persen. Lima KSPN unggulan tersebut merupakan bagian dari 10 Bali Baru yang dikembangkan pemerintah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan terbangunnya infrastruktur pendukung KSPN diharapkan akan meningkatkan produktivitas sektor pariwisata menjadi sektor andalan untuk mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. (mth)
Konsultan: Insentif PPN Stimulus Penjualan Rumah Tapak di Triwulan II
Jakarta, FNN - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) menilai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sektor properti, khususnya rumah tapak menstimulus penjualan rumah tapak pada triwulan II tahun ini. Head of Research JLL Yunus Karim mengatakan kalau melihat semester I tahun pajak rumah atau insentif yang diberikan oleh pemerintah cukup menstimulus penjualan rumah tapak. "Karena memang pembeli dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan pada masa-masa biasa," kata Yunus dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Kamis. Dia juga menambahkan para pengembang yang memiliki rumah ready stock atau rumah yang sudah jadi, serta rumah yang akan jadi dalam waktu dekat, tentunya terdampak oleh stimulus tersebut berupa peningkatan penjualan. Head of Advisory JLL Vivin Harsanto menambahkan rumah tapak masih menjadi salah satu segmen yang bertahan di tengah pandemi. Minat pasar terlihat masih cukup tinggi merespons peluncuran produk baru oleh pengembang. "Permintaan yang didominasi oleh pengguna akhir dan keterjangkauan harga menjadi salah satu faktor yang membuat sektor ini tetap memiliki performa yang baik. Selain itu, insentif PPN, relaksasi Loan to Value (LTV), disertai dengan promosi dari pengembang dan penawaran cara pembayaran yang variatif juga menunjang keberhasilan penjualan rumah tapak,” katanya. JLL mencatat pada semester I tahun 2021 hampir 80 persen yang terjual memiliki harga di bawah Rp1,3 miliar. Di samping itu beberapa pengembang perumahan diperkirakan akan meluncurkan produk-produk rumah tapak baru sebagai dampak dari perluasan township atau kompleks perumahan serta melakukan joint venture terkait pembangunan rumah tapak di wilayah seperti Tangerang, Bogor, dan Bekasi, pada akhir tahun ini. Sebelumnya Pemerintah telah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rumah susun (rusun) yang dibanderol berkisar Rp300 juta hingga Rp2 miliar. Langkah pemerintah menanggung PPN tersebut berlaku untuk rumah yang sudah jadi dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Aturan itu tertuang di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang diterbitkan Maret 2021. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Salah satu insentif pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang diperpanjang hingga akhir tahun ini. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku sampai bulan Agustus 2021. Pemerintah memberikan insentif berupa PPN untuk rumah dengan harga rumah maksimal Rp2 miliar. Sementara secara spesifik, insentif yang masuk ke dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yaitu rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun. Pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50 persen untuk tipe rumah tersebut dengan rentang harga jual dari Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. Insentif tersebut berlaku untuk maksimal satu unit rumah tapak atau rumah susun untuk satu orang, dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu satu tahun. (mth)
POPULER
